KPK OTT Seorang Kepala Daerah di Jawa Timur

KPK OTT Seorang Kepala Daerah di Jawa Timur

Baca juga : kronologi operasi tangkap tangan kpk di pamekasan

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima tersangka setelah menggelar operasi tangkap tangan di Kabupaten Pamekasan , Jawa Timur, Rabu (2/8/2017). Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan, penangkapan pertama kali dilakukan sekitar pukul 07.14 WIB di Rumah Dinas Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan. Saat itu, petugas KPK mengamankan empat orang, yakni Kepala Inspektorat Kabupaten Pamekasan, Sucipto Utomo, dan Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudi Indra Prasetya. Selain itu, Kepala Bagian Administrasi Inspektorat Kabupaten Pamekasan Noer Solehhoddin dan seorang sopir. Diduga, saat itu terjadi penyerahan uang senilai Rp 250 juta dari Kepala Desa Dassok, Agus Mulyadi, melalui Noer dan Sucipto kepada Rudi Indra Prasetya.

seperti di kutip dari http://nasional.kompas.com

Keduanya ditangkap di rumah Agus di Desa Dassok. Baca:  Kasus Suap Kajari Pamekasan Terkait Penanganan Korupsi Dana Desa Menurut Syarif, tim KPK kemudian kembali ke Kantor Kejari dan menangkap seorang staf Kejari bernama Indra Permana. “Terakhir, tim bergerak mengamankan Bupati di Pendopo Kabupaten Pamekasan pada pukul 11.30 WIB,” kata Syarif. Setelah dilakukan pemeriksaan intensif di Markas Kepolisian Daerah Jawa Timur, KPK menetapkan Bupati, Kepala Kejari, dan tiga orang lainnya sebagai tersangka. Sementara itu, Kepala Seksi Intel Kejari Pamekasan, Sugeng dan Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Pamekasan Eka Hermawan dibebaskan karena dianggap tidak terkait dengan perkara suap. Dalam kasus ini, Kepala Kejari diduga menerima suap Rp 250 juta dari para pejabat di Pemkab Pamekasan.


Baca juga : Komisi_Pemberantasan_Korupsi_Republik_Indonesia

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (biasa disingkat KPK ) adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. [1] Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. [2] Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden , DPR , dan BPK . [1]

seperti di kutip dari https://id.wikipedia.org

KPK dipimpin oleh Pimpinan KPK yang terdiri atas lima orang, seorang ketua merangkap anggota dan empat orang wakil ketua merangkap anggota. Pimpinan KPK memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Dalam pengambilan keputusan, pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial. [1] Pada periode 2011-2015 KPK dipimpin oleh Ketua KPK Abraham Samad , bersama 4 orang wakil ketuanya, yakni Zulkarnaen , Bambang Widjojanto , Busyro Muqoddas , dan Adnan Pandu Praja . [3]

seperti di kutip dari https://id.wikipedia.org

Pada tanggal 16 Desember 2003, Taufiequrachman Ruki , seorang alumni Akademi Kepolisian (Akpol) 1971, dilantik menjadi Ketua KPK. Di bawah kepemimpinan Taufiequrachman Ruki, KPK hendak memposisikan dirinya sebagai katalisator (pemicu) bagi Aparat dan institusi lain untuk terciptanya jalannya sebuah ” good and clean governance ” (pemerintahan baik dan bersih) di Republik Indonesia. Sebagai seorang mantan Anggota DPR RI dari tahun 1992 sampai 2001, Taufiequrachman walaupun konsisten mendapat kritik dari berbagai pihak tentang dugaan tebang pilih pemberantasan korupsi.

