KPK Tetapkan Keponakan Novanto dan Made Oka Jadi Tersangka e-KTP

KPK Tetapkan Keponakan Novanto dan Made Oka Jadi Tersangka e-KTP

KPK kembali menetapkan 2 orang tersangka terkait kasus korupsi e-KTP. Mereka adalah keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo dan orang kepercayaan Novanto, Made Oka Masagung. “Setelah melakukan penyelidikan dan mencermati fakta di persidangan terhadap para terdakwa yang telah disidang yaitu Irman, Sugiharto, Andi Agustinus yang telah divonis bersalah, serta yang sedang proses persidangan yaitu Setya Novanto, dan akan diproses ke pengadilan yaitu Anang Sugiana Sudihardjo, maka KPK telah menemukan bukti permulaan cukup untuk menetapkan 2 orang lagi sebagai tersangka yaitu IHP (Irvanto Hendra Pambudi Cahyo) dari swasta dan MOM (Made Oka Masagung) juga dari swasta,” ungkap Ketua KPK Agus Rahardjo dalam konferensi pers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (28/2/2018). KPK menduga keduanya bersama dengan Novanto, Irman, Sugiharto, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Anang Sugiana Sudihardjo serta beberapa pihak lainnya melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau korporasi. Perbuatan itu akhirnya menimbulkan kerugian negara. “Mereka diduga bersama dengan Novanto, Irman selaku Dirjen Dukcapil, Sugiharto selaku PPK, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Anang Sugiana Sudihardjo serta beberapa orang lainnya, melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan sehingga mengakibatkan kerugian negara Rp 2,3 triliun dari nilai paket 5,9 triliun,” kata Agus lagi. Terhadap 2 tersangka ini disangkakan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 UU Tipikor No 31 tahun 1999 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Dalam putusan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong, peran Made Oka disebut sebagai orang dekat Novanto. Selain itu, dia juga disebut dalam surat dakwaan Novanto sebagai pihak perantara aliran uang ke Novanto. Pemberian fee kepada Novanto disebut diambil dari bagian pembayaran PT Quadra Solution kepada Johannes Marliem melalui perusahaan Biomorf Mauritius dan PT Biomorf Lone Indonesia. Duit itu ditransfer ke rekening Made Oka Masagung di Singapura yang diteruskan ke Novanto. Selain itu, dalam sidang terungkap aliran uang dari PT Biomorf Mauritius itu ke sejumlah perusahaan money changer. Peran Irvanto sendiri disebut mengambil uang tunai dari perusahaan money changer di Indonesia yang memiliki stok dolar senilai uang yang ditransfer PT Biomorf Mauritius tersebut. Cara itu disebut KPK diduga untuk menyembunyikan transaksi.

KPK kembali menetapkan 2 orang tersangka terkait kasus korupsi e-KTP. Mereka adalah keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo dan orang kepercayaan Novanto, Made Oka Masagung. “Setelah melakukan penyelidikan dan mencermati fakta di persidangan terhadap para terdakwa yang telah disidang yaitu Irman, Sugiharto, Andi Agustinus yang telah divonis bersalah, serta yang sedang proses persidangan yaitu Setya Novanto, dan akan diproses ke pengadilan yaitu Anang Sugiana Sudihardjo, maka KPK telah menemukan bukti permulaan cukup untuk menetapkan 2 orang lagi sebagai tersangka yaitu IHP (Irvanto Hendra Pambudi Cahyo) dari swasta dan MOM (Made Oka Masagung) juga dari swasta,” ungkap Ketua KPK Agus Rahardjo dalam konferensi pers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (28/2/2018). KPK menduga keduanya bersama dengan Novanto, Irman, Sugiharto, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Anang Sugiana Sudihardjo serta beberapa pihak lainnya melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau korporasi. Perbuatan itu akhirnya menimbulkan kerugian negara. “Mereka diduga bersama dengan Novanto, Irman selaku Dirjen Dukcapil, Sugiharto selaku PPK, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Anang Sugiana Sudihardjo serta beberapa orang lainnya, melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan sehingga mengakibatkan kerugian negara Rp 2,3 triliun dari nilai paket 5,9 triliun,” kata Agus lagi. Terhadap 2 tersangka ini disangkakan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 UU Tipikor No 31 tahun 1999 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Dalam putusan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong, peran Made Oka disebut sebagai orang dekat Novanto. Selain itu, dia juga disebut dalam surat dakwaan Novanto sebagai pihak perantara aliran uang ke Novanto. Pemberian fee kepada Novanto disebut diambil dari bagian pembayaran PT Quadra Solution kepada Johannes Marliem melalui perusahaan Biomorf Mauritius dan PT Biomorf Lone Indonesia. Duit itu ditransfer ke rekening Made Oka Masagung di Singapura yang diteruskan ke Novanto. Selain itu, dalam sidang terungkap aliran uang dari PT Biomorf Mauritius itu ke sejumlah perusahaan money changer. Peran Irvanto sendiri disebut mengambil uang tunai dari perusahaan money changer di Indonesia yang memiliki stok dolar senilai uang yang ditransfer PT Biomorf Mauritius tersebut. Cara itu disebut KPK diduga untuk menyembunyikan transaksi.

