Kronologi OTT Walkot Kendari Terima Suap untuk Kampanye Cagub Sultra

Kronologi OTT Walkot Kendari Terima Suap untuk Kampanye Cagub Sultra

Ayah dan anak, Asrun dan Adriatma Dwi Putra, dijerat KPK sebagai tersangka penerima suap. Asrun merupakan mantan Wali Kota Kendari 2 periode 2007-2017, sedangkan Adriatma adalah Wali Kota Kendari periode saat ini. “Diduga Wali Kota ini bersama-sama beberapa pihak yang menerima hadiah dari swasta terkait pelaksanaan barang dan jasa,” ujar Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (1/3/2018). Basaria menyebut Adriatma menerima suap dari kontraktor di wilayahnya, yang uangnya dipakai untuk kepentingan ayahnya. KPK menyebut duit itu dipakai untuk kampanye Asrun yang memang mencalonkan diri sebagai calon Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra). Total pemberian suap menurut KPK adalah Rp 2,8 miliar meski tidak ada uang tunai sama sekali yang disita KPK. “Permintaan dari wali kota untuk kepentingan biaya politik untuk cagub,” sebut Basaria. Berikut kronologi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK: Senin, 26 Februari 2018 Tim KPK mengetahui adanya penarikan uang dari rekening Hasmun Hamzah (Direktur PT Sarana Bangun Nusantara/SBN). Penarikan uang sebesar Rp 1,5 miliar itu disebut Basaria atas permintaan Adriatma. Selain itu, Basaria juga menyebut di kas Hasmun ada Rp 1,3 miliar yang telah disiapkan untuk Adriatma. Selasa, 27 Februari 2018 Pukul 20.00 Wita Ada 2 pegawai Hasmun yaitu H dan R yang ditangkap KPK di kediamannya masing-masing. Tim KPK mengamankan buku tabungan berisi penarikan uang Rp 1,5 miliar. Pukul 20.40 Wita Tim KPK mengamankan Hasmun di kediamannya. Rabu, 28 Februari 2018 Pukul 01.00 Wita Tim KPK mengamankan Adriatma di kediamannya. Pukul 04.00 Wita Tim KPK mengamankan Asrun di kediamannya. Pukul 05.45 Wita Tim KPK mengamankan mantan Kepala BPKAD Kendari Fatmawati Faqih di kediamannya. Para pihak yang ditangkap tersebut kemudian menjalani pemeriksaan awal di Polda Sultra. Setelahnya pada malam harinya, mereka diterbangkan ke Jakarta. Atas kasus itu, KPK pun menetapkan 4 orang tersangka (nomor 1 sebagai pemberi suap, sisanya sebagai penerima suap) yaitu: 1. Hasmun Hamzah (Direktur PT SBN) 2. Adriatma Dwi Putra (Wali Kota Kendari) 3. Asrun (calon Gubernur Sultra) 4. Fatmawati Faqih (mantan Kepala BPKAD)

