KPK: Dinasti Politik Cenderung Raup Kekayaan di Wilayahnya

KPK: Dinasti Politik Cenderung Raup Kekayaan di Wilayahnya

Operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat ayah-anak, Asrun dan Adriatma Dwi Putra, membuat KPK kembali menyoroti tentang dinasti politik. Asrun merupakan Wali Kota Kendari 2 periode yaitu 2007-2017 yang kemudian digantikan putranya, Adriatma. “Seruan berulang kali KPK juga mengatakan, dinasti politik menjadi atensi KPK karena kecenderungan untuk memiliki atau meraup kekayaan di wilayah atau daerah kewenangannya,” kata Basaria di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (1/3/2018). KPK menyebut Asrun memerintahkan Adriatma untuk menerima suap dari pengusaha di wilayahnya. Duit suap itu kemudian dipakai Asrun untuk kepentingan kampanye dalam rangka dirinya maju sebagai calon Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) tahun ini. “Dan sudah terbukti dalam fakta-fakta di kasus yang ditangani KPK. Hari ini kita ulang kembali, melakukan peristiwa tangkap tangan di daerah Kendari,” tutur Basaria. Dalam kasus ini, Adriatma meminta bantuan dana kampanye kepada Dirut PT Sarana Bangun Nusantara (SBN) Hasmun Hamzah. PT SBN, disebut KPK, merupakan rekanan kontraktor jalan dan bangunan di Kendari sejak 2012. Pada Januari 2018, PT SBN juga memenangi lelang proyek jalan Bungkutoko-Kendari New Port senilai Rp 60 miliar. Hasmun lalu memenuhi permintaan itu dengan menyediakan uang total Rp 2,8 miliar. KPK kemudian menetapkan ketiganya beserta mantan Kepala BKSAD Kendari Fatmawati Faqih sebagai tersangka. Peran Fatmawati ini diungkap sebagai orang kepercayaan Asrun yang menjalin komunikasi dengan pengusaha.

Baca juga :

Dalam konteks Pilkada DKI Jakarta, massa yang menjejali kampanye Adang-Dani bisa diasumsikan sebagai pendukung riil sehingga jumlah antara peserta kampanye dan pemilih tidak jauh berbeda. Meski demikian, anggapan itu sering dianggap sekadar menghibur pasangan Fauzi-Prijanto. Tentunya diembel-embeli alasan, konstituen Koalisi Jakarta bersifat lebih pasif dalam kampanye, tetapi tanggal 8 Agustus 2007 mereka tetap akan memberikan suaranya kepada pasangan yang mengeksplorasi tema “keanekaragaman”. Karena itu, jika merujuk asumsi itu, dapat dikatakan kemungkinan pasangan Fauzi-Prijanto akan memenangi Pilkada DKI Jakarta.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Meski demikian, dalam wacana komunikasi publik, kemeriahan setiap kampanye yang diselenggarakan pasangan PKS itu berpotensi memengaruhi massa “cair” yang belum jelas memiliki pilihan partai. Secara manusiawi, orang umumnya lebih menyukai pendapat mayoritas yang dikemas dan didiseminasikan media kepada khalayak. Dengan demikian, anggapan bahwa kelompok mayoritas yang diam merupakan kunci kemenangan Koalisi Jakarta untuk merebut kursi gubernur belum tentu benar. Apalagi yang ditulis Kompas (19/6/2007), “pemilih Jakarta dalam Pemilu 2004 sulit ditebak, pilihan partai tidak berkorelasi dengan pilihan calon presiden”. Artinya, suara konstituen bisa mudah berganti dan tidak bergantung pada orientasi partai politiknya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Jika meruntut ke belakang, peluang Fauzi-Prijanto memenangi pilkada lebih baik jika menghadapi Sarwono Kusumaatmadja- Jeffrie Geovani. Asumsinya, “pendukung utama” pasangan itu ialah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang dalam pemilu legislatif meraih 164.249 suara (3,47 persen), dan Partai Amanat Nasional (PAN), yang mengantongi 333.116 suara (7.03 persen). Meski pasangan itu diperkirakan mengusung keberagaman dan demokrasi, tetap sebagai representasi partai berasaskan agama yang berpotensi menghadang laju Adang-Dani.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam sistem presidensial, divided government sering tidak bisa dihindarkan karena karakteristik pemisahan kekuasaan absolut antara legislatif dan eksekutif. Dengan demikian, esensinya ada checks and balances, masing-masing pihak mengontrol kekuasaan lain, tidak ada satu pihak yang dominan. Tidak adanya keharusan bahwa pemerintahan harus didukung kekuasaan mayoritas di parlemen—seperti layaknya dalam sistem parlementer—juga menyebabkan divided government sering terjadi dalam sistem presidensial.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Masalahnya, divided government di Indonesia secara umum dianggap sebagai monster yang menakutkan dan harus dihindari dengan segala cara. Jika pemerintah tidak didukung kekuatan mayoritas di parlemen, dikhawatirkan governability (kemampuan pemerintah untuk memerintah) amat terbatas atau—yang lebih parah—terjadi kemacetan dalam penyusunan kebijakan. Ketakutan ini yang mendominasi suasana politik saat Yudhoyono terpilih sebagai presiden tahun 2004 yang mendorongnya untuk melakukan hal yang bersifat anti-tesis terhadap presidensialisme, yaitu dengan membagi-bagi posisi di kabinet kepada partai-partai.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Suatu penelitian yang dilakukan Joseph Klesner (profesor di Kenyon College, Ohio, AS) atas divided government pada periode Kepresidenan Ernesto Zedillo (1997-2000) menunjukkan, pemerintah dapat membangun koalisi temporer dengan partai-partai oposisi berdasar isu-isu tertentu. Penelitian lain yang dilakukan Benito Nacif, peneliti di lembaga think thank di Meksiko bernama CIDE, atas periode kepresidenan Vincente Fox 2000-2003 juga menunjukkan pemerintah dan partai yang berseberangan tetap bisa bekerja sama dan membangun koalisi berdasar isu-isu.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pembukaan kesempatan calon perseorangan dalam pilkada di Aceh, sebagaimana diatur UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, sebetulnya hanya berlangsung satu kali sebelum partai lokal terbentuk. Ketentuan UU No 11/2006 Pasal 67 Ayat (1) Huruf f itu selaras MOU Helsinki antara Pemerintah RI dan GAM yang mengisyaratkan diizinkannya pembentukan partai lokal di Nanggroe Aceh Darussalam. Dengan kata lain, keistimewaan Aceh tetap sejalan dengan pengembangan sistem penataan kelembagaan demokrasi, terutama mengenai partai politik. Artinya yurisprudensi berdasarkan UU No 11/2006 sebenarnya kurang tepat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kini saatnya kalangan partai politik memperbaiki platform dan kinerjanya, terutama dalam mengembangkan demokrasi internal dan pengaderan. Dengan demikian, jual-beli kursi pencalonan yang rawan dengan politik uang tidak terjadi lagi. Keberhasilan demokrasi internal dan pengembangan kader tentu dapat menghasilkan politisi berkualitas yang layak jual dalam pemilu lembaga legislatif dan eksekutif. Keberhasilan itu akan meminimalkan upaya pemanfaatan partai sekadar menjadi kendaraan mereka yang memiliki dukungan finansial kuat saja.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Setiap proses demokrasi dimulai dengan pemilihan umum (pemilu). Setiap pemilu seharusnya menghasilkan wakil rakyat yang “aspiratif” dan “terbaik” menurut pandangan pemilih. Dan wakil rakyat yang terpilih harus memahami kedudukannya sebagai wakil yang memilih. Syaratnya, harus ada “kesetaraan” dan “kebebasan” dalam memilih. Jika tidak, akan terjadi kesenjangan antara rakyat dan wakil yang terpilih. Inilah yang mungkin terjadi selama ini, yaitu sering ditemui kesenjangan antara rakyat dan wakil-wakilnya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Oleh karena itu, kita perlu membangun sistem pemilu yang menjamin “kesetaraan dan kebebasan” memilih. Kendala yang mereduksi “kesetaraan dan kebebasan” selayaknya dihapus, setidaknya dieliminasi. Meski partai politik berperan besar, peran itu tidak boleh mereduksi “kesetaraan dan kebebasan” memilih rakyat, antara lain melalui kewenangan menetapkan urutan calon. Sistem distrik untuk memilih anggota DPR/MPR/DPD akan lebih mendekati “kesetaraan dan kebebasan” dibandingkan dengan sistem proporsional.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kecelaan juga menulari persona yang pantas ditiru dan digugu, yaitu guru, bahkan guru besar! Menyalahgunakan wewenang, mengambil dengan tangan kiri uang nelayan, kelompok termiskin, dan tangan kanan membagi uang kepada “siapa saja”, termasuk guru yang juga “besar”. Lalu apa gunanya persona dari komunitas ilmiah melibatkan diri langsung dalam jajaran eksekutif, legislatif, dan yudikatif jika akhirnya hanya untuk menyesuaikan diri pada aneka kebiasaan komunitas politik, mematuhi kehendak money politicking?