Jakarta, CNN Indonesia — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua orang sebagai tersangka baru kasus korupsi KTP elektronik atau e-KTP. Lembaga antirasuah itu menetapkan dua orang berinisial IHB dan MOM sebagai tersangka kasus yang merugikan negara sekitar Rp2,3 triliun. “Dua orang lagi IHB dan MOM,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (28/2). MOM merujuk pada Mantan bos PT Gunung Agung, Made Oka Masagung, sedangkan IHB merupakan Eks Direktur PT Murakabi Sejahtera Irvanto Hendra Pambudi Cahyo. “IHB adalah keluarga Setnov (Keponakan),” kata Agus. Made Oka dan Irvanto merupakan tersangka ketujuh dan kedelapan dalam kasus korupsi e-KTP. Sebelumnya KPK telah menetapkan enam orang sebagai tersangka. Bahkan, tiga diantaranya yakni Mantan Direktur Pengelolaan Informasi dan Administrasi Ditjen Dukcapil Kemendagri Sugiharto, Mantan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman, dan pengusaha Andi Agustinus atau Andi Narogong telah berstatus terpidana. Tiga lainnya yang telah ditetapkan sebagai terdakwa (Setya Novanto) dan tersangka (Markus Nari dan Anang Sugiana Sudiharjo) “IHB dan MOM diduga bersama-sama Setnov, Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustinus, Irman dan Sugiharto dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain,” kata Agus.

seperti di kutip dari https://www.cnnindonesia.com

Agus mengatakan Irvanto diduga sejak awal mengikuti proses e-KTP dengan perusahaannya PT Murakabi Sejahtera dan ikut ke dalam tim Fatmawati yang disebut merekayasa tender proyek e-KTP. “IHB diduga menerima total US$3,5 juta pada Januari-Februari 2012 kepada Setnov,” kata Agus. Irvanto telah beberapa kali menjalani pemeriksaan sebagai saksi di gedung KPK. Ia adalah mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera, salah satu perusahaan konsorsium yang dibentuk pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong untuk mengikuti tender proyek e-KTP.

seperti di kutip dari https://www.cnnindonesia.com

“MOM melalui perusahaannya diduga menerima US$3,8 juta USD yang diperuntukan pada Setnov,” katanya. Made Oka memiliki hubungan erat dalam kasus korupsi yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun. Dalam sidang Andi Agustinus alias Andi Narogong, Made Oka disebut pernah datang ke rumah Setnov pada sekitar November 2011. Dalam pertemuan itu juga dihadiri Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo. Mereka membicarakan modal awal pengerjaan proyek e-KTP. Anang datang bersama Andi Agustinus alias Andi Narogong, almarhum Direktur Biomorf Lone LLC Johannes Marliem serta Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulus Tanos.

