KPK Sudah Periksa Keponakan Novanto Sebelum Umumkan Status Tersangka

KPK Sudah Periksa Keponakan Novanto Sebelum Umumkan Status Tersangka

KPK mengumumkan keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo dan orang kepercayaan Novanto, Made Oka Masagung sebagai tersangka baru kasus e-KTP. Pemeriksaan terhadap tersangka rupanya sudah dilakukan KPK terhadap Irvanto. “Saya dapat info juga dari peyidik, IHP (Irvanto Hendra Pambudi Cahyo) diperiksa sebagai tersangka pertama kali hari ini,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Rabu (28/2/2018). Pemeriksaan itu dilakukan KPK sebelum pengumuman Irvanto sebagai tersangka malam harinya. Febri menyebut dalam pemeriksaan perdana itu disampaikan hak tersangka, serta sangkaan yang dikenakan. “Tentu saja hal yang paling pokok yang kita sampaikan adalah penyidik menyampaikan hak-hak dari tersangka apa, terkait jabatan dan posisi yang bersangkutan, termasuk kewenangan dan relasi pihak lain, kemudian pertanyaan soal aset juga termasuk proses pemeriksanan awal,” tutur Febri. KPK menetapkan Irvanto Hendra Pambudi Cahyo dan Made Oka Masagung sebagai tersangka dalam dugaan korupsi e-KTP. Diduga perbuatan keduanya bersama-sama dengan Setya Novanto, Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustinus alias Andi Narogong, serta Irman dan Sugiharto, menyebabkan kerugian negara hingga Rp 2,3 miliar. KPK menduga Irvanto dengan perusahannya, PT Murakabi Sejahtera, menjadi wakil dari Novanto dalam tender proyek e-KTP. Irvanto juga diduga menerima total USD 3,5 juta untuk diteruskan ke Novanto. Sementara itu, Made Oka melalui 2 perusahaannya menyalurkan uang USD 3,8 juta kepada Novanto. Rinciannya, perusahaan OEM Investment PTE LTD Singapura menerima uang USD 1,8 juta dari Biomof Mauritius dan rekening PT Delta Energi sebesar USD 2 juta. Made Oka juga diduga KPK menjadi perantara fee untuk Anggota DPR sebesar 5 persen dari proyek e-KTP.

KPK mengumumkan keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo dan orang kepercayaan Novanto, Made Oka Masagung sebagai tersangka baru kasus e-KTP. Pemeriksaan terhadap tersangka rupanya sudah dilakukan KPK terhadap Irvanto. “Saya dapat info juga dari peyidik, IHP (Irvanto Hendra Pambudi Cahyo) diperiksa sebagai tersangka pertama kali hari ini,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Rabu (28/2/2018). Pemeriksaan itu dilakukan KPK sebelum pengumuman Irvanto sebagai tersangka malam harinya. Febri menyebut dalam pemeriksaan perdana itu disampaikan hak tersangka, serta sangkaan yang dikenakan. “Tentu saja hal yang paling pokok yang kita sampaikan adalah penyidik menyampaikan hak-hak dari tersangka apa, terkait jabatan dan posisi yang bersangkutan, termasuk kewenangan dan relasi pihak lain, kemudian pertanyaan soal aset juga termasuk proses pemeriksanan awal,” tutur Febri. KPK menetapkan Irvanto Hendra Pambudi Cahyo dan Made Oka Masagung sebagai tersangka dalam dugaan korupsi e-KTP. Diduga perbuatan keduanya bersama-sama dengan Setya Novanto, Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustinus alias Andi Narogong, serta Irman dan Sugiharto, menyebabkan kerugian negara hingga Rp 2,3 miliar. KPK menduga Irvanto dengan perusahannya, PT Murakabi Sejahtera, menjadi wakil dari Novanto dalam tender proyek e-KTP. Irvanto juga diduga menerima total USD 3,5 juta untuk diteruskan ke Novanto. Sementara itu, Made Oka melalui 2 perusahaannya menyalurkan uang USD 3,8 juta kepada Novanto. Rinciannya, perusahaan OEM Investment PTE LTD Singapura menerima uang USD 1,8 juta dari Biomof Mauritius dan rekening PT Delta Energi sebesar USD 2 juta. Made Oka juga diduga KPK menjadi perantara fee untuk Anggota DPR sebesar 5 persen dari proyek e-KTP.

