KPK Lelang Jabatan Deputi Penindakan Selepas Heru Jadi Kepala BNN

KPK Lelang Jabatan Deputi Penindakan Selepas Heru Jadi Kepala BNN

Irjen Heru Winarko telah dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Jabatan Heru sebelumnya, Deputi Penindakan KPK, berarti kosong dan akan dilelang oleh KPK. “Ada (lelang), ada kompetisi, selalu kompetisi. Kita lakukan dengan terbuka,” ucap Ketua KPK Agus Rahardjo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (1/3/2018). Untuk jabatan tersebut, Agus mengatakan lelang terbuka untuk instansi manapun termasuk kepolisian maupun kejaksaan, meski posisi itu selalu diisi 2 institusi tersebut. Nantinya, proses seleksi akan dilakukan sesuai dengan prosedur di KPK. “Kita undang kejaksaan, kita undang polisi juga dari dalam. Ya biasanya dari dulu deputi penindakan kalau nggak polisi, jaksa. Ganti-gantian. Nanti kita undang dan kita lihat,” kata Agus. Namun untuk sementara–sebelum lelang jabatan dilakukan–posisi tersebut akan diisi direktur pelaksana. Agus mengaku akan melakukan tes pada direktur pelaksana untuk mengisi jabatan itu sementara. “Ya nanti salah satu direktur di bawahnya jadi Plt, tapi segera akan kita lakukan tes. Segera itu nggak lama,” ucap Agus. “Insyaallah tanggal 9 Maret kita sudah dapat lembaga yang mengetesnya karena di-tender. Tanggal 10 tesnya. Mudah-mudahan tanggal 10, bukan hari Minggu,” imbuh Agus.

Irjen Heru Winarko telah dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Jabatan Heru sebelumnya, Deputi Penindakan KPK, berarti kosong dan akan dilelang oleh KPK. “Ada (lelang), ada kompetisi, selalu kompetisi. Kita lakukan dengan terbuka,” ucap Ketua KPK Agus Rahardjo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (1/3/2018). Untuk jabatan tersebut, Agus mengatakan lelang terbuka untuk instansi manapun termasuk kepolisian maupun kejaksaan, meski posisi itu selalu diisi 2 institusi tersebut. Nantinya, proses seleksi akan dilakukan sesuai dengan prosedur di KPK. “Kita undang kejaksaan, kita undang polisi juga dari dalam. Ya biasanya dari dulu deputi penindakan kalau nggak polisi, jaksa. Ganti-gantian. Nanti kita undang dan kita lihat,” kata Agus. Namun untuk sementara–sebelum lelang jabatan dilakukan–posisi tersebut akan diisi direktur pelaksana. Agus mengaku akan melakukan tes pada direktur pelaksana untuk mengisi jabatan itu sementara. “Ya nanti salah satu direktur di bawahnya jadi Plt, tapi segera akan kita lakukan tes. Segera itu nggak lama,” ucap Agus. “Insyaallah tanggal 9 Maret kita sudah dapat lembaga yang mengetesnya karena di-tender. Tanggal 10 tesnya. Mudah-mudahan tanggal 10, bukan hari Minggu,” imbuh Agus.

Agus Rahardjo (Foto: Antara/Rosa Panggabean) KPK akan mengadakan lelang jabatan untuk mengisi jabatan deputi penindakan yang ditinggalkan Irjen Heru Winarko. Heru dilantik Persiden Joko Widodo sebagai Kepala BNN. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, pihaknya akan segera membuka pendaftaran dan tes untuk posisi deputi penindakan. Agus menargetkan tanggal 9 Maret 2018, KPK sudah mendapatkan pihak yang akan melakukan tes calon deputi penindakan. Untuk sementara, posisi deputi penindakan akan diisi oleh seorang pelaksana tugas. “Segera akan kami lakukan tes. Segera itu tidak lama, insyaallah tanggal 9 Maret kita sudah dapat lembaga yang mengetesnya karena ditender. 9 Maret masa sanggahnya sudah selesai biar tanda tangan kontrak. Tanggal 10 tesnya,” kata Agus usai pelantikan Kepala BNN di Istana Negara, Kamis (1/3). Proses lelang jabatan ini kata Agus, akan dilakukan secara terbuka dan mengundang sejumlah pihak untuk mengikuti tes tersebut. “Selalu kompetisi. Kita lakukan dengan terbuka. Jadi kita undang kejaksaan, kita undang polisi juga, dan dari dalam juga,” ujar Agus. Ia tidak menampik bahwa posisi Deputi Penindakan KPK biasanya diisi oleh polisi atau jaksa. “Biasanya, dari dulu, deputi penindakan kalau tidak polisi, jaksa. Ganti-gantian. Tapi, nanti kami undang kejaksaan, kami undang kepolisian kemudian,” kata Agus.