seperti di kutip dari https://www.cnnindonesia.com

Ketika itu, Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) tak mendapat modal awal dari Kementerian Dalam Negeri. Setelah mendengarkan keluhan anggota Konsorsium PNRI itu, Setnov menyebut urusan modal akan dibantu Made Oka, yang juga pemilik Delta Energy Pte Ltd, perusahaan berbasis di Singapura. Setnov menyerahkan penyaluran jatah proyek e-KTP untuk anggota DPR kepada Made Oka. Sementara itu, nama Made Oka juga muncul dalam surat dakwaan Setnov. Oka yang juga sebagai pemilik OEM Investement, Pte, Ltd dan Irvanto Hendra Pambudi disebut membantu Setnov menerima uang sekitar US$7,3 juta yang diduga dari proyek e-KTP. Uang itu diberikan oleh Andi Narogong dan Johannes sebagai kompensasi karena Setnov telah membantu proses penganggaran e-KTP di DPR. 

Irvanto Hendra, keponakan Setya Novanto (Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A) Penyidik KPK kembali menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Kali ini ada dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni Irvanto Hendra Pambudi serta adalah mantan bos Gunung Agung, Made Oka Masagung. Irvanto adalah keponakan Setya Novanto. “KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan dua orang lagi sebagai tersangka. Satu, IHP dari swasta. Dua, MOM, juga dari swasta,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo, dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Rabu (28/2). Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan penyidikan yang dilakukan oleh KPK. Pengembangan dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan yang berdasarkan sejumlah fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa lain kasus e-KTP. Irvanto dan Made Oka diduga turut terlibat dalam kasus yang disebut merugikan keuangan negara itu hingga sekitar Rp 2,3 triliun itu. Keterlibatan Irvanto dan Made Oka bahkan sudah beberapa kali terungkap dalam proses persidangan. Made Oka Masagung di KPK (Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay) Keduanya diduga menjadi perantara uang terkait kasus e-KTP untuk Setya Novanto. Uang yang diduga diterima keduanya mencapai 7,3 juta dolar AS. Atas perbuatannya, Irvanto dan Made Oka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Babak baru “drama kolosal” bertajuk korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) tampaknya makin seru setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto jadi tersangka, Jumat (10/11/2017). Mengapa makin seru? Karena ini adalah kali kedua sang Ketua DPR ditetapkan jadi tersangka setelah penetapan yang dikeluarkan KPK pada pada 17 Juli 2017 lalu “dimentahkan” Hakim tunggal Cepi Iskandar dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (29/9/2017). Langkah ini sepertinya sebuah langkah berani KPK karena hanya kurang dari dua bulan sejak mereka “dikalahkan” dalam sidang praperadilan, lembaga antirusuah ini sudah kembali menjerat orang nomor satu di DPR ini. Hanya saja dalam penetapan yang kedua ini, masyarakat menunggu apakah KPK berani langsung menahan yang bersangkutan. Karena dengan penetapan kedua ini, kita harus yakin bahwa KPK pasti memiliki dua alat bukti baru untuk kembali menjerat pentolan Partai Golkar ini. Kalau kita melihat pernyataan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang dalam jumpa pers bahwa KPK kembali menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka setelah melalui proses penyelidikan dan mendapat bukti permulaan yang cukup pada gelar perkara akhir Oktober 2017 lalu, maka dapat dipastikan KPK sangat yakin mampu menjerat orang nomor satu di partai beringin tersebut ke meja hijau. Meski Saut Situmorang sendiri enggan membeberkan apa bukti yang didapat KPK dalam kasus korupsi e-KTP yang diduga merugikan Negara Rp 2,3 triliun itu secara rinci dengan alasan penyidikan. “Informasi lebih rinci dalam proses penyidikan tidak dapat kami sampaikan saat ini karena terdapat kebutuhan dalam proses penyidikan,” kata Saut. Dalam kasus ini, Novanto disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 Subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Meski pihak Setya Novanto sendiri pastilah tidak akan bersikap pasrah dengan keputusan itu, Kuasa Hukum Ketua DPR ini, Fredrich Yunadi sudah menyatakan pihaknya akan melakukan dua perlawanan hukum sekaligus terhadap penetapan kembali Setnov sebagai