Pemerintahan di negara bagian Victoria yang dipimpin oleh Daniel Andrews sedang dalam sorotan menyusul terjadi pertengkaran antara dua anggota parlemen dari Partai Buruh di mana sebuah pisau mentega diduga sempat diacungkan. Pada Rabu (21/2/2018) malam, pelobi faksi, Adem Somyurek, dan Menteri Olahraga John Eren mengalami insiden “ketegangan” di bar dan restoran khusus anggota Parlemen. Sejumlah sumber yang dekat dengan Menteri John Eren mengatakan bahwa Menteri Eren merasa terintimidasi saat Adem Somyurek memegang sebuah pisau mentega. Tapi sejumlah saksi lainnya, termasuk menteri Marlene Kairouz, membantah ada pisau yang dipegang oleh rekan faksinya. Ancaman pisau mentega dibantah “Saya menyampaikan pendapat kepada John Eren mengenai masalah di internal partai dan kembali ke ruang makan, dimana saya kemudian melakukan makan malam dengan sejumlah kolega, termasuk Menteri Urusan Konsumen, Permainan dan Minuman dan Pemerintah Lokal,” kata Somyurek dalam sebuah pernyataan. “Saya beranjak untuk kembali ke ruang makan untuk makan malam. Saya terkejut ketika John Eren mengikuti saya ke ruang makan, dan jelas sekali dia marah.” “Saya tengah duduk ketika John Eren menghampiri saya dan berdiri di sisi lain dari meja, berseberangan dengan saya. Kami kemudian terlibat dalam perdebatan sengit, yang itu berlangsung singkat.” “Pada saat itu terjadi saya memang sedang memegang pisau mentega. Saya tidak pernah mengancam siapapun.” Adem Somyurek mengatakan ada sejumlah saksi pada diskusi itu. Menteri permainan Marlene Kairouz mengaku dia tidak melihat kolega faksinya memegang pisau. “Saya hadir di ruang makan itu saat sebuah diskusi sengit terjadi diantara rekan-rekan sesama warga keturunan Turki,” katanya. “Saya tidak melihat pisau di tangan siapapun dan saya tidak melihat ada pertengkaran fisik, mereka seharusnya berjabat tangan dan melupakan hal itu.” John Eren diketahui telah bersiap membuat pernyataan hukum, dengan mengatakan ada sebuah pisau [yang diacungkan kepadanya]. Investigasi harus dilakukan Insiden tersebut telah dilaporkan kepada anggota parlemen Victoria yang mewakili pemerintah, Colin Brooks, dan sebuah penyelidikan telah mulai dilakukan. Pesan teks berisi ucapan yang dikirim dari Adem Somyurek ke John Eren. (ABC News) Perseteruan itu muncul di tengah penyelarasan faksi utama Partai Buruh Australia (ALP) di negara bagian Victoria, di mana Somyurek telah menjadi arsitek utamanya. Insiden itu juga telah mengekspos ketegangan yang mencapai puncak di dalam kaukus Menteri Utama Australia Daniel Andrews sendiri. Di Parlemen, John Eren membantah tudingan dari Pemimpin Oposisi Matthew Guy bahwa dia telah minum (alkohol) terlalu banyak sebelum kejadian tersebut. “Ada kejadian yang terjadi tadi malam dan saya melaporkannya ke pejabat presidium, dan seperti yang dia nyatakan sebelumnya … akan ada investigasi yang sedang berlangsung terhadap insiden tersebut,” kata Eren. “Oleh karena itu, tentu saja sangat tidak tepat jika saya memberi komentar sehubungan dengan penyelidikan itu.” John Eren, anggota parlemen dari daerah pemilihan Lara di Geelong, Victoria, saat ini menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Pagelaran Utama, Olahraga dan Veteran.” Sementara Adem Somyurek, anggota Senat dari wilayah Southeastern Metropolitan, terpaksa mengundurkan diri sebagai Menteri Usaha Kecil pada tahun 2015 setelah sejumlah tuduhan perundungan dari mantan kepala stafnya. Pada saat itu, Adem Somyurek meminta Menteri Utama Victoria memecat kepala stafnya sendiri, dan juga Wakil Menteri Utama James Merlino. Simak beritanya dalam Bahasa Inggris disini.