seperti di kutip dari https://id.wikipedia.org

Kontroversi Antasari Azhar saat menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (2000-2007) yang gagal mengeksekusi Tommy Soeharto tidak menghalangi pengangkatannya menjadi Ketua KPK setelah berhasil mengungguli calon lainnya yaitu Chandra M. Hamzah dengan memperoleh 41 suara dalam pemungutan suara yang dilangsungkan Komisi III DPR . Kiprahnya sebagai Ketua KPK antara lain menangkap Jaksa Urip Tri Gunawan dan Artalyta Suryani dalam kaitan penyuapan kasus BLBI Syamsul Nursalim . Kemudian juga penangkapan Al Amin Nur Nasution dalam kasus persetujuan pelepasan kawasan Hutan lindung Tanjung Pantai Air Telang, Sumatera Selatan . Antasari juga berjasa menyeret Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Aulia Tantowi Pohan yang juga merupakan besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke penjara atas kasus korupsi aliran dana BI. Statusnya sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 4 Mei 2009 memberhentikan dari jabatannya sebagai ketua KPK.

seperti di kutip dari https://id.wikipedia.org

Mantan Komisaris PT Pos Indonesia , Tumpak Hatorangan Panggabean terpilih menjadi pelaksana tugas sementara Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan dilantik pada 6 Oktober 2009 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Serta ditetapkan berdasarkan Perppu nomor 4 tahun 2009 yang diterbitkan pada 21 September 2009. Pengangkatannya dilakukan untuk mengisi kekosongan pimpinan KPK setelah ketua KPK Antasari Azhar dinonaktifkan dan diberhentikan akibat tersangkut kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen. Di bawah masanya memang KPK ber­hasil me­netapkan be­­kas Men­­­teri So­­sial (Men­sos) Bachtiar Cham­­syah se­ba­gai ter­sangka da­lam kasus du­ga­an ko­rupsi pe­nga­daan mesin ja­hit dan impor sapi. Selain itu, KPK juga ber­ha­sil mene­tapkan Guber­nur Kepu­lauan Riau (Ke­pri), Ismet Ab­dullah sebagai ter­sangka kasus dugaan korupsi pengadaan mobil kebakaran. Tapi beberapa kasus masih man­dek penanganannya, mi­sal­­nya saja, kasus Bank Century, mem­buat peni­laian bahwa lem­baga itu mulai me­lempem. Pada tanggal 15 Maret 2010, ia diberhentikan dengan Keppres No. 33/P/2010 karena Perppu ditolak oleh DPR.

seperti di kutip dari https://id.wikipedia.org

M. Busyro Muqoddas, S.H, M.Hum dilantik dan diambil sumpah oleh Presiden RI pada 20 Desember 2010 sebagai ketua KPK menggantikan Antasari Azhar . Sebelumnya, Busyro merupakan ketua merangkap anggota Komisi Yudisial RI periode 2005-2010. Pada saat sebagai ketua sangat sering mengkritik DPR , yang terakhir terkait hedonisme para anggota DPR. Pada pemilihan pimpinan KPK tanggal 2 Desember 2011 ia “turun pangkat” menjadi waki ketua KPK. Busyro hanya memperoleh 5 suara dibandingan Abraham Samad yang memperoleh 43 suara. Serah terima jabatan dan pelantikan dilaksanakan pada 17 Desember 2011 .

seperti di kutip dari https://id.wikipedia.org

DR. Abraham Samad SH. MH menggantikan Busyro Muqoddas sebagai ketua KPK selanjutnya. Pada tanggal 3 Desember 2011 melalui voting pemilihan Ketua KPK oleh 56 orang dari unsur pimpinan dan anggota Komisi III asal sembilan fraksi DPR, Abraham mengalahkan Bambang Widjojanto dan Adnan Pandu Praja. Abraham memperoleh 43 suara, Busyro Muqoddas 5 suara, Bambang Widjojanto 4 suara, Zulkarnain 4 suara, sedangkan Adnan 1 suara. Ia dan jajaran pimpinan KPK yang baru saja terpilih, resmi dilantik di Istana Negara oleh Presiden SBY pada tanggal 16 Desember 2011. Lima pimpinan KPK periode 2011-2015 adalah Abraham Samad, Bambang Widjojanto , Zulkarnaen, Adnan Pandu Pradja, dan Busyro Muqoddas . Beberapa kasus yang mencuat saat Abraham samad memimpin adalah Kasus Korupsi Wisma Atlet, Kasus Korupsi Hambalang, Kasus Gratifikasi Impor Daging Sapi, Kasus Gratifikasi SKK Migas , Kasus Pengaturan Pilkada Kabupaten Lebak. Beberapa orang yang ditangkap/ditahan/dituntut KPK diantaranya adalah: Andi Malarangeng , Muhammad Nazaruddin , Angelina Sondakh , Anas Urbaningrum , Akil Mochtar , Ratu Atut Chosiyah , Ahmad Fathanah , Luthfi Hasan Ishaq , Rudi Rubiandini , dll.

