KPU Sebutkan Dua Alternatif Verifikasi Parpol Dampak Putusan MK

KPU Sebutkan Dua Alternatif Verifikasi Parpol Dampak Putusan MK

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan opsi terkait verifikasi faktual partai politik usai putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan uji materi pasal 173 ayat 1 dan 3 UU Pemilu tentang verifikasi partai politik. Putusan tersebut menyebabkan semua parpol termasuk peserta Pemilu 2014 harus menjalani tahapan verifikasi faktual. Ketua KPU Arief Budiman menyampaikan dua alternatif itu dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/1/2018). Alternatif yang pertama, proses verifikasi faktual akan dimulai sejak 29 Januari 2018 dan selesai 30 Maret 2018. “Apabila seluruh proses verifikasi dijalankan, maka KPU membutuhkan waktu sampai 30 Maret 2018. Seluruh proses durasi dijalankan persis dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2017. Dihitung kami menjalankannya 29 Januari, revisi anggaran perlu waktu perubahan PKPU, merekrut kembali tenaga verifikator, butuh 2 minggu,” tutur Arief. “29 Januari verifikasi faktual baru bisa dimulai dan selesai 30 Maret 2018. Apabila disepakati, butuh tenaga verifikator 3 orang. Anggaran dibutuhkan Rp 39 miliar,” imbuh Arief. Arief lalu menjelaskan opsi kedua. Opsi kedua, verifikasi parpol akan dimulai per 17 Januari 2018 besok. “Penetapan tidak akan melampaui pada tanggal 17 Februari 2018, tapi verifikasi harus dimulai besok. Hari ini ambil putusan, besok dilaksanakan. Penyelenggara dan peserta pemilu dua-duanya harus siap besok. Butuh verifikator 6 orang, anggaran Rp 66 miliar. Verifikasi parpol dimulai 17 Januari 2018,” ucapnya. Dari dua opsi tersebut, KPU condong kepada opsi pertama. “Alternatif di atas KPU memprioritaskan alternatif A. Prinsip kesetaraan proses dapat dijalankan dengan baik,” kata Arief.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan opsi terkait verifikasi faktual partai politik usai putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan uji materi pasal 173 ayat 1 dan 3 UU Pemilu tentang verifikasi partai politik. Putusan tersebut menyebabkan semua parpol termasuk peserta Pemilu 2014 harus menjalani tahapan verifikasi faktual. Ketua KPU Arief Budiman menyampaikan dua alternatif itu dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/1/2018). Alternatif yang pertama, proses verifikasi faktual akan dimulai sejak 29 Januari 2018 dan selesai 30 Maret 2018. “Apabila seluruh proses verifikasi dijalankan, maka KPU membutuhkan waktu sampai 30 Maret 2018. Seluruh proses durasi dijalankan persis dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2017. Dihitung kami menjalankannya 29 Januari, revisi anggaran perlu waktu perubahan PKPU, merekrut kembali tenaga verifikator, butuh 2 minggu,” tutur Arief. “29 Januari verifikasi faktual baru bisa dimulai dan selesai 30 Maret 2018. Apabila disepakati, butuh tenaga verifikator 3 orang. Anggaran dibutuhkan Rp 39 miliar,” imbuh Arief. Arief lalu menjelaskan opsi kedua. Opsi kedua, verifikasi parpol akan dimulai per 17 Januari 2018 besok. “Penetapan tidak akan melampaui pada tanggal 17 Februari 2018, tapi verifikasi harus dimulai besok. Hari ini ambil putusan, besok dilaksanakan. Penyelenggara dan peserta pemilu dua-duanya harus siap besok. Butuh verifikator 6 orang, anggaran Rp 66 miliar. Verifikasi parpol dimulai 17 Januari 2018,” ucapnya. Dari dua opsi tersebut, KPU condong kepada opsi pertama. “Alternatif di atas KPU memprioritaskan alternatif A. Prinsip kesetaraan proses dapat dijalankan dengan baik,” kata Arief.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah membuat laporan awal soal ambruknya selasar di Tower II gedung BEI. Begini hasilnya: Dokumen kesimpulan sementara Kementerian PUPR soal ambruknya selasar itu beredar di kalangan jurnalis, Selasa (16/1/2018). Salah seorang pejabat Kementerian PUPR membenarkan dokumen tersebut, tapi dia menegaskan itu hanya laporan awal, bukan merupakan kesimpulan resmi, namun bisa memberi gambaran soal penyebab insiden itu. Laporan awal ini akan dibawa ke rapat di Kementerian PUPR untuk dikaji lebih lanjut. “Sehubungan dengan beredarnya Laporan Kajian Teknis Pendahuluan Kegagalan Bangunan Gedung Tower II Gedung BEI di kalangan media, kami sampaikan bahwa laporan tersebut masih berupa laporan awal hasil kajian staf Kementerian PUPR yang bersifat unofficial/tidak resmi,” demikian pernyataan dari Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR. [Gambas:Video 20detik] Dokumen itu berjudul ‘Laporan Kajian Teknis Pendahuluan Kegagalan Bangunan Gedung Tower Gedung Bursa Efek Indonesia’. Laporan dibuat pada 15 Januari kemarin, setelah tim PUPR melakukan pengamatan dan kajian awal di lokasi kecelakaan selama 3 jam. Foto: repro dari dokumen KemenPUPR Berikut ini kesimpulan sementara PUPR soal jatuhnya selasar gedung BEI: Dugaan sementara: 1. Konsentrasi beban terkumpul pada salah satu titik selasar mengakibatkan salah satu penggantung terlepas dari kedudukannya di atas dan memicu penggantung lainnya turut lepas. 2. Beban momen yang terjadi tidak mampu dipikul oleh tumpuan pada dinding vertikal dan memicu kegagalan bangunan. Dugaan kegagalan bangunan gedung pada selasar Lobi Gedung BEI, dapat terjadi karena: a. Sling putus b. Penjepit sling terlepas c. Baut tidak kencang d. Baut patah e. Penurunan kekuatan sling, baut, atau penjepit akibat korosi f. Robeknya pertemuan baja dengan beton kolom dan/atau balok TINDAK LANJUT 1. Perlu dilakukan pengamatan lebih dekat, terutama pada area yang diperkirakan sebagai titik pemicu kegagalan bangunan. 2. Perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut terhadap dokumen pembangunan gedung. 3. Perlu dilakukan simulasi rekonstruksi pembebanan untuk menilai kemampuan struktur dalam memikul beban yang terjadi dikomparasi terhadap beban rencana.