Bupati Lampung Tengah tetap maju dalam kontestasi Pilgub Lampung 2018. Walau berstatus tersangka KPK, dia yakin akan menang. “Saya kira, kalau saya lihat antusias masyarakat Lampung, saya kira akan menang saya. Makanya saya pikir niat lurus, maju terus, nomor 4 oke! Terus kece!” ucap dia usai pemeriksaan di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (23/2/2018). Meski sudah berstatus tersangka, status Mustafa sebagai cagub Lampung tidak otomatis gugur sebelum ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Partai pendukung Mustafa, NasDem, Hanura, dan PKS tidak bisa mencabut dukungan karena terbentur aturan KPU. Tetapi Mustafa menyebut perjuangan akan berlanjut karena masih ada yang menginginkannya menjadi gubernur. “Saya kira mereka baru konsolidasi dan memberi kabar ke saya untuk memberikan dan mendoakan supaya saya tetap tabah. Dan mereka akan terus berjuang karena melihat arus bawah di Provinsi Lampung ada keinginan kuat, menginginkan saya jadi Gubernur. Saya berharap dan mendoakan perjuangan ini tidak sia-sia,” kata dia. Mustafa juga mengaku tidak punya niatan sedikit pun melakukan hal yang menyebabkannya menjadi tahanan KPK. Tetapi soal penanganan perkara, dia menyerahkan sepenuhnya pada KPK. “Dan insyaallah, ketika saya jadi Gubernur, saya akan gandeng KPK sebagai pendampingan saya supaya lurus jalannya pemerintahan,” tutur dia. KPK menduga adanya suap untuk anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah terkait persetujuan DPRD atas pinjaman daerah kepada PT SMI sebesar Rp 300 miliar. Pinjaman daerah rencananya akan digunakan untuk pembangunan proyek infrastruktur yang akan dikerjakan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Tengah. Untuk mendapatkan pinjaman itu, dibutuhkan surat pernyataan yang disetujui atau ditandatangani bersama dengan DPRD sebagai persyaratan MoU dengan PT SMI. Lalu, untuk mendapat persetujuan atau tanda tangan surat pernyataan tersebut, diduga terdapat permintaan dana sebesar Rp 1 miliar. Total duit suap Rp 1 miliar itu disebut berasal dari dua sumber. Sebesar Rp 900 juta berasal dari kontraktor proyek langganan setempat dan Rp 100 juta dari Dinas PUPR Kabupaten Lampung Tengah.

Penyidik KPK kembali memanggil 2 anggota DPR terkait kasus korupsi proyek e-KTP. Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Setya Novanto. Dua saksi dari DPR tersebut adalah Melchias Marcus Mekeng dan Jazuli Juwaini. Selain itu, penyidik KPK juga memanggil Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo dan mantan PT LEN Industri Abraham Mose. Anang Sugiana (Foto: Nur Indah Fatmawati/detikcom) Ada pula unsur pemerintahan yang dipanggil yaitu PNS Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) FX Garmaya Sabarling, saksi ahli rekayasa perangkat lunak dari ITB Saiful Akbar. “Keenam saksi akan diminta keterangan atas tersangka SN (Setya Novanto),” terang Kabiro Humas KPK Febri Diansyah dikonfirmasi, Kamis (10/8/2017). Mekeng sendiri tengah menjalani pemeriksaan. Ia datang ke KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, sekitar pukul 10.09 WIB. Mengenakan kemeja putih, Mekeng sempat menjawab soal pemeriksaannya hari ini saat berjalan masuk menuju dalam gedung. “Saya akan menjawab yang saya tahu, saya dengar. Udah gitu saja. Jadi saksi kan. Udah itu saja. Nanti ya,” kata Mekeng kepada wartawan. Selain itu, Anang Sugiana juga sudah datang lebih dulu sekitar pukul 09.58 WIB. Ia tampak mengenakan batik biru-putih dan sempat duduk di ruang tunggu sebelum masuk menjalani pemeriksaan. PT Quadra Solution dan PT LEN Industri sendiri dalam vonis hakim disebut sebagai salah satu anggota Konsorsium PNRI bersama PT Sucofindo, dan PT Sandipala Artha Putra. Konsorsium PNRI sendiri diatur supaya memenangkan penanganan proyek e-KTP. Untuk itu dilakukan pula pemecahan 3 konsorsium menjadi Konsorsium PNRI, Konsorsium Astagraphia, serta Konsorsium Murakabi Sejahtera.