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Di ruang lingkup kekaryaan guru juga terjadi hal-hal yang horrible. Prasarana dan sarana pendidikan warisan Orde Baru rusak karena tidak dirawat. Karena beroperasi tanpa konsep kerja menyeluruh, tiap lembaga dan jenjang pendidikan berjalan sendiri-sendiri, mengabstrakkan begitu saja keterkaitan fungsional satu sama lain. Begitu rupa hingga ide demokrasi pendidikan, yaitu mutu yang kian tinggi bagi jumlah anak didik yang makin banyak, telah diabaikan. Di sana-sini diberitakan ada murid-murid bunuh diri karena keputusasaan/kebingungan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Yang cukup mendebarkan adalah gerakan separatis yang mengancam integritas NKRI. Separatisme ini katanya akibat ketidakpuasan terhadap pembangunan ekonomi dan politik selama ini. Ketidakpuasan sudah ada sejak Orde Baru. Para reformatur menjadikan hal ini sebagai alasan pembenaran gerakan pembaruan. Namun, yang terwujud amat berbeda dari berbagai gambaran muluk yang dijanjikan. Sementara pola kebijakan pembangunan tetap sama, otonomi daerah yang diintroduksi reformasi hanya menghasilkan pemerataan dalam korupsi di kalangan elite politik dan pemerintah.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Untuk mengesankan, gerakan integritas mereka juga “modern”, ilmu pengetahuan tidak dikutik. Bukankah ajaran Islam sebenarnya mendorong penggunaan nalar (akal) dan penguasaan ilmu pengetahuan? Para pemimpin integris di Aljazair dalam kampanye Pemilu 1991, misalnya, tidak ragu-ragu menggunakan laser untuk menyorotkan tulisan “Allahu Akbar” di langit, agar rakyat terkesan mereka sedang berdialog langsung dengan Tuhan. Maka, di negeri-negeri yang dikuasai ide integrisme pelajar/mahasiswa didorong membanjiri lembaga pendidikan teknik, bukan lembaga pendidikan keilmuan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Legitimasi perluasan tuntutan tanggung jawab sosial ini akan menjadi lebih mudah dipahami jika kita melakukan perubahan paradigmatis dalam meninjau kembali komponen “publik” dalam sebuah status kepemilikan. Misalnya, dalam perkara usaha yang menyangkut “kepemilikan” negara, seperti pada pengusahaan sumber daya alam, terlebih lagi yang bersifat tak tergantikan seperti pada pertambangan. Keterwakilan kepemilikan publik pada aset alami itu seakan selesai dengan kesepakatan legal berupa izin dari pemerintah.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dampak insentif atau disinsentif bagi pelaku usaha sekadar merupakan aspek pragmatis sebuah kebijakan, sementara memenuhi rasa keadilan segenap pihak yang berkepentingan merupakan aspek konstitutif kehadiran setiap kebijakan. Kegagalan memenuhinya bisa merangsang perwujudan tuntutan yang lebih memusingkan, baik dalam tuntutan legal komunitas pada penyertaan kepemilikan seperti pada kasus semen Padang, maupun dalam wujud lebih eksplosif seperti pembangkangan komunitas dengan kekerasan seperti di Freeport, Tembagapura.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ketiga pertanyaan ini sangat menarik untuk dibahas. Ide dasar dari pertanyaan-pertanyaan ini adalah keingintahuan akan kemungkinan kembalinya krisis Asia dengan skala dan cakupan yang serupa dengan sepuluh tahun lalu. Sayangnya, hingga saat ini masih belum ada jawaban yang jelas. Reformasi keuangan sudah dilakukan. Prinsip kehati-hatian (prudential regulations) pun sudah diperketat. Bahkan, beberapa inisiatif pada level regional sudah disepakati oleh beberapa negara guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya gejolak finansial. Salah satunya adalah Chiang Mai Initiative yang bertujuan untuk menggabungkan sumber daya keuangan agar dapat menghalangi, menghadapi, atau mengatasi sebuah krisis finansial.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Menurut Financial Stability Report tahun 1999, aktivitas hedge fund telah turut memengaruhi volatilitas beberapa pasar Asia di masa krisis, termasuk di antaranya Hongkong dan Malaysia. Mengenai isu systemic risk, Presiden Federal Reserve Bank of New York mengatakan bahwa kekhawatiran utama adalah terpusatnya risiko pada sekelompok inti lembaga-lembaga yang skalanya besar. Selain itu, kekhawatiran lain adalah mengenai perlindungan terhadap investor kecil yang kini banyak diinvestasikan ke dalam hedge funds melalui dana pensiun mereka. Di waktu lalu, investasi pada hedge funds hanya bisa dilakukan oleh investor-investor kaya. Sebagaimana dilaporkan, leveraging yang terjadi pada rantai kredit bisa mencapai 100 kali, yang berarti bahwa dengan investasi riil awal sebesar 10 juta dollar AS saja dapat diciptakan investasi sebesar 1 miliar dollar AS.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Saat ini G7 cenderung untuk tidak meregulasi hedge funds secara langsung, dan mengandalkan pada disiplin pasar untuk bekerja. Disiplin itu diharapkan terlaksana melalui manajemen risiko oleh rekan bisnis hedge funds tersebut, yaitu para broker (yang telah diatur oleh undang-undang). Peningkatan transparansi dan keterbukaan di pihak hedge funds juga telah lama dikumandangkan. Diperkirakan ada sebesar 26 triliun dollar AS dalam bentuk derivatif kredit yang dikeluarkan dan diperdagangkan oleh para hedge funds. Oleh karena itu, muncul kebutuhan untuk dapat mengerti aktivitas serta perkembangan instrumen mereka yang semakin kompleks (derivatif, struktur produk-produk keuangan).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Bagaimana cara Indonesia menjaga dirinya dari para pelaku di sektor finansial ini? Informasi yang baik harus tersedia bagi semua pihak dan dibutuhkan tindakan yang terkoordinasi antara para pelaku (swasta dan pemerintah). Kita ambil contoh kasus sebuah perusahaan di Indonesia, Asia Pulp and Paper (APP), yang mungkin telah menjadi korban dari aktivitas hedge funds tertentu yang dikenal sebagai “vulture fund” atau investor “pemakan bangkai”. Pada saat sebagian besar negara telah berhasil menangani krisis finansial 10 tahun yang lalu, APP masih mengalami kesulitan untuk merampungkan restrukturisasi perusahaan pascakrisis akibat ulah sejumlah pemegang saham minoritas.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Telah banyak tulisan yang membahas kasus restrukturisasi perusahaan terbesar yang terjadi di Indonesia. APP yang melakukan ekspansi perusahaan secara besar-besaran terkena dampak krisis keuangan yang memaksa mereka membayar utang sebesar 13 miliar dollar AS di bulan Maret 2001. Kasus ini merupakan salah satu default terbesar dalam sejarah emerging markets. Akan tetapi, APP melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut dan melalui suatu kesepakatan bersama dan pada tahun 2005, sebuah Master Restructuring Agreement (MRA) telah disetujui oleh seluruh anak perusahaan APP dan 93 persen dari para kreditornya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Setiap kasus, meski berbeda, tetap memperlihatkan pola yang mirip. Donegal International menuntut Zambia di London atas utang yang mereka beli seharga kurang dari 4 juta dollar AS untuk pembayaran sebesar 55 juta dollar AS. Hakim akhirnya memutuskan bahwa Zambia wajib membayar sebesar 15,5 juta dollar AS. Hal ini memicu kemarahan dan sejumlah LSM internasional meminta Gordon Brown, Perdana Menteri Inggris yang baru, untuk segera mengubah hukum yang berlaku di Inggris agar kasus Zambia ini tidak terulang lagi di pengadilan Inggris. Isu moralitas pun telah dibawa ke permukaan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Di lain pihak, Peru juga mengalami kasus yang serupa. Pengadilan di Brussel memenangkan kasus yang dituntut Elliot Associates, untuk pembayaran sebesar 58 juta dollar AS atas utang yang mereka beli seharga 11 juta dollar AS. Peru tidak melakukan banding, tetapi memilih untuk membayar utang tersebut agar dapat segera meminjam lagi dari pasar modal internasional. Akan tetapi, sejak kasus ini, hukum di Belgia telah diubah guna mencegah terjadinya pengulangan pemutusan kasus seperti itu. Selanjutnya, hukum New York juga telah diubah pada tahun 2003 dengan memasukkan “klausul tindakan kolektif” pada surat utang yang memungkinkan kreditor mayoritas menolak upaya penghambatan restrukturisasi oleh kreditor minoritas, seperti yang sedang dilakukan terhadap APP.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pada dasarnya, Indonesia ingin menerima mereka dengan tangan terbuka, tetapi diperlukan informasi mengenai berbagai jenis aliran modal dan uang serta pelakunya. Oakland Capital, misalnya, mereka tidak pernah mau menginvestasikan ke dalam lebih dari 5 persen dana perusahaan agar terhindar dari kewajiban dalam investasi, tetapi ingin memperoleh keuntungan yang maksimum. Mereka sering kali hanya menjadi spoiler, pengganggu. Ada kemungkinan—karena kegagalan Oakland Capital dan Gramercy di beberapa pengadilan dalam hal tuntutan mereka terhadap APP—kini terdapat upaya-upaya untuk mempersulit APP melalui tuduhan dumping di pasar Amerika Serikat. Pemerintah dan berbagai pihak serta lembaga di Indonesia harus memiliki pandangan yang jelas dalam menghadapi berbagai jenis investor ini. Ini adalah hal yang sangat penting yang seharusnya kita pelajari dari pengalaman krisis lalu. Sering kali kita menargetkan investor yang salah.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ambil contoh kasus Temasek dari Singapura. Mereka adalah investor yang kredibel yang mengerti tentang kepentingan untuk membangun hubungan jangka panjang dengan negara tentangganya. Mereka berinvestasi ke negara tetangga dengan maksud untuk ikut berkontribusi pada pembangunan negara-negara tersebut. Akan tetapi, tetap saja publik salah memahaminya. Temasek, pemilik dua perusahaan yang terpisah, STT dan SingTel, yang berinvestasi di industri telekomunikasi Indonesia, telah dituduh melakukan kolusi dan berbagai hal lain yang sama sekali tidak ada dasarnya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dengan asumsi simplistis ini, kedua pasangan kandidat yang sedang bertarung mengeksplorasi, sekaligus mengeksploitasi, identitas Betawi untuk memenangi Pilkada DKI. Identitas Betawi masih menjadi magnet bagi masyarakat Jakarta. Tak heran jika pasangan Fauzi-Prijanto mengeksplorasi personel Si Doel Anak Sekolahan sebagai model dalam kampanye di televisi. Identitas Betawi ini diperkukuh pakaian khas Betawi yang digunakan pasangan Fauzi-Prijanto. Pasangan Adang-Dani juga mengeksplorasi Betawi dengan mengerahkan personel Bajai Bajuri minus Rieke Dyah Pitaloka sebagai model kampanyenya di televisi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Eksploitasi Betawi ke dalam politik kekuasaan berdampak bagi masyarakatnya, yang kemudian terkotak-kotak ke dalam politik praktis, yang pada gilirannya rentan terhadap konflik. JS Furnivall (1972) sudah mengingatkan, masyarakat plural hanya menampilkan prototipe masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen dan tatanan sosial yang hidup berdampingan, tetapi tidak berintegrasi dalam satu kesatuan politik. Maka menjadi berbahaya jika eksploitasi etnisitas untuk kepentingan politik sesaat berujung konflik berkepanjangan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Adakah substansi lain yang bisa ditangkap dari tema besar “keragaman” ini. Tentu saja tidak sampai pada paradigma pluralisme yang sebenarnya. Jadi tidak dapat dengan mudah dipahami, pasangan Fauzi-Prijanto ini serius menggarap isu pluralisme meski di beberapa partai pendukung ada yang secara serius menggarap isu pluralisme. Hal itu karena yang paling menonjol dari tema keragaman adalah beragamnya partai pendukung pasangan Fauzi-Prijanto. Artinya, keragaman lebih dipahami sebagai pluralisme politik, lebih jelasnya koalisi partai-partai politik untuk memenangi pilkada.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Beberapa pekan lalu, Uni Eropa juga menempatkan misi lain di Asia, yaitu misi pelatihan polisi di Afganistan, yang terbuka bagi mitra Asia. Misi ini membantu membentuk berbagai pengaturan kebijakan sipil yang efektif dan berkelanjutan di bawah kepemilikan Afganistan sesuai standar internasional. Fakta bahwa misi ini berjalan, setidaknya selama tiga tahun, menggarisbawahi peningkatan komitmen jangka panjang Uni Eropa terhadap stabilitas dan keamanan di Asia. Kita bisa memprediksi untuk bekerja sama lebih erat dengan mitra Asia dalam operasi manajemen krisis di belahan benua lain.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dengan semangat, Uni Eropa mengikuti keputusan bersejarah ASEAN untuk mengembangkan komunitas Asia Tenggara lebih jauh, dan tugasnya pada piagam ASEAN, termasuk pembangunan kerangka kerja yang sesuai. Untuk itu, Uni Eropa menghargai proyek integrasi di kawasan lain. Uni Eropa juga memberikan dukungan praktis. Saya sendiri telah bertemu dengan perancang Eminent Persons Group dan High- Level Taskforce of Charter. Saya terkesan oleh visi dan komitmen mereka serta berbagai pertanyaan penting yang ditanyakan tentang integrasi Uni Eropa.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Hutan di Bumi, demikian Worldwatch Institute, kini berkurang 20 juta hektar per tahun. Padahal hingga 1970, pengurangan itu baru mencapai 5 juta hektar. Lain lagi menurut IBGE. Sebanyak 5 persen hutan Amazon sudah lenyap. Kelihatannya kecil, tetapi jika 1 persen setara 40.000 kilometer persegi, kita pun terperangah, dan spesies penghuni hutan pun turut raib. Bila antara tahun 1500 dan 1850, hanya satu spesies hilang dalam 10 tahun, pascatahun 2000, hal itu terjadi setiap jam, demikian tulis Leonardo Boff, (Ecologia, Teologia y Nuevos Paradigmas: 1999).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sekilas, tindakan altruis dan filotrofis seperti itu patut dibanggakan. Namun, ia masih terbatas dan hanya merupakan ekspresi setengah hati karena akar terdalam yang menyentuh rasa kemanusiaan yang adil dan beradab belum tersentuh. Sebaliknya, manusia yang punya kesadaran penuh akan membangun sebuah moral sosial yang mengacu komitmen memperlakukan alam semanusiawi mungkin. Pada saat bersamaan, tuntutan batin sebagai ekspresi etika yang tangguh akan mewujudkan keterlibatannya dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ternyata data tahun 2006 yang kita miliki menunjukkan perkembangan yang lebih cepat dibandingkan dengan data Goldman Sach. Total PDB, misalnya, mencapai angka sekitar 366 miliar dollar AS dibandingkan dengan prediksi Goldman Sach sebesar 350 miliar dollar AS. Dengan angka lebih tinggi itu, pendapatan per kapita penduduk Indonesia mencapai 1.663 dollar AS tahun 2006, sedangkan menurut data Goldman Sach sebesar 1.508 dollar AS. Selain angka PDB, perbedaan angka pendapatan per kapita juga disebabkan jumlah penduduk yang menurut Goldman Sach sebesar 232 juta penduduk, lebih besar daripada angka sebenarnya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Obat-obatan sumbangan Palang Merah Malaya untuk Palang Merah Indonesia dibawa misi itu menggunakan pesawat Dakota India. Di atas udara Yogyakarta, pesawat beregistrasi India, VT-CLA, dari Singapura itu diserang dua pesawat Kittyhawk Belanda, membuat salah satu mesin pesawat itu terbakar. Pesawat dengan Pilot Alexander Noel Constantine (Australia) dan Co Pilot Roy Hazelhurst (Inggris) itu jatuh dan terbakar di Desa Wodjo, Yogyakarta. Ikut gugur dalam misi itu adalah Komodor Udara A Adisutjipto, Komodor Udara Prof Dr Abdulrachman Saleh, dan Opsir Muda Udara Satu Adisumarmo Wirjokusumo.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Masalah perjanjian kerja sama pertahanan (DCA) yang mencuat akhir-akhir ini tak bisa dihindarkan. Ada yang melihat, DCA sebagai pelecehan kedaulatan bangsa, mengingat sebagian daerah udara nasional Indonesia kini ada di bawah kekuasaan FIR Singapura dengan MTA 1 dan MTA 2. Maka, pengkajian tentang DCA bisa dimanfaatkan untuk pengaturan kembali daerah itu. FIR, MTA 1, dan MTA 2 telah berlangsung puluhan tahun. MTA 1 dan MTA 2 juga telah lama digunakan Singapura sebagai daerah latihan. Padahal, daerah itu dalam lingkungan area penerbangan sipil. MTA 1 dan MTA 2 terus dalam pengawasan Singapura (under occupation and control of Singapore government).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam perkembangannya ASEAN telah membentuk mekanisme ASEAN Plus Three bersama China, Jepang, dan Korea Selatan; East Asia Summit (EAS); hingga memiliki 11 mitra wicara, seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Australia, Jepang, China, yang merupakan pemain-pemain besar. Terbentuknya Forum Regional ASEAN (ARF) menjadi bukti bahwa ASEAN berperan penting di dunia internasional, yang menempatkan dirinya sebagai driving seat dalam proses regional. Artinya, selama 40 tahun, ASEAN bukan hanya mampu bertahan, tetapi terus berkembang sebagai organisasi regional yang makin efektif. Di antara anggota juga tak pernah terjadi perang, menjadi bukti keberhasilan stabilitas politik, keamanan, dan sosial.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Salah satu agenda penting KTT ASEAN Ke-12 di Cebu, Filipina, Januari 2007, ide penciptaan integrasi AEC beberapa tahun lalu didorong persaingan dari India dan China. Bahkan, keinginan untuk memperluas integrasi itu karena aliran investasi kini relatif lebih tertarik ke India dan China. Konsekuensinya, akan terjadi aliran perdagangan barang dan jasa serta pekerja lintas batas. ASEAN tak lagi sekadar kawasan perdagangan bebas dengan fokus liberalisasi perdagangan, tetapi akan menjadi seperti sebuah negara, dengan memiliki skala ekonomi yang lebih efisien dengan cakupan pasar besar dengan kombinasi 580 juta penduduk dan 1,1 triliun produk domestik bruto (PDB).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Meski demikian, peningkatan kemampuan di segala bidang harus dilakukan sebab AEC juga berarti persaingan antarnegara anggota. Selain itu, institusi ASEAN cukup lemah. Institusi yang ada tidak cukup memiliki kewenangan atau otoritas dalam menentukan berbagai kebijakan ekonomi yang kini justru amat diperlukan. Koordinasi lintas sektoral juga sering menjadi hambatan karena tidak ada mekanisme dan setiap pihak merasa paling berwenang untuk menentukan. Selain itu, mekanisme fasilitas perdagangan juga masih lemah. Padahal, fasilitas ini amat diperlukan guna memperlancar arus barang, mengurangi biaya tinggi, serta meningkatkan efisiensi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Hal lain yang bisa menghambat pembentukan AEC adalah jika setiap negara anggota ASEAN ingin mempertahankan kedaulatannya secara utuh dan tidak bersedia melepaskan sebagian kedaulatannya kepada sebuah institusi yang mengelolanya. Kesungguhan ASEAN untuk membuka akses pasar hanya dapat berjalan baik jika disertai kemauan politik setiap anggota guna mengembangkan hubungan yang saling menguntungkan dan diarahkan kepada kemitraan strategis dalam mendorong perekonomian yang kuat serta menciptakan stabilitas jangka panjang di kawasan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Banyak pengalaman menunjukkan, program CSR yang bersifat sukarela tidak berjalan baik, bahkan gagal. Hannah Griffhs mengklaim, banyak perusahaan yang mengabaikan program CSR. Di Inggris, misalnya, dari 350 perusahaan besar yang tergabung dalam the Financial Times Stock Exchange’s (FTSE’s), hanya 79 perusahaan yang membuat laporan tentang dampak sosial dan lingkungan dari praktik bisnisnya. Juga, dari 61.000 perusahaan transnasional (TNCs) dan 900.000 perusahaan yang berafiliasi dengan TNCs, hanya 2.000 (3,2 persen) mempunyai laporan tentang dampak sosial dan lingkungan (H Griffhs, Human and Enviromental Rights: The Need for Corporate Accountability, 2005).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Malapetaka kapal, kereta api, pesawat terbang, runtuhnya gedung, jika dilihat dari luar negara, semua menggambarkan pemilik kepalanya yang sama: Indonesia. Kekacau-balauan semacam ini menunjukkan kita gagal dalam organ besar. Dan, organ itu merupakan kesatuan dalam keberagaman. Sakit telinga ada hubungannya dengan mulut. Sakit lutut ada hubungannya dengan kepala. Kekacau-balauan dalam transportasi, yaitu kaki, ada hubungan dengan kondisi perut atau pernapasan. Hanya dokter manajemen negara yang mampu menganalisis hal itu.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

“Sejelek-jelek” partai ia adalah lembaga politik yang sengaja diniatkan untuk berbagai kepentingan kekuasaan. Jika lembaga partai kuat, seharusnya kehadiran calon perseorangan adalah anomali atau keanehan. Jika partai benar-benar mampu “mengurus diri” sehingga kuat kelembagaannya dan mendominasi mind set masyarakat, tidak ada alasan untuk sinis oleh kehadiran calon nonpartai. Partai-partai seperti itu tentu akan mudah “menggilas” calon-calon perseorangan. Karena itu, proses politik pun tetap bertumpu pada partai-partai, calon perseorangan hanya interupsi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

ASEAN akan bergerak secara operasional berdasar langkah antarpemerintah (intergovernmental action). Tidak ada elemen supranasionalisme di sini karena tidak ada yang akan menyerahkan kedaulatan ekonominya. Kita tidak bisa membangun komunitas yang sama dengan UE karena UE menjalankan kedua hal sekaligus, yaitu tindakan supranasional dan praktik kebijakan antarpemerintah. ASEAN akan bekerja mirip lembaga PBB, dengan anggotanya patuh kepada kerja badan-badan yang diciptakan, sementara mereka tetap memiliki kedaulatan besar. Demikian bayangan Rosalio Manalo tentang ASEAN 10 tahun ke depan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pencarian identitas bangsa dilakukan dalam falsafah hidup yang menjunjung nilai-nilai dasar (basic values) sebagai anti-(neo-) kolonialisme. Jati diri bangsa tercermin dalam mentalitas, bobot kemanusiaan, kerohanian, keadilan, sosial, politik, dan budaya. Internalisasi dan ekspresi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan kekhasan bangsa. Bagaimanakah semangat saling menghargai perbedaan (dalam sidang BPUPKI dan PPKI) bisa diteruskan di masyarakat majemuk tanpa merugikan pihak mana pun?

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tiada gading yang tak retak; tak satu pun negara di dunia ini yang perfek. De facto, telah muncul sejumlah negara yang sukses dalam mengatur sistem pemerintahan yang menjamin kepastian hukum dalam penerapan hak-hak terasasi manusia—hidup, kesehatan, keamanan, pendidikan, religius dan kesejahteraan— tiap warga negara. Segala bentuk premanisme tunduk pada ketentuan hukum. Biasanya, sistem pemerintahan negara sukses itu relatif baik, bersih, transparan, dan terkontrol. Kapan dan bagaimanakah kita dapat menyaksikan “Indonesia (yang sungguh) Raya” yang menjamin kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat? Atau “Indonesia Raya” hanya lirik lagu nasional yang sulit diwujudkan?