Seluruh karyawan di Tower II gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) hari ini diliburkan. Puslabfor masih melakukan penyelidikan terkait selasar ambruk yang memakan puluhan korban. Pantauan detikcom di gedung BEI, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (16/1/2018), Tower II ditutup rapat dengan papan putih. Tidak terlihat lagi puing-puing reruntuhan selasar di dalam gedung. Ada beberapa mobil polisi yang terparkir di luar gedung. Sejumlah polisi serta petugas satpam juga melakukan penjagaan. “Saya dapat info sudah masuk di dalam,” kata salah seorang petugas satpam bernama Kustiko saat dimintai konfirmasi terkait kedatangan tim Puslabfor. Petugas satpam lainnya mengatakan 31 lantai yang ada di Tower II ditutup secara keseluruhan. Seluruh aktivitas di gedung ini diliburkan. “Kalau sampai menara itu 32 lantai, tapi aktivitas itu (kerja) hanya 31 lantai, semuanya libur,” katanya. [Gambas:Video 20detik] Di pintu masuk Tower II tampak dipasangi garis polisi. Ada spanduk bertulisan ‘Pintu Masuk dari Tower I’. Ketika detikcom mencoba masuk ke Tower I, berbagai akses di beberapa selasar yang menghubungkan Tower I dan II dijaga seorang petugas satpam dengan tanda garis polisi.

Setelah sempat menghilang, Novi mulai angkat bicara. Namanya menjadi viral karena ia membuat mantan kekasihnya, Nokies pingsan saat pesta perkawinan. “Keluarga saya amat terpukul atas masalah ini. Kami orang Bugis menjunjung budaya siri’, tapi hal ini sungguh di luar dugaan. Padahal tidak ada sedikit pun maksud saya untuk membuat malu siapa pun,” kata Novi kepada detikcom dengan perasaan sedih, Selasa (16/1/2018). Akibat pingsannya Nokies, keluarganya terkejut. Apalagi komentar di medsos membuat keluargaya makin shock. “Kasian ettaku, saya angkat bicara, baru ditanggapi lagi, nanti tambah sakit i kasian. Saya merasa tidak tega Kak, kemarin bahkan 3 hari 3 malam tidak makan,” cerita Novi. Dia menyatakan apa yang dialaminya adalah ujian ini sebagai kado terindah yang Tuhan berikan di awal tahun untuk membuatnya lebih dewasa. “Mungkin ini kado terindah dari Tuhan buat saya di awal tahun ini. Ini cobaan yang berat yang mesti dilalui. Saya maafkan orang yang membully saya, itu haknya. Biarlah, Tuhan jauh lebih tahu ini semua. Semoga kita semua diampuni,” terangnya.