seperti di kutip dari https://id.wikipedia.org

Kasus per September 2016 didominasi kasus suap dan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Kasus yang sangat mencuat ke publik yaitu OTT Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Irman Gusman (kasus suap impor gula), berbagai penangkapan OTT Panitera, Pengacara, Hakim Tinggi, dan Pejabat Mahkamah Agung termasuk Sekretaris MA Rohadi terkait suap dagang perkara (termasuk salah satunya yaitu pengacara kondang O.C. Kaligis ), kasus korupsi dana aspirasi dan suap proyek infrastruktur berjamaah yang dilakukan oleh banyak anggota Komisi V DPR ( Damayanti Wisnu Putranti , dan sebagian besar anggota lainnya), kasus korupsi izin tambang Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam , kasus bansos dan suap oleh Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan petinggi partai Nasdem Patrice Rio Capella , dan kasus suap Raperda Reklamasi DKI Jakarta M Sanusi dari pengembang PT APL, dan berbagai kasus yang menjerat suap korporasi lainnya

seperti di kutip dari https://id.wikipedia.org

Hal ini berawal dari penetapan Calon Kapolri Komjen Pol. Budi Gunawan oleh Presiden Joko Widodo Januari 2015. 2 hari setelahnya, pimpinan KPK menetapkan Komjen BG sebagai tersangka gratifikasi saat beliau masih menjabat Kabiro Binkar SDM Polri tahun 2006 terkait isu rekening gendut. Tetapi meski ada status tersangka, 10 fraksi DPR menyetujui fit and proper test Komjen BG. Terjadi ketegangan antar instansi dan Presiden Joko Widodo memberhentikan Jenderal Sutarman sebagai Kapolri dan mengangkat Wakapolri menjadi Plt Kapolri. Pimpinan KPK ditersangkakan oleh Kabareskrim yang baru diangkat yaitu Komjen Pol. Budi Waseso karena berbagai kasus lampau. Ketua KPK Abraham Samad ditersangkakan dikarenakan terjerat kasus pemalsuan dokumen, dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditahan karena pemalsuan kesaksian di MK semasa menjadi advokat. Sisa pimpinan lainnya juga diancam dijerat kasus masa lalunya masing-masing akan tetapi belum menjadi tersangka.

seperti di kutip dari https://id.wikipedia.org

Konflik ini melebar dari kasus hukum, ke konflik internal polri dan kasus ketegangan antar instansi, menuju kegaduhan politik karena DPR juga merasa dilecehkan wibawanya karena Kapolri terpilih tidak segera dilantik, apalagi Presiden berbeda suara dengan partai pengusung PDIP. Masyarakat sipil pun menolak keras KPK dilemahkan, apalagi terjadi kekhawatiran terjadinya kekosongan kursi komisioner (ditambah bersamaan selesai masa jabatannya Busyro Muqoddas) dan adanya jumlah minimal komisioner dalam memutuskan perkara. Presiden akhirnya menonaktifkan Abraham dan Bambang, menerbitkan Perppu mengenai Revisi UU KPK, dan mengangkat 3 Plt Komisioner. Tak ayal, Ketua KPK periode pertama Taufiqurahman Ruki diangkatnya kembali menjadi Plt. Ketua. Kegaduhan baru pun muncul saat Budi Gunawan memenangkan praperadilan secara kontroversial atas KPK dan sejak itu KPK kebanjiran permintaan dan kekalahan dalam praperadilan. Kegaduhan ini terjadi selama 4 bulan (Januari 2015-April 2015) sampai ditetapkannya Kapolri definitif yaitu bukan Budi Gunawan, tetapi Wakapolri yang juga Plt. Kapolri Badrodin Haiti .