JAKARTA, iNews.id – Posisi Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipastikan lowong setelah Irjen Pol Heru Winarko ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). KPK pun bersiap mencari pengganti. Berbeda dengan sebelumnya, KPK akan menggelar kompetisi terbuka (lelang jabatan) untuk mengisi pos yang ditinggalkan Heru. Menurut Ketua KPK Agus Rahardjo, rencana ini sudah disampaikan kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian. “Kami diskusi sudah lama, bukan hanya kemarin. Kami diskusinya sudah lama dan kalau nanti Pak Heru mendapat pengangkatan, KPK juga segera akan melakukan kompetisi terbuka untuk memilih Deputi Penindakan KPK,” ujar Agus di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (28/2/2018) malam. BACA JUGA: Presiden Jokowi Tunjuk Heru Winarko Jabat Kepala BNN Agus mengapresiasi penunjukan Heru sebagai Kepala BNN. Agus pun berharap Heru dapat membawa bekal standar norma dan etika KPK ke BNN. Dengan demikian, dia dapat menularkan kebiasaan baik pegawai KPK ke pegawai BNN. Dia juga berharap, dengan adanya mantan pejabat KPK di BNN maka bisa menjalin kerja sama. “Saya sangat berharap standar etika norma yang berlaku di KPK bisa dibawa ke sana. Jadi tingkah laku pegawai BNN nanti bisa terbawa seperti teman-teman di KPK misalnya. Tapi juga perlu komitmen kan. Standar itu perlu dibawa ke sana,” kata Agus. Presiden Jokowi menunjuk Heru Winarko sebagai Kepala BNN untuk menggantikan Komjen Pol Budi Waseso yang memasuki masa pensiun Maret ini. Heru merupakan lulusan Akademi Kepolisian 1985 yang pernah menjabat di sejumlah posisi, mulai Kapolres Metro Jakarta Pusat hingga Kapolda Lampung. Sebelum menjabat Kepala Deputi Penindakan KPK, Heru pernah menjadi anak buah Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan pada 2015. Saat itu jenderal bintang dua kelahiran Jakarta, 1 Desember 1962 ini adalah staf ahli bidang ideologi dan konstitusi Menkopolhukam.

Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi digadang menjadi calon kuat pengganti Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisaris Jenderal Budi Waseso, yang bakal ditunjuk Presiden Joko Widodo, Kamis, 1 Maret 2018. Buwas -biasa Budi Waseso disapa, bakal menanggalkan jabatannya pada awal Maret 2018. Sebelumnya, beredar informasi ada tiga nama masuk bursa calon pengganti Buwas yang disodorkan Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian. Mereka adalah Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto, Asisten Operasi Kapolri Inspektur Jenderal Muhammad Iriawan, dan Deputi Pemberantasan BNN Inspektur Jenderal Arman Depari. Heru merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1985, yang banyak berkecimpung di bidang reserse. Heru menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK mulai Kamis, 15 Oktober 2015. Selain Heru, saat itu, pimpinan KPK juga melantik Deputi Pencegahan yang diisi oleh Pahala Nainggolan, serta Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat oleh Ranu Mihardja. © Copyright (c) 2016 TEMPO.CO

seperti di kutip dari https://www.msn.com

Saat mantan Kepala Kepolisian Daerah Lampung ini menjabat Deputi Penindakan KPK, Surat Peringatan kedua atau SP-2 diberikan kepada Novel Baswedan, Ketua Wadah Pegawai yang juga penyidik utama KPK. Saat itu, terjadi perseteruan antara Novel dengan Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman. Aris Budiman, terpilih sebagai Direktur Penyidikan KPK pada September 2015. Sebelumnya, Aris menjabat Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri. Pada Februari tahun lalu, Novel mengadukan Aris Budiman, melalui surat elektronik kepada sejumlah pejabat struktural KPK. Surat elektronik atau E-mail itulah yang digunakan seorang penyidik KPK berlatar belakang Polri untuk melaporkan Novel hingga pimpinan menyatakan Kepala Satuan Tugas Penyidikan Korupsi e-KTP ini melanggar aturan pada 14 Maret tahun lalu.

seperti di kutip dari https://www.msn.com

Heru Winarko enggan mengomentari persoalan di direktorat yang berada di bawah koordinasinya tersebut. “Tanya saja kepada pimpinan,” kata pria kelahiran Jakarta, 1 Desember 1962. Karir Heru sebelum menjabat sebagai Deputi Penindakan, menjadi anggota staf ahli di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan yang dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan. Buwas telah memasuki masa pensiun dari Kepala BNN pada akhir Februari lalu. Dia akan mengakhiri tugasnya di provinsi paling barat Indonesia, Aceh. Menurut pria yang baru berulang tahun ke-58 pada 19 Februari lalu itu, ada filosofi tersendiri dengan dipilihnya Aceh sebagai penutup karirnya di kepolisian. “Saya tinggal lima menit lagi ini masa jabatannya. Saya pensiun, kegiatan akhir saya memang di Aceh, tempat matahari tenggelam. Sudah saya, say good bye,” ujar pria yang biasa disapa Buwas itu di kantornya, Jumat, 23 Februari 2018.

Dilansir dari Antara, Heru juga mengucapkan sumpah jabatan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo yang berbunyi: “Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada UUD 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan dan kekuatan dalam menjalankan amanah.”

Related Posts

Comments are closed.