KPU: Tak Masalah Bila JK Jadi Capres

KPU: Tak Masalah Bila JK Jadi Capres

Masih ada ketidakjelasan konstitusi soal apakah bisa Jusuf Kalla (JK) maju menjadi calon wakil presiden lagi. Soalnya ini sudah kedua kalinya JK menjabat cawapres. Namun secara Undang-Undang, tak masalah bila JK maju menjadi capres pada 2019. “Saat ini posisinya sudah dua kali sebagai cawapres. Bila maju sebagai capres, tidak ada masalah. Kasusnya kan berbeda,” kata Komisioner KPU, Ilham Saputra, kepada detikcom, Rabu (28/2/2018). Dia menjelaskan, pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi ‘Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan’. “Tafsir soal dua periode ini macam-macam. Yang masalah adalah dua periode wakil presiden itu diperbolehkan atau tidak,” kata Ilham. Untuk mencerahkan pemahaman soal konstitusi, KPU sepakat dengan usulan pihak Kementerian Dalam Negeri, yakni meminta fatwa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Maka kini KPU juga akan berkoordinasi dengan DPR untuk membuat Peraturan KPU (PKPU) yang memuat aturan soal masalah ini. Targetnya, PKPU segera rampung dan sah sebelum adanya pencalonan. Saat ini KPU sedang berkoordinasi dengan DPR untuk mencari waktu pembahasan. “PKPU harus segera, karena Juli sampai Agustus dan September sudah ada pencalonan,” kata Ilham.

Baca juga :

Sangat mungkin, dengan mencapreskan Jokowi, justru suara PDIP akan mengalami kemerosotan hebat. Mengapa? Karena partai ini dianggap ingin menang sendiri. Saat Jokowi lagi laku-lakunya di media, karena dukungan sponsor Mafia China yang intensif untuk membentuk pencitraan; PDIP mengakuisisi Jokowi. Sebaliknya, di mata semua partai yang punya kandidat capres masing-masing, mereka merasa marah dengan naiknya Jokowi melalui dukungan palsu media. Mereka pasti tidak rela kursi RI-1 jatuh ke tangan capres selain dari kubu mereka sendiri. Nah, di sini PDIP bisa dikeroyok oleh semua kekuatan politik.

seperti di kutip dari https://abisyakir.wordpress.com

Di sisi lain, pencapresan Jokowi tidak didukung oleh prestasi, kinerja, dan capaian positif. Di Solo masih meninggalkan seabreg masalah dan kasus hukum. Di Jakarta, apalagi. Jokowi nyaris baru blusukan kesana kemari, sambil tidak jelas apa hasilnya. Dalam pertarungan pilpres nanti, pasti rakyat akan melihat hasil kerja , bukan citraan. Bayangkan, kalau nanti Jokowi kampanye Pilpres, dia akan membuat janji-janji apalagi, wong janji-janjinya saat Pilkada DKI tidak ada yang direalisasikan dengan beres? Nanti dia akan jadi kandidat presiden yang paling banyak dicaci. “Halah ngibul, gombal, banyak omong. Janji segunung, hasil nol besar.”

seperti di kutip dari https://abisyakir.wordpress.com

Tapi tekanan ini bisa jadi lebih besar dari itu. Ia menyangkut hajat bisnis keluarga Megawati sendiri dan keselamatan posisi politiknya. Kami menduga, jaringan mafia pengusaha China itu menekan Mbak Mega minimal dalam dua poin: (a). Mereka akan melibas binis CPO/produksi minyak sawit yang selama ini deras menafkahi keluarga Megawati, sejak era Mega menjadi Presiden RI 2001-2004 lalu; (b). Mereka mengancam akan buka-bukaan soal data korupsi/pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Mega dan keluarga. Dengan tekanan begitu, tentu sangat sulit bagi Mega dan kawan-kawan untuk mendiamkan ajuan mafia China.

seperti di kutip dari https://abisyakir.wordpress.com

Sebenarnya, para mafia China juga tahu bahwa pencalonan Jokowi sangat berisiko. Risiko terbesar adalah mengundang amarah politik/sosial Umat Islam yang telah dikalahkan dalam Pilkada Jakarta sehingga terpilih Ahok sebagai wakil gubernur. Pencapresan Jokowi jelas akan menaikkan Ahok sebagai Gubernur DKI. Dan kita tahu sendiri, dalam kepemimpinannya Ahok lebih seperti orang stress daripada seorang Wakil Gubernur. Omongan dia lebih mirip ucapan preman Cilitan atau Kampung Rambutan, daripada seorang pejabat birokrasi.

seperti di kutip dari https://abisyakir.wordpress.com

Mereka tak peduli Jokowi tak punya prestasi, tak becus ngatur Jakarta, khianat pada kepercayaan rakyat, melanggar janji-janji, dan seterusnya. Mereka tak peduli semua itu. “Persetan dengan prestasi Jokowi!” Begitu kira-kira omongan mereka. Mereka semata-mata hanya TIDAK INGIN MELIHAT NEGARA INDONESIA DIPIMPIN OLEH PRABOWO . Sekalipun sebenarnya yang membawa Jokowi ke Jakarta adalah Prabowo sendiri. Maka itu uang miliaran-triliunan siap dihambur-hamburkan, untuk mengangkat pamor Jokowi dan hancurkan pamor Prabowo.


Baca juga :

Indonesia merupakan salah satu Negara di Asia Tenggara yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Pemerintahan Indonesia terdiri atas presiden sebagai kepala Negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan Indonesia yang dibantu beberapa menteri yang tergabung dalam suatu kabinet. Presiden sebagai kepala pemerintahan Indonesia memegang kekuasaan eksekutif dalam Negara Indonesia karena melaksanakan amanat dari rakyat selama 5 tahun (1 periode). Oleh karena itu, kursi presiden menjadi kedudukan yang sakral di Indonesia.

seperti di kutip dari https://niasrs.wordpress.com

Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia yang berlangsung dari masa ke masa dengan adanya perubahan dari setiap tahunnya, maka dari itu Pemilihan Umum adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari presiden , wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa . Pada konteks yang lebih luas, Pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan seperti ketua OSIS atau ketua kelas , walaupun untuk ini kata ‘pemilihan’ lebih sering digunakan.

seperti di kutip dari https://niasrs.wordpress.com

Pemilu di Indonesia pertama kali dilakukan pada tahun 1955 untuk memperebutkan kursi di MPR dan Konstituante. Pemilu ini merupakan satu-satunya pemilu yang dilakukan pada zaman orde lama. Pada masa orde baru dan awal masa reformasi presiden dipilih melalui musyawarah MPR, hal itulah yang menyebabkan alm. Soeharto berhasil menjabat sebagai presiden selama 31 tahun. Namun pada tahun 2004 dilakukan pemilihan umum presiden untuk pertama kalinya dalam sejarah pemilihan umum di Indonesia. Presiden dan Wakil presiden terpilih memegang jabatan selama 5 tahun atau 1 periode, dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 periode, sesuai perubahan pertama UUD 1945 pasal 7. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (atau sering dikenal dengan sebutan SBY) merupakan presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat pada tahun 2004, dan melanjutkan masa jabatannya hingga tahun 2014, karena pada tahun 2009 memenangkan pemilu untuk kedua kalinya. Sesuai dengan UUD tersebut, pada pemilu 2014 presiden SBY tidak dapat mengikuti pemilihan presiden lagi. Sehingga pemilihan presiden pada tahun 2014 akan menentukan presiden kedua hasil pilihan rakyat secara langsung.

seperti di kutip dari https://niasrs.wordpress.com

Pemilu Adalah pemilihan umum.Menurut UU No.8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam pasal 1 angka 1 disebutkan pemilihan umum, selanjutnya disebut pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahassia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengertian dalam undang – undang ini juga sama persis dengan UU.No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

seperti di kutip dari https://niasrs.wordpress.com

Dari pasal 1 UU.No.8 tahun 2012 dengan UU.No.15 tahun 2011 terlihat bahwa Pemilu ditujukan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD),Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD ) baik provinsi dan kabupaten / kota (berdasar angka 2 Pasal 1 UU.No.8 tahun 2012 dan UU.No.15 tahun 2011).Selain memilih anggota legislatif seperti yang telah dipaparkan diatas, Pemilu juga untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden .Berkenaan dengan hal tersebut maka diatur dalam UU.No.42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

seperti di kutip dari https://niasrs.wordpress.com

Didepan telah disinggung pengertian Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat. Kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi atau mutlak. Bila digabung dengan kata rakyat maka kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat memiliki hak untuk menentukan roda pemerintahan melalui suaranya dalam Pemilu.Berdasar UU.No.8 tahun 2012 dan UU.No.15 tahun 2011 Pemilu tidak hanya  ditujukan untuk memilih badan legeslatif saja tetapi untuk memilih esekutif juga.Kedua lembaga tersebut merupakan   2 dari beberapa lembaga tinggi yang ada di Indonesai. Dengan demikian jelaslah bahwa masa depan Indonesia berada di tangan rakyat sendiri karena lembaga – lembaga tinggi tersebut dipilih oleh rakyat. Sehingga muncullah konsep bahwa pemerintahan dari oleh dan untuk rakyat.Karena sesungguhnya orang – orang yang duduk dalam lembaga tinggi tersebut juga berasal dari rakyat. Hal ini tentu juga sesuai dengan konsep negara demokratis.