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pertama, harus jelas apa yang diatur. Lalu, harus dipertimbangkan semua kenyataan di lapangan, termasuk orientasi dan kapasitas birokrasi dan aparat penegak hukum serta badan-badan yang melakukan penetapan dan penilaian standar. Yang juga harus diperhitungkan adalah kondisi politik, termasuk kepercayaan pada pemerintah dan perilaku para aktor politik dalam meletakkan masalah kesejahteraan umum. Ini artinya harus melalui dialog bersama para pemangku kepentingan, seperti pelaku usaha, kelompok masyarakat yang akan terkena dampak, dan organisasi pelaksana.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Persoalan kedua, seberapa jauh CSR berdampak positif bagi masyarakat, amat tergantung dari orientasi dan kapasitas lembaga dan organisasi lain, terutama pemerintah. Studi Bank Dunia (Howard Fox, 2002) menunjukkan, peran pemerintah yang terkait dengan CSR meliputi pengembangan kebijakan yang menyehatkan pasar, keikutsertaan sumber daya, dukungan politik bagi pelaku CSR, menciptakan insentif dan peningkatan kemampuan organisasi. Untuk Indonesia, bisa dibayangkan, pelaksanaan CSR membutuhkan dukungan pemerintah daerah, kepastian hukum, dan jaminan ketertiban sosial.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Setelah itu, pemerintah memfasilitasi, mendukung, dan memberi penghargaan pada kalangan bisnis yang mau terlibat dalam upaya besar ini. Pemerintah juga dapat mengawasi proses interaksi antara pelaku bisnis dan kelompok-kelompok lain agar terjadi proses interaksi yang lebih adil dan menghindarkan proses manipulasi atau pengancaman satu pihak terhadap yang lain. Peran terakhir ini amat diperlukan, terutama di daerah. Semacam perubahan orientasi dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah juga diperlukan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pertama, jika DCA untuk memberi payung hukum bagi kontrol dan penggunaan MTA-1 dan 2 oleh Singapura, mengapa harus dengan formula DCA yang menyetujui pelibatan pihak lain untuk melakukan latihan militer bersama Singapura di MTA-2 dan Area Bravo? Ini sama dengan mengizinkan Singapura melakukan kerja sama pertahanan, termasuk melakukan latihan bersama pihak lain di wilayah kita. Ada kontradiksi antara Pasal 3 (c) dan Pasal 1 DCA karena de facto dan de jure, kita membuka ruang bagi Singapura untuk mengeksplorasi kedaulatan RI guna “kerja sama bilateral/multilateral dengan (angkatan perang) negara lain”, bukan dengan Indonesia sebagaimana tujuan utama DCA.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dengan DCA, kita memberi “hak kontrol” atas chokepoints di Corong Barat kepada Singapura dan mitranya, yang berarti identik dengan menyerahkan kepnas bahkan kedaulatan. “Kedaulatan Negara” tidak hanya dimaknai secara spasial-fisik, tetapi juga national pride and dignity. Dapat terjadi suatu sindrom “pendudukan psikologis” (psychological occupation) terhadap warga dan prajurit kita yang berpotensi menimbulkan sense of inferiority, saat sebagai “penonton” menyaksikan pasukan asing dengan perlengkapan serba canggih dalam jangka panjang berlatih rutin di wilayah kita.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sistem presidensial dengan presiden sebagai kepala pemerintahan, periodisasi pergantian pemerintahan teratur (lima tahun), kecuali terjadi sesuatu yang luar biasa. Stabilitas pemerintahan terjamin. Gangguan mungkin terjadi karena sistem presidensial tidak dijalankan secara konsisten dan konsekuen. Itu karena kurangnya kepercayaan diri dan kemampuan presiden dalam mengelola pemerintahan. Apalagi jika dalam menyusun kabinet digunakan pola parlementer. Terjadi celah dan peluang untuk diganggu dan dimanfaatkan partai-partai yang berkarakter memburu kekuasaan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam Seminar Angkatan Darat II di Bandung, Agustus 1966, dimunculkan gagasan lima partai politik, dengan paradigma yang merujuk latar belakang politik-ideologi, sosial-kultural, dan sejarah kepartaian. Dua partai merepresentasi komunitas politik Islam, satu merepresentasi komunitas politik kebangsaan, satu merepresentasi komunitas politik kristiani, satu merepresentasi komunitas sosialis/kekaryaan. Hampir bersamaan waktunya, dalam Musyawarah Rakyat Jawa Barat muncul gagasan pengelompokan partai dalam dua kelompok (dwigrup), Yang satu kelompok material, berorientasi pokok kepada bidang kehidupan lahiriah masyarakat, tanpa melupakan bidang spiritual dan kultural. Yang lain, kelompok spiritual, dengan orientasi pokok kepada bidang spiritual dan sosial-kultural, tanpa melupakan bidang kehidupan lahiriah.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Untuk itu, harus ditumbuhkan kemauan politik dari semua komponen komunitas politik Indonesia. Perlu diupayakan struktur kepartaian dengan jumlah yang kompatibel bagi fungsi sistem presidensial. Lebih dari 10 partai rasanya sulit. Kurang dari 10 partai perlu dipertimbangkan. Mungkin lima partai seperti diwacanakan pada Seminar Angkatan Darat II, Agustus 1966, di Bandung, dapat menjadi rujukan, tentu dengan revisi dan modifikasi. Di satu pihak dapat menampung pluriformitas latar belakang komunitas politik Indonesia. Di lain pihak jumlahnya sederhana, untuk mengelola interaksi positif dan konstruktif dalam kehidupan politik nasional. Proses restrukturisasi harus demokratis, ketentuan electoral threshold adalah salah satu cara.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Itu sebabnya penjajah bermaksud menguasai kembali negeri ini dan dilawan kedua proklamator serta para pejuang. Hal ini dimaksudkan, sekali lagi, kemerdekaan untuk semua. Dengan prinsip sadumuk bathuk sanyari bumi, yang berarti ’tidak rela tanahnya dikuasai kembali oleh penjajah meski hanya sejengkal’, para pejuang mempertaruhkan nyawa demi kemerdekaan tanah tumpah darah. Banyak pejuang mati di tangan musuh asing. Namun, bagi mereka, lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup tertindas di bawah penjajah. “Merdeka atau mati!”, itu tekad mereka.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Betapa ironisnya 62 tahun kemudian, saat kita menengok ke belakang dan merenungkan kembali perjalanan negeri ini, sejak kemerdekaan diproklamasikan. Tampak begitu banyak warga “negeri merdeka” yang ternyata tetap tertindas dan terlunta-lunta di tanah tumpah darahnya sendiri. Banyak dari mereka tak mampu memiliki cukup tanah untuk tinggal atau menghidupi diri. Berbagai upaya untuk bisa mendapatkan tanah yang layak selalu mengalami hambatan karena harus berhadapan dengan kepentingan mereka yang lebih kuat dan lebih berkuasa.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kita masih ingat, pada tahun 1960-an ada upaya untuk membagi tanah secara adil berdasarkan undang-undang resmi pemerintah (Undang-Undang Pokok Agraria). Upaya itu justru menimbulkan ketegangan sosial dan menjadi salah satu pemicu bagi pembantaian massal terhadap rakyat kecil. Sistem kepemilikan tanah yang lebih adil pun gagal dilaksanakan. Tak cukup dengan tragedi pembunuhan sesama warga, kasus-kasus tanah terus merebak sejak naiknya rezim otoritarian yang merebut panggung kepemimpinan setelah berlangsungnya tragedi itu.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Terjadilah, misalnya, kasus penggusuran paksa tanpa ganti rugi yang pantas demi pembangunan Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta (1971), misalnya. Juga sengketa tanah di Gunung Balak, Lampung (1972), kasus tanah Siria-ria, Sumatera Utara (1977), dan penggusuran demi pembangunan Taman Borobudur, Jawa Tengah (1982). Begitu pula kasus tanah Kedung Ombo (Jawa Tengah), penggusuran untuk pembuatan lapangan golf di Cimacan (Jawa Barat), kasus tanah Kemayoran, serta kasus tanah Talangsari (Lampung)—yang semuanya berlangsung tahun 1989. Pada tahun 1996 terjadi kasus tanah Balongan (Jawa Barat) dan Nipah (Madura). Belum lagi kasus lumpur Lapindo (2006) di Jawa Timur yang melahap tanah tempat tinggal dan gantungan hidup banyak warga masyarakat. Ini belum terhitung ratusan kasus penggusuran di kota-kota besar, dengan warga diusir dari tempat tinggalnya tanpa alternatif memadai.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Perguruan tinggi negeri yang hidup sekian lama di bawah naungan negara memang bermasalah dengan rencana disahkannya RUU BHP. Mengapa? Budaya birokrasi selama ini adalah budaya pengelolaan, bukan peningkatan anggaran. Birokrasi yang manja seperti dipaksa mulai belajar menggosok punggung sendiri. Maka, kecurigaan para kritikus terhadap birokrasi cukup beralasan. Alih-alih melakukan diversifikasi sumber pendanaan, birokrasi perguruan tinggi sekadar menaikkan biaya operasional pendidikan untuk menggenjot pendapatan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Siapakah sebenarnya pasar pendidikan tinggi kita? Hemat saya, pasar bukan semata mahasiswa. Pasar adalah para pemangku kepentingan pendidikan tinggi, yakni negara, masyarakat sipil, dan industri. Perguruan tinggi di era BHP harus mampu menempa diri sebaik mungkin untuk melayani pemangku kepentingan. Tata kelola organisasi yang terumuskan dengan baik dalam RUU BHP harus menjadi acuan. Tanpa itu semua, perguruan tinggi akan terjebak untuk melakukan apa yang dituduhkan para kritikus, yakni menaikkan biaya operasional pendidikan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Perintah shalat adalah peradaban Nabi akan menegakkan keadilan sesuai nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Spirit lahirnya keadilan berbasis ketuhanan dan kemanusiaan menjadi tonggak keteladanan yang harus diserap dalam kesadaran umat Islam. Itulah yang oleh Sheikh Muhammad al-Ghazali dalam Fiqh al-Sirah dikatakan, Isra Mi’raj menjadi tonggak lahirnya Islam sebagai agama fitrah. Semua ajaran ibadah yang diwajibkan kepada umat Islam merupakan fondasi yang wajib dilaksanakan untuk menemukan sari pati dan esensi agama.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pemberantasan korupsi yang digembar-gemborkan ternyata masih sebatas wacana, tidak membumi. Terbukti, berbagai kasus korupsi masih mendera bangsa ini. Kejaksaan sendiri juga tidak mempunyai political will dalam menjaring para koruptor. Para jaksa hanya seperti “ustadz di kampung maling”. Pernyataan “ustadz di kampung maling” bukan keseleo ngomong. Pernyataan itu merupakan buah kesadaran. Meminjam bahasa Jurgen Habermas, ia bukan sekadar tuturan (speech), tetapi bagian dari bahasa (language). Bahkan menurut Aloys Budi Purnomo (2005) pernyataan itu bukan sekadar komunikasi, tetapi juga melibatkan aspek moralitas yang di dalamnya tercakup unsur budaya dan perasaan yang mewarnai isi komunikasi yang disampaikan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Spirit Isra Mi’raj menemukan momentum untuk menggugah bangsa Indonesia dalam menggugat hegemoni korupsi yang mendera. Para agamawan, khususnya, harus berani menentang kebijakan nonpopulis dan kebijakan antikemanusiaan. Agamawan akan menjadi poros utama perubahan bangsa, terlebih para agamawan akan mendapatkan dukungan dari basis massanya yang riil. Inilah yang oleh sosiolog Peter L Berger (1999:9) dijelaskan, kesadaran hidup religiusitas yang telah sekian lama menjadi basis kehidupan berbangsa dan bernegara akan mampu menjungkirbalikkan paradigma sesat bahwa korupsi adalah kejahatan yang harus diberantas dari peraturan politik. Pernyataan Berger itu membangkitkan spirit Isra Mi’raj dalam membangun global responsibility pemberantasan korupsi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Hasil Pilkada DKI tampak menjadi ajang penegasan bahwa kekuatan elite politik tidak bisa begitu saja diremehkan. Buktinya, “keroyokan partai politik” itu berhasil menang. Namun, pada saat yang sama, koalisi partai untuk mendukung calon tertentu, betapapun terlihat solid, ternyata tidak seperkasa yang dibayangkan. Apabila kita mengacu pada hasil survei Lingkaran Survei Indonesia yang sering dijadikan iklan oleh Denny JA untuk mendukung Fauzi-Prijanto, Fauzi-Prijanto memang secara konsisten unggul.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pertama, undecided voters/golput pada detik-detik terakhir akhirnya memutuskan menghukum elite politik maupun partai-partai politik yang “mengeroyok” Adang-Dani. Walaupun Adang-Dani tidak serta-merta menjadi figur yang diinginkan, undecided voters akhirnya memilih mereka karena ingin menunjukkan kekesalannya terhadap partai-partai politik. Dukungan terhadap Adang-Dani mungkin berasal dari protest voters yang selama ini telah tidak percaya terhadap tingkah laku elite-elite partai yang dipersepsikan oportunistik, yang hanya ramai-ramai mendukung sekadar untuk menaruh “saham” bagi kandidat yang diperkirakan akan menang. Inikah strategi partai untuk mempersiapkan Pemilu 2009?