seperti di kutip dari https://id.wikipedia.org

13 Agustus KPK menahan mantan bendahara umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin sebagai tersangka kasus suap proyek Wisma Atlet SEA Games setelah ditangkap di Cartagena , Colombia pada tanggal 6 Agustus 2011 dan tiba di Jakarta, pada 13 Agustus 2011. Dalam upaya untuk menangkap Muhammad Nazaruddin yang buron, KPK melayangkan permohonan penerbitan Red Notice pada tanggal 5 Juli 2011 kepada Kepolisian RI yang diteruskan kepada Interpol . Sebelumnya KPK telah melakukan permintaan pencegahan terhadap Muhammad Nazaruddin kepada Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 24 Mei 2011. [16]

seperti di kutip dari https://id.wikipedia.org

3 September KPK menetapkan status tersangka terhadap bekas Sekretaris Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Sutedjo Yuwono , mantan Direktur Bina Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan Ratna Dewi Umar , dan mantan Kepala Pusat Penanggulangan Krisis di Kementerian Kesehatan Rustam Syarifuddin Pakaya dalam kasus korupsi alat kesehatan berbiaya Rp 40 miliar pada tahun anggaran 2007. [24] Pada 23 Agustus 2011, Sutedjo Yuwono dinyatakan terbukti melakukan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) penanggulangan flu burung di Kemenko Kesra pada 2006. Pengadilan Tipikor menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara kepada Sutedjo. [25]

seperti di kutip dari https://id.wikipedia.org

10 November Mantan gubernur Jawa Barat Danny Setiawan dan Dirjen Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Oentarto Sindung Mawardi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Damkar ditahan di rutan Bareskrim Mabes Polri. KPK juga menahan mantan Kepala Biro Pengendalian Program Pemprov Jabar Ijudin Budhyana dan mantan kepala perlengkapan Wahyu Kurnia. Ijudin saat ini masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Jabar. Selain itu KPK telah menahan Ismed Rusdani pada Rabu (12/12/08). Ismed yang menjabat staf biro keuangan di lingkungan Pemprov Kalimantan Timur ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. Damkar juga menyeret Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Depok Yusuf juga ditetapkan sebagai tersangka pada Senin 22 September 2008


Baca juga : korupsi

Peristiwa 03 Feb 2018 19:33 Warga Jambi tak menyangka, gubernur ganteng yang selama ini menjadi idola tersangkut kasus hukum dan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK Peristiwa 03 Feb 2018 14:01 Zumi Zola menegaskan, tetap menjabat sebagai Gubernur Jambi karena belum ada instruksi dari Kemendagri. Peristiwa 01 Feb 2018 18:21 Polisi mendapatkan informasi korupsi itu dari laporan masyarakat. 153 saksi diperiksa untuk menguak kasus ini. Peristiwa 01 Feb 2018 12:34 Vila Zumi Zola yang tertutup untuk umum itu terletak cukup jauh dari Kota Jambi dan berada di tengah rimbunnya perkebunan sawit. Peristiwa 01 Feb 2018 07:18 Di tengah detik-detik menanti gerhana bulan, warga Jambi dikejutkan dengan penggeledahan rumah dinas Zumi Zola oleh KPK. Peristiwa 28 Jan 2018 20:22 Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memberi wejangan khusus kepada bakal calon kepala daerah yang diusungnya pada Pilkada 2018. Palembang 26 Jan 2018 08:00 Ketiga tersangka yang dipulangkan itu akan segera diajukan ke meja hijau Pengadilan Tipikor Jambi. Makassar 24 Jan 2018 11:00 Setelah 8 dosen mengundurkan diri, mahasiswa juga akan pindah kampus jika rektor tidak menindak tegas dekan yang diduga korupsi. Palembang 18 Jan 2018 14:01 Istri Wali Kota Padang Panjang itu diduga menilap anggaran rumah dinas hingga Rp 160 juta. Bandung 15 Jan 2018 14:00 Sang maestro batik Cirebon mengisahkan pemberantasan korupsi di Indonesia dalam torehan lilin. Palembang 11 Jan 2018 16:02 Jadwal sidang vonis kasus korupsi yang membelit Gubernur Bengkulu dan istrinya belum pasti, tapi warga sudah memenuhi PN Tipikor Bengkulu. Palembang 10 Jan 2018 15:30 Istri Wali Kota Padang Panjang ditahan bersama seorang mantan pegawai rumah dinas di Rutan Anak Air Padang. Peristiwa 09 Jan 2018 20:51 Taufiqurrahman menjadi tersangka kasus dugaan suap perekrutan dan pengelolaan aparatur sipil negara (ASN) di wilayahnya. Peristiwa 09 Jan 2018 20:17 Pada 2017, Kejaksaan Agung telah menyelidiki perkara tindak pidana korupsi sebanyak 1.331 kasus. Palembang 07 Jan 2018 13:38 Skandal suap rancangan APBD Provinsi Jambi senilai Rp 4,5 triliun terungkap usai KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) sejumlah pejabat


