Koordinasi dengan Polda, Sandi: Penataan Tanah Abang Tidak Langgar UU

Koordinasi dengan Polda, Sandi: Penataan Tanah Abang Tidak Langgar UU

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan pihaknya sudah menjelaskan secara rinci penempatan Pengusaha Kecil Mandiri (PKM) di depan Stasiun Tanah Abang kepada jajaran Polda Metro Jaya. Dia mengklaim pihak Polda Metro Jaya menyambut baik penjelasan tersebut. “Kami selalu berkordinasi dan hasilnya juga alhamdulillah baik. Sudah diklarifikasi bahwa ini (penempatan PKM di depan Stasiun Tanah Abang) tidak melanggar UU,” kata Sandiaga, di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (29/12/2017). Sandiaga menjelaskan penempatan PKM di salah satu ruas jalan di depan Stasiun Tanah Abang serupa dengan kondisi saat hari bebas kendaraan bermotor atau car free day. Dia menegaskan pemindahan PKM semata untuk memastikan lapangan pekerjaan tersedia. “Sebetulnya ini sejalan dengan apa yang dilakukan juga kalau car free day dan car free night, waktunya terjangkau. Dan memang akhirnya kebijakan ini dilandasi untuk memastikan lapangan pekerjaan tetap terselamatkan. PKM jadi prioritas utama,” papar Sandiaga. Sandiaga sebelumnya mengatakan konsep baru kawasan Tanah Abang berdampak terhadap penurunan laporan kemacetan. Penurunan laporan kemacetan dihitung berdasarkan data yang masuk ke aplikasi ponsel pintar Waze. “Ada penurunan dari laporan kemacetan, tapi ini data belum bisa kita sebut valid karena ini kita kena libur. Tapi ada penurunan sekitar 56 persen. Nanti kita bisa lihat setelah Januari, normal lagi nggak datanya,” terang Sandiaga. Jajaran Pemprov DKI Jakarta, salah satunya Kepala Dinas Perhubungan Andri Yansyah disebut bertemu dengan Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra. Pertemuan tersebut membahas soal penataan kawasan Tanah Abang.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan pihaknya sudah menjelaskan secara rinci penempatan Pengusaha Kecil Mandiri (PKM) di depan Stasiun Tanah Abang kepada jajaran Polda Metro Jaya. Dia mengklaim pihak Polda Metro Jaya menyambut baik penjelasan tersebut. “Kami selalu berkordinasi dan hasilnya juga alhamdulillah baik. Sudah diklarifikasi bahwa ini (penempatan PKM di depan Stasiun Tanah Abang) tidak melanggar UU,” kata Sandiaga, di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (29/12/2017). Sandiaga menjelaskan penempatan PKM di salah satu ruas jalan di depan Stasiun Tanah Abang serupa dengan kondisi saat hari bebas kendaraan bermotor atau car free day. Dia menegaskan pemindahan PKM semata untuk memastikan lapangan pekerjaan tersedia. “Sebetulnya ini sejalan dengan apa yang dilakukan juga kalau car free day dan car free night, waktunya terjangkau. Dan memang akhirnya kebijakan ini dilandasi untuk memastikan lapangan pekerjaan tetap terselamatkan. PKM jadi prioritas utama,” papar Sandiaga. Sandiaga sebelumnya mengatakan konsep baru kawasan Tanah Abang berdampak terhadap penurunan laporan kemacetan. Penurunan laporan kemacetan dihitung berdasarkan data yang masuk ke aplikasi ponsel pintar Waze. “Ada penurunan dari laporan kemacetan, tapi ini data belum bisa kita sebut valid karena ini kita kena libur. Tapi ada penurunan sekitar 56 persen. Nanti kita bisa lihat setelah Januari, normal lagi nggak datanya,” terang Sandiaga. Jajaran Pemprov DKI Jakarta, salah satunya Kepala Dinas Perhubungan Andri Yansyah disebut bertemu dengan Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra. Pertemuan tersebut membahas soal penataan kawasan Tanah Abang.

