Kritik Putusan Soal PT 20%, Perludem: MK Seperti Pengamat Politik

Kritik Putusan Soal PT 20%, Perludem: MK Seperti Pengamat Politik

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan sejumlah partai, warga hingga perkumpulan advokat terkait ambang batas atau Presidential Threshold 20%. Atas ditolaknya gugatan tersebut para pemohon menilai MK seperti pengamat politik “Kalau dilihat putusan yang menguji ambang batas atau Presidential Threshold kami selaku pemohon melihat bahwasannya MK tidak yakin dengan keputusanya. Jadi logika yang dibangun menurut kami jauh dari logika konstitusi atau UUD 1945,” kata Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, di MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (11/1/2018). Ia menganggap pertimbangan MK dalam memutuskan ambang batas 20% itu tidak logic dan seperti pengamat politik. MK juga dinilai tidak mempertimbangkan relevansi ambang batas pencalonan presiden dengan pasal 6 a UUD 1945. “MK seperti pengamat politik bicara soal presidential rasa parlementer. Lalu kemudian bicara penyederhanaan partai atau tidak fokus berkaitan dengan argumen konstitusional yang ingin dibangun berkaitan dengan ambang batas pencalonan persiden. Jadi MK sama sekali tidak menyentuh soal rasionalitas dan relevansi ambang batas pencalonan presiden terkait dengan keberadaan pasal 6 a UUD 1945, termasuk juga penggunaan suara atau kursi dari pemilu sebelumnya,” ujarnya. TIti justru menilai pendapat hakim Suhartoyo dan Saldi Isra yang dapat diterima. Hal serupa dilontarkan Effendi Gazali selaku pemohon. “Saya bahagia terutama karena mendengar dua disenting tadi karena mereka berdua tidak menemukan nalar dari penolakan ini,” ujar Effendi. Bahkan dia kecewa karena MK tidak mempertimbangkan permohonannya karena pertimbangan MK lebih kepada permohonan Partai Idaman. Menurutnya dia tidak terima jika hak suaranya saat pemilu 2014 dipakai untuk kepentingan penentuan ambang batas. “Ini menarik karena perkara yang mendahului itu yang diajukan Partai Idaman jadi struktur pembahasan MK itu lebih banyak yang diajukan Partai Idaman, sama sekali tidak menyinggung permohonan saya. Saya ajukan begini saya menanyakan pak hakim dan bu hakim, waktu saya memilih pada pemilu legislatif 2014 kan saya tidak di kasih tahu bahwa suara saya akan dipakai jadi presidential threshold 2019, ada tidak MK yang boleh menyalahgunakan dari warganya, kan waktu milih tidak di kasih tahu, setelah keluar hak pilihnya bilang itu boleh nanti kita pakai jadi presidential threshold, lama-lama ntar bisa jadi presiden seumur hidup,” kata Effendi. Sementara itu pemohon lainnya, mantan komisioner KPU Hadar Nafis Gumay yang juga selaku pemohon mengaku setuju dengan pendapat disenting opinion kedua hakim konstitusi. Menurutnya dengan adanya ambang batas itu menjadi tidak adil bagi peserta pemilu sehingga tidak ada banyak calon presiden karena harus memenuhi syarat suara. “Saya menikmati pembacaan disenting tadi, itu menurut saya. Jadi ya akhirnya MK pilih berapa persen suara. Kita punya suatu sistem yang menurut saya secara bahasa bertentangan dengan kostitusi, tapi secara susbtansinya itu sebenarnya sistem yang tidak terbuka, tidak adil,” papar Effendi. Hadar mengatakan dengan adanya Presidential Threshold tersebut nantinya tidak akan ada banyak pilihan calon presiden yang akan dipertimbangkan rakyat. Jika permasalahannya untuk menghemat agar tidak ada putaran kedua menurutnya dalam pemilu pasti ada putaran kedua sehingga besarnya anggaran menjadi risiko. “Negara kita besar, jadi kalau kita butuh biaya yang banyak ya gak usah terlalu dimasalahkan karena itu risikonya kalau itu dipisah-pisahkan kualitasnya turun,” tutup Effendi.