Anggota Dewan Kode Etik MK, Salahuddin Wahid menyebut salah satu saksi yang diperiksa atas dugaan pelanggaran kode etik Ketua Arief Hidayat mengakui adanya lobi politik yang terjadi antara Komisi III dengan Arief. Adapun saksi itu adalah Anggota Komisi III Desmond Mahesa. Salahuddin mengatakan Dewan Etik MK telah melakukan pemeriksaan kepada Arief dan sejumlah saksi dari komisi III DPR RI. Ada pun Anggota Komisi III DPR yang bersedia diperiksa adalah Arsul Sani, Trimedya Panjaitan dan Desmond Junaedi Mahesa. Sedangkan Benny Kabur Harman, Hasrul Azwar, Mulfachri Harahap dan Bambang Soesatyo yang saat ini menjadi Ketua DPR memilih absen karena memiliki hak imunitas. “Kami juga meminta keterangan terlapor dan beberapa Angota DPR di Komsi III. Yang bisa menghadiri undangan kami adalah bapak Trimedya Panjaitan, Arsul Sani serta bapak Desmond Mahesa,” ujar Salahuddin di Gedung MK, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (16/1/2018). Dalam pemeriksaan dengan ketiga anggota DPR tersebut, Salahuddin mengakui Desmond Mahesa mengakui adanya lobi-lobi Antara DPR dengan Arief. Tetapi Trimedya dan Arsul tidak sependapat dengan Desmond. “Tiga yang hadir ini satu orang mengatakan lobi terjadi seperti yang ditulis di media tapi itu dibantah oleh dua anggota DPR yaitu Trimedya Panjaitan dan Asrul Sani, hanya Pak Desmond sendiri dia bilang dia dengar lobi itu tapi yang lain bilang tidak ada,”ucap Salahuddin Salahuddin mengaku sudah meminta bukti berupa rekaman atas kesaksian Desmond. Namun Dewan Etik MK gagal mendapatkan bukti itu. “Kami sudah minta (bukti rekaman) ke komisi III tapi tidak ada,” ucap Salahuddin. Atas pernyataan saksi, Dewan Etik MK menjatuhkan sanksi ringan kepada Arief Hidayat dan tidak terbukti melakukan Lobi seperti apa yang diberitakan selama ini. “Karena yang lain tidak menghadiri, jadi kami berkesimpulan tidak terjadi lobi seperti apa yang dituduhkan selama ini. Jadi itu sama sekali tidak terbukti dan tidak alasan yang menyatakan itu terjadi pelanggaran berat,” tutup Salahuddin.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut korupsi APBD DKI Jakarta memiliki risiko tindak pidana pencucian uang (TPPU) atau money laundering paling tinggi. Salah satu penyebabnya adalah besarnya nilai APBD DKI yang mencapai Rp 77 triliun. “Sebetulnya penyebab utama risiko TPPU itu karena dia kan APBD-nya paling banyak jelas itu. Dia APBD-nya paling banyak, kegiatan ekonominya lebih besar, sehingga kita lihat beberapa indikasi itu high risk ,” kata Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rae di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (16/1/2018). Menurut Rae, potensi TPPU sebenarnya dinamis. Hal itu tergantung indikator yang diterapkan. “Tapi ini dinamis loh sebenarnya, bisa bergerak. Tergantung indikator yang kita tanam. Sementara indikator kita mengatakan DKI Jakarta tinggi,” ujarnya. Selain APBD yang besar, Rae menyebut volume transaksi ekonomi di DKI yang besar menjadi salah satu indikator tingginya risiko terjadi TPPU. Kasus-kasus TPPU yang pernah terjadi juga menjadi salah satu indikator. “Indikatornya misalnya dalam dampak jumlah APBD, kasus-kasus yang ditemukan. Terkait masalah volume transaksi perekonomian yang luar biasa besar, ini memang berdasarkan kriteria itu dia jatuh di level itu. Itu dinamik, bisa Jawa Barat, bisa mana saja,” ungkapnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang ambang capres yang tetap 20 persen dinilai bermuatan politis. Putusan itu disebut tak memiliki argumentasi hukum yang jelas. “Saya sih mengatakan menduga jangan-jangan MK ini bukan putusan hukum tapi putusan politik, dan ini menurut saya yang harusnya menjadi pesan besar buat MK yaitu tatkala men-switch tombol hukum menjadi politik. Karena yang kita harapkan MK itu menyelesaikan persengketaan politik dalam ranah hukum. Itu kan ide dasar kita buat MK,” kata pakar hukum tata negara UGM, Zainal Arifin Mochtar, di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (11/1/2018). Zainal melihat tak ada cara pandang hukum yang membenarkan putusan MK tersebut. Menurutnya, sejumlah negara presidensial di dunia pun sedikit yang menggunakan ambang batas capres. “Dasarnya karena saya tidak melihat relasi cara pandang hukum yang membenarkannya. Dari empat yang saya sampaikan. Satu soal presidential threshold (PT), negara presidentil yang menggunakan PT tidak banyak,” terangnya. Ambang batas capres juga dinilai tidak relevan dengan kondisi politik di parlemen yang relatif cair. Dia mencontohkan pada awalnya sejumlah partai yang berada di barisan oposisi Presiden Joko Widodo kini berbalik arah. “Yang kedua, tujuan dari PT nggak tercapai dengan melihat cairnya politik kita,” tuturnya. Selain itu, konstitusi Indonesia telah menyebutkan secara jelas bahwa setiap parpol atau gabungan parpol berhak mengajukan capres. Terakhir, Zainal juga beranggapan hasil di pemilu sebelumnya tak bisa digunakan di pemilu yang akan datang karena kondisi yang sangat berbeda. “Yang soal peraturan perundang-undangan, yang pasal 6 UUD hanya memgatakan parpol dan gabungan parpol peserta pemilu. Jadi siapapun yang ikut pemilu harusnya bisa,” tuturnya. Meski begitu, dia menghormati putusan MK soal ambang batas capres tersebut. Dia berharap masyarakat tetap mengawal pemilu yang akan datang dan berharap parlemen untuk merubah UU Pemilu. “Saya berharap perubahannya melalui perubahan UU. Kalaupun tidak berubah, masyarakat harus berpikir untuk menyelamatkan pemilu berikutnya,” jelasnya. Sementara itu, Direktur Eksekutif Charta Politica, Yunarto Wijaya, menilai putusan MK itu akan berimplikasi pada pilihan capres di Pilpres 2014. Dalam pesta demokrasi lima tahunan itu, Yunarto memprediksi bakal ada dua calon presiden. “Otomatis menurut saya tidak akan jauh kita akan melihat dua saja calon presiden. Satu Jokowi, satu adalah koalisi yang dibangun oleh oposisi, entah Prabowo, entah orang yang dimajukan Prabowo seperti Anies. Tapi sepertinya tidak akan mengubah konstelasi banyak. Tapi sepertinya tidak akan mengubah konstelasi banyak. Yang jelas sulit untuk berharap adanya calon alternatif,” tuturnya.

