KPK Tetapkan Bupati Nganjuk sebagai Tersangka Gratifikasi

KPK Tetapkan Bupati Nganjuk sebagai Tersangka Gratifikasi

Penyidik KPK menjerat Bupati Nganjuk nonaktif Taufiqurrahman sebagai tersangka penerima gratifikasi. Ini merupakan sangkaan kedua bagi Taufiqurrahman setelah terjerat operasi tangkap tangan (OTT) Oktober lalu. “Telah ditemukan 2 bukti permulaan yang cukup dugaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang bersangkutan. Terkait hal tersebut KPK melakukan penyidikan dan menetapkan TFR (Taufiqurrahman) sebagai tersangka, diduga menerima gratifikasi sebesar sekurang-kurangnya Rp 2 miliar,” ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (15/12/2017). Gratifikasi itu disebut Febri berasal dari 2 rekanan kontraktor di Nganjuk. Masing-masing kontraktor memberikan Rp 1 miliar kepada Taufiqurrahman. “Dari 2 rekanan kontraktor di Nganjuk masing-masing Rp 1 miliar terkait pembangunan infrastruktur di Nganjuk,” ujar Febri. Atas perbuatannya, Taufiqurrahman dijerat dengan Pasal 12 B Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Taufiqurrahman sebenarnya telah dijerat KPK melalui OTT pada Oktober lalu. Saat ini pun kasusnya masih terus bergulir. Saat itu dia ditangkap dengan dugaan penerimaan suap terkait jual-beli jabatan di Nganjuk.

Baca juga : 4105 kpk tetapkan bupati dan 4 pejabat di lingkungan kab nganjuk tersangka

Jakarta, 26 Oktober 2017. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan gelar perkara yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Kelima tersangka tersebut adalah TFR (Bupati Nganjuk periode 2013 – 2018), IH (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Nganjuk), SUW (Kepala SMP Negeri 3 Ngronggot Kab Nganjuk), MB (Kepala Bagian Umum RSUD Kab Nganjuk), dan H (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab Nganjuk).   Tersangka TFR selaku Bupati Nganjuk periode 2013 – 2018 bersama-sama dengan IH selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Nganjuk dan SUW selaku Kepala SMP Negeri 3 Ngronggot Kab Nganjuk diduga menerima hadiah atau janji dari MB dan H terkait mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

seperti di kutip dari https://kpk.go.id

Tersangka TFR, IH dan SUW yang diduga sebagai pihak penerima, disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.   Sementara, tersangka MB dan H diduga sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.   Untuk kepentingan penyidikan, sejak hari ini (26/10) penyidik melakukan upaya hukum penahanan terhadap kelima tersangka. Penahanan dilakukan untuk 20 hari pertama di beberapa rumah tahanan berbeda. TFR ditahan di Rutan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK. IH di Rutan Polres Metro Jakarta Timur. SUW di Rutan Polres Metro Jakarta Selatan. Sedangkan, MB di Rutan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK yang berlokasi di Pomdam Jaya Guntur dan H di Rutan Kelas 1 Salemba.   Sebelumnya, KPK mengamankan sejumlah orang dalam kegiatan OTT pada Rabu (25/10) di Jakarta dan Nganjuk. Sekitar pukul 11.30 KPK mengamankan TFR, IH dan SUW bersama 8 orang lainnya di sebuah hotel di Lapangan Banteng Jakarta Pusat sesaat setelah penyerahan uang dari IH dan SUW kepada TFR. Dari lokasi penyidik mengamankan uang sebesar total Rp 298.020.000 yang dimasukkan ke dalam 2 tas milik IH dan SUW. Kemudian tim mengamankan MB di sebuah hotel di daerah Jakarta Selatan. Di Nganjuk tim KPK  mengamankan 8 orang. 2 orang di antaranya yaitu H dan seorang saksi, siang ini diterbangkan ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan.

Jakarta, CNN Indonesia — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman sebagai tersangka penerima gratifikasi. Taufiqurrahman diduga menerima gratifikasi sebesar Rp2 miliar dari sejumlah pihak.  “KPK telah menemukan bukti permulaan yang cukup atas dugaan penerimaan gratifikasi oleh tersangka TFR yang berkaitan dengan jabatan dan tugasnya,” ujar Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK Jakarta, Jumat (15/12).  Febri mengatakan, dugaan gratifikasi itu diterima dari rekanan kontraktor penggarap proyek infrastruktur Kabupaten Nganjuk sebesar Rp1 miliar. Sementara sisanya berasal dari pemberian lain yang terkait mutasi jabatan di Kabupaten Nganjuk.

seperti di kutip dari https://www.cnnindonesia.com

Penyidik KPK, lanjut Febri, hingga saat ini masih terus mendalami dugaan gratifikasi yang diterima Taufiqurrahman. Pihaknya juga telah menyita sejumlah aset di antaranya yakni satu unit mobil jeep wrangler.  “Untuk tersangka TFR dikenai pasal 12 B UU Tipikor,” ucap Febri.  Untuk melancarkan proses penyidikan, lanjut Febri, KPK juga telah mengajukan surat pencegahan ke luar negeri kepada sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Nganjuk yakni Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk Ita Tri Wibawati, PNS Nganjuk Nurosyid Husein Hidayat dan Sekar Fatmadani, Kepala Desa Sidoarjo, dan pihak swasta Ahmad Afif.  “Pencegahan dilakukan selama enam bulan ke depan untuk kepentingan pemeriksaan kasus,” katanya.  KPK sebelumnya telah menetapkan Taufiqurrahman sebagai tersangka penerima suap jual beli jabatan di Kabupaten Nganjuk. Dalam kasus ini, Taufiqurrahman diduga menerima Rp298,02 juta, masing-masing dari Ibnu Hajar Rp149,12 juta dan dari Suwandi Rp148,9 juta. Mereka berdua disinyalir sebagai tangan kanan Taufiqurrahman untuk mengumpulkan uang.