Baca juga : putusan mk soal pilkada serentak calon tunggal dipilih lewat referendum rakyat

Ilustrasi-Simulasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 – Antara/Nyoman Budhiana Kabar24.com , JAKARTA — Mahkamah Konstitusi memberikan peluang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal melalui mekanisme referendum guna menjamin hak konstitusional rakyat agar tetap bisa memilih dan dipilih. Dalam salinan putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015, mekanisme referendum tersebut dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada rakyat (pemilih) untuk menyatakan “Setuju” atau “Tidak Setuju” dalam surat suara yang didesain sedemikian rupa sehingga memungkinkan rakyat atau pemilih menentukan pilihan. Apabila pilihan setuju memperoleh suara terbanyak maka pasangan calon ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Namun jika tidak setuju memperoleh suara terbanyak, maka pemilihan ditunda sampai pilkada berikutnya. Kendati demikian, MK mensyaratkan adanya usaha yang sungguh-sungguh dari Komisi Pemilihan Umum (KPU)—sebagai penyelenggara pilkada—untuk lebih dulu memenuhi syarat adanya dua pasangan calon. “Dalam artian, penyelenggaraan pilkada dengan calon tunggal bisa digelar setelah KPU mengusahakan pemenuhan minimal dua pasangan calon sesuai aturan yang berlaku,” kata Suhartoyo, hakim MK, Selasa (29/9/2015). Putusan MK tersebut merupakan respons dari permohonan uji materi UU No. 8/2015 tentang Pilkada yang diajukan oleh Effendi Gazali Cs. lantaran tidak memberikan jalan keluar saat syarat dua pasangan calon tidak terpenuhi dalam penyelenggaraan pilkada. Hakim MK I Gede Dewa Palguna, mengatakan keputusan tersebut diambil lantaran penundaan pilkada hanya karena calon tunggal dianggap tidak menyelesaikan masalah. “Karena bukan tidak mungkin, dalam pilkada hasil penundaan itu hanya ada satu calon tunggal.” Namun Patrialis Akbar, hakim MK lain, mengungkapkan perbedaan pandangan. Dia beranggapan bahwa keputusan itu berisiko memunculkan liberalisasi politik untuk memenangkan satu pasangan calon. Caranya, bisa dilakukan oleh para pemilik modal dengan menguasai sebagian besar partai politik dengan tujuan untuk menutup kesempatan calon lain. Calon Independen Selanjutnya, dalam putusan lain No. 68/PUU-XIII/2015, MK meringankan syarat calon independen dalam pilkada serentak agar partai politik tidak menjadi satu-satunya kendaraan untuk mencalonkan sebagai kepala daerah. Jika sebelumnya calon independen disyaratkan memiliki dukungan dengan persentase jumlah penduduk, kini cukup berdasarkan persentase jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pilkada periode sebelumnya. Menanggapi dua putusan MK tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy berjanji akan segera melakukan revisi UU Pilkada. “Komisi II pasti akan melakukan revisi UU Pilkada. Karena banyak hal yang direvisi, termasuk mengakomodasi putusan MK,” katanya. Namun demikian, pihaknya belum memutuskan untuk mengadopsi putusan MK ke dalam UU secara bulat dan/atau dengan sejumlah perubahan. “Nanti kami akan rundingkan dulu dengan seluruh fraksi dan anggotanya.” Khusus untuk putusan referendum, Lukman beranggapan bahwa putusan tersebut tidak bisa serta merta dilaksanakan lantaran tidak ada beleid yang mengatur tentang referendum. “Mesti ada UU Referendum dulu. Ketetapan MPR soal referendum kan sudah dibatalkan,” katanya. Selain itu, dua putusan MK yang membolehkan calon tunggal dan meringankan syarat calon independen itu juga tidak bisa diimplementasikan pada pilkada serentak 2015 yang akan dilaksanakan pada 9 Desember. “Keputusan itu tidak bisa berlaku surut. Toh, pilkada 2015 sudah masuk jadwal penetapan calon dan saat ini sudah memasuki masa kampanye. Jadi baru bisa diimplementasikan pada 2017,” ujarnya. Sementara itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) Titi Anggraeni menyambut baik dua putusan MK tersebut. Putusan-putusan itu merupakan langkah yang memang harus diambil untuk mengakhiri polemik calon tunggal yang tidak diakomodasi dalam UU Pilkada serta minimnya partisipasi partai politik yang mengajukan pasangan calon. Dalam putusan tersebut, MK dinilai telah telah melakukan koreksi langsung atas penggunaan hak pilihnya di pilkada. “MK telah melegitimasi kepada calon yang mengajukan diri dan warga yang mempunyai hak untuk memilih,” tegasnya. Namun demikian, setelah ada putusan tersebut, harus ada pengaturan teknis yang jelas dari KPU serta sosialisasi yang baik. “Sebagai penyelenggara, KPU harus menyosialisasikan aturan ini dengan baik. Pasalnya ada kelompok pemilih buta aksara yang tidak mampu membaca tulisan setuju dan tidak setuju,” tutur Titi.

“Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan kata ‘agama’ dalam Pasal 61 Ayat (1) dan Pasal 64 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk aliran kepercayaan,” ujar Ketua MK Arief Hidayat saat membacakan putusan pada sidang di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Selasa (7/11/2017).

Hal ini bisa dibuktikan juga dengan adanya program prioritas Departemen Pertanian untuk periode 2009-2014 yang akan datang salah satunya mencetak 100 ribu hektar lahan pertanian baru dan mendorong perluasan lahan pertanian oleh pelaku usaha seluas 300 ribu.Kebijakan yang dikeluarkan ini justru memperbesar masalah ketimpangan penguasaan sumberdaya agraria oleh petani. Jika kita cermati, jumlah kasus agraria sepanjang 2009 walau angka konflik menurun namun jumlah luasan yang menjadi sengketa konflik semakin besar, bahkan meningkat lebih dari enam kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Kekerasan dan kriminalisasi terhadap petani seakan tidak pernah berakhir.

seperti di kutip dari https://ntttime.wordpress.com

Namun persoalan untuk mendapatkan terhadap pengelolaan terhadap sumber agraria sampai detik ini belum mendapatkan hak secara demokratis. Ketimpangan persoalan sumber agraria terus saja masih berlanjut di Indonesia. Persoalan ketimpangan dalam kepemilikan tanah sangat berpengaruh terhadap petani miskin, kelas buruh, dan kaum perempuan yang semakin jatuh dalam jurang kemiskinan. Penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan oleh Negara ternyata belum berdampak pada peningkatan kualitas kesejahteraan rakyat khususnya di Propinsi Nusa Tenggara Timur. Banyak kasus menunjukkan bahwa tata kelola sumber daya alam yang dilakukan pemerintah daerah Nusa Tenggara Timur yang mengatas namakan Negara menyisakan konflik, ketidakadilan dan pelanggaran HAM terhadap Petani.

seperti di kutip dari https://ntttime.wordpress.com

 Rencana pengalihan fungsi hutan lindung menjadi observatorium, rencana pembangunan tersebut memakai lahan seluas 30 Ha dan di Timor Tengah Selatan perampasan tanah yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Dinas Kehutanan terhadap Hutan adat Pubabu, yang sampai detik ini masyarakat adat dalam wilayah hutan adat pubabu belum mendapatkan perlindungan dan pengakuan negara, sehingga masyarakat dalam wilayah hutan adat pubabu hidup dalam ketakutan sehingga juga berdampak pada pengelolaan terhadap hutan adat pubabu, Perampasan tanah yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata TTS terhadap Masyarakat Pesisir Koelbano, akibatnya masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup dari menjual batu warna terancam kehilangan sumber mata pencaharian.

