KPK Sebut Evy Istri Gatot Berkoordinasi soal Aset yang Disita

KPK Sebut Evy Istri Gatot Berkoordinasi soal Aset yang Disita

Istri mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, Evy Susanti, disebut berkoordinasi dengan tim KPK soal aset yang disita. Aset itu berkaitan dengan kasus yang melibatkan Evy sebelumnya. “Minggu lalu itu bukan pemeriksaan, yang bersangkutan datang ke KPK untuk berkoordinasi dengan tim terkait dengan aset-aset atau barang bukti yang pernah disita di kasus yang bersangkutan sebelumnya di Sumatera Utara,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (26/2/2018). Namun, Febri menyebut, KPK masih membutuhkan barang bukti tersebut. Alasannya, saat ini KPK masih melakukan pengembangan kasus. “Tentu kami harus lihat lebih lanjut karena pengembangan perkara masih berjalan. Jadi kemungkinan dibutuhkan bukti-bukti, meski itu pernah diproses sebelumnya, itu masih sangat terbuka,” ujarnya. KPK sendiri memang telah melakukan proses klarifikasi terhadap sejumlah pihak di Sumatera Utara. Klarifikasi dilakukan berkaitan dengan fakta soal aliran dana yang terungkap di persidangan. “Tim beberapa waktu lalu ke Sumatera Utara untuk melakukan beberapa proses klarifikasi. Karena ada bukti yang kita miliki dan terbukti juga di persidangan ada beberapa orang yang diduga menerima aliran dana juga, itu salah satu poin yang kita dalami. Kalau sudah ada bukti permulaan yang cukup, kita sampaikan,” ucap Febri. Sebelumnya, Evy mendatangi gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (23/2) kemarin. Saat itu, baik pihak KPK maupun Evy belum memberi penjelasan terkait kedatangannya di KPK. Evy merupakan mantan terpidana kasus suap terhadap hakim dan panitera PTUN Medan serta memberikan duit ke Patrice Rio Capella. Ia dihukum 2,5 tahun penjara dan bebas pada 28 September 2017.

Istri mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, Evy Susanti, disebut berkoordinasi dengan tim KPK soal aset yang disita. Aset itu berkaitan dengan kasus yang melibatkan Evy sebelumnya. “Minggu lalu itu bukan pemeriksaan, yang bersangkutan datang ke KPK untuk berkoordinasi dengan tim terkait dengan aset-aset atau barang bukti yang pernah disita di kasus yang bersangkutan sebelumnya di Sumatera Utara,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (26/2/2018). Namun, Febri menyebut, KPK masih membutuhkan barang bukti tersebut. Alasannya, saat ini KPK masih melakukan pengembangan kasus. “Tentu kami harus lihat lebih lanjut karena pengembangan perkara masih berjalan. Jadi kemungkinan dibutuhkan bukti-bukti, meski itu pernah diproses sebelumnya, itu masih sangat terbuka,” ujarnya. KPK sendiri memang telah melakukan proses klarifikasi terhadap sejumlah pihak di Sumatera Utara. Klarifikasi dilakukan berkaitan dengan fakta soal aliran dana yang terungkap di persidangan. “Tim beberapa waktu lalu ke Sumatera Utara untuk melakukan beberapa proses klarifikasi. Karena ada bukti yang kita miliki dan terbukti juga di persidangan ada beberapa orang yang diduga menerima aliran dana juga, itu salah satu poin yang kita dalami. Kalau sudah ada bukti permulaan yang cukup, kita sampaikan,” ucap Febri. Sebelumnya, Evy mendatangi gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (23/2) kemarin. Saat itu, baik pihak KPK maupun Evy belum memberi penjelasan terkait kedatangannya di KPK. Evy merupakan mantan terpidana kasus suap terhadap hakim dan panitera PTUN Medan serta memberikan duit ke Patrice Rio Capella. Ia dihukum 2,5 tahun penjara dan bebas pada 28 September 2017.