seperti di kutip dari https://niasrs.wordpress.com

Pemilu adalah suatu proses di mana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Waktu pelaksanaan, dan tujuan pemilihan diatur di dalam Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Asas Pemilu Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia Pemilu yang LUBER dan Jurdil mengandung pengertian bahwa pemilihan umum harus diselenggarakan secara demokratis dan transparan, berdasarkan pada asas-asas pemilihan yang bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil. Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. Hukum pemilu dibuat untuk mencegah dan memberikan sanksi agar tidak terjadi pelanggaran peraturan pemilu. Hukum pemilu juga mengatur penyelesaikan kasus-kasus sengketa atau perselisihan pemilu yang melibatkan para pihak. [5] (Budiarjo, 2000).

seperti di kutip dari https://niasrs.wordpress.com

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mensosialisasikan peraturan Nomor 15 tahun 2013 Pasal 17, tentang pedoman pelaksanaan kampanye pemilihan umum yang menyatakan alat peraga kampanye tidak ditempatkan di lokasi pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan. Ukuran maksimal spanduk adalah 1,5 x 7 meter, dan pemasangan baliho maksimal satu di setiap wilayah yang telah ditentukan KPU.

seperti di kutip dari https://niasrs.wordpress.com

Menurut UU No. 42 Tahun 2008 pasal 9, pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Sementara, menurut UUD 1945 pasal 6 ayat (1), (2) presiden yang mencalonkan diri haruslah orang Indonesia asli, dan akan dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak.

seperti di kutip dari https://niasrs.wordpress.com

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 pasal 1 ayat 1 Tentang Partai Politik, disebutkan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serat memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. Partai politik dibutuhkan sebagai sarana demokrasi, dalam hal ini partai politik bertindak sebagai perantara dalam proses pengambilan keputusan bernegara yang menghubungkan antara warga negara dengan institusi-institusi kenegaraan. Partai politik juga mempunyai peranan penting dalam proses kebijakan yaitu pemilihan presiden dan dewan perwakilan rakyat (DPR).

seperti di kutip dari https://niasrs.wordpress.com

Pemilu pertama di Indonesia  sering disebut sebagai pemilu yang paling demokratis meski pelaksanaannya saat situasi negara belum kondusif. Inilah tonggak pertama masyarakat Indonesia belajar tentang demokrasi. Waktu itu Republik Indonesia baru berusia 10 tahun. Indonesia baru yang sangat muda, terseok- seok dalam mempersiapkan pemilu. Situasi keamanan yang belum kondusif, kabinet yang penuh friksi, dan gagalnya pemerintahan baru menyiapkan perangkat Undang-Undang pemilu, membuat pemungutan suara baru bisa dilaksanakan 10 tahun setelah kemerdekaan. Tak kurang dari 80 partai politik, organisasi massa, dan puluhan perorangan ikut serta mencalonkan diri. Dalam pemilu 1955 masyarakat memilih anggota-anggota DPR dan Konstituante yang dilakukan dalam dua periode.

seperti di kutip dari https://niasrs.wordpress.com

Lima besar dalam Pemilu ini adalah Partai Nasional Indonesia, Masyumi, Nahdlatul Ulama, Partai Komunis Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Indonesia. Pemilu tahun 1955 ini dilaksanakan saat keamanan negara masih kurang kondusif; beberapa daerah dirundung kekacauan oleh DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) khususnya pimpinan Kartosuwiryo. Dalam keadaan seperti ini, anggota angkatan bersenjata dan polisi juga ikut berpartisipasi. Mereka yang bertugas di daerah rawan digilir datang ke tempat pemilihan. Pemilu akhirnya pun berlangsung aman.

seperti di kutip dari https://niasrs.wordpress.com

Dari pelaksanaannya, pemilu pertama bisa dikatakan sukses dan berlangsung damai. Dimana tingkat partisipasi warga begitu tinggi. Suara sah saat pemilu mencapai 88 persen dari 43 juta pemilih. Sedangkan pemilih yang suaranya tidak sah atau tidak datang (golput) hanya sebesar 12,34 persen. Pemilu ini bertujuan untuk memilih anggota-anggota DPR dan Konstituante(Konstituante adalah lembaga negara yang ditugaskan untuk membentuk Undang-Undang Dasar baru menggantikan UUD sementara 1950). Jumlah kursi DPR yang diperebutkan berjumlah 260, sedangkan kursi Konstituante berjumlah 520 (dua kali lipat kursi DPR) ditambah 14 wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah.

seperti di kutip dari https://niasrs.wordpress.com

Pemilu tahun 1955 memilih 257 anggota DPR dan 514 anggota konstituante (harusnya 520 anggota, namun irian barat memiliki jatah 6 kursi, tidak melakukan pemilihan) dengan 29 jumlah partai politik dan individu yang ikut serta. Pemilu ini dilaksanakan pada pemerintahan perdana menteri Burhanuddin Harahap, setelah menggantikan Perdana Menteri Ali Sastromidjojo yang mengundurkan diri. Hasil dari pemilu tahun 1955 menetapkan Partai Nasional Indonesia menjadi pemenang dengan 23.97% suara dan berhak atas 119 kursi di konstitusi [7] .

seperti di kutip dari https://niasrs.wordpress.com

Pemilu kedua digelar pada 5 Juli 1971. Hal baru pada pemilu tahun ini adalah ketentuan yang mengharuskan semua pejabat negara harus netral. Ini berbeda dengan pemilu tahun 1955 di mana para pejabat negara yang berasal dari partai ikut menjadi calon partai secara formal. Namun, dalam prakteknya, para pejabat negara berpihak ke salah satu peserta pemilu yaitu Golongan Karya. “Rekayasa politik” orde baru yang berlangsung hingga 1998 di mulai pada tahun ini. Sejumlah kebijakan ditelurkan demi menguntungkan Golongan Karya.

seperti di kutip dari https://niasrs.wordpress.com

Dalam pelaksanaan Pemilu menggunakan sistem proporsional dengan daftar tertutup dan semua kursi terbagi habis di setiap daerah pemilihan. Golkar menang dengan mengantongi 62,8 persen suara (236 kursi DPR). Disusul partai lain seperti Nahdlatul Ulama (NU), Parmusi, Partai Nasional Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Indonesia. Banyak perdebatan antara pakar sejarah politik tentang kadar demokrasi dalam pemilu 1971 ini. Karena banyaknya indikator sebuah pemilihan umum demokratis yang tidak terpenuhi atau bahkan ditinggalkan sama sekali. Hal ini tidak terlepas dari proses transisi kepemimpinan yang diawali oleh peristiwa berdarah yang kemudian membuat politik Indonesia disebut-sebut masuk kedalam sebuah era pretorianisme militer. Sebuah era dimana militer selalu mempunyai peran penting dalam menjaga serta mempertahankan kekuasan. Meski demikian, di pemilu ini, golput yang pertama kali dicetuskan dan dikampanyekan justru mengalami penurunan sekitar 6,67 persen.

seperti di kutip dari https://niasrs.wordpress.com

Di awal, Presiden Soeharto berniat mengadakan pemilu dengan sistem distrik, yang mana tujuannya adalah dengan melakukan penyederhanaan partai. Tapi, usul itu malah ditolak oleh partai-partai yang ada. Sehingga, undang-undang yang dihasilkan pun hanya modifikasi kecil dari ketentuan tentang distrik. Belakangan, yang disetujui semua pihak adalah sistem proporsional. Akhirnya Sebagai peserta pemilu, MPRS menetapkan bahwa hanya partai politik yang sudah mempunyai perwakilan di DPR dan DPRD sajalah yang boleh ikut pemilu. Dengan demikian tinggal 9 parpol yang menjadi kontestan, yaitu: Partai Katholik, Partai Syarikat Islam Indonesia, Partai Nahdlatul Ulama, Parmusi, PNI, Parkindo, Perti, IPKI, Murba dan Sekber Golkar.

seperti di kutip dari https://niasrs.wordpress.com

Selain itu, panitia berada pada tangan pemerintah, sedangkan partai-partai hanya dilibatkan sebagai saksi dalam penghitungan suara. Alhasil dalam peraturan baru itu, DPR yang dihasilkan pemilu berjumlah 460 orang. Tapi, seratus orang di antaranya diangkat mewakili angkatan bersenjata (75 orang dari ABRI dan 25 orang dari non-ABRI), sebagai perwujudan “konsensus nasional”. Begitu pula halnya di MPR. Dari 920 anggota MPR, sebanyak 207 orang (sepertiga dari keseluruhan) ditunjuk oleh presiden; 253 anggota tambahan mewakili daerah (dipilih oleh DPRD), serta; kelompok-kelompok “utusan golongan” yang ditunjuk presiden. Di mata pengamat politik William R. Lidle, proses pemilihan semacam itu telah mengurangi nilai pemilu sebagai praktek demokrasi.