Ayah dan anak, Asrun dan Adriatma Dwi Putra, dijerat KPK sebagai tersangka penerima suap. Asrun merupakan mantan Wali Kota Kendari 2 periode 2007-2017, sedangkan Adriatma adalah Wali Kota Kendari periode saat ini. “Diduga Wali Kota ini bersama-sama beberapa pihak yang menerima hadiah dari swasta terkait pelaksanaan barang dan jasa,” ujar Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (1/3/2018). Basaria menyebut Adriatma menerima suap dari kontraktor di wilayahnya, yang uangnya dipakai untuk kepentingan ayahnya. KPK menyebut duit itu dipakai untuk kampanye Asrun yang memang mencalonkan diri sebagai calon Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra). Total pemberian suap menurut KPK adalah Rp 2,8 miliar meski tidak ada uang tunai sama sekali yang disita KPK. “Permintaan dari wali kota untuk kepentingan biaya politik untuk cagub,” sebut Basaria. Berikut kronologi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK: Senin, 26 Februari 2018 Tim KPK mengetahui adanya penarikan uang dari rekening Hasmun Hamzah (Direktur PT Sarana Bangun Nusantara/SBN). Penarikan uang sebesar Rp 1,5 miliar itu disebut Basaria atas permintaan Adriatma. Selain itu, Basaria juga menyebut di kas Hasmun ada Rp 1,3 miliar yang telah disiapkan untuk Adriatma. Selasa, 27 Februari 2018 Pukul 20.00 Wita Ada 2 pegawai Hasmun yaitu H dan R yang ditangkap KPK di kediamannya masing-masing. Tim KPK mengamankan buku tabungan berisi penarikan uang Rp 1,5 miliar. Pukul 20.40 Wita Tim KPK mengamankan Hasmun di kediamannya. Rabu, 28 Februari 2018 Pukul 01.00 Wita Tim KPK mengamankan Adriatma di kediamannya. Pukul 04.00 Wita Tim KPK mengamankan Asrun di kediamannya. Pukul 05.45 Wita Tim KPK mengamankan mantan Kepala BPKAD Kendari Fatmawati Faqih di kediamannya. Para pihak yang ditangkap tersebut kemudian menjalani pemeriksaan awal di Polda Sultra. Setelahnya pada malam harinya, mereka diterbangkan ke Jakarta. Atas kasus itu, KPK pun menetapkan 4 orang tersangka (nomor 1 sebagai pemberi suap, sisanya sebagai penerima suap) yaitu: 1. Hasmun Hamzah (Direktur PT SBN) 2. Adriatma Dwi Putra (Wali Kota Kendari) 3. Asrun (calon Gubernur Sultra) 4. Fatmawati Faqih (mantan Kepala BPKAD)

KPK menyebut pemberian suap yang diterima Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra totalnya Rp 2,8 miliar. Pemberian itu terbagi menjadi 2 kali. “Total dugaan suap Rp 2,8 miliar (yang terdiri dari), Rp 1,5 miliar diambil dari bank pada 26 Februari lalu ditambahkan Rp 1,3 miliar dari kas PT SBN (Sarana Bangun Nusantara),” ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (1/3/2018). Namun menurut Febri, uang tersebut sudah digunakan sehingga bukti yang diamankan hanya berupa buku tabungan berisi bukti penarikan uang sebesar Rp 1,5 miliar. Selain itu, ada pula kunci mobil yang disita KPK. “STNK dan kunci mobil yang digunakan untuk membawa sejumlah uang,” kata Febri. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan menyebut uang itu digunakan Adriatma untuk kepentingan ayahnya, Asrun, untuk maju dalam Pilgub Sulawesi Tenggara (Sultra) 2018. Asrun memang maju sebagai calon gubernur dalam pilkada serentak itu. “Permintaan dari Wali Kota untuk kepentingan biaya politik untuk cagub ASR (Asrun). Dugaan penerimaan yang melalui pihak lain diindikasikan kebutuhan kampanye ASR,” sebut Basaria. Pemberian tersebut diberikan oleh Hasmun Hamzah (Direktur PT Sarana Bangun Nusantara/SBN). Pengusaha itu kerap memenangkan proyek di Kendari. “Diduga wali kota ini bersama-sama beberapa pihak yang menerima hadiah dari swasta terkait pelaksanaan barang dan jasa,” sebut Basaria. Atas kasus itu, KPK pun menetapkan 4 orang tersangka (nomor 1 sebagai pemberi suap, sisanya sebagai penerima suap) yaitu: 1. Hasmun Hamzah (Direktur PT SBN) 2. Adriatma Dwi Putra (Wali Kota Kendari) 3. Asrun (calon Gubernur Sultra) 4. Fatmawati Faqih (mantan Kepala BPKAD)