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ketiga, selama masa kampanye, Adang-Dani bisa jadi diuntungkan sikap Fauzi-Prijanto sendiri yang dianggap kurang dialogis. Di sejumlah acara debat kandidat yang banyak diselenggarakan masyarakat, Fauzi-Prijanto jelas-jelas menolak untuk hadir. Bahkan untuk acara Debat Cagub yang diselenggarakan oleh masyarakat Menteng yang sebetulnya banyak diorganisasi oleh pendukungnya akhirnya dibatalkan karena Fauzi-Prijanto menolak hadir. Ada kesan, Fauzi-Prijanto terlalu percaya diri, terlalu hati-hati, atau malah terlalu sombong, atau mungkin takut menghadapi perdebatan atau dialog terbuka yang mengontraskan pikiran antara kedua pasangan. Sebuah sikap yang aneh mengingat Fauzi Bowo memiliki latar belakang pendidikan yang baik.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Keempat, mesin kampanye Fauzi Bowo mendapat keuntungan dengan memanfaatkan kedudukan Fauzi sebagai wakil gubernur. Mesin politiknya jelas-jelas telah bekerja sejak dini dengan begitu rapinya, yang antara lain dengan menggunakan pelang kampanye antinarkoba yang memunculkan wajah berkumisnya di mana-mana. Setidaknya, dengan cara ini wajah Fauzi menjadi lebih dikenal di tiap pelosok perkampungan Jakarta. Namun, kampanye-kampanye terselubung seperti ini dengan dosis agak berlebihan tersebut bisa jadi menimbulkan reaksi balik dan mengesankan penghamburan uang besar-besaran di tengah warga Jakarta yang banyak menderita. Saya pernah mendengar seorang sopir taksi pun berseloroh, “Wah dapat duit dari mana ya dia?” Pendeknya, besarnya peningkatan suara yang diterima Adang-Dani sangat mungkin lebih diakibatkan karena ekspresi protest voters yang ditumpahkan melalui pelampiasan dukungan terhadap Adang-Dani.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Unsur Fauzi Bowo sendiri adalah elemen minimalis kedua. Buktinya, ikatan partai-partai dengan Fauzi begitu kuat sehingga pertentangan soal siapa yang akan mendampingi Fauzi sebagai calon wakil gubernur tidak mampu membubarkan koalisi ini sampai saat pendaftaran ke KPUD. Padahal partai-partai politik itu, terutama yang perolehan kursinya cukup untuk mengajukan kandidat seorang diri, bisa saja muncul dengan banyak nama lain di Jakarta yang penuh pesohor politik, aktivis, artis, akademisi, dan sebagainya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ikatan unsur minimalis pertama dan kedua itu berjalan bersama waktu dan saling memperkuat. Mungkin ada yang mengatakan, secara alamiah semua hitungan dari berbagai sisi akan mengantar Fauzi. Padahal, betapa pun alamiahnya suatu kondisi awal, ia membutuhkan aktor-aktor komunikasi politik yang melakukan lobi-lobi ke berbagai partai politik dan penyusunan opini publik. Pesan utamanya: jika tidak mengusung Fauzi Bowo, calon mana pun—apalagi jika lebih dari dua pasangan—akan kalah menghadapi Adang-Dani dengan PKS yang solid.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Saking kuatnya fokus pada Fauzi, nama Prijanto terkesan sebagai pelengkap. Deklarasi pasangan Fauzi-Prijanto pun baru dilakukan 1 Juni 2007. Padahal sebuah lembaga survei telah mengiklankan hasil tracking survey yang sudah dimulai sejak Mei dengan menempatkan Prijanto. Dan Fauzi-Prijanto tetap unggul atas pasangan Adang-Dani. Jelas, jika tidak ada kesalahan pencantuman bulan pelaksanaan tracking survey itu, nama Prijanto pasti dimasukkan dalam konteks simulasi. Artinya, ketika pasangan itu belum dideklarasikan atau tidak banyak warga Jakarta mendengar nama Prijanto, Fauzi tetap unggul. Sekali lagi terbukti, Fauzi adalah fokus dalam pilkada minimalis kali ini. Hal itu adalah karya komunikator politik yang luar biasa baik mengingat berbagai survei sebaliknya menunjukkan bahwa sebagian besar warga Jakarta tidak puas dengan kinerja pemerintah daerah, dengan Fauzi merupakan bagian di dalamnya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Unsur minimalis ketiga dalam Pilkada DKI Jakarta kali ini adalah pesan-pesan kampanye yang amat umum, tidak dirinci dalam kerangka waktu dan angka pencapaian tertentu, serta hampir tidak membandingkan antara Fauzi-Prijanto dan Adang-Dani. Beberapa spanduk, poster, stiker, juga iklan di media mulai terlihat “menyerang” lawan. Namun, ia tetap tinggal amat minimal dan dangkal atau hanya “menyerang” permukaan. Yang dipermasalahkan adalah kampanye Fauzi, “Jakarta untuk semua” (berarti jika Adang menang, Jakarta jadi tidak untuk semua?) atau “Serahkan Jakarta di tangan ahlinya” (bermakna: Adang-Dani bukan seorang ahli, sementara banjir selama ini tetap terjadi meski Jakarta sudah ditangani ahlinya?).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Di ujung analisis awal hasil Pilkada DKI ini, saya ingin menekankan, pilkada minimalis terbukti menghasilkan sesuatu yang minimalis pula. Menurut hitung cepat Puskapol UI hingga pukul 18.00 WIB, tingkat partisipasi warga 63,3 persen atau 36,7 persen warga tidak menggunakan hak pilih dengan berbagai alasan. Masih dengan data Puskapol UI, 57,44 persen suara Fauzi berarti 36,36 persen dari suara pemilih terdaftar. Artinya angka ini relatif sama dengan jumlah yang tak menggunakan hak pilih (atau golput dan alasan lain). Angka sekitar 36,36 persen atau berapa pun hasil akhir nanti tetap merupakan suara rakyat dan hasil terbaik pilkada ini, tetapi bisa juga dilihat sebagai legitimasi yang kecil dari seluruh pemilih terdaftar.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Parahnya lalu lintas Jakarta membawa persoalan serius bagi perekonomian secara keseluruhan. Tiadanya jaringan transportasi publik yang baik bisa dianggap penyebab utama parahnya situasi lalu lintas Jabotabek. Akibatnya, kendaraan pribadi menjadi alternatif, termasuk tingginya jumlah kendaraan roda dua, yang kian menyemut di Jakarta. Ditaksir, pertambahan kendaraan bermotor sejak tahun 1990 rata-rata 10-15 persen per tahun. Persentase kendaraan umum dari tahun ke tahun terus menurun, dari 57 persen (1985) menjadi 51 persen (1995), 42 persen (2001), dan 38 persen (2003) dengan dampak semakin macetnya arus di Jakarta.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Apa pun yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi kerusakan lingkungan terkesan separuh hati. Ketika Program Kali Bersih dan Program Laut Lestari digencarkan, tanpa banyak diketahui publik, misalnya, Pemprov DKI Jakarta membuat rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) 2000-2001 yang membenarkan “penghilangan” dan “pengurangan” jalur hijau kota. Lagi-lagi terjadi kecenderungan ekonomi mengalahkan ekologi. Semoga gubernur dan wakil gubernur baru mampu menghentikan kecenderungan itu. Jika ini terus terjadi, dalam waktu dekat dicemaskan akan menjadi bumerang bagi Jakarta dan sekitarnya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pada pertemuan ke-40 Menlu ASEAN (ASEAN Ministerial Meeting/AMM) di Manila akhir Juli lalu, Presiden Filipina Gloria Macapagal-Arroyo berharap jika ASEAN tetap kokoh selama 40 tahun, anak cucu kita akan merasakannya 40 tahun ke depan. Arroyo berharap agar ASEAN mewujudkan komitmen yang dibuat pada ASEAN Summit Ke-12 di Cebu, Filipina, pada 13 Januari 2007, yakni menciptakan One Caring and Sharing Community pada 2015. Komunitas ASEAN akan diwarnai pencapaian kerja sama, solidaritas, bersama melawan kemiskinan, dan menikmati rasa aman, termasuk keamanan insani (human security).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Meski konsep security communities sudah dilontarkan Karl Deutsch 50 tahun lalu (1957), tampaknya pengamat hubungan internasional masih kurang nyaman untuk menggunakan konsep komunitas dalam memahami politik internasional. Mereka masih terbiasa untuk mendekatinya dari sudut pandang artifisial realis versus idealis, neorealis, neoliberal institutionalism atau meminjam Hedley Bull dalam The Anarchical Society, konsep Hobbessian tradition (tradisi realis), Grotian tradition (pendekatan legal), dan Kantian tradition (pendekatan terhadap society yang lebih humanis).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Negara-negara ASEAN hingga kini tidak pernah berbagi nilai-nilai demokrasi liberal sebagai prasyarat terbentuknya security community karena ia juga butuh civil society yang kuat. Di ASEAN kini hanya ada dua negara penganut demokrasi liberal, yaitu Indonesia dan Filipina. Tak heran jika ASEAN People’s Assembly (APA) hanya bisa diadakan di dua negara itu. Pertemuan APA Ke-6 di usia ASEAN ke-40 juga akan diselenggarakan di Manila, 23-26 Oktober 2007. Selebihnya, ada yang di bawah rezim militer semidemokratik (Thailand), junta militer (Myanmar), rezim komunis dengan sosialisme pasar (Vietnam, Laos, Kamboja), monarki absolut (Brunei Darussalam), atau rezim developmentalis sedikit represif (Malaysia dan Singapura). Namun, ada kemajuan, Myanmar berjanji akan bertahap menerapkan demokrasi, ASEAN akan melindungi dan memperjuangkan nasib para buruh migran, dan pembentukan badan HAM ASEAN juga sudah masuk dalam draf pertama ASEAN Charter. Paling tidak, langkah menuju “Berorientasi kepada Rakyat” sudah tampak.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Apakah ASEAN akan menuju integrasi ekonomi? Jalan masih panjang. Perdagangan antarnegara ASEAN juga masih belum beranjak dari angka 20 persen dari nilai perdagangan internasional tiap negara anggota. Namun, coba lihat bagaimana “Arus bebas barang dan orang” di perbatasan antarnegara ASEAN, kecuali di perbatasan Malaysia-Thailand. Cobalah masuk ke segitiga emas Thailand-Myanmar-Laos atau Indonesia-Singapura, tidak ada militer di situ. Namun, justru di perbatasan RI-PNG, RI-Malaysia, RI-Malaysia-Filipina, Malaysia-Thailand tampak militer berjaga-jaga. Di situ pula mengandung titik-titik rawan penyelundupan narkotika, kayu, orang, dan barang.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pada 24-25 Juli, Institute Ecosoc bekerja sama dengan harian “Kompas”, Lingkar Muda Indonesia, dan UNDP Partnership menyelenggarakan lokakarya nasional bertajuk “Merumuskan Kota Sebagai Ruang Publik: Menggali Perspektif bagi Demokrasi, Keberwargaan dan Kontrak Sosial Baru dalam Pengembangan Kota”. Lokakarya dihadiri wakil pemangku kepentingan dari 10 kota di Indonesia, menghadirkan dua pembicara dari Bangkok, Prof Pthomrek Ketudhat (Universitas Thammasat) dan Somsook Boonyabancha (wakil pemerintah kota Bangkok). Pembicara lain adalah planolog Dr Suryono Herlambang, arsitek Dewi Susanti, dan sosiolog Dr Imam B Prasodjo. Berikut laporan hasil lokakarya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pemerintah kota merasa sudah menjalankan semua prosedur peran serta warga yang telah diatur undang-undang. Bahkan, pemerintah juga merasa telah mengembangkan teknologi informasi yang bisa diakses warga. Kalaupun terjadi masalah dengan peran serta warga, demikian pihak pemerintah kota dalam sebuah diskusi bersama warga, masalah itu ada pada dewan kelurahan yang berperan sebagai wakil warga. Dewan kelurahan dinilai masih belum berperan efektif. Lemahnya peran dewan kelurahan inilah yang dituding pemerintah kota sebagai biang kemacetan peran serta warga.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Warga sendiri melihat duduk soal peran serta ini secara berbeda. Ini terungkap dari hasil jajak pendapat terhadap 505 warga Jakarta dari berbagai kelompok dan strata sosial pada Mei-Juni 2007, yang menemukan, Jakarta menghadapi masalah serius menyangkut peran serta warganya. Terbukti, 75 persen warga mengaku tidak tahu tentang informasi terkait peran serta warga, 53 persen warga menilai pemerintah hanya melibatkan kelompok tertentu (konsultan) dalam pengambilan keputusan menyangkut kota, 26 persen warga mengaku prosedur peran serta warga tidak sepenuhnya dijalankan, 19 persen warga melihat keterbatasan kapasitas masyarakat untuk dapat berperan serta, dan 9 persen melihat warga sendiri apatis terhadap perannya atas kota.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Yang memprihatinkan adalah pengakuan 79 persen warga yang tidak tahu-menahu tentang rencana tata ruang wilayah dan tata ruang kecamatan. Bisa dimengerti jika berbagai penyimpangan terhadap pelaksanaan rencana tata ruang di Jakarta selama ini tidak banyak mendapat perhatian dan perlawanan dari warga. Ini terjadi bukan hanya karena warganya buta terhadap masalah tata ruang di Jakarta, melainkan 65 persen dari mereka mengaku tidak tahu bahwa memiliki hak untuk turut mengontrol pelaksanaan tata ruang di Jakarta. Bahkan, dari sedikit warga yang tahu tentang haknya itu pun tidak dapat menggunakannya karena tidak tahu prosedurnya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Data semacam itu kian mengisyaratkan bahwa Jakarta telah menjadi kota tanpa warga. Meski dihuni sekitar sembilan juta jiwa, kota ini kehilangan perhatian terhadap warganya. Karena itu, jumlah yang banyak ini juga kehilangan maknanya bagi kota. Urusan kota bukan lagi urusan warga, tetapi cenderung hanya menjadi urusan pemerintah kota dan para konsultannya. Tidak aneh jika asosiasi warga di tingkat RT juga tidak jalan sebab hanya 25 persen warga yang mengaku RT/RW-nya rutin mengadakan pertemuan warga.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kesenjangan sudut pandang antara pemerintah kota dan warganya bukan hanya terjadi dalam hal peran serta warga. Dalam melihat persoalan informalitas dan menyelesaikan kemiskinan kota, warga punya pendapat sendiri. Jika selama ini pemerintah kota cenderung memerangi informalitas dan memosisikan kelompok miskin sebagai beban kota, tidak demikian dengan warga. Mayoritas warga (96 persen) berpendapat Jakarta bukan hanya milik kelompok kaya yang beraktivitas di sektor formal. Mereka yang miskin dan yang bekerja di sektor informal macam pedagang kaki lima (PKL) dan pasar tradisional pun punya hak atas kota.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tidak seperti yang dibayangkan pemerintah kota, warga ternyata cukup terbuka terhadap berbagai alternatif solusi bagi permukiman miskin kota. Di saat pemerintah kota mengandalkan satu jawaban saja untuk masalah permukiman miskin dalam wujud rumah susun, warga sendiri justru melihat, rumah susun bukan satu-satunya solusi untuk mengatasi permukiman miskin. Masih ada cara lain yang bisa dilakukan pemerintah, di antaranya dengan membangun perumahan murah di luar skema rumah susun (54 persen), menjalankan program perbaikan kampung dengan melibatkan warga miskin penghuninya (43 persen), menjalankan program transmigrasi (25 persen), memanfaatkan lahan tidur (15 persen), atau menerapkan sistem land sharing pada lahan negara dan lahan milik privat (11 persen). Hanya 0,4 persen warga yang setuju dengan pilihan menggusur permukiman-permukiman miskin yang dinilai pemerintah sebagai liar. Artinya, penggusuran yang selama ini dilakukan pemerintah kota terhadap banyak permukiman miskin, PKL, dan pasar tradisional sebenarnya tidak punya basis legitimasi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dengan membaca persepsi dan praktik yang dijalankan pemerintah menyangkut peran warga dalam mengurus kota, kita kian mendapat gambaran betapa praktik peran serta warga masih pada level prosedural. Peran serta yang genuine dan substansial belum terjadi. Bila pola seperti ini yang terus dijalankan gubernur terpilih, beban pemerintah dalam membangun kota akan kian berat karena kota akan semakin ditinggalkan warganya. Warga tak merasa memiliki kota. Karena itu, mereka tak punya kepentingan untuk membelanya. Padahal sumber daya dan kapasitas pemerintah dalam membenahi kota kian terbatas, sementara masalah kota semakin kompleks.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Hasil survei terhadap pendapat warga dalam mengatasi masalah peran warga atas kota menunjukkan adanya beragam solusi partisipatif, di antaranya (1) 64 persen warga berharap pemerintah membuka ruang dialog dengan warga, (2) 51 persen warga menilai pentingnya program pendidikan warga tentang kota, (3) 41 persen warga berharap pemerintah menerapkan sepenuhnya prosedur peran serta warga secara lebih efektif, (4) 38 persen warga melihat urgensi membangun asosiasi atau forum warga, dan (5) 37 persen warga menghendaki mekanisme/kelembagaan untuk menyelesaikan konflik ruang.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa kehilangan 29 kursi menjadi 83, sementara Partai Demokrat menambah 28 kursi menjadi 109 dan hampir menguasai mayoritas Majelis Tinggi yang beranggotakan 242. Kini Partai Demokrat lebih agresif mendesak agar Kabinet Abe melaksanakan pemilu Majelis Rendah lebih awal dari jadwal yang sudah ditentukan pada September 2008. Partai Demokrat bertekad memenangi pemilu itu dan merebut tampuk kekuasaan yang telah dinikmati LDP selama 62 tahun. Dalam kurun waktu itu satu kali LDP kehilangan kekuasaan pada tahun 1993.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Guru berdemo adalah fenomena kontemporer dalam dunia pendidikan kita. Masalahnya bisa amat politis seperti kasus demo guru di Kampar, amat ekonomis seperti saat mereka menuntut kenaikan gaji, amat konstruktif seperti ketika menuntut kredibilitas pemerintah agar setia pada tuntutan konstitusi tentang anggaran pendidikan, amat edukatif saat mereka menuntut dihapuskannya ujian nasional sebagai satu-satunya penentu kelulusan siswa, dan amat integratif saat mereka menuntut dilaksanakannya sertifikasi sebagai syarat uji kompetensi. Meski demikian, demo guru tetap menyisakan paradoks.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Akibatnya, lingkungan luar yang membara kemudian bertemu dengan bensin di dalam (baca: ketakutan) yang mudah terbakar. Ini asal muasal dari banyak kehidupan yang panas dan semakin memanas. Lingkungan memang sebuah kekuatan yang tidak mudah diubah. Namun, ketakutan di dalam sini bisa diubah melalui berbagai ketekunan latihan. Itu sebabnya, semua jiwa yang sejuk dan teduh tidak bernafsu terlalu besar mengubah lingkungan. Meskipun demikian, teguhnya mengubah bensin di dalam yang mudah terbakar menjadi air yang sejuk.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Coba perhatikan pemandangan-pemandangan alam yang menyejukkan. Dari gunung, danau, pantai, sampai dengan sungai. Semua menyejukkan karena terlihat alami. Bedanya dengan keseharian manusia, menyangkut alam yang sejuk kita menyukai kealamian, namun menyangkut diri banyak yang membenci kealamian. Wanita yang bakat alaminya feminin mengubah dirinya jadi maskulin. Pria yang bakat alaminya jadi pelindung berubah menjadi perusak. Pemerintah yang sifat alaminya pelayan publik berubah menjadi korban cacian publik. Rumah yang aslinya adalah lahan pertumbuhan berubah menjadi tempat membosankan. Agama yang sifat alaminya teduh dan sejuk berubah menjadi api yang membakar.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sebagai ibu kota negara, banyak yang mengharapkan Pilkada Jakarta menjadi contoh par excellence untuk daerah-daerah lain yang belum menyelenggarakan pilkada. Apakah harapan itu terpenuhi? Tergantung aspek dan kriteria yang digunakan untuk menilai. Jika banyak informasi mengenai para calon yang tersedia, Jakarta merupakan contoh yang hebat. Begitu banyak informasi tersedia lewat berita pers maupun media kampanye calon. Bahkan Kompas menyediakan analisis psikologi mendalam untuk calon gubernur Jakarta seperti laiknya calon presiden pada 2004.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pilkada Jakarta juga bukan contoh yang baik pada aspek pendaftaran pemilih. Hasil audit beberapa lembaga menunjukkan, sekitar 20 persen dari pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) merupakan pemilih “hantu” (fiktif). Di sisi lain sekitar 20 persen penduduk Jakarta yang berhak memilih ternyata tidak terdaftar dalam DPT yang dibuat penyelenggara pilkada. UU No 32/2004 dan PP No 6/2005 memiliki kelemahan inheren dalam mekanisme pendaftaran pemilih. Namun, kelemahan ini tidak boleh membuat kita pasrah dengan masalah yang ada.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Keunikan ketiga, muncul fenomena attacking campaign (iklan menyerang) yang luas dalam Pilkada Jakarta. Dalam pilpres maupun pilkada di daerah lain, strategi kampanye yang dominan adalah promoting campaign (promosi diri calon). Promoting campaign juga dipakai di Jakarta. Misalnya “Pilih Fauzi-Prijanto, Jakarta Mau Maju Serahkan pada Ahlinya” atau “Pilih Adang-Dani, Pemimpin Tegas, Jujur dan Merakyat”. Namun, frekuensi dan variasi iklan menyerang dari kedua pihak dipraktikkan dalam skala yang belum ada bandingannya. Apakah asumsi bahwa pemilih Indonesia tidak suka attacking campaign coba dipatahkan di Ibu Kota?

