KPK: Surat Ditjen PAS soal Asimilasi Nazaruddin Sedang Dianalisis

KPK: Surat Ditjen PAS soal Asimilasi Nazaruddin Sedang Dianalisis

KPK tengah menganalisis surat dari Ditjen PAS tentang rekomendasi asimilasi untuk Muhammad Nazaruddin. KPK pun segera menyampaikan pendapatnya secara resmi. “Saya sudah cek ke tim yang ditugaskan oleh pimpinan untuk melakukan analisa terhadap surat dari Dirjen PAS tersebut,” ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (19/2/2018). “Kami akan sampaikan secara resmi, formal, sesuai dengan jangka waktu yang diatur peraturan pemerintah, 12 hari ya,” imbuh Febri. Namun Febri menegaskan bila kewenangan pemberian asimilasi bukan berada di tangan KPK. Pihak Ditjen PAS disebut Febri yang memiliki kewenangan itu. “Kewenangan pemberian asimilasi dan pembebasan bersyarat itu menjadi domain dari Lapas. Jadi jangan sampai kemudian aspek-aspek yang substansial itu tidak dipertimbangkan,” ujar Febri. Sebelumnya Ketua KPK Agus Rahardjo mengaku menolak memberikan rekomendasi untuk Nazaruddin. Rencananya, Nazaruddin akan menjalani asimilasi di pondok pesantren. “Kita nggak akan berikan rekomendasi. Remisi sudah banyak sekali,” ujar Agus, Jumat (9/2). “Iya (tidak kabulkan), kalau dia minta pertimbangan KPK, KPK nggak akan berikan rekomendasikan itu,” imbuh Agus. Nazaruddin diusulkan menjalani asimilasi di pondok pesantren. Usulan ini diterima KPK dari surat rekomendasi yang dikirim Dirjen PAS. Surat tertanggal 5 Februari 2018 itu disampaikan ke KPK untuk meminta rekomendasi dari KPK. KPK akan berkoordinasi di lingkup internalnya untuk membahas rekomendasi macam apa yang akan disampaikan nantinya. KPK menyebut hal yang menjadi pertimbangan KPK salah satunya soal masa penahanan yang sudah dijalani Nazaruddin dari total vonis kurungan penjara yang harus dijalaninya. Syaratnya, terpidana sudah menjalani dua pertiga masa pidana penjara.

KPK tengah menganalisis surat dari Ditjen PAS tentang rekomendasi asimilasi untuk Muhammad Nazaruddin. KPK pun segera menyampaikan pendapatnya secara resmi. “Saya sudah cek ke tim yang ditugaskan oleh pimpinan untuk melakukan analisa terhadap surat dari Dirjen PAS tersebut,” ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (19/2/2018). “Kami akan sampaikan secara resmi, formal, sesuai dengan jangka waktu yang diatur peraturan pemerintah, 12 hari ya,” imbuh Febri. Namun Febri menegaskan bila kewenangan pemberian asimilasi bukan berada di tangan KPK. Pihak Ditjen PAS disebut Febri yang memiliki kewenangan itu. “Kewenangan pemberian asimilasi dan pembebasan bersyarat itu menjadi domain dari Lapas. Jadi jangan sampai kemudian aspek-aspek yang substansial itu tidak dipertimbangkan,” ujar Febri. Sebelumnya Ketua KPK Agus Rahardjo mengaku menolak memberikan rekomendasi untuk Nazaruddin. Rencananya, Nazaruddin akan menjalani asimilasi di pondok pesantren. “Kita nggak akan berikan rekomendasi. Remisi sudah banyak sekali,” ujar Agus, Jumat (9/2). “Iya (tidak kabulkan), kalau dia minta pertimbangan KPK, KPK nggak akan berikan rekomendasikan itu,” imbuh Agus. Nazaruddin diusulkan menjalani asimilasi di pondok pesantren. Usulan ini diterima KPK dari surat rekomendasi yang dikirim Dirjen PAS. Surat tertanggal 5 Februari 2018 itu disampaikan ke KPK untuk meminta rekomendasi dari KPK. KPK akan berkoordinasi di lingkup internalnya untuk membahas rekomendasi macam apa yang akan disampaikan nantinya. KPK menyebut hal yang menjadi pertimbangan KPK salah satunya soal masa penahanan yang sudah dijalani Nazaruddin dari total vonis kurungan penjara yang harus dijalaninya. Syaratnya, terpidana sudah menjalani dua pertiga masa pidana penjara.

