Kriteria Wapres Menurut JK: Beda dengan Presiden, Saling Melengkapi

Kriteria Wapres Menurut JK: Beda dengan Presiden, Saling Melengkapi

Wapres Jusuf Kalla berbagi tips tentang kriteria cawapres. Menurutnya, dibutuhkan sosok yang saling melengkapi. “Mengimbangi presiden. Jadi memperluas pemilih, jadi harus berbeda,” kata JK di acara ‘Mata Najwa’ yang ditayangkan Trans7 , Rabu (10/1/2018). JK menyebut, jika tidak ada pembeda, antara capres dan cawapres sama, maka hanya akan mengambil karakter pemilih yang monoton. Menurut JK, perbedaan karakter akan memberi warna. “Kalau sama, pemilihnya itu-itu juga. Apa dari sisi wilayah, profesi, profesional. Macam-macam,” katanya. “Kalau sama, bertengkar terus nanti. Harus saling melengkapi,” pesannya.

Baca juga : kriteria presiden dan wapres ideal versi jusuf kalla siapa yang cocok dampingi jokowi

JAKARTA, JITUNEWS.COM  – Nama Jokowi sudah digadang-gadang akan kembali mencalonkan diri dalam gelaran Pilpres 2019 mendatang. Meski demikian, siapa yang akan menjadi pendampingnya hingga saat ini masih menjadi pertanyaan banyak pihak. Siapa? Kerja Jokowi Dapat Pujian Trump, Begini Penjelasan Deputi I Kantor Staf Presiden Jusuf Kalla (JK) berbicara soal kriteria calon presiden dan wakil presiden yang dapat saling mengisi satu sama lain. Menurutnya, dua sosok presiden dan wakil presiden biasanya memiliki latar belakang yang berbeda dan saling melengkapi. “Misalnya, presiden dari Jawa wakilnya dari luar, itu umum. Kalau presidennya nasional, wakilnya religius. Kalau presidennya politisi, biasanya wakilnya teknokrat,” demikian kata JK Rakernas Nasdem di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (16/11).

seperti di kutip dari http://www.jitunews.com

Surya Paloh: Kerja Nyata Jokowi Membuat Masyarakat Bahagia Perbedaan tidak selamanya menjadi hal yang buruk. Menurut JK, pasangan capres dan cawapres sebaiknya berbeda supaya dukungan yang didapatkan pun bisa lebih banyak dan beragam.  “Kalau sama-sama politik, asal pilihannya sempit. Orang cenderung memilih sesuai dengan kesamaan,” katanya lagi. Lebih lanjut, JK mengatakan bahwa presiden dengan status incumbent  tentunya memiliki kesempatan yang besar untuk terpilih kembali asal pemerintahannya yang terdahulu berjalan sukses. Dengan demikian, rakyat pastinya tidak akan keberatan untuk memberikan suara untuk kedua kalinya. Bicara soal gaya kepemimpinan Jokowi, JK mengatakan ada hal yang memang berbeda dengan para presiden RI sebelumnya. “Salah satu yang berbeda dari Jokowi adalah kemampuan mengunjungi setiap pelosok di negeri ini,” ucapnya. Ingin Tahu Merek Mobil Pangeran Abu Dhabi, Jokowi Mengaku Penasaran tapi Gengsi

Wapres Jusuf Kalla berbagi tips tentang kriteria cawapres. Menurutnya, dibutuhkan sosok yang saling melengkapi. “Mengimbangi presiden. Jadi memperluas pemilih, jadi harus berbeda,” kata JK di acara ‘Mata Najwa’ yang ditayangkan Trans7 , Rabu (10/1/2018). JK menyebut, jika tidak ada pembeda, antara capres dan cawapres sama, maka hanya akan mengambil karakter pemilih yang monoton. Menurut JK, perbedaan karakter akan memberi warna. “Kalau sama, pemilihnya itu-itu juga. Apa dari sisi wilayah, profesi, profesional. Macam-macam,” katanya. “Kalau sama, bertengkar terus nanti. Harus saling melengkapi,” pesannya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla tak hanya optimistis Golkar akan tetap mendukung Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Pemilu 2019 nanti. Ketika diwawancarai Tempo, ia juga menegaskan bahwa dirinya akan setia mendukung Jokowi di tahun 2019. “Oh pastilah itu, otomatis. Masa mendukung yang lain?” ujar pria yang akrab disapa JK itu ketika diwawancarai khusus oleh Tempo, Rabu, 22 November 2017. Dalam beberapa kesempatan, JK sudah menyatakan bahwa dirinya tidak akan terlibat dalam politik praktis pasca pemerintahan Presiden Jokowi periode 1. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan adalah usia yang sudah mencapai 75 tahun serta keinginan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga saja. Meski begitu, dukungan terhadap Presiden Joko Widodo di tahun 2019 belum pernah ia ungkapkan sebelumnya. JK menjelaskan, alasan ia akan tetap mendukung Jokowi adalah karena pria asal Solo itu sudah ia anggap teman sendiri. Menurutnya, tidak elok mendukung pihak lain jika ada teman yang perlu didukung dan sudah dikenal selama lima tahun. Ditanyai apakah dirinya juga akan membantu Jokowi mencari calon wakil presiden nantinya, JK mengatakan bahwa dia sudah tahu kriteria cawapres yang tepat untuk Jokowi. Ia berkata, cawapres Presiden Joko Widodo haruslah orang yang bisa menaikkan tingkat keterpilihan Presiden Joko Widodo. Selain itu, juga harus berbeda dengan Jokowi agar bisa saling melengkapi. “Mampu dan berbeda dari presiden. Non-Jawa. Militer, boleh saja. Tidak dibatasi,” ujar JK yang tak menutup kemungkinan cawapres akan datang dari Golkar lagi.

