KPU Tingkatkan Standar Keamanan Antisipasi Peretasan

KPU Tingkatkan Standar Keamanan Antisipasi Peretasan

KPU sempat menghadapi upaya peretasan situs dalam Pilkada Serentak 2017. Guna mengantisipasi ancaman peretasan, KPU meningkatkan keamanan jaringan. “Tentu KPU berupaya agar mekanisme pengamanan jaringan teknologi informasi kita semakin baik,” kata Ketua KPU Arief Budiman di Sekretariat Pergerakan Indonesia Maju (PIM), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (17/1/2018). “Tapi kan potensi apa pun selalu terjadi. Bahkan di Pentagon yang dibicarakan orang hebat, juga bisa ditembus. Tapi KPU tidak mendiamkan itu. KPU selalu berupaya meningkatkan standar pengamannya, standar kualitasnya,” imbuhnya. Untuk peningkatan pengamanan, KPU menerima masukan dari semua pihak. Termasuk jika saran atau bantuan itu datang dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). “Kita juga mencari masukan dari mana saja, bukan hanya nunggu nerima, tapi kita juga ngontak, bagaimana kalau ada begini-begitu,” pungkasnya. Sebelumnya, pada Pikada putaran kedua tahun lalu, KPU mengakui ada yang berupaya meretas situsnya, tetapi gagal. Peristiwa itu terjadi di tengah proses rekapitulasi suara.

Ketum Partai Idaman, Rhoma Irama berencana melaporkan KPU dan Bawaslu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ketua KPU Arief Budiman mengatakan akan menghadapi gugatan tersebut. “Semua prosedur, regulasi yang ada dalam UU, dalam peraturan KPU akan kita patuhi, akan kita jalankan. Kalau memang ada peluang di situ diatur, bagi siapa yang tidak puas untuk mengajukan sengketa, mau tidak mau kami harus hadapi,” ucap Arief di Sekretariat Pergerakan Indonesia Maju (PIM), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (17/1/2018). Rhoma menyebut KPU dan Bawaslu memperlakukan partai politik (parpol) yang dipimpinnya diskriminatif. Idaman sebelumnya mengajukan gugatan ke Bawaslu karena KPU menyatakan partainya tidak dapat melanjutkan verifikasi faktual. Ini, menurut Rhoma, bertentangan dengan putusan MK. “Bawaslu yang harusnya melakukan investigasi terhadap KPU sesuai kewenangan juga tidak dilakukan. Sementara putusan MK kemarin hasil review Partai Idaman, MK memutuskan verifikasi administratif dan faktual harus berkeadilan bagi seluruh parpol ini diabaikan Bawaslu dan KPU,” ujar Rhoma Irama dalam jumpa pers di kantor DPP Partai Idaman, Jl Dewi Sartika, Cawang, Jakarta Timur, Selasa (16/1). Atas hal ini Rhoma akan melaporkan KPU da Bawaslu tidak hanya ke DKPP. Dia berkata juga berupaya melayangkangugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Selain Idaman, Bawaslu juga menolak gugatan 6 parpol lainnya. Enam parpol lain yang mengajukan gugatan yakni Partai Indonesia Kerja (PIKA), Partai Republik, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Bhineka Indonesia, Partai Swara Rakyat Indonesia dan Partai Rakyat. Ketujuh parpol tersebut mengajukan gugatan sengketa kepada Bawaslu terkait surat keputusan yang dikeluarkan KPU. KPU menyatakan ketujuh parpol tidak lolos penelitian administrasi sebagai calon peserta Pemilu 2019.

