KPU Minta Menkumham Segera Teken Revisi PKPU Verifikasi Parpol

KPU Minta Menkumham Segera Teken Revisi PKPU Verifikasi Parpol

KPU melakukan perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 7 dan 11 tahun 2017 terkait proses verifikasi parpol. Ketua KPU Arief Budiman, mengatakan akan mengirimkan hasil revisi PKPU kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. “Regulasi yang baru ini kan baru akan kita kirimkan ke Menkumham hari ini, karena tadi pagi kan baru disetujui,” ujar Arief di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (19/1/2018). Arief mengatakan KPU meminta Menkumham untuk segera mengundangkan revisi PKPU yang dibuat KPU. Menurutnya tahapan yang direvisi tidak banyak, sehingga seharusnya dapat disahkan dengan cepat. “Kami akan berkomunikasi dengan Menkumham dan kami minta agar bisa hari ini juga mereka bisa mengundangkan PKPU yang sudah kami revisi, kan sebetulnya revisinya tidak telalu banyak khususnya tahapannya,” ujar Arief. Dia mengatakan bila Menkumham telah mengesahkan, maka KPU akan dapat segera menjalankan tahapan verifikasi. Sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam PKPU baru. “Kalau tahapannya sudah bisa ditetapkan, kita sudah bisa bekerja dengan durasi waktu yang ditetapkan di PKPU yang baru,” ujarnya. Seperti diketahui, perubahan PKPU ini dilakukan terkait dengan adanya putusan MK soal verifikasi partai politik. Dalam putusannya, MK meminta KPU untuk melakukan verifikasi baik kepada partai lama maupun partai baru yang mendaftar sebagai calon partai politik peserta pemilu 2019.

KPU melakukan perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 7 dan 11 tahun 2017 terkait proses verifikasi parpol. Ketua KPU Arief Budiman, mengatakan akan mengirimkan hasil revisi PKPU kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. “Regulasi yang baru ini kan baru akan kita kirimkan ke Menkumham hari ini, karena tadi pagi kan baru disetujui,” ujar Arief di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (19/1/2018). Arief mengatakan KPU meminta Menkumham untuk segera mengundangkan revisi PKPU yang dibuat KPU. Menurutnya tahapan yang direvisi tidak banyak, sehingga seharusnya dapat disahkan dengan cepat. “Kami akan berkomunikasi dengan Menkumham dan kami minta agar bisa hari ini juga mereka bisa mengundangkan PKPU yang sudah kami revisi, kan sebetulnya revisinya tidak telalu banyak khususnya tahapannya,” ujar Arief. Dia mengatakan bila Menkumham telah mengesahkan, maka KPU akan dapat segera menjalankan tahapan verifikasi. Sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam PKPU baru. “Kalau tahapannya sudah bisa ditetapkan, kita sudah bisa bekerja dengan durasi waktu yang ditetapkan di PKPU yang baru,” ujarnya. Seperti diketahui, perubahan PKPU ini dilakukan terkait dengan adanya putusan MK soal verifikasi partai politik. Dalam putusannya, MK meminta KPU untuk melakukan verifikasi baik kepada partai lama maupun partai baru yang mendaftar sebagai calon partai politik peserta pemilu 2019.

Perpanjangan pendaftaran untuk wilayah dengan calon tunggal di Pilkada 2018 ditutup. Berdasarkan update terbaru, wilayah dengan calon tunggal menurun 1 menjadi 12. Perpanjangan pendaftaran ini dibuka pada tanggal 15-17 Januari 2018. Awalnya, ada 13 dari 171 wilayah yang memiliki pasangan tunggal alias melawan kotak kosong. “Udah 12 sekarang jumlahnya,” kata Komisioner KPU Ilham Saputra usai rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/1/2018). Ilham mengatakan, ada pasangan calon yang mendaftarkan diri di Pilbup Karanganyar Jateng. Artinya di sana, tak ada lagi calon tunggal. Pasangan calon yang daftar adalah Rohadi Widodo dan Ida Retno Wahyuningsih yang diusung PKS-Gerindra. “Karanganyar barusan menerima tadi malam di pendaftaran terakhir menerima PKS dan Gerindra,” ujar Ilham. “Gerindra mencabut dukungan dari pasangan calon lainnya,” sambung Ilham. Berikut 12 wilayah dengan pasangan tunggal di Pilkada 2018: 1. Kota Prabumulih, Sumsel (Pilwalkot) 2. Kabupaten Lebak, Banten (Pilbup) 3. Kabupaten Tangerang, Banten (Pilbup) 4. Kota Tangerang, (Pilwalkot) 5. Kabupaten Pasuruan, Jatim (Pilbup) 6. Kabupaten Enrekang, Sulsel (Pilbub) 7. Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulut (Pilbup) 8. Kabupaten Tapin, Kalsel (Pilbup) 9. Kabupaten Puncak, Papua (Pilbup) 10. Kabuaten Mamasa, Sulbar (Pilbup) 11. Kabupaten Jayawijaya, Papua (Pilbup) 12. Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumut (Pilbup)

Related Posts

Comments are closed.