Istri mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, Evy Susanti, disebut berkoordinasi dengan tim KPK soal aset yang disita. Aset itu berkaitan dengan kasus yang melibatkan Evy sebelumnya. “Minggu lalu itu bukan pemeriksaan, yang bersangkutan datang ke KPK untuk berkoordinasi dengan tim terkait dengan aset-aset atau barang bukti yang pernah disita di kasus yang bersangkutan sebelumnya di Sumatera Utara,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (26/2/2018). Namun, Febri menyebut, KPK masih membutuhkan barang bukti tersebut. Alasannya, saat ini KPK masih melakukan pengembangan kasus. “Tentu kami harus lihat lebih lanjut karena pengembangan perkara masih berjalan. Jadi kemungkinan dibutuhkan bukti-bukti, meski itu pernah diproses sebelumnya, itu masih sangat terbuka,” ujarnya. KPK sendiri memang telah melakukan proses klarifikasi terhadap sejumlah pihak di Sumatera Utara. Klarifikasi dilakukan berkaitan dengan fakta soal aliran dana yang terungkap di persidangan. “Tim beberapa waktu lalu ke Sumatera Utara untuk melakukan beberapa proses klarifikasi. Karena ada bukti yang kita miliki dan terbukti juga di persidangan ada beberapa orang yang diduga menerima aliran dana juga, itu salah satu poin yang kita dalami. Kalau sudah ada bukti permulaan yang cukup, kita sampaikan,” ucap Febri. Sebelumnya, Evy mendatangi gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (23/2) kemarin. Saat itu, baik pihak KPK maupun Evy belum memberi penjelasan terkait kedatangannya di KPK. Evy merupakan mantan terpidana kasus suap terhadap hakim dan panitera PTUN Medan serta memberikan duit ke Patrice Rio Capella. Ia dihukum 2,5 tahun penjara dan bebas pada 28 September 2017.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Istri mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, Evy Susanti, disebut berkoordinasi dengan tim KPK soal aset yang disita. Aset itu berkaitan dengan kasus yang melibatkan Evy sebelumnya. “Minggu lalu itu bukan pemeriksaan, yang bersangkutan datang ke KPK untuk berkoordinasi dengan tim terkait dengan aset-aset atau barang bukti yang pernah disita di kasus yang bersangkutan sebelumnya di Sumatera Utara,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (26/2/2018). Namun, Febri menyebut, KPK masih membutuhkan barang bukti tersebut. Alasannya, saat ini KPK masih melakukan pengembangan kasus. “Tentu kami harus lihat lebih lanjut karena pengembangan perkara masih berjalan. Jadi kemungkinan dibutuhkan bukti-bukti, meski itu pernah diproses sebelumnya, itu masih sangat terbuka,” ujarnya. KPK sendiri memang telah melakukan proses klarifikasi terhadap sejumlah pihak di Sumatera Utara. Klarifikasi dilakukan berkaitan dengan fakta soal aliran dana yang terungkap di persidangan. “Tim beberapa waktu lalu ke Sumatera Utara untuk melakukan beberapa proses klarifikasi. Karena ada bukti yang kita miliki dan terbukti juga di persidangan ada beberapa orang yang diduga menerima aliran dana juga, itu salah satu poin yang kita dalami. Kalau sudah ada bukti permulaan yang cukup, kita sampaikan,” ucap Febri. Sebelumnya, Evy mendatangi gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (23/2) kemarin. Saat itu, baik pihak KPK maupun Evy belum memberi penjelasan terkait kedatangannya di KPK. Evy merupakan mantan terpidana kasus suap terhadap hakim dan panitera PTUN Medan serta memberikan duit ke Patrice Rio Capella. Ia dihukum 2,5 tahun penjara dan bebas pada 28 September 2017.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Kazona Maritim Tengah Bakamla RI Bina Personel SPKKL Bali Reviewed by admin on Monday, February 26th, 2018 . This Is Article AboutKazona Maritim Tengah Bakamla RI Bina Personel SPKKL Bali Jakarta Jejaknews – Kepala Kantor Kamla Zona Maritim Tengah Brigjen Pol. Drs. Bastomy Sanap, S.H., M.B.A., M.Hum. memimpin langsung kegiatan pembinaan personel Zona Maritim Tengah, dalam hal ini personel SPKKL Bali, di Kantor SPKKL Karangasem, Bali, beberapa hari lalu. Pembinaan personel ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja dan kedisiplinan pegawai agar mampu memberikan pelayanan prima […]