Jakarta, 26 Oktober 2017. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan gelar perkara yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Kelima tersangka tersebut adalah TFR (Bupati Nganjuk periode 2013 – 2018), IH (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Nganjuk), SUW (Kepala SMP Negeri 3 Ngronggot Kab Nganjuk), MB (Kepala Bagian Umum RSUD Kab Nganjuk), dan H (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab Nganjuk).   Tersangka TFR selaku Bupati Nganjuk periode 2013 – 2018 bersama-sama dengan IH selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Nganjuk dan SUW selaku Kepala SMP Negeri 3 Ngronggot Kab Nganjuk diduga menerima hadiah atau janji dari MB dan H terkait mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

seperti di kutip dari https://www.kpk.go.id

Tersangka TFR, IH dan SUW yang diduga sebagai pihak penerima, disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.   Sementara, tersangka MB dan H diduga sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.   Untuk kepentingan penyidikan, sejak hari ini (26/10) penyidik melakukan upaya hukum penahanan terhadap kelima tersangka. Penahanan dilakukan untuk 20 hari pertama di beberapa rumah tahanan berbeda. TFR ditahan di Rutan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK. IH di Rutan Polres Metro Jakarta Timur. SUW di Rutan Polres Metro Jakarta Selatan. Sedangkan, MB di Rutan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK yang berlokasi di Pomdam Jaya Guntur dan H di Rutan Kelas 1 Salemba.   Sebelumnya, KPK mengamankan sejumlah orang dalam kegiatan OTT pada Rabu (25/10) di Jakarta dan Nganjuk. Sekitar pukul 11.30 KPK mengamankan TFR, IH dan SUW bersama 8 orang lainnya di sebuah hotel di Lapangan Banteng Jakarta Pusat sesaat setelah penyerahan uang dari IH dan SUW kepada TFR. Dari lokasi penyidik mengamankan uang sebesar total Rp 298.020.000 yang dimasukkan ke dalam 2 tas milik IH dan SUW. Kemudian tim mengamankan MB di sebuah hotel di daerah Jakarta Selatan. Di Nganjuk tim KPK  mengamankan 8 orang. 2 orang di antaranya yaitu H dan seorang saksi, siang ini diterbangkan ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Bupati Nganjuk Taufiqurrahman dijadwalkan untuk diperiksa sebagai tersangka, Selasa (24/1/2017). Pemeriksaan ini merupakan yang pertama sejak Taufiq ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi lima proyek pembangunan di Kabupaten Nganjuk pada tahun 2009. “Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai tersangka,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi. Taufiq diduga melakukan atau turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan di lima proyek, yakni proyek pembangunan jembatan Kedungingas, proyek rehabilitasi saluran Melilir Nganjuk, dan proyek perbaikan Jalan Sukomoro sampai Kecubung. Kemudian, proyek rehabilitasi saluran Ganggang Malang, dan yang terakhir, proyek pemeliharaan berkala Jalan Ngangkrek ke Mblora di Kabupaten Nganjuk. Taufiq yang merupakan Bupati Nganjuk periode 2008-2013 dan 2013-2018 diduga menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya. Mengenai sumber gratifikasi, penyidik KPK telah menemukan sejumlah pemberi yang diduga memiliki kepentingan dengan jabatan Taufiq sebagai Bupati Nganjuk.

Bupati Nganjuk Taufiqurrahman (Foto: Antara/Hafidz Mubarak A) KPK menetapkan Bupati Nganjuk Jawa Timur, Taufiqurrahman sebagai tersangka. Dia diduga menerima suap terkait jual beli jabatan sejumlah posisi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk. “KPK meningkatkan status ke penyidikan dan menetapkan 5 orang sebagai tersangka,” ujar Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/10). Selain Taufiqurrahman, KPK juga menetapkan 4 orang lainnya sebagai tersangka. Mereka adalah Suwandi (Kepala Sekolah SMPN 3 Ngronggot), Haryanto (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk), Ibnu Hajar (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk) dan Mokhammad Bisri (Kepala Bagian umum RSUD Kabupaten Nganjuk). Sebagai pihak yang diduga menerima suap, Taufiqurrahman, Suwandi dan Ibnu Hajar, disangka melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan sebagai pihak yang diduga pemberi, Hariyanto dan Bisri disangka melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Taufiqurrahman juga pernah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Desember 2016 lalu. Dia diduga menerima gratifikasi serta melakukan korupsi terkait proyek di Pemkab Nganjuk. Taufiqurahman kemudian mengajukan gugatan praperadilan atas status tersangkanya tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatannya tersebut dikabulkan okeh hakim dan kasusnya dinyatakan harus dikembalikan ke kejaksaan.

Related Posts

Comments are closed.