INILAHCOM, Ambon – Irjen Pol Murad Ismail menegaskan telah mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan Komandan Korps Brimob kepada Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian pada 7 Januari lalu. “Saya tahu diri dong dan memahami ketentuan perundang – undang tentang Pilkada sehingga telah mengajukan surat pengunduran diri dari Kapolri,” kata Murad, di Ambon, Rabu (10/1/2018). Murad yang berpasangan dengan Bupati Maluku Barat Daya (MBD), Barnabas Orno telah mendaftar di KPU Maluku pada 10 Januari 2018. Karena itu, sebelum mendaftar di KPU telah memutuskan untuk mengajukan surat pengunduran diri dari Komandan Korps Brimob sehingga tidak merepotkan Kapolri maupun Mabes Polri terkait sejumlah Jenderal Polisi berproses di Pilkada serentak kelompok ketiga pada 27 Juni 2018. “Kan bisa saja dipolitisasi soal Jenderal maju Pilkada sehingga institusi Kepolisian dinilai yang macam-macam, makanya sebelum ditetapkan sebagai calon Gubernur Maluku, sudah mengajukan pengunduran diri,” ujar Murad. Dia berjanji setelah dinonaktifkan dari jabatan Komandan Korps Brimob, maka perlu menghadap Kapolri untuk meminta dukung secara pribadi keikutsertaannya di Pilkada Maluku. “Saya meminta dukungan moril Kapolri secara pribadi yang merestui mengikuti Pilkada dengan tujuan menyejahterakan lebih dari 1,8 juta jiwa penduduk Maluku,” kata Murad. Dia juga menyinggung alasan sehingga meletakkan jabatan Komandan Korps Brimob dan peluang meraih bintang tiga karena terpanggil untuk membangun Maluku. “Kan masih dua tahun lagi baru pensiun. Hanya, pengabdian untuk membangun Maluku merupakan panggilan hati yang diwujudkan dengan mengikuti Pilkada berpasangan dengan Barnabas Orno,” ujar Murad. Dia menjamin, jaringannya dengan investor, anggota kabinet maupun Presiden Joko Widodo akan dimanfaatkan untuk membangun Maluku dengan tujuan menyejahterakan masyarakat. “Rasanya sejak 2011 hingga saat ini Maluku masih terpuruk dengan indikasi termiskin keempat di Tanah Air. Padahal, memiliki aneka potensi SDA melimpah dan bernilai ekonomis sehingga bila diperkenankan Tuhan Yang Maha Kuasa, maka lima tahun kemiskinan Maluku harus masuk 17 besar,” tandas Murad. Ketua KPU Maluku, Syamsul Kubangun mengingatkan, setelah lima hari setelah ditetapkan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wagub Maluku, maka Murad harus mengajukan keputusan surat telah mengundurkan diri dari Komandan Korps Brimob mauoun institusi Kepolisian. “Persyaratannya pengunduran diri itu ditandatangani atasan (Kapolri) sehingga proses Pilkada Maluku terlaksana, lancar, aman dan sukses,” tegasnya. Pasangan Murad – Barnabas direkomendasikan PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Hanura, PKB, PKP, PPP dan PAN dengan keterwakilan 27 dari 45 legislator Maluku. Pasangan petahana Gubernur Maluku, Said Assagaff dan Bupati Maluku Tenggara, Anderias Rentanubun dengan jargon “SANTUN” direkomendasikan Partai Golkar, Partai Demokrat dan PKS masing – masing enam kursi di DPRD Maluku. Pasangaan jalur perseorangan, Herman Koedoeboen – Abdullah Vanath dengan jargon “HEBAT” juga telah mendaftar di KPU Maluku pada 9 Januari 2018 dengan persyaratan harus melengkapi minimal dukungan sebanyak 122.895 orang.[tar]

Related Posts

Comments are closed.