seperti di kutip dari https://niasrs.wordpress.com

Hal yang sangat signifikan yang berbeda dengan Pemilu 1955 adalah bahwa para pejabat negara pada Pemilu 1971 diharuskan bersikap netral. Sedangkan pada Pemilu 1955 pejabat negara, termasuk perdana menteri yang berasal dari partai bisa ikut menjadi calon partai secara formal. Tetapi pada prakteknya pada Pemilu 1971, para pejabat pemerintah berpihak kepada salah satu peserta Pemilu, yaitu Golkar. Pemerintah mengeluarkan Permen (Peraturan Menteri) No. 12/1969 yang melarang pegawai negeri masuk partai politik, tapi boleh ikut Golkar. Ketentuan monoloyalitas itu berlaku bagi pegawai negeri pada semua tingkat. Jadi sesungguhnya pemerintah merekayasa ketentuan – ketentuan yang menguntungkan Golkar seperti menetapkan seluruh pegawai negeri sipil harus menyalurkan aspirasinya kepada salah satu peserta Pemilu itu.

seperti di kutip dari https://niasrs.wordpress.com

Setelah pemilu 1971 terselenggara, pelaksanaan pemilu mulai terlaksana secara periodik dan berkala, yakni setiap 5 tahun sekali. Pada pemilu orde baru terdapat perbedaan dengan pemilu-pemilu sebelumnya, yakni, pesertanya jauh lebih sedikit, yaitu sebanyak 3 partai saja. Partai yang mengikuti pemilu adalah Golkar, PPP dan PDI. Sebanyak 5 kali gelaran pemilu dari tahun 1977 hingga 1997, Golkar selalu menjadi pemenang pemilu dengan perolehan suara yang sangat mencolok dibandingkan 2 partai lainnya. Hasil Pemilu 1977

seperti di kutip dari https://niasrs.wordpress.com

Pada Pemilu 1977 suara PPP naik di berbagai daerah, bahkan di DKI Jakarta dan DI Aceh mengalahkan Golkar. Secara nasional PPP berhasil meraih 18.743.491 suara, 99 kursi atau naik 2,17 persen, atau bertambah 5 kursi dibanding gabungan kursi 4 partai Islam dalam Pemilu 1971. Kenaikan suara PPP terjadi di banyak basis-basis eks Masjumi. Ini seiring dengan tampilnya tokoh utama Masjumi mendukung PPP. Tetapi kenaikan suara PPP di basis-basis Masjumi diikuti pula oleh penurunan suara dan kursi di basis-basis NU, sehingga kenaikan suara secara nasional tidak begitu besar.

seperti di kutip dari https://niasrs.wordpress.com

Pelaksanaan pemilu dibawah Orde Baru memiliki karakter yang berbeda dengan pemilu yang dikenal negara-negara demokrasi pada umumnya. Jika di negara demokrasi karakter pemilu dibangun diatas prinsip free and fair baik dalam struktur dan proses pemilu, sebaliknya, Orde Baru justru menghindari penerapan prinsip tersebut. Yang terjadi kemudian adalah ketidak seimbangan kontestasi antar peserta pemilu dan hasil pemilu tidak mencerminkan aspirasi dan kedaulatan rakyat. Pelaksanaan Pemilu diatur melalui cara-cara tertentu untuk kelanggengan kekuasaan Orde Baru itu sendiri.

seperti di kutip dari https://niasrs.wordpress.com

Pemilu berikutnya tahun 1987 yang dilakukan tanggal 23 April 1987. Masih dalam masa orde baru secara sistem dan tujuan pemilihan masih sama dengan pemilu sebelumnya yaitu memilih anggota parlemen. Total kursi yang tersedia adalah 500 kursi. Dari jumlah ini, 400 dipilih secara langsung dan 100 diangkat oleh Presiden Suharto. Sistem Pemilu yang digunakan sama seperti pemilu sebelumnya, yaitu Proporsional dengan varian Party-List. Di pemilu tahun ini dari 93 Juta lebih pemilih, sekitar 85 juta suara yang sah atau sebanyak 91,32 persen. Seperti biasa pemilu tersebut dimenangkan oleh Golongan Karya.

seperti di kutip dari https://niasrs.wordpress.com

Pemilu 1997 merupakan Pemilu terakhir di masa pemerintahan Presiden Suharto. Pemilu ini diadakan tanggal 29 Mei 1997. Sistem dan tujuan penyelenggaraan pemilu masih sama yakni, Proporsional dengan varian Party-List. Dimana saat itu memilih 424 orang anggota DPR. Pada tanggal 7 Maret 1997, sebanyak 2.289 kandidat (caleg) telah disetujui untuk bertarung guna memperoleh kursi parlemen. Pemilu 1997 ini menuai sejumlah protes. Di Kabupaten Sampang, Madura, puluhan kotak suara dibakar massa oleh sebab kecurangan Pemilu dianggap sudah keterlaluan dan di tahun ini jumlah suara yang sah hampir 113 Juta suara.

seperti di kutip dari https://niasrs.wordpress.com

Pemilu tahun 1999 merupakan pemilu yang bisa dibilang dipercepat pelaksanaannya. Setelah presiden Soeharto dilengserkan kekuasannya pada Mei 1998 dan digantikan oleh wakil presiden saat itu Bacharuddin Jusuf Habibie, atas desakan publik pemilu diselenggarakan lebih cepat sehingga hasil pemilu 1977 segera diganti. Pemilu ini diikuti oleh 48 partai. Pada tahap penghitungan suara pemilu, terdapat sebanyak 27 partai politik yang menolak menandatangani berita acara perhitungan suara dengan alasan pemilu belum jujur dan adil. Meskipun demikian, penghitungan suara tetap dilangsungkan dan PDIP keluar sebagai pemenang pemilu dengan meraih 35.689.073 suara dari total 105.786.661 suara sah. [10] Pemilu 1999 ini sama dengan metode yang digunakan pada Pemilu 1971. Sedangkan angka partisipasi pemilih mencapai 94.63 persen. Sementara angka Golput hanya sekitar 5,37 persen saja.

seperti di kutip dari https://niasrs.wordpress.com

Pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2004 digelar setelah hasil pemilu DPR, DPRD dan DPD didapat. Terdapat 5 nama pasangan calon presiden dan wakil presiden. Karena kelima pasangan calon belum ada yang menyentuh angka 50% pada putaran pertama, maka dua calon yang mendapat suara terbanyak maju ke putaran kedua untuk melakukan pemilu putaran kedua. Pasangan calon yang maju ke putaran kedua ialah Hj. Megawati Soekarnoputri dan K. H. Ahmad Hasyim Muzadi serta H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla. Hasil dari pemilu presiden putaran kedua akhirnya menetapkan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden pilihan rakyat Indonesia untuk periode 2004-2009.

seperti di kutip dari https://niasrs.wordpress.com

Pemilu 2009 merupakan pemilu ketiga pada masa reformasi yang diselenggarakan secara serentak pada tanggal 9 April 2009 untuk memilih 560 Anggota DPR, 132 Anggota DPD, serta Anggota DPRD (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2009-2014. Sedangkan untuk memilih presiden dan wakil presiden untuk masa bakti 2009-2014 diselenggarakan pada tanggal 8 Juli 2009 (satu putaran). Pemilu 2009 dilaksanakan menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 2008. Jumlah kursi di tiap dapil yang diperebutkan minimal tiga dan maksimal sepuluh kursi. Ketentuan ini berbeda dengan Pemilu 2004. Pemilu 2009 menjadi periode kedua terpilihnya presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan didampingi Prof. Dr. Boediono sebagai wakil presiden. Sementara untuk jumlah golput hampir 50 juta suara atau sekitar 30 persen. Jumlah angka golput ini tergolong besar meskipun masih lebih kecil dari hasil survei yang memprediksi angka golput mencapai 40 persen.

seperti di kutip dari https://niasrs.wordpress.com

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 (disingkat Pilpres 2014) dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk masa bakti 2014-2019. Pemilihan ini menjadi pemilihan presiden langsung ketiga di Indonesia. Presiden petahana Susilo Bambang Yudhoyono tidak dapat maju kembali dalam pemilihan ini karena dicegah oleh undang-undang yang melarang periode ketiga untuk seorang presiden. [13] [14] Menurut UU Pemilu 2008, hanya partai yang menguasai lebih dari 20% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau memenangi 25% suara populer dapat mengajukan kandidatnya. Undang-undang ini sempat digugat di Mahkamah Konstitusi, namun pada bulan Januari 2014, Mahkamah memutuskan undang-undang tersebut tetap berlaku. [15] [16] Pemilihan umum ini akhirnya dimenangi oleh pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan memperoleh suara sebesar 53,15%, mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang memperoleh suara sebesar 46,85% sesuai dengan keputusan KPU RI pada 22 Juli 2014. [17] Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014, menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono.

