KPK Cermati Soal Nazaruddin Sebut Aliran Duit e-KTP ke Semua Fraksi

KPK Cermati Soal Nazaruddin Sebut Aliran Duit e-KTP ke Semua Fraksi

KPK mencermati keterangan Muhammad Nazaruddin soal aliran uang proyek e-KTP ke seluruh fraksi di DPR. Namun, KPK menegaskan kesaksian seorang saksi saja tidak cukup. “Prinsip dasarnya sepanjang memang buktinya ada dan kemudian bisa dipertanggungjawabkan secara hukum maka tentu kita akan cermati lebih lanjut,” ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (19/2/2018). KPK menghargai keterangan Nazaruddin. Meski demikian, kesesuaian keterangan Nazaruddin perlu diuji. “Ya jadi keterangan Nazaruddin sudah disampaikan sejak awal sebenarnya dari proses penyidikan hingga proses persidangan yang lain. Tentu saja seperti keterangan saksi-saksi yang lain pertama kami hargai keterangan tersebut,” ucap Febri. “Namun untuk penelusuran lebih lanjut tentu kita harus melihat kesesuaian dengan bukti-bukti yang lain karena keterangan saksi tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kita akan cermati, kita akan lihat, kita akan perdalam. Namun harus dicek sesuai dengan keterangan saksi atau bukti-bukti yang lainnya,” imbuh Febri. Sebelumnya dalam persidangan Setya Novanto hari ini di Pengadilan Tipikor Jakarta, hakim mencecar Nazaruddin soal aliran uang proyek e-KTP ke semua fraksi. Nazaruddin mengaku tahu tentang hal itu dari Andi Agustinus alias Andi Narogong. “Betul ada pemberian uang untuk Pimpinan Fraksi dan Banggar dan Komisi II DPR?” tanya ketua majelis hakim Yanto pada Nazaruddin. “Betul, waktu itu dijelaskan Andi di ruang fraksi Mas Anas (Urbaningrum),” jawab Nazaruddin.

KPK mencermati keterangan Muhammad Nazaruddin soal aliran uang proyek e-KTP ke seluruh fraksi di DPR. Namun, KPK menegaskan kesaksian seorang saksi saja tidak cukup. “Prinsip dasarnya sepanjang memang buktinya ada dan kemudian bisa dipertanggungjawabkan secara hukum maka tentu kita akan cermati lebih lanjut,” ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (19/2/2018). KPK menghargai keterangan Nazaruddin. Meski demikian, kesesuaian keterangan Nazaruddin perlu diuji. “Ya jadi keterangan Nazaruddin sudah disampaikan sejak awal sebenarnya dari proses penyidikan hingga proses persidangan yang lain. Tentu saja seperti keterangan saksi-saksi yang lain pertama kami hargai keterangan tersebut,” ucap Febri. “Namun untuk penelusuran lebih lanjut tentu kita harus melihat kesesuaian dengan bukti-bukti yang lain karena keterangan saksi tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kita akan cermati, kita akan lihat, kita akan perdalam. Namun harus dicek sesuai dengan keterangan saksi atau bukti-bukti yang lainnya,” imbuh Febri. Sebelumnya dalam persidangan Setya Novanto hari ini di Pengadilan Tipikor Jakarta, hakim mencecar Nazaruddin soal aliran uang proyek e-KTP ke semua fraksi. Nazaruddin mengaku tahu tentang hal itu dari Andi Agustinus alias Andi Narogong. “Betul ada pemberian uang untuk Pimpinan Fraksi dan Banggar dan Komisi II DPR?” tanya ketua majelis hakim Yanto pada Nazaruddin. “Betul, waktu itu dijelaskan Andi di ruang fraksi Mas Anas (Urbaningrum),” jawab Nazaruddin.