Dua pasangan cagub dan cawagub Jawa Timur dinyatakan lolos tes kesehatan. Tes ini merupakan salah satu syarat wajib pencalonan Pilgub Jatim 2018. Mereka menjalani tes kesehatan yang meliputi jasmani, rohani serta tes narkotika dan psikotropika. Hasil tes Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno Putri dan Khofifah Indar Parawansah-Emil Dardak dinyatakan lolos. “Dari kedua pasangan itu dinyatakan sehat, jasmani dan rohani serta bebas dari narkotika berdasarkan hasil tes kesehatan,” kata Ketua KPU Jatim Eko Sasmito usai Rapat Pleno KPU Jatim di Kantor KPU Jatim, Rabu (17/1/2018). Kedua pasangan calon tidak menghadiri rapat pleno tersebut. Namun, kehadiran mereka diwakili oleh masing-masing anggota tim pemenangan. Selain mengumumkan hasil tes kesehatan, KPU Jatim juga mengumumkan persyaratan calon yang harus diperbaiki serta dipenuhi oleh kedua pasangan cagub dan cawagub. Dari hasil verifikasi persyaratan ada beberapa berkas yang dinyatakan belum lengkap. “Ada beberapa berkas yang harus diperbaiki pasangan calon seperti surat pernyataan karena antara nama di ijazah dengan KTP tidak sama dan beberapa berkas lainnya,” tambah Eko. Salah satu berkas yang dianggap belum dinyatakan lengkap diantaranya Cagub Khofifah Indar Parawansah yang memiliki nama berbeda antara ijazah dengan KTP. “Saya minta kepada tim pemenangan Khofifah agar menyertakan surat keterangan jika ijazah dan KTP merupakan satu orang karena dalam ijazah tercantum nama Khofifah, sedangkan di KTP tertulis Khofifah Indar Parawansah,” kata anggota Bawaslu yang hadir dalam rapat pleno. Mendapat evaluasi dari anggota Bawaslu, tim pemenangan Khofifah langsung menjawabnya dengan berniat meelengkapi berkas yang dianggap tidak lengkap. “Untuk nama yang berbeda antara ijazah dengan KTP sudah kita siapkan surat pernyataan dari Pengadilan Negeri, apakah perlu saya serahkan sekarang?,” kata salah satu tim pemenangan Khofifah-Emil. Menanggapi berkas perbaikan yang sudah siap, Ketua KPU Eko mengatakan jika perbaikan berkas bisa mulai dilakukan 18-20 Januari 2017. “Untuk perbaikan lebih baik dilakukan mulai 18-20 Januari 2017 yang akan kita lanjutkan dengan proses penelitian sampai 27 Januari hingga 12 Februari untuk dilakukan penetapan,” pungkas Eko.

Anggota VII BPK RI Eddy Moelyadi mengaku tak tahu bila anak buahnya, Rochmadi Saptogiri, merekam percakapannya selama 2,5 tahun. Rochmadi membeberkan alasan perbuatannya itu. Awalnya, Eddy–yang dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan dengan terdakwa Rochmadi–mengaku baru tahu apabila percakapan teleponnya dengan Rochmadi selalu direkam. Tak tanggung-tanggung, Rochmadi melakukan perekaman itu selama 2,5 tahun dengan durasi 29 jam. “Saya kalau telepon Rochmadi ternyata direkam itu tahu pas diperiksa penyidik diperdengarkan,” kata Eddy ketika bersaksi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Selatan, Rabu (17/1/2018). “Saya tidak tahu tujuan Pak Rochmadi merekam saya,” imbuh Eddy. Setelah itu, hakim mempersilakan Rochmadi untuk menanggapi kesaksian Eddy. Rochmadi pun mengungkapkan alasannya merekam pembicaraan telepon dengan atasannya itu. “Betul saya lakukan itu (rekaman) kalau tidak bawa buku agenda, karena diskusi kita agar bisa ditindaklanjuti,” ujar Rochmadi. Namun, menurutnya, tidak semua percakapan selalu dia rekam. Selain itu, dia mengaku tidak merekam pembicaraan telepon dengan iPhone 7–yang diberikan Eddy padanya. “Tapi tidak seluruhnya direkam, hanya 3 atau 4 percakapan itu untuk dokumen saya. Bukan iPhone 7 itu perdengarkan tahun 2016 sampai 2017,” ucap Rochmadi. “Niat saya tidak ada niat jelek. Kalau diskusi lembaran saya bisa habis agar bisa memantau tindak lanjut. Itu tidak ada terkait Kemendes,” kata Rochmadi.