KPK mempersilakan Nazaruddin melaporkan informasi soal tudingannya terhadap Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Apabila ada bukti-buktinya, maka KPK akan menelaahnya terlebih dulu. “Silakan disampaikan saja kepada KPK, karena prinsipanya kan setiap orang bisa melaporkan dan menyampaikan informasi kepada KPK jika ada bukti pendukung,” ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (19/2/2018). “Ketika informasi itu diterima oleh KPK maka tentu KPK akan lakukan telaah terlebih dahulu,” imbuh Febri. Nama Fahri Hamzah sebelumnya disebut Nazaruddin saat wawancara dengan wartawan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Mulanya Nazaruddin ditanya soal proses asimilasinya, tapi dia bicara panjang-lebar soal niat membantu KPK, yang kemudian merembet ke soal Permai Group, kepala daerah yang terlibat korupsi, lalu soal Fahri Hamzah. “Contohnya, saya akan segera menyerahkan segera berkas ke KPK tentang korupsi yang dilakukan Fahri Hamzah ketika dia Wakil Ketua Komisi III. Saya akan buktikan, kalau memang dia bersih dengan bukti yang saya ajukan, insyaallah dengan bukti yang saya serahkan cukup membuat Fahri tersangka,” kata Nazaruddin kepada wartawan. Nazaruddin tak mengungkap kasus yang dibicarakannya. Dia hanya mengaku mempunyai bukti soal keterlibatan Fahri sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR. Soal tudingan Nazaruddin, Fahri sudah dihubungi tapi belum memberikan tanggapan.

Muhammad Nazaruddin mengaku pasrah apabila KPK menolak memberikan rekomendasi atas asimilasinya. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu mengaku hanya bisa mengikuti aturan yang berlaku. “Kalau soal asimilasi dan bebas bersyarat saya, kita kan negara hukum, kita ini negara aturan, saya minta kepada semua aparaturnya ikuti aturan,” ujar Nazaruddin di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (19/2/2018). “Jangan orang yang sudah mengorbankan semuanya untuk membantu KPK, jangan sampai dilanggar aturan,” imbuh Nazaruddin. Nazaruddin mengaku hanya bisa berdoa. Urusan diterima atau ditolaknya asimilasi, Nazaruddin tak bisa berbuat banyak. “Saya minta mau itu KPK atau menteri atau siapapun institusi di negeri itu ikuti aturan, jangan melenceng pada aturan itu. Karena aturan itu yang akan bisa memperbaiki negeri itu,” ujar Nazaruddin. “Saya percaya pada Allah, ketika tahajud, doa apapun yang terjadi pada saya itu kehendak yang di atas,” imbuh Nazaruddin. Nazaruddin diusulkan menjalani asimilasi di pondok pesantren. Usulan ini diterima KPK dari surat rekomendasi yang dikirim Dirjen PAS. Surat tertanggal 5 Februari 2018 itu disampaikan ke KPK untuk meminta rekomendasi dari KPK. KPK menegaskan tidak akan memberikan rekomendasi untuk Nazaruddin menjalani asimilasi di pondok pesantren. Alasannya, Nazarudin sudah diberi remisi tahanan. “Kita nggak akan berikan rekomendasi. Remisi sudah banyak sekali,” ujar Ketua KPK Agus Rahardjo di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Jumat (9/2).

KPK tengah menganalisis surat dari Ditjen PAS tentang rekomendasi asimilasi untuk Muhammad Nazaruddin. KPK pun segera menyampaikan pendapatnya secara resmi.”Saya sudah cek ke tim yang ditugaskan oleh pimpinan untuk melakukan analisa terhadap surat dari Dirjen PAS tersebut,” ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (19/2/2018).”Kami akan sampaikan secara resmi, formal, sesuai dengan jangka waktu yang diatur peraturan pemerintah, 12 hari ya,” imbuh Febri.Namun Febri menegaskan bila kewenangan pemberian asimilasi bukan berada di tangan KPK. Pihak Ditjen PAS disebut Febri yang memiliki kewenangan itu.”Kewenangan pemberian asimilasi dan pembebasan bersyarat itu menjadi domain dari Lapas. Jadi jangan sampai kemudian aspek-aspek yang substansial itu tidak dipertimbangkan,” ujar Febri.