KPK tengah membidik tersangka lain dalam pusaran kasus korupsi proyek e-KTP. Namun, KPK belum membocorkan siapa pelaku lain yang diincar. “Informasi terakhir yang saya dapatkan memang tim sedang mendalami dugaan peran atau dugaan pelaku lain dalam kasus e-KTP,” ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (19/2/2018). KPK memastikan kasus itu tidak berhenti pada Setya Novanto saja. Novanto merupakan tersangka terakhir dalam kasus itu yang ditetapkan KPK. “Kami menduga pelaku dalam kasus KTP elektronik ini bukan hanya berhenti ketika kita menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka dan membawa ke persidangan atau terhadap tersangka ASS (Anang Sugiana Sudihardjo) yang sedang diproses saat ini,” ujar Febri. “Kami duga masih ada hal lain yang kita perlu telusuri lebih lanjut tapi sekali lagi untuk menelusuri pihak lain tentu harus dilakukan sangat hati-hati dan keyakinan bukti yang tidak meragukan,” imbuh Febri. Dalam kasus tersebut, ada 3 orang yang telah divonis yaitu Irman, Sugiharjo, dan Andi Agustinus alias Andi Narogong. Sedangkan yang masih menjalani proses persidangan yaitu Setya Novanto, dan yang masih di proses penyidikan yaitu Anang Sugiana Sudihardjo.

KPK menyebut pihaknya akan mempelajari pernyataan M Nazaruddin yang mengklaim mengantongi bukti keterlibatan Fahri Hamzah dalam suatu perkara korupsi. Tapi Nazaruddin harus menyerahkan bukti-bukti terkait kasus yang disebutnya. “Saya nggak mau nantang-nantang untuk menerima itu. Tapi kalau dia (Nazaruddin) memberikan (bukti) itu ke kita, kemudian itu nanti akan dipelajari. Kan nggak boleh suuzan terhadap orang ya kan? Ya gitu dong,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang kepada wartawan setelah mengisi rapat konsultasi Partai Golkar di Hotel Sultan, Jl Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (19/2/2018). Saut mengatakan pihaknya proaktif dalam menangani perkara, termasuk dari laporan masyarakat yang diterima. Laporan-laporan yang masuk, ditegaskan Saut, baru bisa diselidiki bila ada 2 bukti yang cuku p. “Pokoknya gini , KPK itu jangankan laporan-laporan yang terbuka kayak gitu , yang tertutup juga banyak. Sekitar 7. 000 surat per tahun didalami KPK. Kemudian kalau ada 2 bukti yang cukup, masuk ke proses penyelidikan. Jadi ada prosesnya,” terang Saut. Nama Fahri Hamzah disebut Nazaruddin saat wawancara dengan wartawan di Pengadilan Tipikor. Mulanya Nazaruddin ditanya soal proses asimilasi dirinya, tapi dia bicara panjang-lebar soal niat membantu KPK, yang kemudian merembet ke soal Permai Group, kepala daerah yang terlibat korupsi, lalu soal Fahri Hamzah. “Contohnya, saya akan segera menyerahkan segera berkas ke KPK tentang korupsi yang dilakukan Fahri Hamzah ketika dia Wakil Ketua Komisi III. Saya akan buktikan, kalau memang dia bersih dengan bukti yang saya ajukan, insyaallah dengan bukti yang saya serahkan cukup membuat Fahri tersangka,” kata Nazaruddin kepada wartawan. Nazaruddin tak mengungkap kasus yang dibicarakannya. Dia hanya mengatakan mempunyai bukti soal keterlibatan Fahri sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR. Soal tudingan Nazaruddin, Fahri sudah dihubungi tapi belum memberikan tanggapan.

KPK mencermati keterangan Muhammad Nazaruddin soal aliran uang proyek e-KTP ke seluruh fraksi di DPR. Namun, KPK menegaskan kesaksian seorang saksi saja tidak cukup.”Prinsip dasarnya sepanjang memang buktinya ada dan kemudian bisa dipertanggungjawabkan secara hukum maka tentu kita akan cermati lebih lanjut,” ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (19/2/2018).KPK menghargai keterangan Nazaruddin. Meski demikian, kesesuaian keterangan Nazaruddin perlu diuji.”Ya jadi keterangan Nazaruddin sudah disampaikan sejak awal sebenarnya dari proses penyidikan hingga proses persidangan yang lain. Tentu saja seperti keterangan saksi-saksi yang lain pertama kami hargai keterangan tersebut,” ucap Febri.