Seperti 2 calon kepala daerah yang telah dijerat KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT), Bupati Subang Imas Aryumningsih juga diduga menggunakan suap untuk kepentingan kampanye. Imas memang berniat mencalonkan diri lagi dalam pilkada serentak 2018. “Sebagian uang yang diterima diduga juga dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye bupati,” ujar Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (14/2/2018). Selain itu, Imas juga disebut mendapatkan fasilitas terkait pencalonan dirinya itu. Salah satu fasilitas yaitu berupa sewa mobil Toyota Alphard. “Selain uang, bupati juga menerima fasilitas terkait pencalonannya tersebut antara lain berupa pemasangan baliho dan sewa kendaraan–mobil Toyota Alphard–untuk kebutuhan kampanye,” ujar Basaria. Imas bersama 2 orang yaitu Data (swasta) dan Asep Santika (Kabid Perizinan Pemkab Subang) diduga menerima uang dari Miftahhudin (swasta/PT ASP). Uang suap yang diterima Imas untuk memberikan izin pembuatan pabrik di Subang diduga senilai Rp 1,4 miliar. “Diduga commitment fee awal antara pemberi dengan perantara adalah Rp 4,5 miliar, sedangkan dugaan commitment fee antara bupati ke perantara adalah Rp 1,5 miliar,” sebut Basaria.

KPK menetapkan Bupati Nganjuk Taufiqurahman sebagai tersangka dari operasi tangkap tangan (OTT) kemarin. Suap yang diterima Taufiq terkait perekrutan dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil (ASN/PNS) di Kabupaten Nganjuk. Atas OTT ini KPK mengamankan 20 orang, termasuk Taufiq dan istrinya, Ita Triwibawati yang juga merupakan Sekretaris Daerah Jombang. Namun, hanya 5 orang yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Lembaga antirasuah ini juga mengamankan uang senilai Rp 298.020.000 dari 2 orang yaitu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk Ibnu Hajar dan Kepala SMPN 3 Ngronggot Kabupaten Nganjuk Suwandi. OTT dilakukan di 2 tempat yaitu Jakarta dan Nganjuk, Jawa Timur. Berikut kronologinya sebagaimana disampaikan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, Kamis hari ini: Selasa, 24 Oktober 2017 Pagi hari, Taufiqurrahman bersama ajudannya menghadiri acara di Jakarta dan bermalam di salah satu hotel kawasan Lapangan Banteng di Jakarta Pusat. Malam hari, istrinya Ita Triwibawati bersama ajudannya menyusul di hotel yang sama. Tengah malam, Ibnu Hajar, Suwandi, dan seorang wartawan berinisial B kemudian tiba di Jakarta dan menginap di hotel daerah Gambir. Rabu, 25 Oktober 2017 Pagi Ibnu Hajar, Suwandi, dan B datang ke hotel tempat Taufiq menginap. Menyusul rombongan berikutnya SA (Lurah di Kabupaten Nganjuk sekaligus bakal calon Wakil Bupati Nganjuk), S (mantan Kepala Desa), dan J (Sekretaris Camat Tanjung Anom). Pukul 11.00 10 Orang tersebut bertemu dan terjadi penyerahan uang Rp 298.020.000 dalam 2 tas terpisah dari Ibnu Hajar dan Suwandi. Pukul 11.30 Taufiq, Ita Tribawati, B, dan 2 orang ajudan meninggalkan hotel di kawasan Lapangan Banteng, namun dihentikan tim KPK dan diamankan. 5 Orang lainnya tetap di hotel dan uang dititipkan kepada Ibnu Hajar. Mereka kemudian diamankan juga untuk diperiksa di KPK. Sore KPK mengamankan Kabag Umum Kabupaten Nganjuk Mokhammad Bisri yang ada kegiatan di hotel kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Terpisah, tim memeriksa 8 orang di Polres Nganjuk. Kamis, 25 Oktober 2017 Siang KPK memberangkatkan T (Kepala Sekolah SMP 1 Tanjung Anom) dan Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Nagnjuk Harjanto. Pukul 16.00 KPK kemudian menetapkan tersangka penerima yaitu Bupati Nganjuk 2013-2018 Taufiqurrahman, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk Ibnu Hajar, dan Kepala SMPN 3 Ngronggot Kabupaten Nganjuk Suwandi. Sementara tersangka pemberinya Kabag Umum Kabupaten Nganjuk Mokhammad Bisri dan Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk Harjanto.