seperti di kutip dari https://niasrs.wordpress.com

Kubu Prabowo-Hatta Rajasa mengajukan beberapa gugatan atas hasil pemilihan ini, yaitu ke DKPP dan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, koalisi merah putih di DPR juga berencana meluncurkan pansus pilpres yang akan memanggil KPU [18] . Namun Kubu Prabowo-Hatta Rajasa membantah bahwa pansus ini digunakan untuk membatalkan hasil pemilihan umum, melainkan memperjuangkan pelaksanaan Pemilu yang lebih baik di masa depan [19]  Selain itu juga ada rencana mengajukan gugatan ke PTUN dan MA jika gugatan ke MK tidak dikabulkan . [20]

seperti di kutip dari https://niasrs.wordpress.com

Partisipasi pemilih dalam setiap pagelaran pemilu selalu memprihatinkan. Angka golongan putih (golput) masih terus meningkat di setiap pemilu yang digelar di Indonesia. Tingkat partisipasi politik pada Pemilu rezim Orde Lama mulai dari tahun 1955 dan Orde Baru pada tahun 1971 sampai 1997, kemudian Orde Reformasi tahun 1999 sampai sekarang masih cukup tinggi. Tingkat partisipasi politik pemilih dalam pemilu tahun 1955 mencapai 91,4 persen dengan angka golput hanya 8,6 persen. Baru pada era non-demokratis Orde Baru golput menurun. Pada Pemilu 1971, tingkat partisipasi politik mencapai 96,6 persen dan jumlah golput menurun drastis hanya mencapai 3,4 persen. Sementara Pemilu tahun 1977 dan Pemilu 1982 hampir serupa. Yakni, partisipasi politik sampai 96,5 persen dan jumlah golput mencapai 3,5 persen. Pada Pemilu 1987 tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 96,4 persen dan jumlah golput hanya 3,6 persen. Pada Pemilu 1992 tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 95,1 persen dan jumlah golput mencapai 4,9 persen. Untuk Pemilu 1997 tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 93,6 persen dan jumlah golput mulai meningkat hingga 6,4 persen.

seperti di kutip dari https://niasrs.wordpress.com

Pemilu merupakan sarana partisipasi politik masyarakat untuk turut serta menetapkan kebijakan publik. Melalui pemilu rakyat secara langsung dapat menetapkan kebijakan publik melalui dukungannya kepada kontestan yang memiliki program-program yang dinilai aspiratif dengan kepentingan rakyat. Kontestan yang menang karena didukung rakyat harus merealisasikan janji-janjinya itu ketika telah memegang tampuk pemerintah Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

seperti di kutip dari https://niasrs.wordpress.com

Untuk menjamin Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan  Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Kedaulatan rakyat dan demokrasi tersebut perlu ditegaskan dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung oleh rakyat, dengan melakukan beberapa perbaikan mendasar atas berbagai permasalahan pemilihan langsung yang selama ini telah dilaksanakan. Namun, pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah mendapatkan penolakan yang luas oleh rakyat dan proses pengambilan keputusannya tidak mencerminkan prinsip demokrasi.  [22]

seperti di kutip dari https://niasrs.wordpress.com

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini diatur mengenai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugasnya melakukan  seluruh tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Agar tercipta kualitas Gubernur, Bupati, dan Walikota yang memiliki kompetensi, integritas, dan kapabilitas serta memenuhi unsur akseptabilitas maka selain memenuhi persyaratan formal administratif juga dilakukan uji kompetensi dan integritas melalui Uji Publik oleh akademisi, tokoh masyarakat, dan Komisioner KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

seperti di kutip dari https://niasrs.wordpress.com

Adapun pelaksanaan Kampanye difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan menggunakan paradigma efisiensi, efektifitas,dan proporsionalitas. Dalam rangka menegakkan supremasi hukum dalam konteks kesatuan hukum nasional, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mengatur penyelesaian baik penyelesaian untuk perselisihan hasil Pemilihan Gubernur maupun perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota di tingkat Pengadilan Tinggi dan dapat mengajukan permohonan keberatan ke Mahkamah Agung yang putusannya bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.


Baca juga :

Peristiwa 28 Feb 2018 07:17 KPU belum bisa melakukan penggantian terhadap komisioner KPUD Garut yang ditangkap karena dugaan gratifikasi. Peristiwa 28 Feb 2018 07:16 Awalnya petugas Bea Cukai mencurigai salah satu penumpang maskapai Air Asia AK 388 jurusan Malaysia – Jakarta. Peristiwa 28 Feb 2018 07:15 Kepadatan terjadi di ruas lalu lintas Simpang Traffic Light Tugu Tani arah Senen. Kondisi serupa juga terjadi di Tol Jagorawi Pasar Rebo arah Cawang. Politik 28 Feb 2018 06:05 Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, setidaknya sosok pendamping Jokowi harus memenuhi empat karakteristik. Peristiwa 28 Feb 2018 05:35 Puan berharap pembahasan tentang sosok cawapres untuk Jokowi pada pilpres 2019 dapat bisa segera rampung. Peristiwa 28 Feb 2018 04:07 Menurut Moeldoko, pesatnya keterbukaan informasi merupakan tantangan sekaligus peluang generasi sekarang. Peristiwa 28 Feb 2018 02:14 Sandiaga Uno melihat lokasi yang akan dijadikan lokasi pusat Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Pulau Pramuka Kepulauan Seribu. Politik 28 Feb 2018 01:21 Hendropriyono telah menyerahkan pengambilan keputusan seluruhnya kepada pihak Bawaslu. Peristiwa 27 Feb 2018 23:34 Novel baswedan menyebut, dirinya sempat lama berbincang dengan penyidik terkait kasus penyerangan air keras terhadapnya. Peristiwa 27 Feb 2018 22:13 Top 3 News Hari Ini, berdasarkan survei Dinamika Pilpres 2019, nama Ahok jadi kandidat presiden terkuat ketiga setelah Jokowi dan Prabowo.


Baca juga :

Selama limabelas tahun terakhir, Indonesia telah menorehkan kisah sukses demokrasi di Asia Tenggara. Berbeda dengan Thailand yang kembali dalam tradisi lama, di dalam cengkeraman militer setelah sukses melakukan kudeta, atau Malaysia dan Singapura yang tetap berada dalam kondisi semi demokratik, demokrasi di Indonesia tampaknya semakin terkonsolidasi. Walaupun tidak ada pengamat yang mengatakan Indonesia tidak mengalami masalah yang serius dalam politik – yang paling utama adalah korupsi yang berurat-berakar – tetapi banyak kemajuan yang telah dicapai, misalnya evolusi kebebasan pers, berakhirnya dwi fungsi ABRI, tradisi pemilu yang jujur dan adil serta desentralisasi kewenangan dan keuangan ke daerah.

seperti di kutip dari https://indonesiapoliticalreviews.wordpress.com

Kandidat yang memimpin survey pendapat publik saat ini adalah Joko Widodo yang lebih dikenal sebagai Jokowi. Jokowi adalah produk murni dari era demokratis. Dia sama sekali tidak berperan di kancah politik sebelum masa reformasi, dan menapak karir sangat cepat sebagai politisi setelah dua kali menjadi Walikota Solo dan sebagai Gubernur Jakarta – sebuah karier politik nasional yang tidak mungkin bisa dicapai pada masa otoritarian. Dikenal sebagai pribadi yang sederhana, merakyat dan berasal dari lingkungan yang juga sederhana, Jokowi menunjukkan prestasi di industri ekspor furnitur yang mengantarkannya memasuki dunia politik. Gaya kepemimpinan Jokowi memberi perhatian kepada reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan sosial dan penyelesaian konflik yang didasarkan melalui proses dialog.

seperti di kutip dari https://indonesiapoliticalreviews.wordpress.com

Walaupun sulit menduga kebijakan Jokowi pada beberapa isu-isu krusial (misalnya penyelesaian konflik di Papua), dia akan menjadi presiden Indonesia pertama yang sama sekali tidak terlibat langsung dalam politik praktis selama pemerintahan otoriter, dan sampai sejauh ini, presiden yang paling reformis. Walaupun pemerintahan Jokowi kemungkinan tidak akan membawa perubahan yang dramatis, paling tidak Jokowi akan memberi perhatian yang serius kepada penguatan institusi-institusi demokratis serta menjamin semakin bergulirnya roda birokrasi menjadi lancar dan bersih.