Mantan bakal calon Gubernur Jawa Timur (Jatim) 2018 menuding Ketum Gerindra Prabowo Subianto meminta mahar politik miliaran rupiah. Wapres Jusuf Kalla membela Prabowo. “Pengalaman saya juga kembali, karena yang mulai ribut (itu) Gerindra. Pengalaman saya waktu mengusulkan Anies Baswedan ke Pak Prabowo langsung aja diterima tanpa syarat-syarat. Tidak ada (mahar) itu,” kata JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (16/1/2018). Meski demikian, JK tak menampik mahar politik seolah lazim dan menyebabkan semakin mahalnya ongkos politik untuk berlaga di pilkada. Meski demikian, saat di DKI, JK tak dimintai mahar saat menyorongkan Anies Baswedan ke Gerindra. JK meyakini mahar politik tersebut dapat dihilangkan. Hal ini didasari pengalamannya saat menjalin komunikasi politik dengan Prabowo Subianto pada Pilkada Jakarta lalu. [Gambas:Video 20detik] Dia mengingatkan bahwa undang-undang telah mengatur larangan money politics , sehingga tidak diperlukan ada sanksi baru. “Di undang-undang sudah ada seorang itu tidak boleh ada terjadi money politics ,” jelasnya.

Related Posts

Comments are closed.