seperti di kutip dari https://webcepat.ga

“Namun untuk penelusuran lebih lanjut tentu kita harus melihat kesesuaian dengan bukti-bukti yang lain karena keterangan saksi tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kita akan cermati, kita akan lihat, kita akan perdalam. Namun harus dicek sesuai dengan keterangan saksi atau bukti-bukti yang lainnya,” imbuh Febri.Sebelumnya dalam persidangan Setya Novanto hari ini di Pengadilan Tipikor Jakarta, hakim mencecar Nazaruddin soal aliran uang proyek e-KTP ke semua fraksi. Nazaruddin mengaku tahu tentang hal itu dari Andi Agustinus alias Andi Narogong.”Betul ada pemberian uang untuk Pimpinan Fraksi dan Banggar dan Komisi II DPR?” tanya ketua majelis hakim Yanto pada Nazaruddin.”Betul, waktu itu dijelaskan Andi di ruang fraksi Mas Anas (Urbaningrum),” jawab Nazaruddin.

seperti di kutip dari https://webcepat.ga

Soal Arahan KPU, Ini Cara PSI Hindari Caleg Berpotensi Tersangka Turis Asal Hong Kong Tewas Saat Snorkeling di Filipina Putusan Buni Yani Jadi Referensi PK Ahok, Eggi: Tidak Connecting Partai Garuda Pastikan Tak Terafiliasi dengan Gerindra Banyuwangi Difasilitasi Jepang Belajar Pembangunan Wisata Pramono Anung hingga Romi Hadiri Gala Dinner Menuju Seabad ITB KPK Cermati Soal Nazaruddin Sebut Aliran Duit e-KTP ke Semua Fraksi Kremlin: Dakwaan 13 WN Rusia Campuri Pilpres AS Tak Buktikan Apapun Penjelasan Partai Garuda Tak Populer Tapi Lolos Jadi Peserta Pemilu Ibu Kandung Bocah yang Disekap di Solo Merasa Ditipu Pelaku Video Penganiayaan Napi di Sukabumi Viral, Ini Kata Kalapas PAN Tutup Rapat Isi Pertemuan Diam-diam Jokowi-Zulkifli Hasan ISIS Serang Konvoi Milisi Irak di Dekat Kirkuk, 25 Orang Tewas Galang Dukungan TB-Anton, Pengurus PDIP Kumpulkan 3,5 Juta KTP Saat Pelajar SMA Diajari Cara Memilih di Pilgub Jatim 2018 Diduga Stres, Buaya yang Ditemukan di Gorontalo Tak Mau Makan Maruarar Minta Maaf, Anies: Nanti Saya Komunikasi Langsung Jaksa Ungkap Duit Negara untuk Bayar Utang Konsorsium e-KTP Gempa 5,6 SR Guncang Tual Maluku Keranda di Gudang Sekolah Ini Jadi Penyebab Jumlah Siswa Menurun Geledah Rumah Bupati Subang, Tim KPK Sita Dokumen Longsor Batu Sempat Tutup Jalan Nasional Trenggalek-Ponorogo Kesaksian Warga soal ‘Paijo Asal Turki’ Si Penyerang Kiai Hakam Ketum PPP Minta Legislator Iuran untuk Pemenangan Ganjar-Yasin 4 Orang Jakmania Dianiaya di Karawang, 18 Orang Masih Buron Kata Buya Syafii Soal Kasus Penyerangan Terhadap Pemuka Agama Disdikpora Gunungkidul akan Bina Siswa Pembuat Video Asusila Polda Jatim Libatkan 6 Psikiater Periksa Penyerang Kiai di Lamongan Kaki Bocah 7 Tahun Asal Garut Melepuh Diduga Disetrika Ibunya Kasus Abu Tours, Polisi Periksa 43 Calon Jemaah Umrah PM Thailand Rilis Lagu Baru, Netizen Ramai-ramai ‘Thumbs Down’ Tak Peduli Dituntut 2 Tahun Penjara, Jonru: Saya Bela Kebenaran Polda Metro Tangkap Pria yang Ngaku Kasat Reskrim dan Peras Pengusaha Penyakit Leptospirosis di Boyolali Meningkat, Begini Penularannya Gunung Sinabung Semburkan Abu Vulkanik 5 Km, 4 Kecamatan Terdampak Mulai Dibedah, Rumah Kayu Rahma ‘Bocah Tangguh’ Segera Berganti Rupa Angkut 214 Kg Ganja, Mobil Kurir Asal Aceh Ditembak dan Masuk Parit Tangkal Pengaruh China, India Bangun Pangkalan Militer di Seychelles Pengakuan Remaja Akmal soal Proses Bertelur: Perutku Sakit! PBB Tak Lolos Verifikasi Pemilu, Yusril Gugat KPU ke Bawaslu