seperti di kutip dari https://indonesiapoliticalreviews.wordpress.com

Prabowo Subianto, lawan Jokowi satu-satunya, berjanji akan menghormati proses demokrasi Indonesia. Tetapi, berkaca dari sejarah pribadi Prabowo, retorikanya dan gaya kepemimpinannya selama ini, pemerintahan Prabowo memiliki potensi besar untuk mengembalikan Indonesia ke arah pemerintahan otoritarian. Berbanding terbalik dengan Jokowi, Prabowo adalah produk murni dari otoritarianisme Orde Baru Presiden Suharto (1966-1998). Prabowo adalah satu dari sedikit jenderal paling senior pada masa berakhirnya Suharto, anak arsitek ekonomi pada masa awal Orde Baru dan menikah dengan anak keempat Suharto, Titiek Suharto. Adik Prabowo, Hasyim Djojohadikusumo, seperti kebanyakan putra-putri penguasa Orde Baru lainnya, menekuni dunia bisnis, sementara Prabowo disiapkan untuk meniti karir di Angkatan Darat. Hasyim menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia sekaligus sebagai penyandang dana untuk mewujudkan ambisi Prabowo menjadi presiden. Prabowo juga menikmati kehidupan yang mewah, tinggal di peternakannya yang sangat luas dan mewah di Hambalang yang sekaligus menjadi istal bagi kuda-kudanya yang mahal. Perlu dicatat, kedua kakak beradik ini menjadi kaya dari usaha perburuan rente ekonomi, misalnya dari kayu dan sumber daya alam.

seperti di kutip dari https://indonesiapoliticalreviews.wordpress.com

Pada tahun 1980an dan 1990an, Prabowo menikmati karir cemerlang di Angkatan Darat, terutama akibat hubungan patronase dengan mertuanya, Suharto. Pada pertengahan dan akhir 1990an, pada saat kekuatan Orde Baru mulai melemah dan elemen masyarakat sipil mencari teman seperjuangan di Angkatan Darat yang dapat diajak bekerja sama untuk perubahan demokratis, tidak ada satupun yang menghitung Prabowo sebagai tokoh yang reformis. Sebaliknya, Prabowo justru menjadi penjaga istana yang utama dan pada bulan-bulan terakhir rezim Suharto, bertanggungjawab terhadap penculikan aktifis reformasi yang beberapa diantaranya masih hilang sampai saat ini. Presiden Habibie memberhentikan Prabowo sebagai Komandan Komando Strategis Angkatan Daerat (Kostrad), sehari setelah Suharto mengundurkan diri pada 22 Mei 1998, setelah ada laporan bahwa Prabowo menggerakkan pasukannya mendekati Istana Negara, tanpa persetujuan Panglima TNI. Prabowo diberhentikan dari militer sebagai akibat dari perbuatannya menculik aktifis demokrasi dan pembangkangan-pembangkangan lainnya.

seperti di kutip dari https://indonesiapoliticalreviews.wordpress.com

Sejak awal tahun 2000an, setelah kembali dari luar negeri, Prabowo bekerja keras untuk membangun karir politik. Sejak awal, dia sudah membulatkan tekad untuk membidik kursi presiden. Percobaannya yang pertama adalah menjadi calon Presiden untuk Pilpres 2004 yang dinominasikan oleh Partai Golkar (yang menjadi mesin politik Orde Baru). Setelah rencana ini gagal, Prabowo membangun kendaraan politiknya sendiri melalui Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang satu-satunya tujuannya adalah mengantarkan Prabowo ke Istana Negara. Pada tahun 2009, Prabowo menjadi calon wakil presiden bersama Megawati Soekarnoputri, walaupun sebenarnya tampak jelas saat itu bahwa tujuan utamanya adalah menjadi presiden. Pada pemilu legislatif bulan April lalu, Gerindra memperoleh 11,8%, tetapi hanya Prabowo yang berpotensi untuk menjadi pesaing terdekat Jokowi dalam berbagai jajak pendapat. Selanjutnya, Prabowo berhasil membangun koalisi lima partai besar yang kemudian menominasikannya sebagai calon presiden.

seperti di kutip dari https://indonesiapoliticalreviews.wordpress.com

Setahun lalu, Jokowi dibayangkan akan mudah meraih kemenangan dalam pemilihan presiden tanpa halangan yang berarti. Jokowi menjadi kesayangan media dan popularitasnya jauh melampaui kandidat-kandidat potensial lainnya. Hanya saja, dalam enam bulan terakhir, kampanye Prabowo mampu menaikkan popularitasnya secara signifikan. Walaupun Jokowi tetap masih unggul, jarak antar keduanya menjadi semakin dekat yang hanya berbeda satu digit. Saat ini, tak ada yang berani memastikan bahwa Jokowi akan menang dalam pemilihan presiden. Dalam kondisi seperti itu, kita perlu memikirkan secara serius tentang apa yang mendasari meningkatnya daya tarik Prabowo dan bagaimana Pemerintahan Prabowo memberi dampak terhadap Indonesia.

seperti di kutip dari https://indonesiapoliticalreviews.wordpress.com

Bagaimana kita mampu menjelaskan meningkatnya dukungan terhadap Prabowo yang berlangsung begitu cepat? Salah satu jawabannya adalah tidak terorganisirnya kampanye yang dilakukan oleh kubu Jokowi sebagaimana argumen dosen Australian National University, Marcus Mietzner . Sebaliknya, kampanye Prabowo terorganisir rapih dan hanya memiliki satu tujuan jelas yaitu untuk menjadikan Prabowo Presiden dan mendapatkan dana yang melimpah sejak awal. Adik Prabowo, Hasyim telah memompakan dana tak terhingga, bahkan ketika popularitasnya semakin meningkat, Prabowo mampu mengkonsolidasi tambahan dana dari kekuatan oligarki dan sekutu politiknya. Prabowo juga berhasil mendapatkan dukungan dari dua konglomerat media utama Indonesia dengan siaran bias yang secara gamblang mendukung kampanye Prabowo. Bahkan Prabowo tampak pada penyerahan hadiah utama pada acara final Indonesian Idol (harus diakui pula bahwa kanal berita yang dimiliki Surya Paloh juga sama biasnya mendukung Jokowi). Selain itu pasukan media sosial bayaran memenuhi dunia maya dengan material pro-Prabowo dan melawan isu-isu negatif tentang Prabowo; selama berbulan-bulan media elektronik juga dipenuhi oleh iklan untuk menaikkan citra positif Prabowo.

seperti di kutip dari https://indonesiapoliticalreviews.wordpress.com

Juga semakin jelas bahwa gaya dan pesan khas Prabowo berhasil menarik simpati sebagian rakyat Indonesia. Prabowo memposisikan dirinya secara sangat berbeda dengan elit politik Indonesia lainnya. Salah satu yang paling nampak adalah gaya kampanye Prabowo yang menonjolkan pesan kuat ceremonial khas, lengkap dengan marching band dan parade bergaya militer; Prabowo juga berbusana meniru Sukarno dan para pahlawan nasionalis lainnya di jaman perjuangan kemerdekaan pada tahun 1940-1950an; dia bahkan menggunakan mikrofon model lama yang mirip dengan yang digunakan Sukarno puluhan tahun lalu. Selain elemen-elemen khas ini, setidaknya ada tiga hal yang membedakan Prabowo dengan politisi-politisi Indonesia pada umumnya.

seperti di kutip dari https://indonesiapoliticalreviews.wordpress.com

Pertama, inti pesan yang ingin disampaikan. Prabowo mempromosikan gabungan antara tema nasionalisme dan populisme yang sering digunakan ole politisi demagog di seluruh dunia. Dalam setiap kampanyenya, dia selalu menekankan tema nasionalisme, bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam yang dieksploitasi sekian lama oleh bangsa lain, menjadikan rakyat sebagai “kacung” di negeri sendiri. Kekayaan Indonesia selalu dihisap untuk kepentingan bangsa asing dan sekaranglah saatnya, begitu Prabowo berpidato, untuk berdiri di atas kaki sendiri dan mengembalikan kehormatan dan kedaulatan bangsa. Dia juga berbicara panjang lebar tentang kesulitan yang dihadapi kaum miskin dan bagaimana mereka menderita sebagai akibat dari korupsi, neoliberalisme, neokapitalisme, pengaruh asing dan penyakit-penyakit lainnya. Kekayaan Indonesia telah dicuri dari rakyat Indonesia; dan sudah saatnya sekarang untuk mengambilnya kembali dan dinikmati oleh rakyat Indonesia.