Subdit Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap tiga orang oknum organisasi masyarakat (Ormas) yang berbasis di Subang, Jawa Barat. Para pelaku menadah mobil berstatus kredit yang menjadi objek jaminan fidusia. “Tiga oknum anggota Ormas ini berperan menerima gadaian atau jual beli putus dari tersangka AG yang sudah kita limpahkan ke kejaksaan,” kata Wakil Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya AKBP Didik Sugiarto kepada wartawan, Minggu (27/11/2017). Ketiga tersangka itu yakni ASK alias Dodon (26), RA alias Bule (27) dan RAR (20). Mereka merupakan anggota dari dua ormas dan LSM di Kabupaten Subang, Jawa Barat. “Mereka kita jerat dengan Pasal 481 subsider 480 KUHP tengang penadahan,” imbuh Didik. Sementara itu, Kasubdit Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Antonius Agus mengatakan kasus ini terungkap setelah polisi menangkap tersangka AG. AG ditangkap atas laporan pemilik mobil Toyota Avanza bernopol B 1655 KIJ, Budi Setioko. Mobil itu merupakan objek jaminan fidusia (status kredit). Sementara tersangka AG sendiri saat ini telah dilimpahkan ke pihak kejaksaan. “Modus tersangka AG adalah menyewa mobil tersebut kepada korban untuk tiga hari. Setelah tiga hari mulai 9-11 September 2017,” kata Agus. Tapi, setelah masa sewa habis, tersangka tidak mengembalikan mobil korban. Belakangan diketahui bahwa mobil tersebut dijual kepada tersangka Dodon. “Tersangka AG menjual mobil tersebut seharga Rp 25 juta kepada tersangka Dodon yang merupakan Ketua Ranting sebuah ormas di Kabupaten Subang, Jawa Barat,” sambung Agus. Selanjutnya, tersangka Dodon menjual kembali mobil tersebut kepada tersangka Bule seharga Rp 34 juta. Terakhir, mobil itu dijual tersangka Bule kepada tersangka RAR seharga Rp 36 juta. Agus mengatakan, para oknum ini biasa menerima atau menadah kendaraan dari masyarakat yang mengalami kredit macet. Ormas tersebut mengeluarkan surat ‘back up’ untuk meyakinkan para penjual atau pun pembeli kendaraan yang merupakan objek jaminan fidusia. “Kemudian dari ormas tertentu itu, mereka mengeluarkan surat ‘back up, ini lazim di sana. Intinya isinya ini surat kuasa dan ini (di dalam surat kuasa) ada harganya,” terang Agus. Agus menambahkan, para tersangka memanfaatkan warga yang masih awan akan Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Bahwa dalam Pasal 35 dan 36 UU Jaminan Fidusia disebutkan pemilik kendaraan kredit tidak boleh memindah tangankan, menjual atau menggadaikan atau menyewakan kendaraan yang jadi objek jaminan fidusia tanpa seizin dan sepengetahuan pihak pembiayaan (leasing). “Kami ingatkan ada konsekuensi hukum apabila memindahkan objek jaminan tanpa sepengetahuan dan seizin kreditur,” sambungnya. UU Jaminan Fidusia memberikan kepastian hukum kepada debitur dan kreditur dalam hal kredit kendaraan bermotor, termasuk dalam proses eksekusi kendaraan yang mengalami kredit macet. “Selama ini memang masyarakat ada yang menganggap ini masalah keperdataan, akan tetapi ketika objek sudah dilengkapi sertifikat jaminan fidusia bisa penyelesaian bisa ditempuh lewat jalur pidana. Akan tetapi jika tidak melengkapi jaminan fidusia itu penyelesaiannya lewat jalur keperdataan,” tutur Agus.