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Berdebat’ dengan Trump, Presiden Meksiko Tunda Pergi Ke AS Reviewed by admin on Monday, February 26th, 2018 . This Is Article AboutBerdebat’ dengan Trump, Presiden Meksiko Tunda Pergi Ke AS Meksiko Jejaknews – Presiden Meksiko Enrique Pena Nieto menunda rencana kunjungannya ke Amerika untuk bertemu dengan Donald Trump. Pejabat senior AS mengungkapkan bahwa penundaan ini terjadi setelah adanya panggilan telepon Trump ke Nieto terkait tembok perbatasan. “Kedua pemimpin sepakat bahwa sekarang bukanlah saat yang tepat untuk berkunjung, tapi mereka akan tetap terus berkomunikasi dan bekerjasama,” […]

Istri mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, Evy Susanti disebut berkoordinasi dengan tim KPK soal aset yang disita. Aset itu terkait kasus yang melibatkan Evy sebelumnya. “Minggu lalu itu bukan pemeriksaan, yang bersangkutan datang ke KPK untuk berkoordinasi dengan tim terkait dengan aset-aset atau barang bukti yang pernah disita di kasus yang bersangkutan sebelumnya di Sumatera Utara,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (26/2/2018). Namun, Febri menyebut KPK masih membutuhkan barang bukti tersebut. Alasannya, saat ini KPK masih melakukan pengembangan kasus. “Tentu kami harus lihat lebih lanjut karena pengembangan perkara masih berjalan. Jadi kemungkinan dibutuhkan bukti-bukti, meski itu pernah diproses sebelumnya itu masih sangat terbuka,” ujarnya. KPK sendiri memang telah melakukan proses klarifikasi terhadap sejumlah pihak di Sumatera Utara. Klarifikasi dilakukan berkaitan dengan fakta soal aliran dana yang terungkap di persidangan. “Tim beberapa waktu lalu sudah ke Sumatera Utara untuk melakukan beberapa proses klarifikasi. Karena ada bukti yang kita miliki dan terbukti juga di persidangan ada beberapa orang yang diduga menerima aliran dana juga itu salah satu poin yang kita dalami. Kalau sudah ada bukti permulaan yang cukup kita sampaikan,” ucap Febri. Sebelumnya, Evy terlihat mendatangi Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (23/2) kemarin. Saat itu, baik pihak KPK maupun Evy belum memberi penjelasan terkait kedatangannya di KPK. Evy merupakan mantan terpidana kasus suap terhadap hakim dan panitera PTUN Medan serta memberikan duit ke Patrice Rio Capella. Ia dihukum 2,5 tahun penjara dan bebas pada 28 September 2017 lalu.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Istri mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, Evy Susanti disebut berkoordinasi dengan tim KPK soal aset yang disita. Aset itu terkait kasus yang melibatkan Evy sebelumnya. “Minggu lalu itu bukan pemeriksaan, yang bersangkutan datang ke KPK untuk berkoordinasi dengan tim terkait dengan aset-aset atau barang bukti yang pernah disita di kasus yang bersangkutan sebelumnya di Sumatera Utara,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (26/2/2018). Namun, Febri menyebut KPK masih membutuhkan barang bukti tersebut. Alasannya, saat ini KPK masih melakukan pengembangan kasus. “Tentu kami harus lihat lebih lanjut karena pengembangan perkara masih berjalan. Jadi kemungkinan dibutuhkan bukti-bukti, meski itu pernah diproses sebelumnya itu masih sangat terbuka,” ujarnya. KPK sendiri memang telah melakukan proses klarifikasi terhadap sejumlah pihak di Sumatera Utara. Klarifikasi dilakukan berkaitan dengan fakta soal aliran dana yang terungkap di persidangan. “Tim beberapa waktu lalu sudah ke Sumatera Utara untuk melakukan beberapa proses klarifikasi. Karena ada bukti yang kita miliki dan terbukti juga di persidangan ada beberapa orang yang diduga menerima aliran dana juga itu salah satu poin yang kita dalami. Kalau sudah ada bukti permulaan yang cukup kita sampaikan,” ucap Febri. Sebelumnya, Evy terlihat mendatangi Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (23/2) kemarin. Saat itu, baik pihak KPK maupun Evy belum memberi penjelasan terkait kedatangannya di KPK. Evy merupakan mantan terpidana kasus suap terhadap hakim dan panitera PTUN Medan serta memberikan duit ke Patrice Rio Capella. Ia dihukum 2,5 tahun penjara dan bebas pada 28 September 2017 lalu.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