seperti di kutip dari https://ntttime.wordpress.com

Dan dalam konfrensi pers yang diadakan POLDA NTT pada 22 Agustus 2016, dari Januari 2015 hingga Juli 2016, terdapat 1.667 orang BMI perempuan asal NTT yang menjadi korban trafficking. Dan pada tahun 2015, jumlah BMI asal NTT yang meninggal dan dipulangkan mencapai 28 orang. Sementara terhitung sejak Januari hingga Agustus 2016 saja, BMI asal NTT yang meninggal di Malaysia mencapai 30 orang. Dari jumlah tersebut, sebagian besarnya tidak memiliki kelengkapan dokumen dan melakukan migrasi secara non prosedural, termasuk Dolfina Abuk dan Yufrinda Selan yang dipulangkan dengan keadaan jenazah yang dipenuhi dengan jahitan dan diduga bahwa organ tubuh bagian dalamnya telah diambil.

seperti di kutip dari https://ntttime.wordpress.com

Tekanan ini pula yang memaksa pemerintah akhirnya meratifikasi Konvesi PBB tahun 1990 tentang perlindungan buruh migran dan anggota keluarganya. Namun pemerintah masih menolak untuk meratifikasi Konvensi ILO C188 dan C189.Pada prakteknya, pembaharuan ini hakekatnya tidak mengubah substansi kecuali mendadani wajah agar tampak baru dan manusiawi demi melindungi profit besar dari remintasi yang didapatkan dari pengiriman pekerja migran keluar negeri. Saat ini pemerintah dan berbagai pihak sangat menginginkan pengesahan RUU PPMI supaya bisa segera diberlakukan.Perjuangan pekerja migran terhadap adanya perlindungan kongkret dan komprehensif dari Pemerintah telah membangkitkan kesadaran luas pekerja migran dan masyarakat pendukungnya. JBMI sendiri juga sudah mengeluarkan hasil studi atas poin-poin yang merugikan di UUPPTKILN No. 39 tahun 2004 dan secara aktif terus menyadarkan pekerja migran untuk bersama-sama mengkritisi sejak tahun 2009.Namun tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada banyak pihak yang berusaha mengarahkan pergerakan pekerja migran menjadi perjuangan reform ekonomis semata dengan tetap mendukung penempatan masalah migrasi sebagai bagian dari masalah pembangunan. Hal ini sama artinya menyepakati bahwa pekerja migran boleh dan bisa dijadikan tumbal “pembangunan” tanpa pengakuan terhadap faktor-faktor yang memaksa jutaan orang bermigrasi dan mengorbankan diri demi kelangsungan hidup keluarganya.Banyak pihak yang berusaha mendesak DPR agar segera merampungkan pembahasan dengan pemerintah tentang RUU PPMI sehingga dapat disahkan. Namun bagi pekerja migran, pertanyaan yang mendasar justru pada “Apa yang akan diubah dan berubah dalam RUU PPMI yang akan menjamin perbaikan kondisi pekerja migran dan anggota keluarganya?” UUPPTKILN No. 39 tahun 2004 dan RUU PPMI sama-sama tidak menjamin perlindungan hukum yang selama ini dibutuhkan pekerja migran dan anggota keluarganya. Alhasil kedepan RUU PPMI juga pasti gagal mengakhiri lingkaran eksploitasi yang sedang dan akan menimpa pekerja migran.