Pengacara Fredrich Yunadi dan dokter Bimanesh Sutarjo dijerat pasal pidana merintangi penyidikan dalam penanganan kasus Setya Novanto. Keduanya terancam hukuman pidana maksimal 12 tahun penjara. “Karena perbuatannya, FY dan BST melanggar Pasal 21 UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU 20/2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP,” ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam jumpa pers di kantornya, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (10/1/2018). Penetapan status tersangka Fredrich dan dokter Bimanesh dilakukan setelah KPK memeriksa 35 orang saksi dan ahli pada penyelidikan. KPK juga sudah mengirimkan surat permintaan cegah terhadap keduanya pada 8 Januari untuk masa cegah 6 bulan. Fredrich dan dokter Bimanesh diduga merintangi penyidikan dengan mempersulit pencarian Novanto, tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP. Saat mobil yang ditumpangi kecelakaan, Novanto dibawa ke RS Medika Permata Hijau. “Saat di RS, meskipun dia kecelakaan, SN tak dibawa ke IGD, melainkan langsung dibawa ke ruang inap VIP,” sambung Basaria. Dokter Bimanesh Sutarjo di RS Medika Permata Hijau, Jakarta Barat. (Lamhot Aritonang/detikcom) Selain itu, sebelum Novanto dirawat di RS, Fredrich diduga lebih dulu datang berkoordinasi dengan pihak RS. “Didapatkan informasi bahwa salah satu dokter dari pihak RS mendapat telepon dari seseorang yang diduga pengacara SN, mengatakan SN akan dirawat di RS pukul 21.00 WIB dan meminta kamar VIP dan rencana akan di- booking satu lantai, padahal saat itu belum diketahui SN akan dirawat karena sakit apa,” papar Basaria. Penyidik juga mendapat kendala ketika melakukan pengecekan informasi kecelakaan pada pemeriksaan kesehatan di RS Medika Permata Hijau. [Gambas:Video 20detik] Dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 21 menyebutkan: “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa atau pun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150 juta dan paling banyak Rp 600 juta.

Ketum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak kembali menyinggung penanganan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Ia menegaskan dibutuhkan tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk mengungkap kasus ini. “Ini bukan (hanya) penyerangan terhadap Novel, (tapi juga) penyerangan terhadap agenda pemberantasan korupsi, penyerangan terhadap Anda-Anda, terhadap saya, terhadap negeri ini. Maka, penting TGPF itu. Kenapa penting? Karena polisi selama 10 bulan ini tidak menunjukkan perkembangan penyidikan yang positif,” kata Dahnil di kantor PP Pemuda Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2018). Ia meminta Presiden Joko Widodo membentuk TGPF agar bisa membantu kepolisian mengungkap kasus teror tersebut dengan cepat. Menurutnya, tidak seriusnya penanganan kasus teror terhadap Novel bisa menjadi kuburan politik bagi Jokowi. “Bagi saya, ini bisa jadi kuburan politik bagi Pak Jokowi. Kenapa? Karena janji utama politik Pak Jokowi ada dua hal yang penting, yaitu penanganan permasalahan HAM, kemudian perlawanan terhadap korupsi,” ungkap Dahnil. Dahnil mengkritik kinerja kepolisian dengan menyinggung pemanggilannya beberapa waktu lalu oleh Polda Metro Jaya. Dahnil menduga ada kendala nonteknis dalam penuntasan kasus ini. “Anda coba bayangkan terakhir diperiksa saya. Apa hubungan saya dengan peristiwa itu. Jadi semua yang mau kritik diperiksa. Yang pesimistis dan nggak percaya polisi mau diperiksa, kan ada yang salah. Jadi menurut saya, apa yang dilakukan polisi sekarang bukan berhadapan dengan kendala teknis penyidikan,” ujarnya. “Tapi polisi sedang menghadapi kendala nonteknis. Nonteknisnya itu apa? Politik, bisa karena terkait dengan high profile person. Jadi karena bisa dugaan kasus ini melibatkan orang yang pengaruh kuat, orang yang punya pangkat. Atau kalau istilah Novel ada dugaan keterlibatan jenderal,” sambungnya.

Related Posts

Comments are closed.