Baca juga :

Menanti Orang Nomor Dua Kepri Dipilih BATAM – Tepat saat acara pembukaan konferensi rapat kerja nasional ke V PGRI kelar, puluhan wartawan langsung merangsek di dekat pintu keluar. Mereka menunggu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang tadi hadir membuka acara konferensi. Begitu terlihat mantan Sekretaris Jenderal… Baca Selengkapnya Kemendagri Tidak Main-main Tindak Pejabat Daerah yang Langgar Aturan JAKARTA – Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono memanggil Bupati Tolitoli, Saleh Bantilan ke Jakarta. Saleh dipanggil ke Kementerian Dalam Negeri untuk diklarifikasi terkait peristiwa ‘aksi koboi’ Wakil Bupati Tolitoli, Abdul Rahman Hi Budding di acara… Baca Selengkapnya Mendagri Sangat Sedih Masih Ada Kepala Daerah Kena Jerat Aparat JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Jambi, Zumi Zola, sebagai tersangka dalam kasus suap persetujuan APBD di Provinsi Jambi. Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo sangat prihatin dengan kembali dijeratnya kepala daerah dalam kasus korupsi. Padahal, ia yakin, dalam… Baca Selengkapnya Pentingnya Workshop Kehumasan Kemendagri 2018 BOGOR – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melaksanakan kegiatan Workshop Kehumasan 2018. Acara tersebut dibuka langsung oleh Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa, Didik Suprayitno di Balai Pertemuan Kemendagri, Wisma Tenang Kemendagri, Bogor, Jawa Barat (Jabar), Jumat… Baca Selengkapnya Sitemap  |  Kontak  |  Webmail © Copyright PUSDATIN 2016. All Right Reserved Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat Telp. (021) 3450038, Fax (021) 3851193, 34830261,3846430 e-mail: pusdatin@kemendagri.go.id