seperti di kutip dari https://webcepat.ga

Sebelumnya Ketua KPK Agus Rahardjo mengaku menolak memberikan rekomendasi untuk Nazaruddin. Rencananya, Nazaruddin akan menjalani asimilasi di pondok pesantren.”Kita nggak akan berikan rekomendasi. Remisi sudah banyak sekali,” ujar Agus, Jumat (9/2).”Iya (tidak kabulkan), kalau dia minta pertimbangan KPK, KPK nggak akan berikan rekomendasikan itu,” imbuh Agus.Nazaruddin diusulkan menjalani asimilasi di pondok pesantren. Usulan ini diterima KPK dari surat rekomendasi yang dikirim Dirjen PAS.Surat tertanggal 5 Februari 2018 itu disampaikan ke KPK untuk meminta rekomendasi dari KPK. KPK akan berkoordinasi di lingkup internalnya untuk membahas rekomendasi macam apa yang akan disampaikan nantinya.KPK menyebut hal yang menjadi pertimbangan KPK salah satunya soal masa penahanan yang sudah dijalani Nazaruddin dari total vonis kurungan penjara yang harus dijalaninya. Syaratnya, terpidana sudah menjalani dua pertiga masa pidana penjara.

seperti di kutip dari https://webcepat.ga

Pengacara Korban: Bos First Travel Lakukan Kezaliman Luar Biasa Pria yang Ngamuk dan Rusak Masjid di Tuban Dipastikan Sakit Jiwa Kasus Suap Rp 2,3 M, Bupati Kebumen Ditahan KPK Pimpinan DPR Pastikan UU MD3 Berada di Koridor Semestinya Puting Beliung Terjang 2 Desa di Banyuwangi, Puluhan Rumah Rusak Eggi Sudjana: Kepulangan Rizieq Keinginan Umat dan Momentum 212 KPK Sebut Pelaku Lain di Kasus e-KTP Sedang Dibidik AKP Syam Ungkap Penyelamatan Upaya Bunuh Diri Perempuan di Gading Umat Gereja Lidwina Sleman Masih Jalani Trauma Healing Jaksa KPK: Nazaruddin Lupa soal Novanto, tapi Benarkan Isi BAP Pengacara: Arif-Mekeng Dilaporkan Novanto ke Penyidik KPK terkait JC Tommy Soeharto Bicara soal Capres dari Partai Berkarya Berkarya Nomor 7, Tommy: Alhamdulillah Nomor Sial Diambil Partai lain Pergoki Anak Dimanfaatkan Mengamen, Jangan Ragu Lapor KPAI! Nazaruddin Lupa di Sidang, Pengacara Novanto Bantah Intimidasi Paus Ditemukan Mati Membusuk di Aceh Singkil KPK: Surat Ditjen PAS soal Asimilasi Nazaruddin Sedang Dianalisis KPK Persilakan Nazaruddin Sampaikan Bukti soal Fahri Hamzah Puti Panaskan PDIP Malang, Inginkan Kemenangan 80 % Tak Ikut Pilkada, PSI Tetap Bantu Pemenangan Ridwan Kamil-Ganjar Cerita TB Hasanuddin Soal 4 Kandidat yang Sempat Minta Dukungan PDIP Soal Arahan KPU, Ini Cara PSI Hindari Caleg Berpotensi Tersangka Turis Asal Hong Kong Tewas Saat Snorkeling di Filipina Putusan Buni Yani Jadi Referensi PK Ahok, Eggi: Tidak Connecting Partai Garuda Pastikan Tak Terafiliasi dengan Gerindra Banyuwangi Difasilitasi Jepang Belajar Pembangunan Wisata Pramono Anung hingga Romi Hadiri Gala Dinner Menuju Seabad ITB KPK Cermati Soal Nazaruddin Sebut Aliran Duit e-KTP ke Semua Fraksi Kremlin: Dakwaan 13 WN Rusia Campuri Pilpres AS Tak Buktikan Apapun Penjelasan Partai Garuda Tak Populer Tapi Lolos Jadi Peserta Pemilu Ibu Kandung Bocah yang Disekap di Solo Merasa Ditipu Pelaku Video Penganiayaan Napi di Sukabumi Viral, Ini Kata Kalapas PAN Tutup Rapat Isi Pertemuan Diam-diam Jokowi-Zulkifli Hasan ISIS Serang Konvoi Milisi Irak di Dekat Kirkuk, 25 Orang Tewas Galang Dukungan TB-Anton, Pengurus PDIP Kumpulkan 3,5 Juta KTP Saat Pelajar SMA Diajari Cara Memilih di Pilgub Jatim 2018 Diduga Stres, Buaya yang Ditemukan di Gorontalo Tak Mau Makan Maruarar Minta Maaf, Anies: Nanti Saya Komunikasi Langsung Jaksa Ungkap Duit Negara untuk Bayar Utang Konsorsium e-KTP Gempa 5,6 SR Guncang Tual Maluku

Related Posts

Comments are closed.