seperti di kutip dari https://indonesiapoliticalreviews.wordpress.com

Tidak ada yang aneh dari pesan Prabowo ini: dukungan terhadap “wong cilik” dan hujatan terhadap korupsi adalah tema standar dalam perpolitikan di Indonesia. Hanya saja, gaya bahasa yang digunakan Prabowo jauh lebih dramatis –bahkan militan- daripada yang digunakan oleh para politisi lainnya. Yang lebih tidak biasa adalah bahwa Prabowo menyampaikan kritik ini berbarengan dengan hujatan terhadap seluruh elit politik yang dia gambarkan sebagai sangat korup dan hanya melayani diri sendiri. Sebagaimana disampaikan pada  pidatonya di Hari Buruh yang terakhir:

seperti di kutip dari https://indonesiapoliticalreviews.wordpress.com

Hal ini membawa kita pada daya tarik Prabowo selanjutnya: semangat berapi-api –kadang penuh amarah- dari cara Prabowo menyampaikan pesan dalam pidatonya. Hal ini membedakan Prabowo dari politisi Indonesia lainnya, terutama Presiden saat ini, Susilo Bambang Yudhoyono yang selalu menyampaikan pidato secara terukur dan hati-hati sehingga sering dikritik sebagai peragu dan juga Jokowi dengan gaya pribadinya yang sangat sederhana. Pada kampanye di Medan, Sumatra Utara, yang menjadi sorotan banyak pengamat, Prabowo mengutuk sangat keras “bangsa asing” dan musuh-musuh masyarakat Indonesia yang mencuri uang rakyat, berlaku curang, tidak pernah membela rakyat dan lain sebagainya, tetapi tidak jelas siapa yang dimaksud dengan musuh tersebut. Liam Gammon berpendapat, “Ada sesuatu yang ada di benak Prabowo sehingga satu-satunya kesempatan dia berusaha sangat keras sampai kehilangan kontrol emosional adalah ketika berbicara tentang “kalian” (tanpa menjelaskan siapa yang dimaksud dengan “kalian”) yang berkonspirasi untuk mencuri kekayaan bangsa Indonesia dan curang kepada rakyat Indonesia.” Prabowo tidak terlihat bersandiwara dalam acara kampanye tersebut; dia terlihat hanyut betul dalam emosi pribadi yang berapi-api. Bahkan, Prabowo seperti terlihat sedang membayangkan musuh pribadinya.

seperti di kutip dari https://indonesiapoliticalreviews.wordpress.com

Kekuatan ini juga memiliki potensi kelemahan. Prabowo mudah terpancing emosinya, atau bahkan memiliki pribadi yang tidak stabil. Dia gampang mengamuk dan kadang memperlihatkan kekerasan fisik, cerita yang berasal dari lingkaran dalam Prabowo yang kemudian menyebar menyebutkan bahwa dia memukul, melempar telepon genggam dan asbak ketika dikecewakan kawan atau bawahannya. Beberapa orang yang pernah menjadi rival Prabowo ketika masih di milter menyebutkan karakter negatif Prabowo secara terbuka, salah satunya A. M. Hendropriyono (yang sebenarnya juga memiliki jejak hitam hak azazi manusia), menyebut Prabowo sebagai “psikopat.” Tekanan emosional yang dimiliki Prabowo ketika berpidato berpotensi menjadi pedang bermata dua dan bisa menciptakan antipati di benak pemilih, terutama pemilih perempuan. Namun demikian, tidak dapat diragukan bahwa bahwa banyak rakyat Indonesia –terutama yang miskin- menikmati pertunjukan pidato yang tidak lazim dari seorang tokoh nasional yang merepresentasikan diri mereka dalam menghujat para elit dan politisi yang mereka benci.

seperti di kutip dari https://indonesiapoliticalreviews.wordpress.com

Daya tarik Prabowo yang ketiga terletak pada janji penyelesaian terhadap semua persoalan tersebut yaitu: kepemimpinan yang “tegas” dan “kuat.” Bahkan kita bisa menyebut bahwa janji kepemimpinan yang tegas dan kuat tidak hanya menjadi sentral, tetapi bahkan menjadi satu-satunya poin paling penting dalam program politik dan strategi pemerintahan Prabowo. Dalam analisis terbaru dari sejarawan University of British Columbia, John Roosa , dia berargumen bahwa, “Dalam benak Prabowo, semua yang berkaitan dengan negara –kualitas sistem ekonomi, budaya, dan pijakan internasional- bergantung sepenuhnya kepada ‘faktor kepemimpinan’. Satu-satunya solusi dari seluruh masalah bangsa adalah ‘kepemimpinan nasional yang kuat.’” Selain itu, pidato Prabowo sering merujuk dan memuji kepada dirinya sendiri, sesuatu yang tidak biasa dalam politik Indonesia, dia juga sering bertanya kepada pendengarnya apakah dia “terlalu keras” atau “terlalu tegas” dalam penghujatannya.

seperti di kutip dari https://indonesiapoliticalreviews.wordpress.com

Dalam pembicaran dengan masyarakat umum dalam beberapa bulan terakhir yang saya lakukan, semua orang yang mengaku mendukung Prabowo selalu mengulang kata-kata yang sama: Indonesia membutuhkan pemimpin yang tegas, yang bisa memberantas korupsi, yang berani terhadap bangsa asing, yang tidak mengulang kesalahan atas lepasnya Timor Timur dan lain sebagainya. Survey pendapat publik juga menujukkan bahwa kepemimpinan yang tegas adalah faktor utama yang menyebabkan dukungan luar biasa ke Prabowo. Sebuah ironi tentu saja, bahwa semua yang dibicarakan Prabowo tentang kepemimpinan, tidak memiliki rujukan apapun dalam karirnya selama enambelas tahun terakhir, kecuali kepada partai politik yang telah menyediakan Prabowo platform politik. Posisi terakhir Prabowo saat menduduki posisi senior dalam lembaga negara adalah dia dipecat dari jabatannya itu.

seperti di kutip dari https://indonesiapoliticalreviews.wordpress.com

Untuk menduduki kursi Presiden, Prabowo menggunakan mekanisme demokratis. Beberapa waktu lalu, dia menekankan bahwa dirinya menerima sistem demokrasi yang berlangsung di Indonesia, dan dia berjanji untuk terus mempertahankannya. Jika berkuasa, Prabowo akan didukung koalisi partai politik yang memiliki kepentingan untuk mempertahankan partisipasi demokratis. Dia juga akan menjadi presiden di sebuah sistem politik yang memiliki sistem checks and balances , kebebasan pers yang kuat dan masyarakat sipil. Lalu, mengapa kita harus khawatir terhadap implikasi Prabowo menjadi presiden terhadap demokrasi di Indonesia?

seperti di kutip dari https://indonesiapoliticalreviews.wordpress.com

Kekhawatiran lainnya terkait dengan program Prabowo yang mengandung elemen yang nyata-nyata tidak demokratis. Misalnya, Prabowo berkali-kali menyampaikan bahwa dirinya ingin kembali kepada UUD 1945 yang “asli” yang ditandatangani pada 18 Agustus 1945. Dengan kata lain, dia ingin kembali kepada konstitusi yang memberikan konsentrasi kekuasaan di tangan presiden dan menghilangkan seluruh institusi demokrasi dan kontrol yang ada dalam sistem demokrasi Indonesia saat ini, yang sebagian besar dihasilkan dari empat kali amandemen yang dilakukan sejak 1998.

seperti di kutip dari https://indonesiapoliticalreviews.wordpress.com

Bahaya utama, terletak pada kombinasi antara tekanan Prabowo terhadap prinsip kepemimpan tegas  dan apa yang kita ketahui tentang personalitasnya. Sangat jelas terlihat bahwa Prabowo memposisikan dirinya sebagai solusi dari seluruh permasalahan bangsa dan percaya bahwa mewujudkan keinginannya sebagai presiden adalah kunci untuk menciptakan kejayaan nasional. Pada saat yang sama, pernyataan publiknya yang sering menghujat musuh yang tidak dia sebut namanya , mengandung ancaman implisit pada aktor politik lain. (Sebagai contoh, saat dikonfirmasi oleh jurnalis, Prabowo sering tidak menjawab pertanyaan mereka tetapi justru menanyakan dari media mana jurnalis itu berasal, seperti sedang menyusun daftar pribadi mereka yang memperlakukannya secara tidak hormat). Ditambah lagi, kecenderungan pribadi yang mudah tersulut amarah yang dapat berubah menjadi murka saat tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Maka kita punya alasan kuat untuk memprediksi bahwa Prabowo akan menjadi presiden yang tidak sabar terhadap prosedur demokratis dan penghukum keras terhadap lawan-lawan politiknya.

seperti di kutip dari https://indonesiapoliticalreviews.wordpress.com

Pada awal tahun pertama dan kedua masa pemerintahannya mungkin akan berjalan cukup lancar. Tetapi setelah beberapa saat, begitu dia menemui frustasi dan kompromi yang selalu muncul dalam kehidupan demokratis -saat dia menemui jalan buntu berhadapan dengan DPR, MK, media dan institusi lainnya- sangat mudah membayangkan Presiden Prabowo akan mengambil jalan pintas atau tindakan darurat untuk menyingkirkan semua rintangan itu. Bahkan saat ini saja, sudah ada militer aktif, Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang berkampanye untuknya dan nantinya akan sangat mudah bagi Prabowo sebagai presiden untuk mengaktifkan kembali “struktur territorial” dan mengembalikan tentara dalam politik.