Laporan kemacetan di kawasan Tanah Abang disebut menurun setelah Jl Jatibaru Raya ditutup. Penurunan laporan kemacetan dihitung berdasarkan data yang masuk ke aplikasi ponsel pintar Waze. “Data (penurunan laporan) berdasarkan data dari Waze. Jadi di Waze itu kan ada pengguna yang melaporkan kondisi kemacetan. Nah di Jakarta ini kan ada sekitar 2 juta pengguna Waze aktif tiap hari melaporkan kondisi kemacetan. Nah itu yang kita coba hitung,” kata Kepala Unit Jakarta Smart City Setiaji di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (29/12/2017). Setiaji menjelaskan laporan Waze yang didata khusus laporan kemacetan di kawasan Tanah Abang pada 14-26 Desember 2017. Secara spesifik, dari titik kemacetan yang dilaporkan harus berjarak maksimal 1 kilometer (km) dari rute bus TransJakarta Explorer. ” Range (jarak) yang kami ukur adalah di 1 km dari sisi sentral Tanah Abang mengkover lintasan (TransJ) Explorer,” jelas Setiaji. Dari data yang ditampilkan, laporan kemacetan pada 26 Desember berkurang signifikan jika dibandingkan dengan laporan pada 21 Desember. Pada 26 Desember, laporan yang masuk sebanyak 3.263, sedangkan pada 21 Desember laporan kemacetan yang masuk sebanyak 11.063. Namun, menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, data penurunan laporan kemacetan itu belum final. Sebab, terbantu oleh musim liburan. “Ada penurunan dari laporan kemacetan, tapi ini data belum bisa kita sebut valid karena ini kita kena libur. Tapi ada penurunan sekitar 56 persen. Nanti kita bisa lihat setelah Januari, normal lagi nggak datanya,” terang Sandiaga. Pemprov DKI Jakarta menerapkan konsep baru kawasan Tanah Abang pada 22 Desember lalu. Ada beberapa konsep baru yang diterapkan, mulai dari penutupan Jl Jatibaru Raya, relokasi PKM, sampai perubahan trayek angkutan umum.

Kawasan Pasar Tanah Abang di Jakarta Pusat semrawut – Antara JAKARTA — Pedagang pasar meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno konsisten dalam menjalankan masterplan serta menerapkan koordinasi menyeluruh untuk menata kawasan Tanah Abang seraya mengapresiasi langkah yang diambil Pemprov DKI.n Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Abdullah Mansuri mengatakan selain sosialisasi intens, pemprov diharapkan memfasilitasi kesepakatan antara pemerintah dengan pedagang agar rencana jangka pendek dan jangka panjang penataan di pasar grosir terbesar di Asia Tenggara itu bisa dijalankan. “Setelah itu, [Gubernur Anies dan Wagub Sandi] juga harus konsisten untuk menjalankan masterplan yang sudah mereka buat,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Kamis (21/12). Dia menuturkan, setidaknya ada tiga hal yang harus diperhatikan oleh Anies-Sandi ketika menata pedagang kaki lima (PKL). Pertama, Pemprov DKI harus aktif ‘bergerilya’ melakukan pendekatan kepada pedagang yang ada di Tanah Abang. Semua rencana yang diajukan harus dikomunikasikan sehingga ada titik temu dari kedua belah pihak. Kedua, Pemprov DKI sebaiknya menyediakan jalan alternatif yang bisa digunakan oleh pembeli dan PKL. Jalur tersebut juga mampu diakses ke moda transportasi umum yang nyaman. Menurutnya, akses transportasi ini penting sekali. Kalau tidak ada moda angkutan yang aman dan nyaman, pedagang bisa-bisa tak bisa mendapatkan pembeli. Ketiga, Anies-Sandi diharapkan membangun infrastruktur untuk menghubungkan blok-blok yang ada di kawasan Tanah Abang. Infrastruktur tersebut bisa berupa jembatan layang atau sky bridge. Fasilitas itu dapat dihias sedemikian rupa agar terlihat makin menarik. “Pedagang itu tidak terlalu mementingkan sarana untuk berjualan, asal tempatnya strategis dan bisa dilalui banyak orang. Kuncinya pemerintah harus menjalin koordinasi dan konsisten dengan kesepakatan dengan pedagang. Kalau dua hal itu tidak dijalankan ya berat,” ungkapnya. Sementara itu, Pakar Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Joga mengatakan pelaksanaan penataan Tanah Abang merupakan solusi impulsif dan dilihat sebagai kebijakan dadakan yang tidak memecahkan akar masalah. Selain itu, penataan kawasan Tanah Abang dinilainya hanya menyentuh dua objek yakni keberadaan pedagang kaki lima dan kondisi lalu lintas. “Uji coba itu diterapkan 1 bulan—2 bulan ke depan sebelum semuanya benar-benar diterapkan. Itu juga untuk mengevaluasi apakah itu [penataan] benar-benar sesuai dengan sosialisasi,” ujarnya. menyeluruh Menurutnya, penataan Tanah Abang seharusnya dilakukan secara menyeluruh bukan hanya secara parsial karena penataan kawasan harus diperkirakan dampaknya hingga 5 tahun—10 tahun mendatang. Dia menambahkan, penutupan jalan umum untuk kegiatan perdagangan juga harus ditinjau dasar hukumnya karena adanya pengalihan fungsi jalan. “Menurut saya ini hanya [solusi] jangka pendek tetapi tidak menyelesaikan permasalahan secara keseluruhan,” tegasnya. Pemprov DKI berencana untuk mengembangkan kawasan transit oriented development (TOD) di Tanah Abang sebagai upaya pembenahan kawasan dengan mengintegrasikan sejumlah kendaraan umum massal dengan pusat perdagangan. Menurut Nirwono, rencana penataan jangka panjang dinilai masih belum matang karena hingga saat ini belum ada masterplan solid yang bisa memastikan penataan akan memiliki dampak efektif. Menurutnya TOD Tanah Abang hanya dilihat dari sisi perkeretaapian saja padahal seharusnya juga terkait dengan Tanah Abang secara keseluruhan. Integrasi Transjakarta dan LRT (light rail transit) serta upaya mengurai kemacetan, pembenahan kawasan kumuh, serta pengentasan kemiskinan seharusnya masuk ke dalam rencana pengembangan kawasan. “Terus terang konsep tersebut belum muncul dari Pemprov DKI. Penyelesaian justru masih parsial,” katanya. Direktur Utama PD Pasar Jaya Arief Nasrudin menyambut baik kebijakan baru Anies-Sandi. Dia mengatakan badan usaha milik daerah itu sudah menyiapkan rencana untuk mendukung penataan Pasar Tanah Abang secara keseluruhan. Salah satunya terkait dengan pengembangan Blok G. “Blok G ini kan milik PD Pasar Jaya. Rencananya akan kami demolish [rubuhkan], lalu digantikan dengan bangunan baru,” katanya. Menurutnya, perusahaan telah menunjuk tim untuk melakukan kajian konstruksi dan bangunan. Hasilnya, bangunan Blok G memang harus dirubuhkan dan diganti dengan yang baru. Selain itu, Arief berencana mengintegrasikan Blok G dengan kawasan di sekitarnya. Termasuk membangun fasilitas baru untuk memaksimalkan kawasan tersebut. “Nanti Blok G akan terintegrasi dengan Blok A, B, dan F. Di atas pasar juga akan dibangun rusun yang bisa dihuni warga,” jelasnya. Meski demikian, dia belum bisa memberikan kepastian kapan rencana tersebut dapat dieksekusi. Selain masih tahap kajian, Arief juga masih mencari solusi untuk para pedagang yang saat ini masih menempati kios-kios. “Mudah-mudahan kami dapat tanah karena ternyata sulit mencari area untuk penampungan pedagang sementara waktu. Jika sudah ada, baru Blok G siap dikerjakan,” katanya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kemarin menegaskan rencana untuk menata kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Nantinya ruas jalan di wilayah itu akan ditutup untuk kendaraan bermotor sehingga PKL bebas menjual barang dagangan. Gubernur Anies mengatakan rencana tersebut akan dilaksanakan mulai Jumat (22/12). Penutupan Jalan Jatibaru Raya akan berlangsung mulai pukul 08.00—18.00 WIB. Dia menuturkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan 400 unit tenda untuk memfasilitasi PKL yang biasa berjualan di sana. Nantinya, tenda PKL akan ditempatkan di satu arah ruas jalan. Sementara itu, di sisi lain ruas jalan akan digunakan untuk mobilisasi bus pengumpan (shuttle bus) Transjakarta. “Dengan demikian, trotoar 100% digunakan untuk pejalan kaki,” katanya di Balai Kota DKI, Kamis (21/12).  Rencana penutupan dan alih fungsi jalan tersebut merupakan strategi tahap pertama atau jangka pendek untuk menata kawasan Tanah Abang. Sementara itu, untuk tahap kedua, Pemprov DKI berencana mengembangkan transit oriented development (TOD).