tersangka. Pertama, mengajukan kembali permohonan praperadilan atas penetapan tersangka itu. Kedua, melaporkan pimpinan KPK yang menandatangani Surat Perintah Penyidikan penetapan tersangka itu ke kepolisian. Apa Bukti Baru KPK? Sebagai masyarakat awam, kita pasti akan bertanya-tanya mengapa sih dalam kasus penetapan tersangka terhadap Setnov ini begitu rumit? Apalagi setelah kita melihat bahwa KPK sempat dikalahkan dalam sidang pra peradilan? Apakah tidak mungkin KPK akan kembali kalah kalau pihak Setnov kembali mengajukan praperadilan? Terus terang memang agak rumit memprediksikan apakah KPK akan kalah lagi dalam sidang praperadilan yang diajukan kubu Setnov nanti. Namun keputusan KPK menetapkan tersangka terhadap Ketua DPR RI pasti sudah mempertimbangkan putusan MK Nomor 42/PUU-XV/2017 tentang alat bukti yang menyatakan penyidik dapat mempergunakan alat bukti yang pernah dipergunakan untuk perkara lain kembali dengan disempurnakan secara substansial serta pasal 44 UU KPK yang menyatakan jika penyelidik telah mendapatkan dua alat bukti cukup maka penyelidik bisa langsung menetapkan tersangka. KPK pasti tidak akan main-main dengan dua aturan ini, apalagi KPK juga sudah mengungkapkan memiliki “segudang” alat bukti untuk menjerat Ketua Umum Partai Golkar ini. Memang KPK tidak mengumbar apa bukti baru yang mereka miliki, namun kalau kita mengikuti pemberitaan terkait kasus E-KTP yang digelar hari ini kita tampaknya bisa meraba-raba dua bukti itu. Pertama pengakuan pengusaha Made Oka Masagung yang terkenal dekat dengan Setnov sejak Setnov masih menjabat posisi direktur di perusahaan miliknya. Dalam persidangan itu Oka yang dicecar Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku memiliki bukti berupa tanda terima uang dari Setnov senilai Rp 1 milyar yang telah disita oleh KPK. Padahal Oka mengaku tidak punya hubungan bisnis dengan Ketua DPR itu. Walau menurut Oka, uang Rp 1 miliar tersebut belum diserahkan oleh Novanto. Nama Made Oka Masagung sendiri muncul dalam beberapa persidangan kasus korupsi e-KTP karena dia diduga pernah menerima 2 juta dollar AS dari Anang Sugiana Sudihardjo, selaku Direktur Utama PT Quadra Solution. Quadra merupakan salah satu perusahaan anggota konsorsium yang mencetak e-KTP. Anang mengakui bahwa uang tersebut merupakan uang yang diperoleh dari proyek e-KTP dan disetor kepada Oka untuk berinvestasi di luar negeri. Selain itu, Oka juga pernah menerima transfer 1,8 juta dollar AS dari Biomorf Mauritius. Padahal, Oka mengaku tidak ada kaitannya dengan proyek e-KTP. Nama Anang disebut-sebut dekat dengan Setya Novanto yang pernah menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR RI. Jaksa menduga ada kaitan antara uang-uang yang diterima Oka dengan Setya Novanto. Fakta lainnya juga muncul dalam persidangan bahwa terdakwa kasus korupsi pengadaan E-KTP, Andi Agustinus alias Andi Narogong mengaku pernah bertemu Setya Novanto bersama-sama dengan pengusaha Made Oka Masagung. “Saya kenal Pak Oka, pernah bertemu juga dengan Setya Novanto,” ujar Andi kepada majelis hakim. Kata-kata Andi tersebut sekaligus membantah keterangan Oka dalam persidangan sebelumnya yang mengaku tidak dapat mengingat apakah ia pernah bertemu dengan Andi. Fakta lainnya, Direktur Utama PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudiharjo mengaku sudah empat kali mencairkan dana untuk empat termin proyek e-KTP sejak Desember 2011. Setiap kali pencairan, Anang menyerahkan uang tersebut kepada Andi Narogong yang disebut-sebut meneruskan uang itu kepada Setya Novanto dan sejumlah anggota DPR. Masih dari persidangan, Mantan Direktur Utama PT Murakabi Sejahtera, Irvanto Hendra Pambudi yang juga mengaku sebagai keponakan Setnov menyatakan pernah bergabung dengan konsorsium pelaksana proyek e-KTP. PT Murakabi sendiri merupakan salah satu peserta lelang dalam proyek e-KTP. Sebagian besar saham Murakabi dimiliki oleh PT Mondialindo dan yang menarik jaksa mengungkap bahwa istri dan putera Novanto adalah pemilik saham di PT Mondialindo. Sementara, putri dan keponakan Novanto, Irvanto Hendra Pambudi, memiliki saham di PT Murakabi. Dan masih banyak bukti persidangan lain yang bisa kita lihat di sejumlah media nasional. Sekarang kita tinggal menunggu apakah dengan sekian banyak bukti tersebut, KPK bisa menjerat Setnov ke kursi pesakitan pengadilan Tipikor? HAnya waktu yang bisa menjawab. ()