seperti di kutip dari https://indonesiapoliticalreviews.wordpress.com

Tentu saja, pemerintahan Prabowo tidak akan menjiplak Orde Baru Suharto; Indonesia telah mengalami perubahan besar sejak Orde Baru dan akan muncul penolakan sangat kuat terhadap upaya untuk kembali ke masa otoritarian. Tetapi salah satu tren global dalam beberapa dekade terakhir adalah kemunculan apa yang disebut sebagai rezim elektoral otoritarian ( electoral authoritarian regime ): sebuah sistem dimana pemilu tetap berlangsung tetapi kebebasan sipil dan partisipasi demokratis dimanipulasi untuk memungkinkan elit untuk terus menerus berkuasa. Membayangkan tentang Rusia di bawah Putin, kita mungkin akan memperoleh gambaran jelas tentang bagaimana wujud pemerintahan Prabowo kelak.

seperti di kutip dari https://indonesiapoliticalreviews.wordpress.com

Tentu saja, tidak ada yang aneh dari nostalgia otoritarian masa lalu, atau bahkan kembalinya secara penuh sistem otoritarian, sekitar satu dekade atau lebih setelah sebuah negara menjalani transisi demokratis. Ilmuwan politik telah lama berspekulasi tentang akan hadirnya tantangan populis dalam sistem demokratis Indonesia. Namun demikian, banyak pengamat politik Indonesia kontemporer –termasuk saya salah satunya- selama beberapa tahun terakhir cenderung berpandangan positif dalam melihat capaian-capaian demokrasi di Indonesia. Banyak hal yang sudah tercapai : kebebasan pers yang terus membaik dan munculnya sebuah masyarakat sipil yang kuat. Upaya untuk menggagalkan proses demokratisasi hampir selalu dikalahkan oleh perlawanan publik. Demokrasi Indonesia sepertinya terus terkonsolidasi.

seperti di kutip dari https://indonesiapoliticalreviews.wordpress.com

Pada saat yang sama, masalah-masalah serius yang terlihat jelas terus menjadi topik dalam banyak analisis akademik. Sekarang, beberapa masalah ini ikut berperan dalam mendongrkak popularitas Prabowo. Walaupun Prabowo tidak memenangkan pilpres pada bulan Juli, fakta bahwa Prabowo sudah tinggal selangkah lagi menduduki kursi kepresidenan, harus menjadi pengingat kita bahwa ternyata demokrasi Indonesia jauh lebih rapuh dari yang kita bayangkan. Tiga area berikut sepertinya sangat penting untuk menjelaskan meningkatnya dukungan terhadap Prabowo.

seperti di kutip dari https://indonesiapoliticalreviews.wordpress.com

Pertama adalah “transitional justice” yaitu tugas untuk menginvestigasi dan menghukum pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelanggaran hak asasi manusia masa lalu. Indonesia gagal total dalam menangani masalah ini. Setelah kejatuhan Suharto, terdapat banyak investigasi, bahkan beberapa sampai ke proses pengadilan, tetapi pada akhirnya tidak ada satupun perwira senior di militer atau pejabat yang lainnya yang dinyatakan bersalah atas kasus pelanggaran hak asasi manusia dibawah rezim Orde Baru, walaupun begitu banyak kasus tersebut terdokumentasi dengan sangat baik.  Bahkan, bisa dikatakan bahwa harga yang harus dibayar untuk mengeluarkan militer dari politik adalah garansi informal bahwa tidak ada satupun pemimpinnya yang dapat dihukum atas kesalahan yang dilakukannnya di masa lalu. Fakta bahwa seseorang seperti Prabowo, yang limabelas tahun lalu sangat didiskreditkan sampai dia harus meninggalkan Indonesia, sekarang sanggup bertarung untuk memperebutkan kursi presiden adalah contoh nyata dan sekaligus konsekuensi dari kegagalan ini.

seperti di kutip dari https://indonesiapoliticalreviews.wordpress.com

Beberapa dari tokoh yang sekarang menjadi lawan politik Prabowo patut disalahkan dalam situasi ini: pada tahun 2009 Megawati Soekarnoputri memilih Prabowo sebagai calon wakil presidennya, memberikan pesan jelas bahwa bagi Megawati dan partainya, buruknya catatan pelanggaraan hak asasi manusia tidaklah signifikan secara politik. Tahun ini, pendukung Prabowo bertanya, dengan beberapa justifikasi, jika PDIP yang mendukung Jokowi tidak mempermasalahkan rekam jejak hak asasi manusia Prabowo waktu itu, mengapa mereka mempermasalahkannya sekarang?

seperti di kutip dari https://indonesiapoliticalreviews.wordpress.com

Kedua adalah korupsi politik yang tidak hanya luas tetapi juga mendalam. Selama sekian tahun, hampir setiap hari, anda dapat membuka halaman pada semua koran besar di Indonesia dan tersinggung dengan berita tentang korupsi dana haji, skandal impor sapi, korupsi tanah, penyelundupan bahan bakar minyak, korupsi alat kesehatan, mark up buku teks, penggelembungan proyek bangunan rumah sakit atau gedung olahraga – apapun bisa dikorupsi di Indonesia. Mereka yang terlibat termasuk yang tertinggi dari kementrian sampai yang terendah pejabat daerah dan pegawai negeri sipil. Walaupun sebenarnya, liputan media yang masif sejatinya adalah tanda berlangsungnya perang melawan korupsi. Namun demikian, dapat dimaklumi jika rakyat Indonesia akan mudah untuk percaya bahwa demokrasi telah melahirkan sistem politik di mana apa saja dan siapa saja bisa dibeli, seperti yang berulang kali diucapkan Prabowo.

seperti di kutip dari https://indonesiapoliticalreviews.wordpress.com

Bahkan berjalannya pemilu legislatif bulan April lalu, yang diiringi dengan politik uang yang dan manipulasi yang begitu massif, menjadi bahan dasar utama bagi naiknya popularitas Prabowo. Tidak heran ketika begitu banyak rakyat Indonesia –terutama golongan miskin- setuju dengan hujatan yang disampaikan Prabowo terhadap elit politik, dan janjinya untuk memberantas korupsi melalui kepemimpinan yang tegas, walaupun sejatinya Prabowo sendiri terlibat aktif dalam jaringan bisnis dan patronase Orde Baru.

seperti di kutip dari https://indonesiapoliticalreviews.wordpress.com

Ketiga, dan berhubungan sangat erat, adalah gaya politik transaksional yang telah menjadi bagian sentral dalam demokrasi Indonesia. Lebih nyata daripada yang banyak terjadi di negara lain, institusi politik formal di Indonesia bercirikan, apa yang disebut ilmuwan politik dari Amerika Serikat, Dan Slater sebagai “ promiscuous power sharing ” yaitu kecenderungan partai yang memiliki basis ideologi dan basis sosial yang berbeda untuk menyingkirkan perbedaan yang mereka miliki guna memperoleh akses bersama terhadap patronase sumberdaya yang ditawarkan oleh pemerintah. Dalam politik Indonesia, sepertinya tidak ada aliansi politik yang dibangun berdasarkan prinsip atau kebijakan yang sama; sebaliknya, semua tergantung pada negoisasi dan deal politik. Sebagian besar kabinet yang dibangun setelah Suharto jatuh berbentuk “kabinet pelangi” dimana hampir semua partai besar terwakili. Sistem ini membantu Prabowo untuk memunculkan kekecewaan publik seperti yang selama ini dihujatnya, tetapi pada saat yang sama membantu Prabowo untuk mewujudkan koalisi politiknya karena kebiasaan partai-partai politik di Indonesia untuk melakukan aliansi dengan siapa saja tanpa melihat prinsip. Selain Gerindra, partainya, empat partai besar lainnya mendukung pencalonan Prabowo: Golkar, PAN, PKS dan PPP (tiga yang terakhir adalah partai Islam). Terdapat potensi otoritarian dalam setiap partai-partai ini, namun seharusnya sebagian dari pemimpinnya akan enggan untuk mendukung pemimpin yang berpotensi untuk memunculkan kembali politik bergaya Orde Baru, karena sebagian dari pemimpin mereka (terutama dari PAN dan PKS) terlibat langsung dalam gerakan untuk menjatuhkan Suharto.

seperti di kutip dari https://indonesiapoliticalreviews.wordpress.com

Lebih lanjut, Prabowo mungkin pada akhirnya akan mengancam sistem demokratis yang telah menguntungkan partai-partai ini. Dia sudah berhasil memperdaya mereka, tentu saja, dengan tawaran posisi menteri dan posisi lain di pemerintahannya. (Bakrie misalnya, dengan bangga mengatakan bahwa Prabowo telah menawarinya sebagai “menteri utama”, posisi yang tidak dikenal sebelumnya). Pendeknya, Prabowo telah membangun koalisi dengan menggunakan politik dagang sapi yang dihujatnya sendiri. Sebaliknya, Jokowi menolak menggunakan cara tawar-menawar untuk membangun koalisi politik dengan partner potensial, sehingga dia kehilangan dukungan dari PAN dan Golkar.