seperti di kutip dari https://ntttime.wordpress.com

• Tentang pengaturan untuk merampas dan menguasai upah pekerja migran Secara umum, RUU ini merupakan implementasi Roadmap 2017 yang bertujuan untuk menggenjot meningkatkan remitansi dan pendapatan negara masuk ke Indonesia. Saat ini, pemerintah dan DPR sangat aktif mendorong agar dana remitansi dapat dikontrol oleh lembaga keuangan atau Bank yang ditunjuk resmi mengelola potensi besar dana tersebut. Alasan yang digunakan adalah dana tersebut menambah devisa negara.RUU pasal 36 menjelaskan skema KUR dan cash tranfer dengan pemberian kewenangan pemerintah pusat atau daerah untuk mengelola remitansi dengan melibatkan perbankan dan keuangan non-bank dalam negeri dan negara tujuan. Hal ini selaras dengan kebijakan kontrol dana melalui Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Jilid III dan IV pada tahun 2015 tentang penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR).KUR ini tetap merupakan skema perampasan upah dengan beda bentuk. Bank menjadi pengganti Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja yang memotong upah pekerja migran, seperti selama ini. Dengan KUR, pekerja migran harus tetap membayar biaya penempatan sesuai aturan pemerintah yang pembayarannya disalurkan melalui bank Indonesia yang ditunjuk. Artinya bank juga menikmati keuntungan lewat bunga, biaya pengiriman uang dan kurs. Saat ini suda ada 5 bank yang ditunjuk untuk membantu penyaluran dana yakni: PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT Bank International Indonesia Tbk (BII), dan PT Bank Sinarmas Tbk (BSIM).Pasal 29, pekerja migran harus membayar kewajiban jaminan sosial.Pasal 30 RUU, pekerja migran diwajibkan untuk mengikuti program jaminan sosial atau asuransi yang pelaksanaanya akan diatur oleh Peraturan Pemerintah. Kepersertaan pekerja migran mengikuti sistem jaminan sosial nasional (SJSN) yang mewajibkan pekerja migran mengikuti program asuransi pemerintah melalui Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) yang diatur dalam UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS. Pemerintah menarget tahun 2019 semua masyarakat Indonesia harus mengikuti BPJS sehingga bersifat wajib. Masyarakat, termasuk pekerja migran, dipaksa membeli jaminan pelayanan kesehatan dan sosial yang gagal disediakan negara. UU ini bahkan mengatur sanksi bagi orang-orang yang tidak mau membayar premi seperti dibatasi hak-hak dasarnya diantaranya mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Dalam UU BPJS, ada dua kelompok peserta BPJS kesehatan yakni: Pertama, Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan peserta non-PBI. Peserta PBI terdiri dari fakir miskin dan orang tak mampu. Kedua, peserta non-PBI, terdiri dari para Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri), karyawan perusahaan swasta, pekerja mandiri, bukan pekerja seperti veteran, penerima pensiun, dan lain-lain.Dalam implementasi, buruh diwajibkan mengikuti BPJS dengan ketentuan pemberi kerja harus menanggung biaya asuransi sebesar 3 persen dari upah pokok penerima kerja, dan buruh (penerima kerja) harus menanggung 2 persen. Besar biaya BPJS kesehatan yang diterima buruh adalah 5 persen dari upah pokok yang diterima. Dalam mekanisme jalur mandiri, orang diwajibkan menyertakan anggota keluarganya (yang ada dalam kartu keluarga) mengikuti BPJS. Atau pekerja migran akan dijadikan Peserta Penerima Bantuan Iuran yang membebaskan kewajiban membayar iuran, seperti program Kartu Indonesia Sehat. Pemerintah saat ini belum mengeluarkan PP yang terkait pelaksanaan bagi pekerja migran dan keluarga.