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Apa pun hasilnya, Pilkada Jakarta telah menjadi benchmark (patokan) yang menarik bagi pilkada di daerah-daerah lain yang segera menyusul. Fenomena calon kepala daerah memborong dukungan partai politik, misalnya, bisa saja ditiru di daerah lain. Pintu calon perseorangan yang telah dibuka Mahkamah Konstitusi (MK) belum tentu melahirkan pluralisme calon mengingat syarat dukungan calon perseorangan akan ditentukan lewat revisi UU No 32/2004. Partai politik besar tampaknya sepakat memasukkan syarat seberat-beratnya terhadap calon perseorangan. Katakanlah minimal 15 persen jumlah pemilih di satu daerah (bukan 3 persen jumlah penduduk seperti di Aceh). Jika syarat itu diberlakukan, pintu calon perseorangan seolah tertutup kembali.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Revisi UU No 32/2004 itu sendiri rencananya baru akan diberlakukan awal tahun 2008. Bukan mustahil revisi UU No 32/2004 akan lebih lama dari yang dijadwalkan. Sekadar mengingatkan, aturan tentang pendaftaran pemilih menurut UU No 32/2004 dan PP No 6/2005 harus segera ditinggalkan. Perlu ada aturan baru yang bisa lebih menjamin hak warga agar tidak kehilangan hak pilihnya. Misalnya dengan sensus oleh Badan Pusat Statistik ketimbang pemutakhiran oleh dinas kependudukan dan catatan sipil seperti sekarang ini.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Lepas dari molor atau tidaknya rencana revisi UU No 32/2004, penggunaan pasal-pasal dalam UU No 32/2004 yang telah dibatalkan MK sebagai landasan hukum penyelenggaraan pilkada di daerah-daerah yang menyelenggarakan pilkada antara Juli 2007 dan awal 2008 berpotensi menimbulkan gugatan hukum baru. Gugatan ini sulit dipastikan arahnya. Bisa-bisa pilkada yang diselenggarakan dalam rentang waktu itu dibatalkan oleh hukum dan diulang prosesnya. Masalahnya bukan hanya tenaga dan biaya, gejolak politik bisa meletus.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Namun, investor portofolio umumnya khawatir dengan perkembangan ini. Menurunnya perbedaan bunga di Indonesia terhadap bunga di AS seiring dengan menurunnya bunga SBI menurunkan daya tarik investor portofolio. Begitu pula harga saham di pasar modal cukup tinggi. Di sini kita menghadapi dilema. Di satu sisi penurunan suku bunga diperlukan untuk mendorong perekonomian dalam negeri, di sisi lain menurunkan minat investor portofolio yang suka atau tidak suka sumbangannya terhadap stabilitas nilai rupiah cukup kuat, terutama saat PMA belum optimal.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Namun, otoritas moneter memandang usulan ini sebagai kontra produktif karena akan menjauhkan investor dari Indonesia. Usulan yang tampaknya rasional dan dapat dijalankan adalah melarang investor asing membeli SBI dengan alasan SBI bukan instrumen investasi, tetapi instrumen kebijakan moneter. Dengan diterbitkannya Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 12 bulan, dan nantinya untuk yang pendek sembilan dan enam bulan, maka pelarangan bagi investor asing untuk membeli SBI mempunyai substitusi karena SPN selain sebagai sarana kebijakan moneter dan fiskal, juga sebagai sarana investasi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Bagi Indonesia, perkembangan pesat pasar modal dan obligasi belakangan ini didorong aliran likuiditas tinggi di tingkat global. Namun ke depan, jika terjadi koreksi akan membuat pasar modal dan obligasi Indonesia, sebagaimana di negara berkembang lainnya, tidak akan menarik lagi. Tentu saja konsekuensinya adalah nilai rupiah akan mengalami tekanan, meski mungkin tidak terlalu dalam. Dengan ekspor yang masih cukup baik ditopang harga komoditas yang tinggi, stabilitas terjaga. Hanya cepat atau lambat harga komoditas ini juga akan mengalami koreksi karena sifatnya yang siklikal.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sementara itu, bagi Indonesia, krisis moneter 1997 memicu turunnya rupiah secara drastis dari Rp 2.400 per dollar AS menjadi sekitar Rp 17.000 per dollar AS. Ini mengakibatkan bangkrutnya bank-bank dan tingginya kebijakan suku bunga. Akibatnya, timbul kekhawatiran pada sektor keuangan dan resesi ekonomi yang berkepanjangan. Setelah masa kegelapan cukup panjang, lahir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang bernapas reformasi sehingga ekonomi mulai kembali normal berkat reformasi politik yang pasti.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

EPA Indonesia-Jepang mencakup tiga hal utama dalam perjanjian perdagangan bebas, yaitu perdagangan barang (trade in goods), pelayanan (service), dan penanaman modal (investment). Perjanjian ini akan berlaku efektif November mendatang. Hasil kesepakatan EPA diharapkan akan meningkatkan total ekspor Indonesia sekitar 4,68 persen dari total ekspor sebelumnya. Jepang pun akan menghapuskan bea tarif sebesar 9.275 item tarif dalam perdagangan barang dan jasa. EPA ini diharapkan akan meningkatkan kesempatan bisnis sebesar 65 miliar dollar AS pada tahun 2010 (IGJ, 2007).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Berbekal pemahaman inilah, resep yang dipakai otoritas finansial Amerika Serikat dalam kasus 2001 dan sekarang, lebih kurang sama. Intinya, Bank Sentral (Fed) memasok pasar dengan likuiditas segar, untuk memfasilitasi para pelaku ekonomi melakukan transaksi saham. Dengan peredaran likuiditas dalam jumlah cukup, tidak ada alasan bagi pemain bursa untuk panik lebih lanjut. Berapa pun dana yang mereka butuhkan untuk transaksi, likuiditas di pasar terjamin jumlahnya. Hal ini diharapkan dapat memberi rasa aman para pemain sehingga tidak menambah kepanikan lebih lanjut. Setidaknya, kepanikan lebih besar tidak terjadi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Karena itu, Fed dan bank sentral lain harus taktis dan tidak boleh bereaksi berlebihan (over-reacted). Intervensi memang harus dilakukan, tetapi harus proporsional, sebatas kebutuhan. Karena itu, Fed juga tidak serta-merta menginjeksi pasar dengan likuiditasnya. Dana 35 miliar dollar AS dicairkan dalam dua tahap, yakni 19 miliar dollar AS dan 16 miliar dollar AS. Apabila masih dirasa kurang, Fed pasti akan menambahnya lagi. Prinsipnya, spending and creating liquidity is the way to stave-off a severe economic decline.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Beberapa hari sebelum dan pada hari-H konferensi itu, saya diwawancarai beberapa media internasional, termasuk al-Jazeera English live, dari Jakarta. Bagi kalangan media internasional yang memiliki persepsi atau bahkan bias tertentu terhadap Hizbut Tahrir (HT), Konferensi itu memiliki signifikansi sendiri. Bahkan dari aneka pertanyaan yang diajukan, tergambar seolah dengan konferensi itu Islam Indonesia telah berubah drastis; kesan mereka, dengan konferensi itu, khilafah segera berdiri (entah di mana), dan syariah Islam secara serta-merta segera berlaku di seluruh Indonesia.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Awalnya istilah khilafah mengacu pada Al Quran surat al-Baqarah Ayat 30 tentang penciptaan manusia yang disebut khalifah, wakil Tuhan di bumi. Dalam hubungan dengan ayat-ayat lain, para ulama menafsirkan, tugas khalifah ialah memakmurkan kehidupan di muka bumi, bukan menegakkan khilafah, yaitu kekhalifahan, sebuah lembaga politik yang bermula pada masa pasca-Nabi Muhammad. Kekhalifahan ini dikenal sebagai al-Khulafa al-Rasyidun berturut-turut Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan ’Ali bin Abi Thalib. Ciri paling menonjol dari kekhalifahan yang empat ini ialah bahwa sukses didasarkan merit, keunggulan kualitas pribadi daripada yang lain- lain.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Karena itu, seperti pernah saya kemukakan dalam wawancara khusus tentang khilafah dengan majalah al-Wa’ie, media resmi HTI, gagasan khilafah yang mereka usung pada dasarnya merupakan romantisme dan idealisasi sejarah belaka. Karena, jika rujukan gagasan khilafah ialah kekuasaan Turki Utsmani, maka sejak awal pembentukannya pada masa Sulaiman al-Qanuni abad ke-15, para penguasanya hampir tidak pernah menyebut entitas politik mereka sebagai khilafah atau memanggil diri mereka sebagai khalifah. Sebaliknya, dengan rendah hati menyebut diri sebagai sultan. Barulah saat penguasa Turki Utsmani terakhir Sultan Abd al-Hamid pada dasawarsa kedua abad ke-20 terancam gerakan Turki Muda yang akan mengambil alih kekuasaan, ia menyebut diri sebagai khalifah guna menarik simpati dan solidaritas kaum Muslim lainnya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Karena watak Dinasti Turki Utsmani seperti itu, Haji Agus Salim pernah mengingatkan tokoh-tokoh Muslim Indonesia yang terlibat dalam Komite Khilafat, yang menentang penghapusan yang dilakukan Kemal Ataturk, bahwa khilafah tidak memiliki relevansi dengan Indonesia. Sebaiknya kaum Muslimin Nusantara tidak menjadikan para penguasa Utsmani yang despotik itu sebagai sosok ideal mereka. Yang relevan dengan kaum Muslimin Indonesia ialah mencapai kemerdekaan dan memakmurkan kehidupan bangsa sesuai dengan surat al-Baqarah Ayat 30 itu. Sejak itu, Komite Khilafat Indonesia kehilangan momentumnya dan ide khilafah tidak pernah lagi menjadi wacana kaum Muslimin arus utama seperti diwakili Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan banyak lagi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Lepas dari pernyataan Haji Agus Salim dan kenyataan tidak berkembangnya wacana khilafah dalam arus utama kaum Muslim Indonesia, gagasan khilafah agaknya tidak pernah pudar. Sejak Jamaluddin al-Afghani menyerukan perlunya khilafah (politik) di Istanbul dan khilafah keagamaan di Mekkah, bisa disimak ide khilafah yang dikembangkan para pemikir sejak Abd al-Rahman al-Kawakibi (Suriah), Abu al-A’la al-Mawdudi (Pakistan) dan Taqi al-Din al-Nabhani (Palestina), pendiri HT. Tentu saja, sejauh ini HT paling gigih memperjuangkan apa yang disebut khilafah.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Gagasan khilafah pada masa modern kontemporer menyerukan pembentukan kekuasaan politik tunggal bagi seluruh umat Islam di muka bumi; sebuah gagasan yang dapat dipertanyakan kelayakan dan keberlangsungannya (viability). Jika umat Islam boleh jujur kepada diri sendiri, kesatuan semacam itu tidak pernah terwujud, bahkan sebelum berakhirnya kekuasaan al-Khulafa’ al-Rasyidun. Kesatuan hanya terwujud pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Tetapi sejak masa khalifah ketiga, Utsman bin Affan, terjadi pertikaian dengan ‘Ali bin Abi Thalib—lalu menjadi khalifah keempat. Sejak itu, persatuan umat Islam di bawah satu kekuasaan politik tunggal lebih merupakan imajinasi yang jauh.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Abu A’la al-Mawdudi, yang merumuskan khilafah secara lebih komprehensif, menyadari hampir tidak mungkinnya mewujudkan khilafah universal. Akhirnya ia menyerah kepada realitas negara-bangsa (nation-state). Ia menerima kehadiran negara-bangsa Pakistan pascapartisi Anak Benua India pada 1947, lalu mendirikan parpol Jama’ati-Islami untuk mewujudkan cita-citanya mencapai khilafah. Maka, al-Mawdudi dan Jama’ati-Islami terlibat pergulatan politik nasional Pakistan yang kompleks, sampai terlihat seolah melupakan gagasan dan cita khilafahnya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Namun, kini orang cenderung lupa, sebagai bangsa sebenarnya kita memiliki dokumen lain yang terkait “kehendak merdeka”, selain proklamasi kemerdekaan. Inilah deklarasi yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yang oleh Bung Karno dikatakan telah “memberikan pedoman-pedoman tertentu untuk mengisi kemerdekaan nasional kita, untuk melaksanakan kenegaraan kita, untuk mengetahui tujuan dalam perkembangan kebangsaan kita, untuk setia kepada suara batin yang hidup dalam kalbu rakyat kita” (Soekarno, Di Bawah Bendera Revolusi Jilid II).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam sebuah kajian yang dibuat Harvard Business School, disebutkan, apa pun namanya, di dunia ini ada dua tipe ideologi, yaitu individualisme dan komunitarianisme. Jika individualisme lebih menekankan pada persamaan kesempatan, berbasis kontrak, hak-hak milik, daya saing untuk memuaskan kebutuhan konsumen (yakni sebagian dari masyarakat yang punya daya beli), dan peran minim dari negara, maka komunitarianisme demokratik lebih menekankan persamaan hasil (yang diharapkan kesejahteraan umum bisa maju dan kecerdasan bangsa bisa diraih), hak dan kewajiban anggota komunitas, memuaskan kebutuhan seluruh komunitas (terlepas punya daya beli atau tidak), peran aktif negara, serta bersifat holistik atau saling tergantung antarmanusia, dan manusia dengan alam.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Karena itu, perlu kiranya kita menggunakan momentum refleksi kemerdekaan ini untuk sungguh-sungguh berpikir dan berbuat berdasarkan pikiran yang sehat. Pikiran dan perbuatan yang sehat seyogianya memaknai kemerdekaan sebagai sebuah tindakan dan kehendak (atau tekad) sekaligus untuk semakin pantas kita mengklaim diri merdeka. Dalam hal ini adalah memerdekakan sebuah komunitas bangsa yang dicirikan oleh kecerdasan dan kesejahteraan umumnya yang meningkat, yang segenap dirinya dilindungi secara sengaja oleh pemerintahnya dalam sebuah negara yang sudah dimerdekakan melalui proklamasi. Inilah fungsi dan guna dari sebuah deklarasi kemerdekaan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Isu tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) yang memanas dalam beberapa hari terakhir ini seperti layaknya buah simalakama. Betapa tidak, sejak iklim investasi dibangun Orde Baru, perusahaan, masyarakat, dan negara hidup berdampingan tetapi relasi di antara mereka sarat dengan konflik. Kasus Buyat, Abepura, dan Lapindo menunjukkan konflik tersebut. Kondisi problematik ini ingin diperbaiki melalui pengesahan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT) yang mencakup pasal yang mengatur CSR, tetapi justru membuatnya semakin kompleks.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Mengacu pada kedua hal tersebut, maka aturan hukum CSR sebaiknya difokuskan pada pembuatan rambu-rambu realisasi CSR, tetapi pelaksanaannya didesentralisasi di level perusahaan. Hal ini bisa dilakukan melalui standardisasi CSR secara partisipatif, transparan, dan akuntabel yang melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan perguruan tinggi. Dengan cara ini, maka CSR bukan lagi merupakan buah simalakama yang mematikan, tetapi buah manis yang bermanfaat bagi masyarakat, negara, dan perusahaan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Status badan hukum yang disandang membuat dirinya tidak bisa mati (kecuali bangkrut) dan terus mengeksploitasi berbagai sumber daya yang ada hingga semuanya menjadi sampah dan sepah. Tanggung jawab terbatas pemegang saham (limited liability) memungkinkan korporasi untuk menangguk keuntungan tanpa batas. Namun ketika berhadapan dengan persoalan, mereka hanya bertanggung jawab sebatas modal. Masih ingat kisah tanggung jawab Lapindo Brantas Inc terhadap masyarakat Sidoarjo, Jawa Timur, kan? Bukti adanya kegagalan sistemik yang diciptakan hukum perusahaan dalam menciptakan ketidakadilan secara legal.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Soekarno menandaskan hal ini dalam peringatan Isra Mi’raj 7 Februari 1959. “Tidak ada suatu bangsa dapat berhebat, jikalau batinnya tidak terbuat dari nur iman yang sekuat-kuatnya. Jikalau kita bangsa Indonesia ingin kekal, kuat, nomor satu jiwa kita harus selalu jiwa yang ingin Mi’raj—kenaikan ke atas—agar kebudayaan kita naik ke atas, supaya negara kita naik ke atas. Bangsa yang tidak mempunyai adreng, adreng untuk naik ke atas, bangsa yang demikian itu, dengan sendirinya akan gugur pelan-pelan dari muka Bumi (sirna ilang kertaning Bumi).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Maka, Bung Karno berkali-kali menekankan perlunya membesarkan jiwa. “Tiap-tiap bangsa mempunyai orang-orang besar, tiap-tiap periode sejarah mempunyai orang-orang yang besar, tetapi lebih besar daripada Mahatma Gandhi adalah jiwa Mahatma Gandhi, lebih besar dari Stalin adalah jiwa Stalin, lebih besar daripada Roosevelet adalah jiwa Roosevelt,… lebih besar daripada tiap-tiap orang besar adalah jiwa daripada orang besar itu. Jiwa yang besar yang tidak tampak itu ada dalam dada tiap manusia, bahkan kita mempunyai jiwa sebagai bangsa. Maka kita sebagai manusia mempunyai kewajiban untuk membesarkan kita punya jiwa sendiri dan membesarkan jiwa bangsa yang kita menjadi anggota daripadanya.”

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Peran kepemimpinan amat penting sebagai jangkar solidaritas kebangsaan. Para pemimpin mengemban amanat penderitaan rakyat, yang tanpa pertanggungjawabannya kemajemukan kebangsaan Indonesia sulit menemukan kehendak bersama. “Indonesia luas tanahnya, besar daerahnya dan tersebar letaknya. Pemerintahan negara yang semacam itu hanya dapat diselenggarakan oleh mereka yang mempunyai tanggung jawab yang sebesar-besarnya, dan mempunyai pandangan yang amat luas. Rasa tanggung jawab itu akan hidup dalam dada kita jika kita sanggup hidup dengan memikirkan lebih dahulu kepentingan masyarakat, keselamatan nusa, dan kehormatan bangsa. Untuk mendapatkan rasa tanggung jawab yang sebesar-besarnya, kita harus mendidik diri kita sendiri dengan rasa cinta akan kebenaran dan keadilan yang abadi. Hati kita harus penuh dengan cita-cita besar, lebih besar dan lebih lama umurnya dari kita sendiri (Pidato Radio, 8 November 1944).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Untuk itu, bangsa kita harus keluar dari kekerdilan mentalitas budak—yang mudah dilamun ombak dan bersilang sengkarut—dengan memberi isi dan arah hidup kebangsaan. Seperti kata Bung Karno dalam Amanat Proklamasi 1956, “Bangsa Indonesia harus mempunyai isi hidup dan arah hidup. Kita harus mempunyai levensinhoud dan levensrichting. Bangsa yang tidak mempunyai isi hidup dan arah hidup adalah bangsa yang hidupnya tidak dalam, bangsa yang dangkal, bangsa yang cetek, bangsa yang yang tidak mempunyai levensdiepte sama sekali. Ia adalah bangsa penggemar emas sepuhan, dan bukan emasnya batin. Ia mengagumkan kekuasaan pentung, bukan kekuasaan moril. Ia cinta kepada gebyarnya lahir, bukan kepada nurnya kebenaran dan keadilan. Ia kadang-kadang kuat, tetapi kuatnya adalah kuatnya kulit, padahal ia kosong melompong di bagian dalamnya.”