seperti di kutip dari https://indonesiapoliticalreviews.wordpress.com

Hal ini hanyalah salah satu dari ironi-ironi lainnya yang mendalam- bahkan sebagian orang akan menyebutnya sebagai kemunafikan – dalam tantangan demokrasi yang diajukan Prabowo. Prabowo telah berhasil mengatur mobilisasi koalisi besar, termasuk di dalamnya kekuatan politik yang mendapatkan manfaat besar dari reformasi demokratis dan dari iklim politik dagang sapi serta korupsi yang dikutuknya dengan dengan sangat keras. Sebagai contoh, jika kita memberi perhatian mendalam kepada calon legislatif dan tim sukses dari Partai Gerindra di daerah, dapat dengan mudah terlihat bahwa sebagian besar dari mereka bukanlah pendukung ide populis atau ideologi yang digembar-gemborkan Prabowo tentang Indonesia yang kuat dan bersih. Sebagian besar dari mereka hanya menjadikan Gerindra sebagai kendaraan politik terbaru setelah perjalanan politik yang panjang melalui berbagai partai politik. Pengalaman tersebut menjadikan mereka menjadi ahli dalam politik uang, sama seperti politisi lainnya. (Dalam penelitian saya di salah satu Daerah Pemilihan di Jawa Tengah di awal tahun ini, caleg lokal dari Gerindra yang paling masif melakukan serangan fajar). Jika Prabowo adalah versi modern dari Hitler atau Mussolini – sebagaimana meme yang tersirkulasi di media sosial diantara kaum liberal di Indonesia sebagai bahan guyonan- dialah satu-satunya yang memperoleh kekuasaan tanpa adanya dukungan dari partai pendukung yang memiliki ideologikuat.

seperti di kutip dari https://indonesiapoliticalreviews.wordpress.com

Hal tersebut adalah kontradiksi besar dalam intisari tantangan demokrasi yang diajukan Prabowo. Kampanyenya sangat kuat membawa semangat populisme, anti sistem dan anti elite, disampaikan dengan gaya pidato yang menggebu-gebu. Tetapi kampanye Prabowo muncul dari jantung dari sistem dan elit Indonesia. Kontradiksi ini adalah puncak dari seluruh kelemahan Prabowo. Ketika dia mengutuk “elit politik” dalam kampanyenya, berbaris dibelakangnya deretan pemimpin partai politik yang paling tepat mempersonifikasikan elit politik yang dikutuknya itu-termasuk di dalamnya perwakilan yang paling tidak popular, seperti ketua Partai Golkar, Aburizal Bakrie. Ketika Prabowo mengutuk korupsi, mereka yang mengikuti politik akan dengan sekejap tahu bahwa partai atau ketua partai yang saat ini berada di belakangnya adalah mereka yang terkena implikasi dari kasus korupsi yang paling buruk di Indonesia. Dalam debat calon presiden yang pertama, Prabowo mengatakan bahwa ekonomi Indonesia “salah urus”: berdiri persis di sampingnya cawapresnya Hatta Rajasa, Menteri Koordinator bidang Perekonomian dalam pemerintahan SBY. Pendukung Jokowi sangat cepat melihat kontradiksi tersebut, yang secara cepat bersirkulasi di media sosial dalam bentuk gambar dan sindiran terhadap Prabowo dan aliansi barunya.

seperti di kutip dari https://indonesiapoliticalreviews.wordpress.com

Masih jauh dari pasti bahwa Prabowo akan memenangkan Pilpres. Dalam setiap pemilih yang terkesima dengan pidato penuh amarah Prabowo dan janji pemerintahan yang kuat, masih terdapat setidaknya satu pemilih yang lebih tertarik dengan gaya Jokowi yang merakyat. Namun demikian, pertarungan masih berlangsung dan akan menjadi momentum sangat penting. Di Indonesia 2014, penggunaan kata kata seperti “turning point” atau “titik putar” yang sering digunakan dalam diskusi politik sepertinya sangat sesuai. Apapun pilihan yang dilakukan oleh pemilih Indonesia akan memiliki konsekuensi yang sangat besar. Kemenangan Jokowi akan meneruskan proses pelan dalam konsolidasi sistem demokrasi dan akan memberikan pengaruh signifikan dalam peningkatan kualitas institusi demokratis. Kemenangan Prabowo akan membawa resiko besar akan munculnya kembali pemeritahan otoriter. Dunia luar harus khawatir dengan kemunduran ini, tetapi pada akhirnya, kerugian terbesar akan ditanggung oleh rakyat Indonesia sendiri.

seperti di kutip dari https://indonesiapoliticalreviews.wordpress.com

Di artikel di atas saya menyebutkan bahwa program dan gaya politik Prabowo kemungkinan paling menarik bagi kaum miskin. Interpretasi ini perlu dikoreksi mengingat bahwa beberapa hasil survei akhir-akhir ini menunjukkan bahwa kenaikan elektabilitas Prabowo terjadi paling pesat di kalangan yg urban, terdidik, dan makmur – dalam kata lain, di kalangan menengah ke atas.  Hal ini mengingatkan penulis pada perdebatan ilmiah yang terjadi menjelang akhir periode Orde Baru mengenai konservatisme dan otoritarianisme di kelas menengah Indonesia.

Masih ada ketidakjelasan konstitusi soal apakah bisa Jusuf Kalla (JK) maju menjadi calon wakil presiden lagi. Soalnya ini sudah kedua kalinya JK menjabat cawapres. Namun secara Undang-Undang, tak masalah bila JK maju menjadi capres pada 2019. “Saat ini posisinya sudah dua kali sebagai cawapres. Bila maju sebagai capres, tidak ada masalah. Kasusnya kan berbeda,” kata Komisioner KPU, Ilham Saputra, kepada detikcom, Rabu (28/2/2018). Dia menjelaskan, pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi ‘Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan’. “Tafsir soal dua periode ini macam-macam. Yang masalah adalah dua periode wakil presiden itu diperbolehkan atau tidak,” kata Ilham. Untuk mencerahkan pemahaman soal konstitusi, KPU sepakat dengan usulan pihak Kementerian Dalam Negeri, yakni meminta fatwa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Maka kini KPU juga akan berkoordinasi dengan DPR untuk membuat Peraturan KPU (PKPU) yang memuat aturan soal masalah ini. Targetnya, PKPU segera rampung dan sah sebelum adanya pencalonan. Saat ini KPU sedang berkoordinasi dengan DPR untuk mencari waktu pembahasan. “PKPU harus segera, karena Juli sampai Agustus dan September sudah ada pencalonan,” kata Ilham.

Mendagri menilai aturan batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden multitafsir. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Jakarta, Senin (26/2), mengatakan ketentuan syarat calon presiden dan calon wakil presiden dalam undang-undang bersifat multitafsir, khususnya terkait pernah menjabat di jabatan sama sebanyak dua kali. Hal itu dikatakan Mendagri terkait polemik apakah Wapres Jusuf Kalla dapat kembali maju sebagai calon pendamping Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pilpres 2019, meskipun telah menjabat sebagai wapres selama dua periode masa jabatan. “Saya, secara lisan, sudah diskusi dengan Ketua KPU (Arief Budiman) dan tim kami di Kemendagri sudah mencoba menelaah karena pengertian dua kali, dua periode, itu berturut-turut atau tidak. Kalau perlu, minta fatwa MK karena kan menyangkut tata negara,” kata Mendagri ditemui di kantornya, Senin siang.

seperti di kutip dari http://nasional.republika.co.id

Menurut Tjahjo, bunyi pasal UUD 1945 tersebut multitafsir karena mengandung pengertian seseorang yang pernah menjabat dua kali, apakah berturut-turut atau tidak, diperbolehkan maju kembali di jabatan yang sama. “Saya kira tidak ada masalah karena ini abu-abu ya menurut saya, apakah pengertian dua kali masa jabatan itu berturut-turut atau bisa ada tenggat waktunya. Saya kira ini perlu duduk bersama, ini multitafsir, kan Pak JK ada tenggang waktunya,” jelas Tjahjo. Baca: PDIP Beri Sinyal untuk Pilpres 2019, Ini Respons JK. Sementara itu, di tempat terpisah, Wapres Jusuf Kalla mengatakan dia tidak dapat kembali mencalonkan diri sebagai wakil presiden sesuai dengan amanat konstitusi dalam UUD 1945. UUD 1945, yang telah diamandemen, pada pasal 7 menyatakan presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Hal itu mengisyaratkan bahwa seseorang hanya bisa menduduki jabatan yang sama selama dua periode. “Bahwa ada yang mengusulkan saya ikut lagi, saya berterima kasih; tapi kita mengkaji baik-baik Undang-undang Dasar (1945). Tentu inti daripada itu, tidak ingin lagi terjadi masalah,” kata JK. Masalah yang dimaksud Wapres adalah mengingat jabatan presiden pada masa Orde Baru dipegang lebih dari 10 tahun, yang setara dengan dua periode masa jabatan. “Waktu Orde Baru, pada saat itu Pak Harto (Soeharto, red.) tanpa batas. Kita menghargai itu, menghargai konstitusi itu. Walaupun memang ada perdebatannya, ada argumentasi-argumentasi lain,” jelas Jusuf Kalla.

Related Posts

Comments are closed.