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) mengonfirmasi seorang pejabat kepala daerah tingkat kabupaten di Jawa Timur terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan penyidik KPK pada Rabu siang (25/10/2017). “Benar terjadi ada kegiatan di Jakarta terhadap salah satu Bupati Jawa Timur,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo kepada Kompas.com , Rabu sore. Agus mengatakan, saat ini KPK masih terus melakukan pendalaman kasus. KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status yang bersangkutan. “Tunggu konferensi pers,” kata Agus. Baca:  KPK Gelar Operasi Tangkap Tangan di Nganjuk, Jawa Timur Sementara itu, di Gedung Merah-Putih KPK, Jakarta Selatan, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan, tim KPK melakukan penindakan di dua daerah yaitu di Jawa Timur dan di Jakarta. Namun, Febri tak mengonfirmasi apakah penindakan yang dilakukan terhadap kepala daerah itu dilakukan di Jakarta atau di Jawa Timur.  “Informasi rinci berapa yang diamankan dari daerah dan berapa yang diamankan dari Jakarta itu bisa menyusul. Tetapi totalnya sekitar 15 orang. Diduga transaksi terjadi di daerah dan berlanjut di Jakarta,” kata Febri. Baca:  Bupati Nganjuk Taufiqurrahman Dikabarkan Kena OTT KPK Sebelumnya dari Jawa Timur, Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Frans Barung Mangera membenarkan informasi bahwa KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Nganjuk Taufiqurrahman. “Pukul 14.00 WIB hari ini secara resmi KPK meminjam ruangan Polres Nganjuk untuk pemeriksan Bupati,” kata Barung dalam pesan singkatnya kepada Kompas.com. Namun, Barung belum bersedia menjelaskan lebih lanjut mengenai pemeriksaan bupati yang diusung PDI Perjuangan itu. “Nanti biar KPK saja yang menjelaskan,” kata dia.

TEMPO.CO , Jakarta – Sebanyak tiga orang kepala daerah di Jawa Timur terjerat operasi tangkap tangan ( OTT )  oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK ) dalam waktu kurang dari tiga bulan terakhir. Dua diantaranya ditangkap akibat melakukan penyuapan maupun menerima suap. Pertama pada Rabu, 2 Agustus 2017, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Pamekasan, Jawa Timur yaitu Ahmad Syafii Yasin. Ahmad merupakan Bupati Pamekasan dua periode dari 2003-2008 hingga 2013-2018. Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif menyebut Pemerintah Kabupaten Pamekasan diduga menyuap Kejaksaan Negeri Pamekasan sebesar Rp 250 juta. Suap diberikan agar Kejaksaan menghentikan penyelidikan atas perkara tindak pidana korupsi dalam proyek infrastruktur di Desa Dasuk, Pamekasan. BACA: Kumpulkan Kepala Daerah, Jokowi: Kalian Takut OTT Enggak?

seperti di kutip dari https://nasional.tempo.co

“Bupati menyuruh Kepala Inspekturot Jenderal untuk mengamankan kasus ini agar tidak ribut-ribut dan Kepala Kejaksaan Negeri mengatakan kasus bisa disetop kalau ada setoran Rp250 juta. Padahal nilai proyek hanya Rp100 juta,” kata Laode di Jakarta, Rabu 2 Agustus 2017. Ahmad Syafii diduga sebagai pemberi suap dan diganjar dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Kedua pada Sabtu, 16 September 2017, giliran Wali Kota Batu, Jawa Timur, Eddy Rumpoko yang ditangkap tangan oleh KPK. Eddy merupakan Wali Kota Batu dua periode yaitu 2007-2012 dan 2012-2017. Sehari pasca penangkapan, Eddy ditetapkan sebagai tersangka penerima suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Batu tahun 2017. Suap diberikan oleh seorang pengusaha bernama Filipus. BACA: Bupati Nganjuk Terkena OTT saat Bappenas Siapkan Perpres Anti-OTT Eddy disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Ketiga pada Rabu 25 Oktober 2017, KPK menangkap tangan Bupati Nganjuk, Jawa Timur, Taufiqqurahman dalam operasi tangkap tangan. Taufiqqurahman juga menjabat sebagai bupati dalam dua periode yaitu 2008-2013 dan 2013-2018. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan Taufiqqurahman ditangkap bersama dengan sejumlah pejabat dan pihak swasta di beberapa lokasi di Jakarta dan Jawa Timur. Hingga Rabu malam, KPK belum merinci kasus yang membuat Bupati Nganjuk terkena OTT.   Penetapan status bagi Taufiqqurahman akan dilakukan pada hari ini, Kamis, 26 Oktober 2017 seusai dengan aturan yang berlaku yaitu 1×24 jam setelah penangkapan. FAJAR PEBRIANTO

Related Posts

Comments are closed.