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Line games menyatukan anak-anak nakal yang tiba-tiba melihat bahwa mereka senasib. Sama-sama waswas, hidup penuh ancaman, curiga kepada kelompok lain dan tak punya masa depan. Mereka mulai bisa lebih relaks terhadap guru dan teman- temannya serta sepakat saling memperbarui hubungan. Setelah berdamai, guru inspiratif membagikan buku, mulai dari biografi Anne Frank yang menjadi korban kejahatan Nazi sampai buku harian. Anak-anak diminta menulis kisah hidupnya, apa saja. Mereka menulis bebas. Tulisan mereka disatukan, dan diberi judul Freedom Writers. Murid-murid berubah, hidup mereka menjadi lebih baik dan banyak yang menjadi pelaku perubahan di masyarakat. Kisah guru inspiratif dan perubahan yang dialami anak-anak ini didokumentasikan dalam film Freedom Writers yang dibintangi Hilary Swank.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Yang disebut dosen teladan adalah dosen yang patuh mengikuti kurikulum, menulis karya ilmiah di jurnal-jurnal tertentu yang sudah ditentukan, meski pembacanya belum tentu memadai, dan rajin mengisi daftar absensi. Dengarlah protes Kazuo Murakami PhD, pemenang penghargaan Max Planck (1990) yang menulis buku Tuhan dalam Gen Kita: The Devine Message of The DNA (2007). Ia terpaksa hijrah ke AS saat menyaksikan dominasi guru- guru kurikulum di Jepang membangun benteng hierarki. Universitas, katanya, telah menjadi menara gading yang tak peduli dengan apa yang terjadi di luar.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Masih teringat jelas, kejadian yang menimpa seorang guru inspiratif yang saya kenal. Pada tahun 2005 ia menerima penghargaan dari Yayasan Pengembangan Kreativitas atas karya-karyanya di bidang pendidikan. Saat itu, penghargaan serupa dalam setiap bidang juga diberikan kepada Helmi Yahya, Jaya Suprana, Bang Yos, dan Guruh Soekarno Putra. Akan tetapi, tak banyak yang tahu hari-hari itu ia baru saja menerima ancaman pemecatan karena dianggap melanggar “kurikulum”. Kesalahannya adalah telah memperbarui metode pengajaran agar murid-murid menjadi lebih artikulatif. Murid senang, tidak berarti guru-guru lain senang. Mereka merasa terganggu oleh penyajian di luar kurikulum dan mereka menuntut agar guru ini ditarik. Semester berikutnya nama dia dicoret dari daftar pengajar. Karier guru besarnya pun dipersulit oleh guru-guru kurikulum yang menggunakan kaca pembesar menguji kebenaran internal.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Terlihat sikap dan komitmen soal balance keberpihakan Minshuto kepada petani. Tidak hanya probisnis dan elite pemodal, hanya demi mengejar kemajuan ekonomi makro yang dituntut globalisasi ekonomi semua petani di daerah dirangkum dan disantuni dana insentif secara proporsional. Keberpihakan Minshuto kepada petani ini mengkristalkan kekuatan petani menggugat PM Abe dan Jiminto, sekaligus mengalihkan kepercayaan kepada Minshuto dalam Pemilu Majelis Tinggi Jepang 29 Juli 2007. Jiminto tumbang sebagai partai berkuasa. Posisi PM Abe pun bagai telur di ujung tanduk.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sebagai Juru Bicara HTI, saya berulang kali menegaskan, perhelatan besar ini tidak dimaksudkan untuk mengenang atau memperpanjang kesedihan karena keruntuhan khilafah tidak layak untuk terus diratapi. Dan HTI sama sekali tidak pernah mengatakan bahwa khilafah yang harus ditegakkan adalah khilafah Ustmaniyah yang dulu berpusat di Turki, tetapi khilafah ’ala minhaji an nubuwah sebagaimana dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW dan dipraktikkan para khulafaurrasyidin yang merupakan sahabat utama nabi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dr Ali Muhammad al-Shalabi dalam kitab al-Daulah al-Utsmaniyah, ‘Awamilu al-Nuhud wa Asbabu al-Suqut dengan jelas menggambarkan peran ke-khilafah-an Utsmani dalam melanjutkan kegemilangan peradaban Islam yang dibangun para khulafa sebelumnya. Maka tak berlebihan bila Paul Kennedy dalam The Rise and Fall of The Great Powers: Economic Change an Military Conflict from 1500 to 2000, menulis tentang ke-khilafah-an Utsmani dengan: Imperium Utsmani, lebih dari sekadar mesin militer. Dia telah menjadi penakluk elite yang mampu membentuk kesatuan iman, budaya, dan bahasa pada sebuah area lebih luas dari yang dimiliki Imperium Romawi dan untuk jumlah penduduk yang lebih besar.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Jika benar politik Indonesia kini sama dengan urusan kebijakan, ini adalah perkembangan positif dan momentum langka. Momentum untuk menyusun politik yang lebih produktif. Politik sebagai ajang “adu kebaikan” (race to the top) ketimbang “adu keburukan” (race to the bottom). Hal itu bisa dan telah terjadi. Studi Joseph Wong tentang meluasnya kebijakan sosial dan jaminan kesehatan di bawah rezim demokratis di Korea dan Taiwan membuktikan ini (Healthy Democracies, 2004, Cornell University Press). Produktif tidak hanya berarti manfaat secara ekonomi dan sosial (pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga), tetapi juga manfaat politik (pemerintah terpilih kembali).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Di Lebanon, sistem politik confessionalism yang rentan terhadap benturan antarkelompok kian kaku oleh intervensi asing. AS, Israel, Suriah, dan Iran merupakan aktor-aktor luar utama di Lebanon yang keberadaannya dimanfaatkan—selain memanfaatkan—mitra-mitra lokalnya. Hasil pemilu sela bulan ini mengingatkan akan terjadinya perang sipil jika manajemen kekuasaan tidak dilakukan dengan baik. International Crisis Group sudah mengingatkan bahaya re-confessionalism dan street-politics (Lebanon in Tripwire, Middle East Briefing, 2006).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sejauh ini pilihan solusi dijatuhkan dengan meminimalkan intervensi asing. Di Irak, ada tekanan kuat agar AS mengurangi domain intervensi. Di sisi lain muncul tekanan serupa terhadap Iran. Dialog tiga pihak—Irak, AS, dan Iran—yang lebih dari sekali dilakukan merupakan usaha membelokkan kepentingan asing terhadap Irak. Di Lebanon, Resolusi 1701 memaksa semua pihak asing menahan diri dan menyerahkan penyelesaian kepada PBB dan Lebanon. Di Palestina, langkah Presiden Abbas menolak bantuan penyelesaian dari luar menjadi indikasi serupa.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Terkait aksi-aksi kekerasan bermotif agama, ada hal-hal yang menjadi perhatian pengamat, di antaranya, kemunculan politik Islam setelah kejatuhan Orde Baru, berkembangnya faham yang memilih cara-cara kekerasan, terjadinya kekerasan komunal seperti di Ambon dan Poso, serta munculnya beberapa kelompok radikal yang memilih cara kekerasan yang memiliki jaringan nasional, regional, dan global. Selain itu, studi-studi tentang terrorism financing juga memperkuat cara pandang itu, dengan berusaha mengerti bagaimana jaringan global terorisme saling mendukung dari sisi pembiayaan, termasuk dalam kasus Indonesia (Giraldo & Trinkunas, eds, 2007; Bersteker & Eckert, eds, 2008).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Cara pandang resmi pemerintah dan tindakan penyelesaiannya juga mengonfirmasi hal itu. Misalnya, dengan melihat kekerasan komunal bertameng agama di sejumlah daerah dan munculnya aksi-aksi terorisme yang bersifat transnasional. Laporan resmi polisi menyebutkan para pelaku sejumlah tindakan terorisme memiliki sejarah dalam gerakan bersenjata di Afganistan, berhubungan dengan aneka gerakan bersenjata di Filipina, dan ambil bagian dalam kekerasan di Ambon dan Poso. Penyelesaiannya pun hanya terfokus ke beberapa kelompok yang terlibat aksi teror tersebut.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kedua, pemerintah harus mengontrol berbagai kekuatan dalam tubuh sendiri yang mengeksploitasi cara-cara kekerasan untuk berbagai tujuan politik. Hal itu karena kegagalan aparat keamanan bertahun-tahun mengakhiri teror dan kekerasan komunal bukan saja berasal dari ketidakmampuan menghentikan kekerasan, tetapi lebih karena terpecah-belahnya kepentingan dalam tubuh pemerintah. Bahkan, sudah bukan rahasia lagi kelahiran sejumlah kelompok sipil bersenjata berbendera agama dan suku di Indonesia justru terkait faksi-faksi yang terlibat dalam perebutan kekuasaan. Begitu juga, jatuhnya senjata api dan amunisi ke tangan sipil, bukan saja karena merajalelanya pasar gelap yang melintasi tapal batas negara-negara di Asia Tenggara, tetapi juga bersumber dari stockpile milik aparat keamanan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Itu semua hanya gejala kecil yang baru timbul. Selama ini kita menganggap waras-waras saja saat prinsip lu, lu; gue, gue, yang jauh lebih raksasa, telah berlangsung puluhan tahun. Gua pejabat, lu rakyat. Lu memotong rel KA, gua memotong anggaran perbaikan kampung dan dana bantuan bencana. Lu menyerobot lahan kosong di kota, gua menyerobot ratusan hektar hutan tropis. Lu bikin grafiti di sejumlah situs purbakala, gua telah lama membiarkan benda milik negara diperdagangkan di luar negeri. Lu bikin rumah di kolong jembatan layang, gua menggusur hunian kumuh di kota demi “kepentingan umum”. Apa yang kini kau lakukan, cuma tiruan dari yang aku lakukan puluhan tahun lalu.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Gajah di pelupuk mata tak tampak, kutu tanaman di halaman tetangga tampak seperti gajah. Kita buta terhadap hukum kausalitas. Kekurangajaran rakyat kecil, ketidakwarasan rakyat kecil, kenekatan rakyat kecil yang kian berani dan menonjol akhir-akhir ini adalah akibat pertunjukan teater negara yang selama ini kita mainkan. Jika para pembesar boleh menggusur paksa, membabati hutan, membiarkan banjir, lumpur, menyerbu keluarga kami, mengapa saya tidak boleh membangun rumah di lahan kosong milik mereka? Jika mereka boleh memotong anggaran miliaran rupiah sehingga jembatan runtuh, bangunan SD ambruk, dan jatuh korban, mengapa saya tidak boleh memotong rel kereta api, menggali jalan umum. Mengapa mereka yang sudah puluhan tahun melanggar hukum dibiarkan hidup mewah, sedangkan kami yang melanggar hukum demi nyawa sendiri dituduh biadab?

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ketika guru-guru (lelaki) kencing berdiri di tepi jalan, murid-murid mungkin kaget akan ketidakwarasan guru- guru ini. Namun, saat kencing berdiri itu dianggap waras-waras saja oleh para guru, para murid menirunya lebih ekstrem. Mereka kencing sambil berlari sepanjang jalan. Inilah zaman edan. Dalam zaman edan, yang waras itu edan, dan yang edan itu waras. Inilah yang terjadi pada zaman reformasi ini. Membunuh, merampok, dan mencuri milik umum itu dianggap baik, menipu publik itu baik asal semua ada hubungannya antara urusan privat dan umum. Semua ketidakwarasan itu waras belaka selama terjadi oposisi biner antara privat dan publik. Namun, ketidakwarasan itu jelas tidak waras jika menyangkut hubungan publik-publik dan privat-privat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Rakyat adalah murid yang baik, penurut. Tetapi jika yang seharusnya dipatuhi, disegani, dituruti, diteladani malah kencing berdiri, apa boleh buat jika rakyat mengencingi guru-guru itu. Negara ini rusak oleh pemimpinnya sendiri. Para pengelola negara bersikap kontradiktif dengan etikanya sendiri. Yang seharusnya menjadi teladan, menjadi pecundang. Yang seharusnya mengayomi, ikut merusak. Yang seharusnya melayani, minta dilayani. Yang seharusnya membantu malah minta bantuan. Bukan melindungi, malah mengancam.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ini tanda-tanda zaman, sebuah gejala-gejala awal. Rakyat sudah tidak waras lagi menggergaji rel kereta api, merusak jalan tol, membakar gedung mewah kabupaten, mencorengi monumen-monumen negara. Jika teater negara ini tidak segera menghentikan lakon lamanya, tidak heran jika ketidakwarasan rakyat akan meningkat bukan saja pada lambang milik negara dan pemerintahan, melainkan menjurus kepada aktor-aktornya. Peradilan rakyat akan muncul. Revolusi Perancis dan revolusi Khmer Merah di Kamboja bisa terwujud di Indonesia. Kegilaan tidak akan dapat dibendung lagi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pada tahap prakontemplasi, orang tidak merasa perlu berubah. Pada tahap kontemplasi, mulai ada keinginan melihat efek negatif dari kebiasaan atau perilaku yang dipertahankan. Meski demikian, tetap ada keraguan. Pada tahap persiapan, muncul keinginan untuk berubah. Bila ketiga tahap awal ini sudah dilalui, perubahan perilaku akan lebih mudah dicapai. Tahap-tahap itu kembali menegaskan tidak relevannya pendekatan instan dan pragmatis. Perubahan yang bertahan lama adalah efek dari meningkatnya kesadaran (consciousness rising), bukan desakan eksternal. Kesadaran inilah yang lebih dulu diupayakan lewat sosialisasi empatetik bertahap.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sebagai antisipasi Program Penyetaraan S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar yang diselenggarakan Universitas Terbuka, awal 1990-an, pernah dihadirkan pakar asesmen kemampuan yang diperoleh melalui pengalaman kerja (assessment of experiential learning), yaitu Prof David Justice, Dekan School of New Learning, DePaul University, Chicago, AS. Fakultas ini mengkhususkan diri menerima calon mahasiswa yang telah berpengalaman kerja, yang hendak kembali ke bangku perguruan tinggi untuk mengikuti Program Bakauloreat—seperti program S-1.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Karena itu, yang penting adalah agar tidak ada pihak yang memanfaatkan kesempatan, misalnya dengan menggunakan portofolio sebagai komoditas dalam kampanye pilkada, dengan menjanjikan bahwa asal rekan-rekan guru mengumpulkan data tentang riwayat pekerjaannya pada masa lampau, yang kemudian ditandatangani kepala sekolah masing-masing, dijamin—entah oleh siapa—bahwa semua data itu akan diakui sebagai kandungan portofolio yang sah. Karena itu, untuk kesekian kalinya penulis bertanya, bahkan menggugat, hendak dibawa ke mana masa depan putra-putri bangsa ini?

