KPK Segera Umumkan Status Hukum Zumi Zola di Kasus Suap APBD

KPK Segera Umumkan Status Hukum Zumi Zola di Kasus Suap APBD

KPK segera mengumumkan status hukum Gubernur Jambi Zumi Zola. Status hukum Zumi berkaitan dengan suap pembahasan APBD Provinsi Jambi. “Hasil resminya segera kita umumkan beberapa hari ke depan. Sabar,” ucap Wakil Ketua KPK Saut Situmorang ketika ditanya apakah Zumi sudah berstatus tersangka di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (31/1/2018). [Gambas:Video 20detik] Sementara itu, hari ini tim KPK melakukan penggeledahan di rumah dinas Gubernur Jambi Zumi Zola. Saut mengamini bila penggeledahan dilakukan berarti sudah masuk tahap penyidikan. “Normatifnya kalau geledah sudah tahap?” tanya Saut ke wartawan. “Penyidikan,” jawab wartawan. “Nah itu tahu,” jawab Saut. Sebelumnya Zumi mengaku menghormati langkah KPK yang melakukan penggeledahan di rumah dinasnya. Zumi mengaku siap untuk kooperatif. “Proses hukum yang dilakukan oleh KPK memang harus dilakukan berkaitan dengan permasalahan yang ada di Jambi dan harus kita hormati,” kata Zumi Zola kepada detikcom. “Apabila dibutuhkan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan penggeledahan, Insyaallah saya siap sebagai bentuk dukungan kepada proses hukum yang berlaku,” ujar Zumi. Namun berkaitan dengan kabar terbaru dari KPK tersebut, Zumi belum merespons. Panggilan telepon dan pesan singkat detikcom pada Zumi belum berbalas.

KPK segera mengumumkan status hukum Gubernur Jambi Zumi Zola. Status hukum Zumi berkaitan dengan suap pembahasan APBD Provinsi Jambi. “Hasil resminya segera kita umumkan beberapa hari ke depan. Sabar,” ucap Wakil Ketua KPK Saut Situmorang ketika ditanya apakah Zumi sudah berstatus tersangka di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (31/1/2018). [Gambas:Video 20detik] Sementara itu, hari ini tim KPK melakukan penggeledahan di rumah dinas Gubernur Jambi Zumi Zola. Saut mengamini bila penggeledahan dilakukan berarti sudah masuk tahap penyidikan. “Normatifnya kalau geledah sudah tahap?” tanya Saut ke wartawan. “Penyidikan,” jawab wartawan. “Nah itu tahu,” jawab Saut. Sebelumnya Zumi mengaku menghormati langkah KPK yang melakukan penggeledahan di rumah dinasnya. Zumi mengaku siap untuk kooperatif. “Proses hukum yang dilakukan oleh KPK memang harus dilakukan berkaitan dengan permasalahan yang ada di Jambi dan harus kita hormati,” kata Zumi Zola kepada detikcom. “Apabila dibutuhkan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan penggeledahan, Insyaallah saya siap sebagai bentuk dukungan kepada proses hukum yang berlaku,” ujar Zumi. Namun berkaitan dengan kabar terbaru dari KPK tersebut, Zumi belum merespons. Panggilan telepon dan pesan singkat detikcom pada Zumi belum berbalas.

Jakarta, (Tagar 5/12/2017) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gubernur Jambi Zumi Zola terkait kasus suap Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi tahun anggaran 2018. “Semua pihak yang dianggap perlu untuk dimintai keterangan karena dinilai oleh penyidik memiliki informasi yang dibutuhkan untuk proses penyidikan ya akan dipanggil,” papar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Priharsa Nugraha di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (5/12). Akhir pekan lalu penyidik KPK melakukan penggeledahan terhadap sejumlah lokasi di Jambi. Dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik pun berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan ‘suap ketok’ RAPBD Jambi. Penyidik KPK juga menggeledah sejumlah lokasi di Kota Jambi, termasuk kantor Gubernur Jambi. Dari penggeledahan tersebut, penyidik lembaga antirasuah menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik.

Jakarta, (Tagar 5/12/2017) – Gubernur Jambi Zumi Zola belum masuk agenda pembicaraan KPK untuk dipanggil sebagai saksi terkait “uang ketok” dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018. “Saya belum dapat informasi mengenai rencana pemeriksaan dari yang bersangkutan,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Priharsa Nugraha di gedung KPK, Jakarta, Senin (4/12). Namun, menurutnya, pemanggilan terhadap Zumi Zola bisa saja dilakukan jika penyidik menganggap perlu yang bersangkutan dimintai keterangannya. “Tetapi yang pasti semua pihak yang dianggap perlu untuk dimintai keterangan karena dinilai penyidik memiliki informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan, ya akan dipanggil,” ucap Priharsa.

Diketahui, KPK menetapkan Supriyono yang juga Ketua Harian DPW PAN Jambi, Arfan; Saifudin; dan Erwan Malik sebagai tersangka. Supriyono diduga menerima suap sebesar Rp 400 juta dari tiga pejabat Pemprov Jambi itu untuk menghadiri rapat pengesahan APBD Jambi tahun 2018. Diduga, Pemprov Jambi sudah menyiapkan ‘uang ketok’ sebesar Rp 6 miliar untuk ‘mengguyur’ DPRD Jambi. Namun, KPK baru menyita Rp 4,7 miliar dalam OTT pada Selasa (28/11). Sementara Rp 1,3 miliar lainnya sudah diserahkan pihak Pemprov Jambi kepada anggota DPRD Jambi.

seperti di kutip dari http://sp.beritasatu.com

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Supriyono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan Arfan, Erwan Malik dan Saifuddin yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. [F-5]

Jurubicara KPK, Febri Diansyah menyebutkan bahwa penyidik telah menemukan barang-barang tersebut di kantor Gubernur dan Sekda Pemprov Jambi. “Dari hasil penggeledahan di tiga lokasi kemarin, hingga sekitar pukul 19.00 WIB, di kantor Gubernur dan Sekretaris Daerah, serta sekitar pukul 23.00 WIB (DPRD). KPK menemukan sejumlah dokumen pembahasan anggaran dan catatan-catatan tulisan tangan pihak-pihak tertentu,” ujarnya, Sabtu (2/12). Febri menyebutkan saat ini barang-barang tersebut sudah berada di tangan penyidik untuk diselidiki lebih lanjut. “Barang-barang tersebut disita dari lokasi oleh penyidik,” tukasnya. Selasa lalu (28/11), KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka adalah Plt Sekda Jambi, Erwan Malik; Asisten Daerah III Provinsi Jambi, Saipudin; PLt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi, Arfan, dan satu tersangka penerima suap yakni Supriono selaku anggota DPRD Jambi. Uang sebesar Rp 4,7 miliar yang ditemukan KPK dalam operasi tangkap tangan diduga terkait pembahasan R-APBD Jambi 2018. [rus]

Related Posts

Comments are closed.