seperti di kutip dari https://ntttime.wordpress.com

Pasal 12 RUU PPMI mengatakan pemerintah harus melindungi pekerja migran untuk mendapatkan upah sesuai standar yang berlaku dan, tetapi tidak ada yang menjelaskan jaminan bagaimana itu dapat terselenggara. Tentu, itu membutuhkan kewajiban pemerintah untuk membela sepenuhnya pekerja migran agar mendapatkan upah yang sesuai.Faktanya, sebagian besar pekerja migran diupah rendah bahkan di bawah standar yang berlaku (selain mendapatkan banyak pemotongan, upah tidak dibayar) selama ini seperti di berbagai wilayah penempatan (negeri-negeri Arab, Malaysia, di Asia Timur, dll). Pemerintah belum pernah menunjukkan niat politiknya untuk membela pekerja migran agar mendapatkan upah standar sesuai kebutuhan hidup minimum. Kita harus menuntut penghapusan beban biaya seperti yang tertera pada Pasal 27 yakni biaya pemeriksaan kesehatan dan sertifikasi kompetensi. Program tersebut telah menjadi ladang bagi pejabat-pejabat korup untuk mencuri uang pekerja migran.

seperti di kutip dari https://ntttime.wordpress.com

Pada hal politik artinya kita menilai posisi pemerintah yang memiliki kuasa atas kebijakan yang mengatur tentang kewajiban pekerja migran dan hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan. Secara umum, negara melepaskan tanggungjawabnya untuk melindungi dan melayani pekerja migran dan lebih memberi beban kewajiban dan sanksi.Pada RUU PPMI (poin Menimbang), negara berpendirian tidak mengakui adanya migrasi paksa (sama dengan UUPPTKILN No. 39/2004) dan menjadikan pengiriman pekerja migran sebagai bagian dari pembangunan nasional. Ini selaras dengan program Global Forum on Migration and Development (GFMD) yang mempromosikan penggunaan migran sebagai alat pembangunan. Dalam poin itu, tampak seolah-olah pemerintah mengakui pekerja migran sering menjadi korban perdangan manusia, perbudakan, korban kekerasan, dan pelanggaran HAM. Akan tetapi, negara tidak mau mengakui bahwa ia pelaku utama keadaan tersebut dengan melegitimasi ekspor manusia yang dikomersialisasikan melalui pelibatan perusahaan-perusahaan penyalur tenaga kerja (swastanisasi). Banyak pejabat menggunakan kedudukannya terlibat dalam bisnis penyaluran tenaga kerja.

seperti di kutip dari https://ntttime.wordpress.com

Pada Pasal 61 diancam pidana penjara dan beban jika ia tidak memberikan data yang benar dalam pengisian setiap dokumen. Ini adalah aturan yang sangat berbahaya karena menutup fakta bahwa pemalsuan dokumen banyak dilakukan PPTKIS seperti kasus SIMKIM. Banyak pekerja migran diminta menuliskan dokumenya pada saat pembutan paspor di imigrasi, dimana dokumen ajuan yang digunakan sudah dipalsukan oleh calo/PPTKIS. Negara berusaha lepas tanggungjawab dan menutup mata atas fakta sebenarnya bahwa pelaku utama adalah PPTKIS.

seperti di kutip dari https://ntttime.wordpress.com

Pembiaran negara atau lepas tanggungjawab nasib pekerja migran juga ada pada Pasal 68 yang tidak mengatur penggantian uang kepada BMI yang telah disalahgunakan oleh PPTKIS.Pada Pasal 69, negara hanya mengatur sanksi bagi PPTKIS dalam penempatan pekerja migran di negeri yang tidak memiliki perjanjian kerjasama dengan pemerintah Indonesia, tetapi tidak mengatur nasib pekerja migran yang sudah ditempatkan. Ini juga adalah pembiaran negara.Tidak adanya pengakuan terhadap organisasi masa pekerja migran terlibat dalam menangani pembelaan terhadap BMI, dan melibatkan organisasi massa dalam pembuatan kebijakan.