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi keterbukaan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong dalam sidang dugaan korupsi pengadaan e-KTP. Dalam sidang tersebut, Andi mengungkap adanya persekongkolan dalam perencanaan hingga pelaksanaan proyek tersebut. Juru bicara KPK Febri Diansyah menganggap informasi tersebut menjadi bahan penting dalam penyidikan kasus tersebut. “Pada prinsipnya, dari keterangan Andi terkonfirmasi beberapa bukti lain yang sudah dimiliki KPK,” ujar Febri di gedung KPK, Jakarta, Kamis (30/11/2017) malam. Febri mengatakan, pernyataan Andi sesuai dengan temuan penyidik dari beberapa bukti yang dimiliki KPK. Selain itu, ada kesesuaian keterangan Andi dengan pernyataan sejumlah saksi sebelumnya terkait dugaan persekongkolan dalam proses tender e-KTP.

Sebanyak 133 saksi akan dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK untuk membuktikan perbuatan korupsi dalam pengadaan KTP elektronik (e-KTP) tahun anggaran 2011-2012. Kasus ini diduga merugikan keuangan negara hingga Rp2,314 triliun dari total anggaran Rp5,95 triliun. “Dari 294 saksi yang diperiksa (di tingkat penyidikan) berencana tidak akan menghadirkan seluruh saksi tapi akan menghadirkan saksi-saksi yang relevan dengan dakwaan. Sampai kemarin sekitar 133 saksi yang akan kami panggil,” kata Ketua JPU KPK Irene Putri dalam sidang pembacaan dakwaan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (9/3/2017). Dalam perkara ini, Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dukcapil Kemendagri Sugiharto didakwa bersama-sama Setya Novanto selaku Ketua Fraksi Partai Golkar, Andi Agustinus alias Andi Narogong selaku penyedia barang/jasa pada Kemendagri, Isnu Edhi Wijaya selaku Ketua Konsorsium Percetakan Negara RI (PNRI), Diah Anggraini selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri dan Drajat Wisnu Setyawan selaku ketua panitia pengadaan didakwa melakukan korupsi pengadaan e-KTP 2011-2012. “Karena saksi-saksi banyak maka majelis hakim, penuntut umum dan para penasihat hukum harus menghadapi proses pemeriksaan panjang dan melelahkan, sehingga saya imbau kita yang terlibat peradilan ini dapat menjalankan tugas masing-masing secara profesional,” kata ketua majelis hakim Jhon Halasan Bubar Butar. “Karena jangka waktu pemeriksaan yang pendek, maka kami akan maksimal menghadirkan 10 orang saksi setiap persidangan, tapi kami meminta waktu sidang 2 kali seminggu,” tambah Irene. Dalam persidangan terungkap ada puluhan anggota DPR periode 2009-2014, pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), staf Kemendagri, auditor BPK, swasta hingga korporasi yang menikmati aliran dana proyek e-KTP tersebut. Pemeriksaan saksi nantinya juga untuk membuktikan imbalan yang diperoleh oleh anggota DPR dan pihak lain karena menyetujui anggaran e-KTP pada 2010 dengan anggaran Rp5,9 triliun yang proses pembahasannya. Adapun kesepakatan pembagian anggarannya adalah: 1. 51 persen atau sejumlah Rp2,662 triliun dipergunakan untuk belanja modal atau riil pembiayaan proyek e-KTP; 2. 49 persen atau sebesar Rp2,558 triliun akan dibagi-bagikan kepada: a. Beberapa pejabat Kemendagri termasuk Irman dan Sugiharto sebesar 7 persen atau Rp365,4 miliar b. Anggota Komisi II DPR sebesar 5 persen atau sejumlah Rp261 miliar c. Setya Novanto dan Andi Agustinus sebesar 11 persen atau sejumlah Rp574,2 miliar d. Anas Urbaningrum dan M Nazarudin sebesar 11 persen sejumlah Rp574,2 miliar  e. Keuntungan pelaksana pekerjaan atau rekanan sebesar 15 persen sejumlah Rp783 miliar  “Uang itu sudah terdistribusi semuanya, karena proyeknya sudah selesai, berapa jumlah yang didapat masing-masing sudah kita uraikan di dakwaan, tapi tidak tertutup kemungkinan uraian dakwaan ini akan terus berkembang karena kita akan terus mendalami untuk mengungkapkan sampai sejauh mana aliran ini,” kata Irene seusai sidang. Meski disebut bersama-sama melakukan dugaan korupsi tapi jaksa tidak membeberkan dalam dakwaan berapa imbalan yang didapat Setya Novanto. “Ini dakwaan Irman dan Sugiharto, bukan dakwaan Setya Novanto, itu yang harus dipahami. Teman-teman penyidik dan JPU akan fokus ke uang yang diterima Irman dan Sugiharto, dalam penyidikannya, ternyata uang itu tidak hanya untuk Irman dan Sugiharto tapi terhadap banyak pihak yang kemudian disebutkan,” tambah Irene. Sehingga menurut Irene, dalam rangkaian dakwaan itu masih terbuka pihak-pihak lain yang menikmati aliran dana. “Bagi kami, ini korupsi yang sangat sistematik. Kita bisa lihat bahwa korupsi sudah dimulai dari penganggaran, penganggaran itu di situ melibatkan Bappenas, Kementerian Keuangan, tim teknis, kemudian DPR yang mengesahkan. Dengan belanja modal hanya 51 persen dikurangi pajak 11,5 persen dan ada bagi-bagi uang 49 persen, maka temuan BPKP mengenai kerugian negara sebesar Rp2,3 triliun di akhir pengadaan cocok dengan rencana awal,” jelas Irene. Ia pun yakin bahwa setiap hal yang ada dalam dakwaan bisa dibuktikan karena KPK sudah memiliki minimal dua alat bukti ketika mulai melakukan penyidikan perkara.