KPK mengapresiasi Setya Novanto yang mengakui suaranya terdapat dalam rekaman percakapan yang diputarkan jaksa dalam sidang. Namun, menurut KPK, seharusnya Novanto mengakui seluruh perbuatan. “Kalau ada sifat kooperatif dan mengakui perbuatan, tentu itu harus kita lihat secara positif, meskipun yang diakui harusnya keseluruhan perbuatan,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (26/2/2018). Febri menyebut KPK telah mengajukan banyak bukti terkait dugaan aliran dana ke Novanto. Menurutnya, bantahan yang diberikan Novanto tak akan berpengaruh pada hakim. “Kita lihat nanti bagaimana perkembangannya karena KPK sudah ajukan cukup banyak bukti terkait dugaan aliran dana. Kalau menyangkal, kami yakin itu tidak akan berpengaruh, tapi kalau mengakui, akan lebih bagus. Hakim juga akan melihat sikap kooperatif itu. Termasuk pertimbangan pengajuan JC ( justice collabolator ),” ucapnya. Terkait Novanto yang mengaku menyerahkan nama anggota DPR Fraksi PDIP Arif Wibowo dan anggota DPR Fraksi Golkar Melchias Marcus Mekeng ke KPK, Febri menyatakan belum ada informasi signifikan dari hal tersebut. Menurutnya, penyerahan nama harus disertai indikasi keterlibatan. “Belum ada yang signifikan yang disampaikan. Ini bukan hanya soal penyebutan nama. Apa gunanya nama disebutkan tapi indikasi tidak disampaikan, misalnya,” ujar Febri. Sebelumnya, Novanto mengakui suara yang diperdengarkan jaksa–yang disebut sebagai hasil sadapan–adalah suaranya. Namun urusan Rp 20 miliar itu disebut Novanto sebagai biaya resmi yang mungkin dikeluarkannya apabila berurusan dengan hukum. Rekaman itu sendiri diputar pada persidangan, Kamis (22/2) lalu. Jaksa KPK memutarkan hasil sadapan yang memperdengarkan suara yang diduga suara Setya Novanto. Berikut ini transkripnya: (Backsound rekaman: Itu lawannya Andi, Andi juga. PNRI dia juga, itu dia juga, (suara tidak jelas) (tertawa). Waduh gua bilangin kali ini jangan sampe kebobolan, nama gua dipake ke sana-sini (suara tidak jelas) (tertawa) ongkosnya gua entar lebih mahal lagi. Giliran gua dikejar ama KPK, ongkos gua dua puluh milyar) Kalau gue dikejar ama KPK, ongkos gue dua puluh milyar.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno melaporkan dana perjalanannya ke Jepang kepada KPK. Sandiaga mengatakan kunjungan itu dibiayai oleh Pemerintah Jepang. “Kunjungan saya ini diundang oleh pemerintah Jepang. Jadi saya juga baru tahu hari ini saya harus melaporkan ke KPK. Saya dibayarin tiketnya dan hotelnya. Jadi sudah memberikan statement dan menandatangani laporan ke KPK bahwa kunjungan ini dibiayai oleh Pemerintah Jepang,” kata Sandiaga di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2018). Sandiaga menjelaskan pelaporan tersebut juga menyangkut dana makan dan transportasi. Dia mengaku telah melaporkan semua ke KPK. “Kalau tadi (laporannya) simpel saja, kalau tiket dibayarin oleh Jepang. Hotel sama Shinkansen dari Tokyo ke Nagoya dibayarin jadi mesti dilaporkan. Sama ada juga ada uang makan sama Jepang. Jadi itu juga dilaporkan,” jelasnya. Sandiaga mengaku belajar mengenai persiapan Asian Games ke Jepang. Salah satunya soal rekayasa lalu lintas. “Pertemuan juga dengan panitia olimpiade dan paraolimpiade. Salah satunya transportasi, kemacetan, karena guidline kita adalah 34 menit,” terangnya. Sandiaga juga mengunjungi kawasan eko wisata di Nagoya. Dia belajar pengelolaan limbah di kota tersebut. “Kita tiga fokus utama ada penanganan air limbah, sampah dan penangan banjir. Memastikan quality jobs bisa hadir di Jakarta. Dan paradigma harus diubah menjadi partisipatif, di Jepang semuanya berbasis gerakan,” terangnya.