seperti di kutip dari https://ntttime.wordpress.com

Kami Menolak RUU PPMI sebagai pengganti UU No. 39 PPTKILN tahun 2004 karena tidak meninggalkan substansi UU sebelumnya secara ekonomi, politik, dan kebudayaan,Tugas kita untuk terus menyuarakan tuntutan-tuntutan perlindungan hukum yang dapat memperbaiki kehidupan pekerja migran, jaminan keselamatan kerja, keamanan, dan hak-hak demokratis lain masih harus diteruskan dan Kita masih harus terus meningkatkan kesadaran dan menggalang persatuan organisasi-organisasi pekerja migran diluar negeri dan mantan/keluarganya di Indonesia untuk meramaikan penolakan atas RUU PPMI ini.

seperti di kutip dari https://ntttime.wordpress.com

Mahalnya biaya pendidikan di Universitas menjadi kendala yang serius, biaya pendidikan tidak bisa terjangkau bagi masyarakat kaum tani dan masyarakat pedesaan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Jika dikaitkan dengan standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di NTT Rp.1.606.827/orang/bulan, penghasilan keluarga petani di Nusa Tenggara Timur yangmencapai Rp.1.000.000/ bulan artinya Petani di Nusa Tenggara Timur hidup dibawah, maka konsekuensi terhadap petani tidak bisa dapat menyekolahkan sampai pada perguruan Tinggi.

AKURAT.CO,  Pakar Neuropsikologi Ikhsan Gumilar merasa khawatir jika suatu saat Indonesia bisa menjadi tuan rumah dari festival Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) dunia, seperti yang terjadi di Toronto, Canada beberapa waktu silam. Pernyataan itu dalam rangka menanggapi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak mengabulkan yang diajukan oleh pemohon terkait Judicial Review Pasal 284, 285, 292 KUHP tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan untuk mempidanakan para kaum LGBT yang telah meresahkan sejumlah pihak. “Ada satu hal yang terbersit dalam pikiran saya. Beberapa tahun lalu, hampir setiap tahun, semua gay yang ada di seluruh dunia akan ikut di Toronto. Pemikiran saya, mungkinkah event itu akan pindah ke Indonesia. Kita nggak tahu,” kata Ikhsan

seperti di kutip dari http://news.akurat.co

Lebih lanjut menurutnya, kekhawatiran itu bukannya tanpa dasar. Sebab berdasarkan pengalaman dirinya sebagai psikolog, ada banyak pasiennya yang sebenarnya tengah dalam kegalauan akan jati dirinya terkait seks. “Semua orang yang mengalami LGBT, awalnya mereka mengalami kegalauan,” ucapnya. Untuk mengatasi itu, ia menyarankan kepada setiap individu yang mengalami kegalauan harus sesegera mungkin mencari psikolog untuk berkonsultasi. Meskipun, ia pun mengakui bila banyak orang tidak mempermasalahkan kegalauan itu. “Cuma bedanya ada orang yang masuk ke komunitas itu terus bilang, oh nggak apa-apa, kita ini minoritas. Kalau itu jawabannya maka hampir 90 persen akan jadi LGBT. Kalau tidak, kalau dia menolak maka dia akan mencari psikolog,” tandasnya.[]

;�h�s#ݷ�S]Z�C�;7)�HSLiT���U�Xl�X�R��4��d���#d-�����&�hz��hpi���̓��SAC~�K�R*�S;44�z� ����Z���ן�3YLq��E����H�*W[[-�^�,K�/}!”�$���y��>�#�$�U��1d�����[�upc����u�ښ�0 �G��W%Q]O��;X�.y$�o[xf^S�ĎC)LJR]�f��9�G����a��tn�~�0yq�J�H�kO+����k=����>O����U� q�Xp(���9���&�>�6�a��g�*�&-�8we��w�1�P����n�����{ȼt�y�@�P)˷���? ��R��P��!a�ї��*1�8p�����s�LfY�CU�f�o��x�’X&�c�����o~����;���B�@تꅾxA_vp(�Oo:Y��m����S�:�R���5M���A���Ҋ �75��d�Pظ:nư� �>�F������n���U�����u}���][J��^ž`�ߎU�ew �((>

Related Posts

Comments are closed.