JAKARTA, iNews.id – Sejumlah anggota DPR diduga menerima uang suap terkait proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan satu persatu bakal dijerat. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, penyidik KPK terus berupaya membuktikan keterlibatan para anggota DPR tersebut. “Ada sejumlah nama anggota DPR juga yang menerima, ada cukup banyak nama di sana. Klasternya juga kami buat di dakwaan,” ujar Febri di Jakarta, Jumat (15/12/2017). Namun Febri enggan mengungkap rinci siapa saja yang terlibat. Dia berdalih penyidik masih fokus dalam pembuktian sidang Setya Novanto. Mantan Ketua DPR itu menjadi klaster pertama dari pihak politikus yang menjadi terdakwa dalam kasus e-KTP. “Nanti kita buktikan satu persatu. Tentu lebih banyak pada perbuatan yang diduga dilakukan oleh terdakwa,” kata Febri. Mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) ini melanjutkan, dakwaan Setya Novanto disusun dengan konstruksi kasus yang hampir sama dengan terdakwa lainnya. Dengan kata lain, akan ada sejumlah fakta baru mengenai peran dari Setya Novanto dalam kasus tersebut. “Nanti lihat saja di proses persidangan. Kalau dalam proses penyidikan beberapa anggota DPR kan sudah kami periksa. Kami juga tentu punya strategi dalam proses penanganan perkara di persidangan,” tutur Febri. KPK sebelumnya menyebut dugaan korupsi e-KTP melibatkan nama-nama besar, sejauh ini enam orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Setya Novanto menjadi legislator pertama yang ditahan dalam kasus ini. Dalam sidang dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Rabu, 13 Desember lalu, Novanto didakwa melakukan korupsi bersama sembilan orang lain. Mereka yakni Irman (divonis 7 tahun penjara), Sugiharto (5 tahun penjara), dan Direktur Utama PT Cahaya Wijaya Kusuma yang juga Direktur PT Murakabi Sejahtera Andi Agustinus alias Andi Narogong alias Asiong (dituntut 8 tahun penjara). Kemudian, Direktur Utama PT Quadra Solutions kurun 2012-2013 Anang Sugiana Sudihardjo, Ketua Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) Isnu Edwi Wijaya, Direktur PT Murakabi Sejahtera merangkap Ketua Konsorsium Murakabi Irvanto Hendra Pambudi Cahyo. Irvanto juga keponakan Novanto. Selain itu, mantan komisaris PT Gunung Agung dan mantan bos PT Mas Agung Made Oka Masagung, Diah Anggraini selaku sekretaris jenderal Kemendagri, serta Drajat Wisnu Setyawan selaku ketua panitia pengadaan barang/jasa di lingkungan Ditjen Dukcapil tahun 2011. ‎ Dalam dakwaan, JPU KPK Irene Putri menyebut Novanto memperkaya diri dan orang lain, termasuk Gamawan Fauzi (mantan Mendagri). ”Kemudian, Miryam S Haryani (mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Hanura), Markus Nari (anggota Komisi II DPR), Ade Komaruddin‎ (mantan Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR), M Jafar Hafsah (mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR), (dan) beberapa anggota DPR periode 2009-2014,” ujar JPU Irene.

Related Posts

Comments are closed.