Merdeka.com – Muhammad Nazaruddin membeberkan pihak-pihak yang menerima aliran dana dari proyek e-KTP. Di hadapan majelis hakim, Nazar mengatakan Ganjar memang sempat menolak pemberian uang tersebut. Menurutnya, penolakan itu dilakukan karena nominal yang diberikan dianggap Ganjar tidak sesuai. Ganjar, kata Nazar, ingin jatahnya sesuai dengan ketua fraksi yakni USD 500.000 ribu, sedangkan dia hanya diberi USD 150.000 ribu. “Iya dia ribut di media. USD 150.000 dia enggak mau dan dia minta tambah posisinya sama dengan ketua USD 500.000. Setelah ribut baru dia mau, ” ujar Nazaruddin , Senin (3/4). Ketua Majelis Hakim, Jhon Halasan Butar Butar menanyakan bagaimana Nazar bisa mengetahui hal tersebut. Mantan anggota Komisi III DPR itu menjawab dia berada di ruangan terjadinya penyerahan uang. Namun Nazar tidak menyebutkan ruangan yang dimaksud. “Pas waktu nganter uang ke Bu Mustokoweni saya dipanggil. Saya lihat langsung, ” pungkasnya. “Walau hari berbeda. Pembicaraannya jangan sampai jadi ribut. Andi (Andi Narogong) setiap menyerahkan lapor dulu ke Mas Anas,” imbuhnya. Sebelumnya, saat hadir pada persidangan kelima kasus korupsi e-KTP di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat, Ganjar Pranowo membantah menerima aliran dana. Uang tersebut, dikatakan Ganjar diberikan oleh Mustokoweni. “De ini ada titipan,” kata Mustoko ke Ganjar Dengan tegas, politikus PDIP itu menolak “wes peeun (ambil) aja,” tandasnya.

Related Posts

Comments are closed.