KPU sempat menghadapi upaya peretasan situs dalam Pilkada Serentak 2017. Guna mengantisipasi ancaman peretasan, KPU meningkatkan keamanan jaringan. “Tentu KPU berupaya agar mekanisme pengamanan jaringan teknologi informasi kita semakin baik,” kata Ketua KPU Arief Budiman di Sekretariat Pergerakan Indonesia Maju (PIM), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (17/1/2018). “Tapi kan potensi apa pun selalu terjadi. Bahkan di Pentagon yang dibicarakan orang hebat, juga bisa ditembus. Tapi KPU tidak mendiamkan itu. KPU selalu berupaya meningkatkan standar pengamannya, standar kualitasnya,” imbuhnya. Untuk peningkatan pengamanan, KPU menerima masukan dari semua pihak. Termasuk jika saran atau bantuan itu datang dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). “Kita juga mencari masukan dari mana saja, bukan hanya nunggu nerima, tapi kita juga ngontak, bagaimana kalau ada begini-begitu,” pungkasnya. Sebelumnya, pada Pikada putaran kedua tahun lalu, KPU mengakui ada yang berupaya meretas situsnya, tetapi gagal. Peristiwa itu terjadi di tengah proses rekapitulasi suara.

JAKARTA, suaramerdeka.com –   Tahun 2017 menjadi pertanda bagi semua pihak khususnya pemerintah untuk lebih serius memperhatikan isu keamanan siber. Tercatat banyak peristiwa yang luar biasa terkait keamanan siber terjadi di tanah air. Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure/Coordinator Center (Id-SIRTII/CC) mencatat sampai November 2017, Indonesia mendapat sebanyak 205.502.159 kali serangan. Pada awal Februari 2017 kita semua dikagetkan dengan adanya usaha peretasan terhadap KPU saat proses perhitungan suara pilkada DKI putaran pertama. Tak kalah menghebohkan adalah peretasan pada website Telkomel dan Kejaksaan yang cukup merepotkan. Tak hanya berhenti disitu, pada bulan Mei seluruh dunia termasuk di Indonesia mengalami serangan  ransomware wannacry . Selang beberapa bulan ransomware dengan model yang hampir sama bernama nopetya juga ikut menyerang. Dalam keterangannya Selasa (26/12), pakar keamanan siber Pratama Persadha menjelaskan bahwa salah satu yang patut dilihat adalah fenomena keamanan siber ini telah berdampak pada pengguna individu. Menurutnya disinilah peran pemerintah untuk asuk dan mengedukasi masyarakat. “Isu pornografi Whatsapp, pemblokiran telegram dan juga registrasi sim card adalah bukti bahwa isu keamanan siber ini sudah menyentuh langsung individu masyarakat. Tinggal sekarang PR besarnya sejauh dan sedalam apa negara bisa masuk serta mengedukasi masyarakat. Karena tanpa keterlibatan dan kesadaran masyarakat, sulit menciptakan keamanan siber yang kuat dan paripurna,” jelas chairman lembaga riset keamanan siber Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) ini. Ditambahkan Pratama, tahun 2018 akan menjadi tahun yang sangat sibuk. Pilkada 2018 dan menjelang pemilu 2019 dipastikan membuat situasi tanah air menghangat. Pemerintah bisa mengantisipasi dari awal dengan terus melakukan edukasi internet aman dan sehat. “Pendekatan hukum pada para pelaku  hatespeech  memang harus terus dilakukan, namun bila tidak diimbangi dengan edukasi yang gencar akan sangat sulit mewujudkan suasana yang kondusif di media sosial dan internet pada umumnya,” jelas pria asal Cepu ini. Pratama juga mengingatkan situasi politik yang hangat bisa saja memantik saling retas antar kubu. “Wannacry dan nopetya hanya dua dari ribuan  ransomware  yang tercuri dari CIA. Kita tak pernah tahu kapan dan dimana  ransomware  lainnya akan mereka  deploy . Persiapan terbaik adalah pemerintah menyusun   standard operational procedure  menghadapi serangan  ransomware  ini, agar tidak cepat meluas ke infrstruktur strategis tanah air,” terangnya. Pratama menjelaskan bahwa dengan adanya Badan Siber dan Sandi Negara bila sudah efektif berjalan, seharusnya SOP menghadapi serangan  ransomware  bisa dengan mudah dilaksanakan dan disosialisasikan. Belum lagi serangan siber yang bisa langsung menginfeksi smartphone, juga harus menjadi perhatian serius. “ Ransomware yang akan massif menyerang ke depan diperkirakan juga sudah bisa menginfeksi smartphone android, juga iOS pada iPhone. Dari bocoran wikileaks bahkan malware semacam itu memang sudah dikembangkan oleh CIA, sehingga negara memang sudah sepatutnya waspada,” jelasnya. (Linda Putri /SMNetwork /CN33 )