Panwaslu Kota Surabaya segera melayangkan surat penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) yang memuat gambar salah satu Cagub-Cawagub Jawa Timur bersandingan dengan gambar Presiden Jokowi. Panwaslu meminta kepada partai NasDem, untuk membongkar baliho tersebut. “Hari ini akan saya layangkan teguran tertulis jika belum ditertibkan oleh NasDem,” kata Ketua Panwas Kota Surabaya, Hadi saat dikonfirmasi detikcom, Kamis (1/3/2018). Hadi mengaku, sudah menerima laporan dari Panwascam Genteng terkait keberadaan baliho atau poster yang bertuliskan ‘NasDem Partaiku, Jokowi Presidenku, Khofifah Gubernurku’ tersebut. Baca Juga: Baliho Kampanye Calon Gubernur Jatim Ini Salahi Kesepakatan “Saya sudah mengimbau untuk menurunkan baik dari paslon maupun pemkot. Tetapi Belum juga ada tindakan,” ungkapnya. Terkait baliho dan poster tersebut, Hadi mengaku sosialisasi parpol peserta pemilu 2019 sesuai Surat Edaran KPU RI No.216/PL.01.5-SD/06/KPU/II/2018 tertanggal 26 Februari 2018 untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 276 UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dinyatakan kampanye dilaksanakan sejak 3 hari setelah Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta paslon Capres dan Cawapres. “Kampanye Pileg 2019 itu baru dilaksanakan sekitar akhir September 2018. Jadi reklame Partai NasDem itu jelas melanggar dan kami akan segera memberikan teguran tertulis kepada DPD Partai NasDem Kota Surabaya,” ujarnya.

Gubernur Jambi Zumi Zola memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai tersangka tindak pidana korupsi menerima gratifikasi terkait proyek di Provinsi Jambi. Saat tiba di gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/2/2018), sekitar pukul 09.55 WIB, Zumi Zola memilih irit bicara saat dikonfirmasi awak media soal pemeriksaannya kali ini. “Nanti ya,” kata Zumi. Ia pun menyatakan dalam kondisi sehat untuk diperiksa pertama kalinya sebagai tersangka, setelah ditetapkan tersangka bersama Kepala Bidang Bina Marga PUPR Provinsi Jambi Arfan oleh KPK pada Jumat (2/2) lalu. Gratifikasi yang diduga diterima Zumi dan Arfan adalah Rp6 miliar. Tersangka Zumi baik bersama dengan Arfan maupun sendiri diduga menerima hadiah atau janji terkait proyek-proyek di Provinsi Jambi, dan penerimaan lain dalam kurun jabatannya sebagai Gubernur Jambi periode 2016-2021 sejumlah sekitar Rp6 miliar. KPK aat ini sedang mendalami dugaan pemberian uang kepada Zumi dan Arfan terkait proyek-proyek di Pemprov Jambi tersebut. Zumi dan Arfan disangkakan pasal 12 B atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Pasal 12 B mengatur mengenai setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. Selain itu, tersangka Arfan selaku Kabid Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi serta sebagai pejabat pembuat komitmen merangkap Plt Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi diduga menerima hadiah atau janji terkait proyek-proyek di Dinas PUPR Provinsi Jambi tahun 2014-2017 dan penerimaan lain. Kasus ini adalah pengembangan Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 29 November 2017 lalu terhadap Plt Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Erwan Malik, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi Arfan, dan Asisten Daerah Bidang III Provinsi Jambi Saifudin, dan anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 Supriono. KPK menetapkan Supriono sebagai tersangka penerima suap, sedangkan pemberi suap adalah Erwan, Arfan, dan Saifuddin. Artinya, Arfan ditetapkan sebagai tersangka untuk dua kasus yang berbeda. Total uang yang diamankan dalam OTT itu adalah Rp4,7 miliar. Pemberian uang itu adalah agar anggota DPRD Provinsi Jambi bersedia hadir untuk pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018, karena para anggota DPRD itu berencana tidak hadir dalam rapat pengesahan RAPBD 2018 mengingat tidak ada jaminan dari pihak pemprov setempat. Upaya untuk memuluskan proses pengesahan tersebut, diduga telah disepakati pencairan uang yang disebut sebagai “uang ketok”. Pencairan uang itu dilakukan pada pihak swasta yang sebelumnya telah menjadi rekanan Pemprov Jambi.

Related Posts

Comments are closed.