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Memang, kita menyambut positif berdirinya lembaga pendidikan bertaraf internasional sehingga bisa kompetitif pada era globalisasi, apalagi jika lembaga seperti itu didirikan atas inisiatif tokoh dan pendidik kita sendiri. Ditambah lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007, yang merupakan penjabaran Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pemerintah baru menerapkan liberalisasi pendidikan. Karena itu, pintu dibuka lebar-lebar bagi lembaga pendidikan bertaraf internasional.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kita perlu menghadapi globalisasi dengan pendidikan yang kompetitif dan bisa mendongkrak mutu SDM agar kita tidak semakin tergilas globalisasi. Pendidikan yang kompetitif menjadi salah satu strategi menghadapi globalisasi. Dan pendidikan kita yang tertinggal jelas harus dibenahi jika ingin kompetitif. Sekadar ilustrasi, hingga tahun 2007 belum ada satu pun perguruan tinggi di Indonesia yang masuk 100 besar dunia (versi majalah Times). Prestasi perguruan tinggi negeri/swasta kita masih kalah dibandingkan dengan Singapura yang sudah menempatkan dua perguruan tingginya di 50 besar dunia. Padahal, mereka baru merdeka pada tahun 1965.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Oleh karena itu, berdirinya lembaga pendidikan bertaraf internasional yang dikelola para anak negeri tidak perlu dicemburui. Namun, kita jangan menutup mata pada fakta bahwa pada era globalisasi ini kian banyak kaum miskin yang tidak bisa sekolah, di jenjang pendidikan dasar sekalipun. Kabarnya saat ini hampir 7 juta anak tidak bisa sekolah, sedangkan estimasi UNESCO lebih dari jumlah itu. Tidak heran angka buta huruf pun masih tinggi. Data yang dilansir Departemen Pendidikan Nasional (Juni 2007) menunjukkan, 12.881.080 orang masuk kategori buta aksara. Malah ada yang menyebut 70 juta orang yang buta huruf (The New Rulers of the Word, Pilger).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Secara singkat, bisa dipaparkan sosok satu inilah yang telah mengubah wajah penjajah Belanda dari watak eksploitatifnya yang dominan menjadi berwajah lebih manusiawi. Dari politik yang menguras habis Hindia Belanda ke politik etis sehingga kita tidak bisa menggeneralisasi yang berbau Belanda itu selalu buruk atau jahat. Dalam artikel bertajuk “Een Eereschuld” (Utang Kehormatan) di majalah De Gids (Nomor 63 Tahun 1899), Devanter menggugat sistem liberal dan cultuurstelsel (tanam paksa) yang hanya mengeruk kekayaan alam Hindia Belanda. Dia mengusulkan pembenahan tiga hal utama bagi warga bumi putra, yakni dengan migrasi, irigasi, dan edukasi (disebut trilogi Devanter).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Khusus terkait edukasi, usulan Devanter sangat revolusioner dampaknya. Menteri Tanah Jajahan Idenburg dan Gubernur Jenderal van Heurtz (1904-1909) juga mendukung Devanter dengan memberikan kesempatan kepada warga kelas bawah untuk bisa masuk sekolah yang didirikan Belanda dan menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di sekolah itu. Jumlah siswa sekolah desa pun terdongkrak dari 110.000 siswa pada tahun 1900 menjadi 780.000 pada 1920. Kemudian, bertambah lagi hampir tiga kali lipat menjadi 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu) siswa pada 1940 (Watson, 1975, Ricklefs, 2001). Sosok seperti Bung Karno atau Hatta dan para pendiri bangsa lain adalah hasil didikan sekolah Belanda sehingga kalau dirunut kemerdekaan kita pun sebenarnya buah dari pemikiran Devanter, itu kalau kita percaya hukum sebab akibat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Lalu apa relevansi pemikiran Devanter untuk memperbaiki nasib kaum miskin pada era globalisasi ini? Pemikirannya akhirnya dijadikan kebijakan Pemerintah Belanda ketika itu. Jadi, sekarang kita juga butuh kebijakan politik pendidikan yang jelas-jelas memihak kaum miskin, lebih dari sekadar kebijakan BOS. Jadi, pemerintah bisa mengadopsi lagi pemikiran Deventer. Tanpa ada kebijakan signifikan dan nyata, kaum miskin akan semakin menjadi bulan-bulanan sehingga globalisasi menjadi “gombalisasi” bagi mereka (meminjam istilah Cak Nun). Atau meminjam istilah Joseph Stiglitz, jangan sampai kaum miskin di negeri kita lebih buruk nasibnya daripada sapi-sapi di Eropa (“It is better to be a cow in Europe than to be a poor person in a developing country”, Stiglitz, 2006:85).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ekspresi penggunaan HAM berbentuk tarian cakalele sambil mengibarkan bendera RMS di Ambon atau pernyataan merdeka dan pengibaran bendera Bintang Kejora di Jayapura merupakan contoh pelanggaran HAM. Dalam penggunaan HAM, dibatasi alasan tidak boleh mengganggu ketertiban umum, keutuhan, dan kesatuan bangsa, seperti diatur Pasal 6 Huruf d dan e UU No 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Pasal 73 UU HAM dan UU No 40/1999 tentang Pers, Pasal 28 J Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Demokratisasi diintroduksi melalui pemilu, pembentukan undang-undang baru, pengujian kewenangan pemerintah, serta penghormatan kepada hak-hak kebebasan sipil dalam berbicara, berserikat, dan berpartai. Adapun marketisasi dijalankan dengan gerakan yang mengarah pada ekonomi yang berorientasi pasar, termasuk meminimalkan intervensi pemerintah di bidang ekonomi, memaksimalkan kebebasan investor dan produsen, serta mempertemukan keinginan masyarakat lokal dalam mengelola ekonomi yang disukai (Roland Paris, At War’s End, 2004).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Suka atau tidak, bibit-bibit “konflik baru” mulai tersemai oleh kebijakan marketisasi. Program rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh semula tidak menyentuh korban konflik. Hingga 2006 hampir semua LSM (terutama internasional) tidak berani menyentuh pembangunan di “wilayah hitam” karena takut diinterpretasikan politis. Akibatnya, muncul kecemburuan antara korban konflik dan tsunami. Padahal bantuan tsunami seharusnya menjadi “berkah tersembunyi” yang menyelesaikan seluruh derita (konflik, tsunami, miskin).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Reorientasi kebijakan baru terlihat saat pemerintah membentuk Badan Reintegrasi Aceh (BRA) untuk mengimbangi BRR yang menangani korban tsunami. Namun, lemahnya peran BRA dan kacaunya format bantuan yang disupervisi Bank Dunia bagi 3.000 korban konflik membuat konflik merebak di tingkat internal. Hasil verifikasi BRA memastikan ada 31.189 rumah hancur dan dibakar semasa konflik (Serambi Indonesia, 24/7) mengindikasikan ada belasan kali lipat korban penerima program diyat (restitusi) yang tak tertampung.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sayang, wacana KKR menjadi horor vacuui. TNI mencurigai gagasan ini sebagai upaya menjerumuskannya menjadi aktor tunggal (perpetrator). Padahal praktik wacana KKR berfungsi mengklarifikasi kekaburan sejarah konflik dan menegaskan, korban bisa siapa saja—TNI, GAM, keluarganya, atau orang biasa—yang memiliki hak untuk menuntut apa yang telah dirampas dari kehidupannya pada masa lalu. KKR dapat menghalangi korban dikurbankan kembali oleh politik kekuasaan yang salah. Para korban layak mendapat buku putih atas sejarahnya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tahun 2008 merupakan tahun ke-50 hubungan diplomatik RI-Jepang. Penandatangan EPA diharapkan menjadi babak baru hubungan RI-Jepang, khususnya di bidang ekonomi. Karena itu, diharapkan tercipta habitus baru, dengan sikap dan mentalitas baru. Alasannya, selama Orde Baru hubungan RI-Jepang banyak diisi basa-basi dan slogan manis di permukaan. Ke depan, Indonesia diharapkan tidak sekadar menjadi pemasok energi dan bahan baku atau sekadar pasar bagi produk Jepang, meski Jepang adalah investor terbesar di Indonesia juga pemberi bantuan terbesar.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam hal ketenagakerjaan, Jepang bersedia menerima tenaga perawat Indonesia sesuai standar kualifikasi yang ditetapkan Jepang. Namun, pengiriman perawat bukan hal mudah. Sebelumnya Jepang berpengalaman menerima perawat dari Filipina (2004) dan Thailand (2005). Untuk memenuhi kualifikasi itu tidaklah mudah. Kemampuan bahasa Jepang menjadi persyaratan berat yang harus dipenuhi perawat asing yang akan bekerja di Jepang. Selain itu masalah agama, budaya, peraturan ketenagakerjaan, dan ujian yang tidak mudah bagi orang asing akan menjadi kendala besar. Selain itu adanya isu terorisme dan kejahatan yang dilakukan warga asing seperti sering diberitakan media Jepang menjadi masalah lain.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Meski Jepang merupakan mitra dagang terbesar Indonesia, kecenderungan pola perdagangan bilateral kedua negara amat dipengaruhi situasi ekonomi regional Asia Timur. Akibat krisis finansial tahun 1997, sebenarnya ekspor Indonesia ke Jepang ataupun sebaliknya mengalami penurunan drastis. Baru pada tahun 2003 ekspor Indonesia ke Jepang mulai melewati nilai ekspor yang telah dicapai tahun 1996. Dengan kata lain, sejak 1997 hingga 2002, ekspor Indonesia terus menurun. Dalam kasus ekspor Jepang ke Indonesia, situasinya lebih buruk. Hingga tahun 2005, ekspor Jepang ke Indonesia belum mencapai nilai ekspor yang telah dicapai negara itu tahun 1996, yaitu 8,5 miliar dollar AS.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Realitas di bidang politik dan keamanan juga tidak sepenuhnya menyenangkan. Salah satu isu krusial di bidang ini adalah perhatian Jepang yang kian besar dalam keamanan laut (maritime security). Jepang amat khawatir terhadap tindakan perompakan dan pembajakan di laut. Karena itu, Jepang ingin mendorong Indonesia menyetujui Kesepakatan Kerja Sama Regional Menghadapi Tindakan Pembajakan dam Perampokan Bersenjata terhadap Kapal di Asia (ReCAAP). Keinginan Jepang merupakan hal wajar karena negeri itu merupakan salah satu major trading nation di dunia yang amat berkepentingan terhadap keamanan maritim.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sebab lain adalah kian menonjolnya isu-isu keamanan baru pada tataran global seperti terorisme, pasca-tragedi 11 September. Itu sebabnya, Jepang mendukung gagasan Proliferation Security Initiative (PSI) yang digagas Amerika Serikat. Indonesia tidak menyetujui ReCAAP ataupun PSI. Gagasan ReCAAP tidak disetujui karena dapat mengakibatkan hilangnya kontrol Indonesia, bersama Malaysia dan Singapura, atas wilayah Selat Malaka. Demikian juga PSI ditolak Indonesia karena meniadakan kontrol terhadap laut teritorial Indonesia.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pertama, penguatan hubungan bilateral Jepang-Indonesia sebaiknya jangan sampai mengorbankan kebutuhan untuk penguatan kerja sama regional yang sedang diinisiasi ASEAN. Data-data perdagangan dan investasi yang telah dipaparkan menunjukkan, hubungan bilateral Indonesia-Jepang tidak dalam suatu kehampaan regional. Hubungan itu juga ditentukan dinamika ekonomi regional Asia Tenggara dan Asia Timur. Dengan kata lain, penguatan hubungan bilateral harus selalu ditempatkan sebagai bagian integral penguatan hubungan regional.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Rubrik Politik dan Hukum harian Kompas edisi hari itu memberitakan, setelah keluar dari penjara karena korupsi, Mulyana W Kusumah menyatakan akan kembali aktif di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sementara pada rubrik Internasional diberitakan, sampai Agustus 2007 China menangkap 4.866 pejabat karena korupsi. Salah seorang yang dihukum adalah Xu Wenai, seorang jaksa di Provinsi Anhui yang pergi ke Finlandia menggunakan uang negara dengan undangan palsu. Hebatnya, Juli lalu, China mengeksekusi mati mantan kepala pengawasan obat dan makanan, Zheng Xiaoyu, karena terbukti korupsi. Kita mudah menyimpulkan, keberhasilan China dalam memberantas korupsi karena negara itu bersikap tegas.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Di Indonesia, upaya pemberantasan korupsi tak efektif karena tak pernah tegas. Jangankan dihukum mati, yang dijatuhi hukuman penjara pun bisa kabur tanpa ketahuan rimbanya. Orang yang resmi didakwa korupsi masih bisa tampil perlente dan berorasi di muka umum tanpa risi. Orang yang telah dihukum pun bisa dengan tanpa beban dan tidak malu mengatakan akan berkantor lagi di lembaga yang pernah dirusaknya dengan korupsi. Mengapa budaya hukum tidak mencerminkan budaya adiluhung seperti yang sering digembar-gemborkan?

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kasus dana nonbudgeter DKP berhenti pada Rokhmin Dahuri padahal dana korupsi tersebut mengait banyak orang yang saat itu sedang menjabat sehingga sebenarnya dapat diproses secara hukum karena pidana korupsi (juga), pidana gratifikasi, atau pidana pencucian uang. Ada juga pejabat yang menyalahgunakan wewenang dan terindikasi melanggar hukum tetapi mengaku tak bersalah. Mereka mau bertahan pada jabatannya dengan alasan tak ada putusan pengadilan bahwa dirinya bersalah. Padahal, kita tahu, untuk pejabat tinggi level tertentu aparat penegak hukum selalu tak berani menyentuh sehingga selama dia menjabat kecil kemungkinannya disentuh hukum.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Harus diingat, menurut Tap MPR No VI/MPR/2001 seorang pejabat publik harus berhenti dari jabatannya jika membuat kebijakan atau melakukan sesuatu yang menimbulkan keresahan atau sorotan publik. Menurut Tap MPR tentang Etika Kehidupan Berbangsa, pejabat publik harus mengundurkan diri tanpa harus lebih dulu terbukti bersalah secara hukum jika membuat policy atau melakukan sesuatu yang menimbulkan sorotan atau ketidakpercayaan publik. Tap MPR No VI/MPR/2001 itu menurut Tap MPR No I/MPR/2003 masih berlaku sampai ada UU yang menggantikannya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pertama, asumsi neoliberal bahwa pasar modal tidak hanya membantu penggunaan kapital secara optimal, tetapi juga menjamin pertumbuhan dan pengadaan lapangan kerja tidak terbukti. Penyebabnya, pasar modal menjadi pasar spekulatif yang digelembungkan (spekulativer Marktaufblaehung). Fluktuasi kurs di bursa efek tidak menggambarkan kekuatan ekonomi sebenarnya dari berbagai perusahaan anggotanya. Tanpa regulasi, pasar modal global bisa memengaruhi kuat-rapuhnya stabilitas ekonomi sebuah negara, kawasan, bahkan dunia, seperti diperlihatkan “Krisis Asia” yang dampaknya masih terasa bagi Indonesia hingga kini.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Terakhir, berfungsinya global governance. Untuk itu, dibutuhkan kerja sama antara negara dan masyarakat sipil di tataran lokal, nasional, dan internasional. Sasarannya, reorganisasi politik dalam semua tataran aksi melawan logika pasar murni. Negara, masyarakat sipil, dan global governance, idealnya bersekutu membendung dominasi pasar dan ekonomi serta mengurangi dampak buruknya. Kegagalan pasar global, seperti kesenjangan antarnegara dan antarkelompok masyarakat, kemiskinan, pengangguran, dan krisis lingkungan hidup tidak saja menuntut negara yang efektif dan efisien, terutama dalam memperjuangkan kesejahteraan bagi rakyat banyak. Dari semua argumentasi itu, terlihat betapa pentingnya ideologi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam lingkup fungsi, pertanyaan dasar yang diajukan adalah apakah negara harus menjalankan sendiri semua fungsinya, mulai dari menyediakan keteraturan publik dan mengatasi serangan dari luar sampai regulasi industri dan redistribusi kekayaan. Dalam dimensi kekuatan/kemampuan negara, pertanyaan dasar yang diajukan adalah apakah negara berkemampuan merumuskan dan menegakkan aneka kebijakan secara konsisten, menjalankan administrasi negara secara efisien dan efektif dengan birokrasi minimal, mengontrol korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), memelihara transparansi dan akuntabilitas lembaga-lembaga negara dan pemerintah, serta, yang utama, menegakkan hukum.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Negara gagal melindungi kaum miskin dan meningkatkan keadilan karena kondisi birokrasi yang tidak efisien dan tidak efektif serta hilangnya sumber kekayaan negara karena tidak terkontrolnya penyakit KKN oleh lembaga-lembaga penegak hukum. Kasus BLBI yang tidak pernah jelas terungkap amat mengindikasikan rendahnya akuntabilitas lembaga pemerintah, ketidakmampuan negara menegakkan hukum dan mengontrol KKN. Akibat yang ditimbulkan adalah kemiskinan menjadi-jadi dan ketidakadilan kaya-miskin kian meningkat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Mungkin kita dapat menyebut negara ini sebagai negara kepentingan karena ukuran kebijakan dan penegakan hukum amat ditentukan oleh siapa mendapatkan apa (who gets what?). Bahkan korupsi pun dapat terjadi secara legal-formal melalui proses kebijakan yang sah. Jelas amat sulit mengurai dari mana dan bagaimana upaya kita memperkuat negara. Namun, mengetahui sumber penyakit negara, setidaknya akan membantu memberi therapy yang cocok. Saya berpandangan, sumber penyakit yang menyebakan lemahnya negara ini dapat diurai dalam tiga hal.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Partai politik tidak memiliki political merit system yang kuat. Maksudnya, partai politik yang memiliki ideologi perjuangan yang jelas dan sistem kaderisasi memadai. Puncak kebobrokan sistem nilai politik ini adalah indikasi kecenderungan menjadikan partai politik sebagai “perusahaan” tempat orang mencari nafkah, memenuhi ambisi, dan kepentingan pribadi. Negara ini menjadi lemah karena bangunan partai politik yang rapuh. Pembelajaran politik terhadap masyarakat akhirnya tidak berjalan. Partai politik, yang menjadi satu-satunya tulang punggung kehidupan demokrasi, tidak diikuti penguatan political merit system dan modernisasi pengelolaan partai politik. Kekuasaan partai politik menjadi tidak terbatas. Hal ini akan mengancam keberlangsungan kehidupan negara yang demokratis dan menyebabkan political corruption dalam kehidupan bernegara.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kedua, lemahnya penegakan hukum. Hal ini juga disorot Fukuyama untuk kuatnya sebuah negara. Sudah menjadi rahasia umum, penegakan hukum di Indonesia amat diwarnai KKN. Kesulitannya, upaya untuk memperkuat negara harus dimulai dengan menegakkan hukum terhadap aparat penegak hukum itu sendiri. Kita menyebut ini sebagai judicial corruption karena upaya pemberantasan korupsi yang terjadi dalam birokrasi dan politik justru mengakibatkan korupsi baru dalam wilayah peradilan. Jadi, korupsi memicu efek domino korupsi. Hal ini tidak saja membuat hilangnya kepercayaan dan penghormatan masyarakat terhadap hukum, tetapi juga pembiaran terus-menerus terhadap tiap pelanggaran hukum. Jika hukum sebagai rule of the game kehidupan bernegara tidak dipatuhi, fondasi apalagi yang dapat mempertahankan sebuah negara.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ketiga, birokrasi yang kacau. Masalah ketiga adalah mesin negara yang tidak efisien, tidak efektif, korup, dan tidak sensitif. Kegagalan pembangunan sering disebabkan ketidakmampuan negara mereformasi birokrasinya. Hal sama terjadi untuk Indonesia. Birokrasi sebagai mesin negara, terkooptasi kepentingan politik sehingga dipenuhi budaya kekuasaan, bukan sebaliknya: budaya pelayanan. Kondisi ini menimbulkan korupsi dalam birokrasi (kleptokrasi). Pertautan dan perkawinan antara political corruption, judicial corruption dan bureaucratic corruption telah menyebabkan lumpuhnya fungsi negara.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pemahaman uang yang akan disetor ke kas negara dalam perkara korupsi sebagai dwang middelen (upaya paksa). Uang yang disita dari seseorang karena diduga terkait atau berasal dari tindak pidana korupsi. Penyitaan dilakukan penegak hukum guna mencegah pencucian uang melalui penyamaran asal-usul uang itu sehingga diperlukan tindakan paksa berupa penyitaan. Umumnya, uang sitaan ditempatkan pada rekening penegak hukum atau distatuskan sebagai penitipan bahkan dilakukan pemblokiran oleh bank atas permintaan penegak hukum. Penitipan dilakukan hingga ada kejelasan berkekuatan hukum tetap dari pengadilan tentang terbukti atau tidaknya pelaku melakukan korupsi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Penegak hukum sering menghadapi kendala dalam mengeksekusi uang pengganti karena diskriminasi regulasi tindak pidana korupsi atas eksekusi uang pengganti. Di satu sisi, dengan UU Nomor 3 Tahun 1971, eksekusi atas kekurangan uang pengganti dilakukan melalui gugatan perdata berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung 1985. Inilah kegagalan yang sering ditemui penegak hukum karena gugatan perdata memiliki kompleksitas sistem pembuktian yang berbeda dengan hukum pidana. Selain itu, gugatan perdata menyita waktu puluhan tahun sehingga wajar terjadi akumulasi kuantitas.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Di sisi lain, UU Nomor 31 Tahun 1999 memberi legalitas penyitaan harta kekayaan terpidana sebagai eksekusi uang pengganti. Mekanisme ini mempercepat eksekusi uang pengganti dari terpidana secara langsung karena regulasi tidak mengatur teknis mekanisme pelaksanaan eksekusi uang pengganti. Praktik menyerahkan pelaksanaan eksekusi uang pengganti kepada terpidana (keluarganya), seperti kasus Abdullah Puteh, Probosutedjo, atau Beddu Amang, untuk menghindari potensi korupsi ganda atau penggelapan jabatan seperti dimaksud Pasal 8 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tidak jelas apa yang dicemaskan dari globalisasi. Namun, agaknya kecemasan itu menunjuk suasana ini: sebagai bangsa kita merasa tertimpa kekuatan raksasa yang beroperasi seluas bola dunia, entah itu daya kultural, ekonomi, finansial, politik, atau teknologi. Bagi sebagian, cara menanggapinya adalah berbicara di mana-mana tentang kompetisi. Sebagian lain menanggapi dengan meratapi situasi ketertimpaan itu. Lainnya lagi bermimpi mengeruk keuntungan sebesar mungkin dengan mendirikan sekolah-sekolah global, tanpa peduli tujuan pendidikan. Namun, kaitan antara soal kebangsaan dan globalisasi tetap saja menjadi teka-teki.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

