KPU Persilakan Jika JK Maju Nyapres, Ini Komentar Fadli Zon

KPU Persilakan Jika JK Maju Nyapres, Ini Komentar Fadli Zon

Wacana Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) maju lagi sebagai cawapres menuai perdebatan di ranah konstitusi. Namun, KPU sempat menyebut JK memiliki kesempatan maju sebagai capres di Pilpres 2019. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mempersilakan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memberikan pandangan hukum terhadap Pasal 7 UUD 1945. “Makanya itu kita kembalikan lagi kepada ahli-ahli hukum, terutama ahli hukum tata negara dan kemudian diuji di MK supaya ada kepastian,” kata Fadli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/3/2018). Menurut Fadli, bunyi Pasal 7 UUD 1945 yang mengatur soal masa jabatan presiden dan wakil presiden itu bisa ditafsirkan lain. Pasal itu berbunyi ‘Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan’. “Karena memang UUD masih bisa interpretable. Karena itu kalau misalnya tidak diatur di sana, diatur di dalam UU,” sebut Wakil Ketua DPR Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan ini. KPU sebelumnya menyatakan, secara Undang-Undang memang belum pasti JK bisa maju cawapres atau tidak. Namun secara konstitusi, tak masalah bila JK maju menjadi capres pada 2019. “Saat ini posisinya sudah dua kali sebagai cawapres. Bila maju sebagai capres, tidak ada masalah. Kasusnya kan berbeda,” kata Komisioner KPU, Ilham Saputra, kepada detikcom, Rabu (28/2). Dia menjelaskan, masa jabatan presiden dan wakil presiden dalam Pasal 7 UUD 1945 bisa ditafsirkan berbeda. “Tafsir soal dua periode ini macam-macam. Yang masalah adalah dua periode wakil presiden itu diperbolehkan atau tidak,” kata Ilham. Untuk mencerahkan pemahaman soal konstitusi, KPU sepakat dengan usulan pihak Kementerian Dalam Negeri, yakni meminta fatwa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kini KPU juga akan berkoordinasi dengan DPR untuk membuat Peraturan KPU (PKPU) yang memuat aturan soal masalah ini.

Wacana Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) maju lagi sebagai cawapres menuai perdebatan di ranah konstitusi. Namun, KPU sempat menyebut JK memiliki kesempatan maju sebagai capres di Pilpres 2019. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mempersilakan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memberikan pandangan hukum terhadap Pasal 7 UUD 1945. “Makanya itu kita kembalikan lagi kepada ahli-ahli hukum, terutama ahli hukum tata negara dan kemudian diuji di MK supaya ada kepastian,” kata Fadli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/3/2018). Menurut Fadli, bunyi Pasal 7 UUD 1945 yang mengatur soal masa jabatan presiden dan wakil presiden itu bisa ditafsirkan lain. Pasal itu berbunyi ‘Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan’. “Karena memang UUD masih bisa interpretable. Karena itu kalau misalnya tidak diatur di sana, diatur di dalam UU,” sebut Wakil Ketua DPR Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan ini. KPU sebelumnya menyatakan, secara Undang-Undang memang belum pasti JK bisa maju cawapres atau tidak. Namun secara konstitusi, tak masalah bila JK maju menjadi capres pada 2019. “Saat ini posisinya sudah dua kali sebagai cawapres. Bila maju sebagai capres, tidak ada masalah. Kasusnya kan berbeda,” kata Komisioner KPU, Ilham Saputra, kepada detikcom, Rabu (28/2). Dia menjelaskan, masa jabatan presiden dan wakil presiden dalam Pasal 7 UUD 1945 bisa ditafsirkan berbeda. “Tafsir soal dua periode ini macam-macam. Yang masalah adalah dua periode wakil presiden itu diperbolehkan atau tidak,” kata Ilham. Untuk mencerahkan pemahaman soal konstitusi, KPU sepakat dengan usulan pihak Kementerian Dalam Negeri, yakni meminta fatwa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kini KPU juga akan berkoordinasi dengan DPR untuk membuat Peraturan KPU (PKPU) yang memuat aturan soal masalah ini.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy’ari mengatakan Kalla terganjal Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Wakil Presiden Jusuf Kalla dipastikan tak akan bisa mencalonkan diri lagi sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2019. Kalla masih dapat berlaga di Pemilihan Presiden, asalkan sebagai calon Presiden. Peraturan melarang pejabat negara mencalonkan diri jika sudah dua kali menjabat di posisi yang sama. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari mengatakan Kalla terganjal Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam aturan itu diatur periode jabatan presiden dan wakil presiden, yakni lima tahun. Setelah itu, presiden atau wakil presiden bisa dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. “Jadi Wapres Jusuf Kalla sudah tidak bisa mencalonkan diri kembali sebagai calon wakil presiden pada 2019 mendatang,” ujar Hasyim melalui Bisnis Indonesia , Rabu (28/2/2018). Hasyim menegaskan bahwa orang yang menduduki jabatan sebagai wakil presiden itu dapat menduduki jabatan paling lama dua periode, dalam jabatan yang sama. Hasyim mengatakan Kalla masih bisa ikut dalam kontestasi pilpres pada 2019 sebagai calon presiden. Kalla telah dua kali menjadi Wakil Presiden, meski tak berturut-turut. Kalla menjadi Wakil Presiden pada 2004-2009 ketika era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sekarang 2014-2019 mendampingi Presiden Joko Widodo. Undang-Undang Dasar 1945 tak menyebut lebih terperinci, apakah dua kali jabatan itu berturut-turut atau tidak. Perincian mengenai masa jabatan itu muncul dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 169 (n) menyatakan syarat calon presiden dan wakil presiden adalah belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Pada penjelasan Pasal 169 (n) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan belum pernah menjabat 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, walaupun masa jabatan tersebut kurang dari 5 lima tahun. Nama Kalla kembali mencuat ketika PDI Perjuangan mendeklarasikan Joko Widodo sebagai calon presiden pada Pilpres 2019. Politisi Golkar dan Ketua DPR, Bambang Soesatyo mengatakan Kalla merupakan pasangan ideal sebagai calon wakil presiden mendampingi Presiden Joko widodo pada Pilpres 2019 berdasarkan hasil survei. Di internal PDI Perjuangan, Menteri Menteri Koodinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Puan Maharani tak memungkiri nama Kalla masuk dalam kajian calon wakil presiden mendampingi Jokowi. Adapun Kalla mengetahui adanya dorongan agar dirinya maju lagi untuk menjadi calon wakil presiden di Pemilu Presiden 2019. Namun, dengan halus, Kalla menolaknya. “Bahwa ada yang mengusulkan saya ikut lagi (di pilpres sebagai cawapres), ya, saya ucapkan terima kasih, tetapi kita harus kaji baik-baik undang-undang kita di Undang-Undang Dasar,” ujar Kalla. Selain Kalla, ada pula nama-nama lain yang dinilai potensial mendampingi Jokowi antara lain Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Menkopolhukam Wiranto hingga Agus Harimurti Yudhoyono.

Related Posts

Comments are closed.