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Mendagri Tjahjo Kumolo menolak berkomentar soal pembatalan usul penjabat (Pj) gubernur dari jenderal Polri. Pembatalan Pj dari perwira tinggi Polri sebelumnya disampaikan Menko Polhukam Wiranto. “Tanya Pak Wiranto,” kata Tjahjo setelah bertemu pimpinan KPK di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (26/2/2018). Dia juga menolak menjawab saat ditanya siapa yang akan ditunjuk pihak Kemendagri menjadi Pj gubernur di kedua daerah itu. Dia meminta wartawan langsung bertanya kepada Wiranto. “Saya nggak komentar, silakan tanya Pak Wiranto,” katanya. Wiranto sebelumnya membatalkan usulan Pj gubernur Sumatera Utara dan Jawa Barat dari perwira tinggi Polri. Keputusan ini diambil setelah Wiranto berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. “Untuk Jabar dan Sumut, setelah saya koordinasikan dengan Kapolri dan kita evaluasi, hasilnya perlu perubahan. Dengan demikian, berita yang beredar di masyarakat tentang nama kedua Pati Polri sebagai PLK tidak lagi valid,” kata Wiranto.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Advokat Elza Syarief mengaku pernah diajak bertemu oleh Deisti Astriani Tagor, istri Setya Novanto. Ajakan itu disebut Elza usai dirinya menjalani pemeriksaan di KPK. “Saudara diperiksa (KPK) 5 April, kasus Miryam, (kemudian) 7 April dikirim WA (WhatsApp) Bu Deisti?” tanya jaksa pada Elza yang dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan perkara korupsi proyek e-KTP dengan terdakwa Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2018). “Betul,” jawab Elza. Jaksa kemudian membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) Elza yang berisi percakapan via WhatsApp antara Elza dengan Deisti. Dalam percakapan itu, Deisti menyampaikan ‘bapak ingin ketemu’, maksud bapak ini yaitu Setya Novanto. Namun pada akhirnya pertemuan itu tidak jadi dilakukan. Elza pun mengaku tidak tahu maksud dari ajakan pertemuan itu. “Saya nggak tahu karena memang nggak jadi ketemu. Tapi berikutnya juga ketemu waktu pengajian, tapi itu jarang komunikasi direct,” kata Elza. Dalam perkara ini, Novanto didakwa melakukan intervensi dalam proses penganggaran dan pengadaan barang/jasa proyek e-KTP. Novanto juga didakwa menerima USD 7,3 juta melalui keponakannya Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, dan orang kepercayaannya, Made Oka Masagung.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Sebuah sumur di tengah permukiman Kota Semarang tiba-tiba meledak siang ini. Kepulan asap membumbung dan bau busuk tercium dari dalam sumur tersebut. Sumur itu terletak di Jalan Borobudur Utara IX RT 8 RW 3, Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat. Tidak ada korban akibat meledaknya sumur yang sudah tidak digunakan ini. “Pemadam datang tidak tahu dikasih apa asapnya hilang,” kata seorang warga, Imam Kismono (68) saat ditemui di lokasi, Senin (26/2/2018). Pihak Polsek Semarang Barat datang ke lokasi dan memasang garis polisi. Meski asap sudah tidak terlihat, aroma busuk masih tercium dari dalam sumur. Imam Kismono menceritakan sumur ini sudah ada sejak lama. Namun sudah lama pula sumur ini tak digunakan dan ditutup dengan beton. Polisi telah memasangi garis polisi di sumur itu. Akibat ledakan ini, dinding sumur ambrol. Hingga saat ini belum diketahui penyebab dari ledakan tersebut.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Sekjen Forum Umat Islam (FUI) Al-Khaththath menyerukan massa berkumpul untuk menolak sidang peninjauan kembali (PK) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Diperkirakan, 5.000 massa akan hadir. “Saya dengar-dengar 5.000 (massa akan hadir),” ungkap Al-Khaththath di Gedung Joang ’45, Jl Menteng Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (24/2/2018). Demo itu rencananya dilakukan pada Senin (26/2), bersamaan dengan sidang PK Ahok, yang digelar di Pengadilan Tinggi Jakarta Utara (PN Jakut). Pengerahan massa itu, disebut Al Khaththath, diinisiasi oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama dan