Jakarta (ANTARA News) – Perusahaan keamanan siber Proofpoint menemukan surat elektronik yang menjanjikan bocoran episode “Game of Thrones” berisi malware. E-mail tersebut, seperti dilansir dari laman The Verge, berisi subjek “Wanna see the Game of Thrones in advance? (Ingin lihat Game of Thrones duluan?)”. Dalam surat tersebut, terdapat beberapa rincian umum tentang episode mendatang serta tautan dokumen Microsoft Words yang mengandung malware. Jika sudah terunduh, dokumen itu akan memasang “9002” remote access Trojan (RAT). Akhir Juli lalu, peretas mencuri 1,5 terabyte data dari HBO, termasuk informasi kontak para aktor, episode dan naskah yang belum tayang. Menurut Proofpoint, peretasan HBO tidak ada hubungannya dengan serangan malware ini. Peretas dibalik aksi phishing ini mengandalkan naluri keingintahuan agar penerima mengklik surat tersebut. Penerjemah: Natisha Andarningtyas COPYRIGHT © ANTARA 2017

Jakarta (ANTARA News) – Bank Indonesia (BI) mendesak industri perbankan untuk memutakhirkan sistem teknologi informasi agar mampu membentengi diri dari serangan siber (cyber attack) yang akhir-akhir ini semakin masif, dan turut berisiko mengganggu stabilitas sistem keuangan. Menurut Gubernur BI Agus Martowardojo di Jakarta, Senin, kadar peretasan maupun serangan virus juga terus berinovasi dan mencari celah kerentanan dalam sistem TI. Maka dari itu, industri perbankan maupun sektor keuangan lainnya harus memutakhirkan standar keamanan. Hal tersebut disampaikan pimpinan Bank Sentral di tengah meningkatnya kesiagaan menyusul serangan virus secara global yang menamakan diri “Petya” setelah sebelumnya sistem teknologi global kelimpungan menghadapi serangan “Ransomware Wannacry”. “Semua yang menggunakan aplikasi-aplikasi teknologi agar senantiasa menggunakan versi yang terakhir. Versi yang terakhir biasanya sudah dibekali bentuk-bentuk untuk mencegah terjadinya cyber attack,” katanya.  “Tidak boleh ada kelengahan. Kita harus mempersiapkan diri karena pasti ada bentuk inovasi lain yang bisa mengganggu sistem,” tambah Agus. Ketua Umum Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) Maryono mengatakan hingga Senin (3/7), belum ada laporan dari empat bank milik negara, –yang tiga di antaranya merupakan penguasa pasar perbankan–, mengenai serangan siber virus Petya. “Biasanya, kalau satu bank kena, bank yang lain akan kena juga. Tetapi, sejauh ini kita belum mendapatkan laporan itu,” kata Ketua Himbara Maryono, yang juga Dirut PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk. Pimpinan bank swasta terbesar di Tanah Air, PT Bank Central Asia Tbk, menyatakan Petya tidak mengganggu sistem perbankan. Namun, serangan siber yang semakin marak menjadi peringatan bagi perbankan untuk meningkatkan keamanan TI. “Akan terus jaga. Syukur sampai sekarang tidak ada masalah,” ujar Presdir BCA Jahja Setiaatmadja. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebelumnya sudah meminta masyarakat dan para pimpinan institusi untuk mengantisipasi serangan siber global Ransomware Petya, dengan melakukan pencadangan data (backup) dan memutakhirkan sistem keamanan teknologi. Industri keuangan di Indonesia, termasuk kapitalisasi pasar modal, memiliki aset lebih dari Rp16 ribu triliun. Sistem keamanan di industri keuangan menjadi pilar penting untuk menjaga kepercayaan dan keberlanjutan pertumbuhan industri yang juga menjadi sumber pendanaan penting bagi pembangunan. Serangan “Petya” diketahui pertama kali setelah menginfeksi server di perusahaan minyak terbesar Rusia, kemudian “Petya” juga mengganggu operasi di bank Ukraina, dan mematikan komputer di perusahaan perkapalan serta periklanan multinasional. Komputer yang terinfeksi Petya akan menampilkan sebuah pesan bahwa sistem komputer telah diblokir. Pemilik komputer diharuskan untuk menebusnya dengan membayar senilai 300 dollar AS dalam bentuk mata uang elektronik Bitcoin.

Related Posts

Comments are closed.