“Sebab-akibat” (kausalitas) dalam ilmu-ilmu sosial tentu istilah licin; biasanya hanya ditunjuk melalui indikator. Contoh jelas yang diajukan adalah pola di India. Globalisasi—terkait reformasi ekonomi pasar dan teknologi—telah menciptakan bias yang melumpuhkan kaum yang buta huruf dengan idiom global. ADB menyebutnya “teknologi dengan bias keterampilan” global (skill biased technologies). Artinya, kita yang terdidik dengan idiom kultural dan teknologi global punya akses jauh lebih besar pada globalisasi. Maka globalisasi jauh terlihat sebagai berkah ketimbang kutuk. Sebaliknya, kita yang tidak fasih dengan kinerja global akan merasakan globalisasi sebagai kutuk.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kedua, pokok itu memaksa kita mengakui berlakunya induk segala klise: globalisasi dalam coraknya seperti sekarang berisi janji ekonomi-politik “tetesan ke bawah”. Ia berupa janji, berkah globalisasi bagi kaum miskin akan menetes ke bawah jika, hanya jika, kelompok-kelompok yang paling diuntungkan kinerja globalisasi dalam coraknya seperti sekarang tetap mengendalikan jalannya globalisasi. Maka yang kemudian terjadi adalah tirani status quo, agar berkah menetes pada kaum miskin, globalisasi harus tetap berlangsung dalam coraknya seperti sekarang.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ambivalensi itu tidak akan lenyap. Itu menunjukkan, dalam proses globalisasi terlibat simpang siur gejala yang tidak seragam, bahkan gejala satu bertentangan dengan gejala lain. Ambivalensi antara murahnya harga sepatu dan mudahnya PHK buruh dalam keluarga yang sama adalah contohnya. Dalam kisah ambivalensi seperti inilah Laporan ADB 2007 mengisyaratkan, kita di Indonesia terlalu merayakan globalisasi dan sama sekali belum cukup menganggap serius ambivalensi globalisasi. Kita masih dalam eforia, dan itu terjadi di bidang teknologi, ekonomi, keuangan, politik, ataupun kultural.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sejak proses reformasi internal TNI bergulir bersama arus reformasi nasional, upaya TNI untuk menempatkan dirinya secara tepat dalam kehidupan bernegara terus mendapatkan ujian. Mulai dari reposisi TNI untuk tidak lagi bermain di ranah politik, penghapusan peran Dwifungsi ABRI, penarikan TNI dari legislatif pada tahun 2004, serta reorganisasi dan reaktualisasi peran TNI merupakan proses yang terus berlanjut. Dengan wacana penggunaan hak memilih oleh prajurit TNI pada pemilu yang akan datang, diperkirakan akan memengaruhi soliditas TNI. Indikasi terkotak-kotaknya prajurit TNI mengikuti warna-warni partai politik akan sulit dihindari sehingga konsistensi untuk menempatkan diri secara total menjaga bangsa dan negara menjadi sesuatu yang sulit diwujudkan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Arah yang hendak dituju TNI sesungguhnya hanya menjadikan prajurit TNI sebagai tentara profesional yang mampu mengemban tugas dan fungsinya sebagai alat pertahanan negara. Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dengan tegas mengamanatkan arti dan makna tentara profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional dan hukum internasional.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ahli filsafat Clausewitz menyatakan bahwa perang diselenggarakan oleh tritunggal antara pemerintah, militer, dan rakyat. Pemerintah menetapkan tujuan politik, militer menyiapkan diri sebagai sarana mencapai tujuan politik, sedangkan rakyat sebagai pendukung perang. Mengabaikan salah satu unsur tersebut akan berpengaruh pada perang itu sendiri. Oleh karenanya, pemberian otoritas kepada militer untuk melaksanakan keputusan politik haruslah merupakan jalan terakhir yang sudah dipertimbangkan dan diperhitungkan secara matang.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sejalan dengan pandangan tersebut, TNI memiliki garis pembatas yang sangat tegas dalam ranah politik. Selaku alat negara, maka politik TNI adalah politik negara, bukan politik kelompok atau politik partai. Hal ini jelas menuntut agar TNI senantiasa mengedepankan profesionalisme dalam mengimplementasikan perannya sebagai bagian dari sistem kenegaraan. Dinamika politik yang sarat dengan kepentingan dan kecenderungan tarik-menarik antarelite politik harus dapat disikapi secara arif untuk menghindari keterjerumusan TNI pada situasi pelik.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Menisbikan peran politik sebagaimana proses yang telah dilakukan saat ini sebagai bagian dari reformasi internal akan mendorong prajurit TNI untuk tumbuh dengan dimensi profesionalisme yang semakin menguat. Kenyataan memang tidak bisa dimungkiri bahwa relasi dan kohesi sipil-militer dalam masa transisi demokrasi saat ini belum sepenuhnya menunjukkan hasil yang optimal. Karenanya untuk mencapai tingkat profesionalisme TNI yang diinginkan bersama memerlukan kerja keras dan kerja cerdas bukan saja oleh TNI sendiri, tetapi juga oleh segenap bangsa.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ketergantungan tentara pada kebijakan yang dibuat oleh negara merupakan keharusan yang sulit dielakkan dalam menentukan sikapnya, termasuk pemberian hak memilih bagi prajurit TNI yang nantinya dapat disikapi secara beragam, tergantung dari sudut pandang masing-masing yang melihatnya. Ketika kepentingan partai politik terdukung oleh kehadiran TNI, maka pemberian hak memilih bagi prajurit TNI akan dinilai positif. Sebaliknya apabila dianggap merugikan kelompoknya, maka kehadiran TNI akan dinilai negatif. Politik bermuka dua seperti inilah yang harus diwaspadai agar TNI tidak terombang-ambing akibat kepentingan pihak lain.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Perlu pemahaman mendalam bahwa seorang prajurit TNI mempunyai sifat bawaan yang melekat dan membedakannya dengan warga negara lain. Sifat yang terbentuk bersamaan dengan pembentukan dan pengembangan serta kehidupan prajurit TNI yang akhirnya sudah merupakan kultur yang mungkin sulit dipahami oleh kalangan di luar TNI. Satu ciri yang kental dalam kehidupan TNI, antara lain keseragaman dalam satu unit kerja. Meskipun satu sama lain memiliki perbedaan karena sejak awal mereka berasal dari berbagai ragam suku dan karakter, tetapi irama kehidupan sudah menyatu untuk bersama-sama menuju arah dan tujuan yang akan dicapai satuannya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Butir ketiga Sumpah Prajurit berbunyi, “Bahwa saya akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan”, sudah tertanam dalam hati sanubari setiap prajurit TNI. Akan sulit bagi mereka untuk mengartikulasikan hak demokrasinya sebagaimana warga negara lainnya. Jika pemberian hak pilih dijalankan sesuai jaminan undang-undang, hal ini akan menjadi embrio pembangkangan prajurit kepada atasan, institusi, dan sumpahnya. Adakah toleransi terhadap pembangkangan dalam kehidupan kemiliteran sekalipun konteksnya untuk pembelajaran dalam alam demokrasi? Sungguh dilematis.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Satu kesatuan militer akan sangat rawan ketika di dalamnya terdapat lebih dari satu panutan. Apabila setiap partai politik masuk dan mencoba memengaruhi alam pikiran prajurit dengan kampanyenya masing-masing, tidak bisa dibayangkan apa yang akan terjadi. Ruwet dan mengacaukan. Akan banyak waktu prajurit terbuang untuk melayani para politikus yang datang “sowan”. Apakah para prajurit dalam kesatuan tersebut akan dapat tetap memelihara soliditasnya bila hati mereka telah diwarnai begitu banyak perbedaan? Pertarungan antara roh keprajuritan dan kebebasan mengartikulasikan hak politik seorang prajurit dalam pemilu pun dimulai. Siapa pemenang pertarungan? Apakah prajurit atau institusi TNI? Segenap bangsa Indonesia perlu mencari jawabannya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sudah menjadi keniscayaan jika pemerintah menyediakan barang/jasa publik demi kemaslahatan masyarakat. “Pengusaha” mikro—yang tuna agunan finansial—diberi akses berupa dukungan trust untuk mendapat kredit perbankan. Kredit itu mengejawantahkan pemberian akses pada faktor produksi berupa entrepreneurship bagi si kecil. Kebijakan itu memberi kesempatan penduduk miskin menolong diri sendiri. Dapat dilihat di media, “orang kecil” terbukti lebih takut terlibat masalah hukum ketimbang “orang besar”. Mereka selalu mengeluh jika ditanya cara mendapat kredit permodalan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Menurut publikasi BPS, Tabel Input-Output Indonesia 1980, persentase nilai tambah di sektor primer—tempat masyarakat miskin, terutama di sektor pertanian—mengambil porsi 50,53 persen, tetapi persentase pekerjanya 55,50 persen. Jika angka pertama dibagi angka kedua, hasilnya 0,91. Dari tabel tahun 2000 (Tabel Input-Output terakhir BPS, tabel 2005 belum dipublikasikan) hasil bagi itu sebesar 0,59. Perbandingan angka 1980 dan 2000 bermakna persentase nilai tambah per kapita pekerja di sektor primer menurun signifikan, terjadi pemiskinan.

Operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat ayah-anak, Asrun dan Adriatma Dwi Putra, membuat KPK kembali menyoroti tentang dinasti politik. Asrun merupakan Wali Kota Kendari 2 periode yaitu 2007-2017 yang kemudian digantikan putranya, Adriatma. “Seruan berulang kali KPK juga mengatakan, dinasti politik menjadi atensi KPK karena kecenderungan untuk memiliki atau meraup kekayaan di wilayah atau daerah kewenangannya,” kata Basaria di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (1/3/2018). KPK menyebut Asrun memerintahkan Adriatma untuk menerima suap dari pengusaha di wilayahnya. Duit suap itu kemudian dipakai Asrun untuk kepentingan kampanye dalam rangka dirinya maju sebagai calon Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) tahun ini. “Dan sudah terbukti dalam fakta-fakta di kasus yang ditangani KPK. Hari ini kita ulang kembali, melakukan peristiwa tangkap tangan di daerah Kendari,” tutur Basaria. Dalam kasus ini, Adriatma meminta bantuan dana kampanye kepada Dirut PT Sarana Bangun Nusantara (SBN) Hasmun Hamzah. PT SBN, disebut KPK, merupakan rekanan kontraktor jalan dan bangunan di Kendari sejak 2012. Pada Januari 2018, PT SBN juga memenangi lelang proyek jalan Bungkutoko-Kendari New Port senilai Rp 60 miliar. Hasmun lalu memenuhi permintaan itu dengan menyediakan uang total Rp 2,8 miliar. KPK kemudian menetapkan ketiganya beserta mantan Kepala BKSAD Kendari Fatmawati Faqih sebagai tersangka. Peran Fatmawati ini diungkap sebagai orang kepercayaan Asrun yang menjalin komunikasi dengan pengusaha.

Banjir di Kabupaten Bandung. (Foto: Antara/Novrian Arbi) Banjir menerjang sejumlah wilayah di Kabupaten Bandung. Tercatat ada 10 kecamatan di Kabupaten Bandung yang diterjang banjir. Masyarakat di Kabupaten Bandung khususnya yang tinggal di daerah Baleendah, Dayeuhkolot, Bojongsoang dan Majalaya sudah terbiasa dengan banjir di setiap musim penghujan. Namun, banjir kali ini disebut merupakan yang paling aneh. Ketua Harian BPBD Kabupaten Bandung Ahmad Djohara menyebutkan, banjir yang menerjang di sejumlah wilayah Kabupaten Bandung mulai terjadi sejak Kamis pekan lalu. Banjir diakibatkan meluapnya sungai dan anak sungai Citarum yang diguyur hujan lebat. Akibat banjir tersebut puluhan ribu masyarakat di 10 kecamatan terkena dampaknya. Sebagian dari mereka terpaksa harus diungsikan. “Sekarang statusnya masih siaga bencana. Karena banjir sudah mulai surut dan pengungsi sudah tertangani,” kata Ahmad kepada kumparan ( kumparan.com ), Kamis (1/3). Kendati demikian, Ahmad menyebutkan, banjir yang terjadi di Kabupaten Bandung tahun ini terjadi di luar kebiasaan. Menurutnya, ada beberapa daerah yang sebelumnya tidak pernah diterjang banjir tapi tahun ini malah kebanjiran. Salah satunya ialah daerah Tegalluar. Selain itu, banjir yang terjadi di Majalaya pun cukup aneh. “Banjir di Majalaya itu ada yang aneh. Selain airnya besar juga kepadatan lumpurnya cukup tinggi. Ini menandakan ada masalah di kawasan hulu,” ujarnya. Banjir di Kabupaten Bandung. (Foto: Antara/Novrian Arbi) Menurutnya, apabila melihat tanda-tanda seperti itu, besar kemungkinan kawasan hulu Sungai Citarum sudah semakin kritis. Lumpur tebal yang terbawa aliran sungai bisa menandakan banyaknya lahan kritis yang terdapat di kawasan hulu. “Selama ini belum pernah seperti itu. Ini air yang datang cukup cepat sehingga warga tidak sempat mengunsikan barang-barangnya. Selain itu tingkat ketebalan lumpur sangat luar biasa. Ada apa ini?” kata dia. Ia menyebutkan, banjir di Kabupaten Bandung tak bisa dilepaskan dari faktor pengendalian lingkungan di kawasan hulu Citarum. Selain itu, faktor lainnya adalah belum sinergisnya pemerintah daerah yang berada di kawasan Bandung Raya. “Contohnya banjir di Tegalluar itu mungkin bisa disebabkan adanya aliran air dari buangan tol air di kawasan Gede Bage. Ini butuh kerjasama semua pihak. Banjir di Kabupaten Bandung tidak bisa dilepaskan dari itu semua,” kata dia. Untuk itu, ia berharap program Citarum Harum yang digagas pemerintah pusat bisa berpengaruh pada pengendalian banjir di kawasan Kabupaten Bandung. Meski, ia belum melihat ada langkah nyata yang dilakukan pemerintah untuk menjalankan program tersebut. “Saya masih belum melihat tahapan-tahapannya. Ini bagaiamana. Kementerian dan Provinsi belum kelihatan,” kata dia.

Related Posts

Comments are closed.