Persaudaraan Alumni (PA) 212. “Tolong diinfokan kepada umat, masyarakat, bahwa GNPF ulama dan Persaudaraan Alumni 212 mengundang seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Jakarta, baik muslim maupun nonmuslim, untuk mengawal sidang dalam rangka menolak PK Ahok. Kita support hakim untuk menolak PK Ahok,” seru Al Khaththath sebelumnya.. Rencananya, lanjut Al Khaththath, massa akan berkumpul di ruas Jalan Gajah Mada. “Jadi tolong semua disampaikan ke saudara-saudara, kita hadir memenuhi Jalan Gajah Mada,” kata dia. Pihak Ahok mendaftarkan PK pada 2 Februari 2018. PK diajukan dengan membandingkan putusan Buni Yani. Sidang pemeriksaan berkas PK Ahok akan dipimpin 3 hakim, yakni Mulyadi, Salman Alfaris, dan Tugianto. Sedangkan pihak kejaksaan kemungkinan menunjuk jaksa Ali Mukartono, yang merupakan ketua tim jaksa penuntut umum (JPU) kasus Ahok dalam perkara penodaan agama.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Muncul isu kalau elite Partai Gerindra menjadikan partai pendatang baru, Partai Garuda sebagai ‘sekoci’ bagi Gerindra seandainya terpuruk di Pemilu 2019. Isu tersebut ditepis Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria. “Sebenarnya, itu kan mereka buat sendiri anak-anak muda gitu lho. Bukan buatan Gerindra, bukan. Nggak ada hubungannya. Dan hampir semua pengurus itu kan bukan orang Gerindra,” kata Riza saat dimintai konfirmasi, Senin (26/2/2018). Riza menyebut Gerindra tak punya komunikasi khusus dengan Partai Garuda. Terkait hubungannya dengan Ketum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana, dia mengakui kalau memang mereka bersaudara. “Memang kebetulan adik saya itu. Ya kan biasa saja, biasa. Keluarga beda partai kan boleh. Kita belum ada komunikasi khusus, dia kan partai baru,” tuturnya. Meski begitu, Riza mengungkapkan dirinya sempat kaget dengan terbentuknya Partai Garuda. Namun di satu sisi, ia mengapresiasi . “Kita juga satu sisi kaget, satu sisi ya luar biasa juga mereka bisa jadi partai. Kan nggak mudah juga bikin partai kan. Yang kita tau kan tidak mudah bikin partai,” ujarnya. Sebelumnya isu miring kembali menerpa Partai Gerindra. Beberapa elite Gerindra diisukan menjadikan parpol pendatang baru, yaitu Partai Garuda, sebagai ‘sekoci’ andai mereka terpuruk di Pemilu 2019. Partai Garuda juga disebut-sebut didirikan elite Gerindra. Namun, isu itu dibantah tegas oleh elite Gerindra lainnya, yaitu Andre Rosiade. “Jadi tidak benar Partai Garuda sekocinya Partai Gerindra. Itu isu liar,” tegas Wasekjen Gerindra Andre Rosiade.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Polisi mengembangkan penyelidikan kasus suap Pilbup Garut 2018 yang melibatkan Panwaslu dan KPU Garut. Polisi membidik tersangka lainnya. “Kita masih pemeriksaan mendalam. Apapun yang tersangkut dalam kasus ini akan diproses,” ujar Kapolda Jabar Irjen Agung Budi Maryoto di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Bandung, Senin (26/2/2018). Sejauh ini baru tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka yaitu Komisioner KPU Ade Sudrajat, Ketua Panwaslu Garut Heri Hasan Basri dan Didin Wahyudin, timses pasangan calon (paslon) Soni Sondani dan Usep Nurdin yang menyuap. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Umar Surya Fana menjelaskan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru dari kasus ini. Namun pihaknya masih akan mendalami dan menemukan alat bukti untuk menetapkan tersangka. “Kita kejar dulu alat bukti yang yuridis. Mungkin bisa sampai ke PPK (Panitia Pengawas Kecamatan). Tetapi harus didalami terlebih dahulu,” ucapnya. Terkait paslon yang disebut-sebut tersangka Didin, Umar menyebut saat ini statusnya masih saksi. Polisi perlu membuktikan ada atau tidaknya keterlibatan paslon Soni-Usep berkaitan kasus ini. “Kita akan periksa dulu pasangan itu. Pengakuan dari Didin memang disuruh. Tapi kita perlu dua alat bukti. Itu baru satu pengakuan dari Didin saja,” kata Umar. [Gambas:Video 20detik]

Related Posts

Comments are closed.