Sejumlah pedagang kaki lima (PKL) berjualan di trotoar Jalan Jati Baru, kawasan Tanah Abang, Jakarta, Selasa (2/5). – Antara Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus melakukan penertiban terhadap para pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, menjelang Ramadhan dan Lebaran. “PKL di Tanah Abang itu terus kami tertibkan, karena selalu marak berulang kali menjelang puasa dan juga Lebaran,” kata Pelaksana Tugas Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin. Menurut dia, banyaknya PKL di trotoar di kawasan Pasar Tanah Abang itu dapat merugikan para pedagang yang berjualan di dalam pasar itu sendiri. “Saya sudah cek kondisinya. Banyak sekali PKL di luar, di trotoar Tanah Abang itu. Jadi istilahnya, mereka menghadang konsumen supaya tidak berbelanja di dalam pasar,” ujar Djarot. Oleh karena itu, dia pun mengaku terus melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP DKI Jakarta untuk terus melakukan penertiban di kawasan tersebut secara intensif. “Penertiban sudah kami lakukan mulai Minggu (14/5) kemarin, dan berjalan terus sampai hari ini. Kami koordinasi terus dengan Satpol PP,” tutur Djarot. Lebih lanjut, mantan Wali Kota Blitar itu mengungkapkan pihaknya juga berencana menambah jumlah personel Satpol PP agar kawasan Pasar Tanah Abang tetap steril dari PKL. “Kalau perlu, kami akan tambah jumlah personel Satpol PP untuk menjaga kawasan itu. Kalau butuh 100, kami tambah 100 personel. Kami ingin kawasan itu terus tertib,” ujarnya. Dia pun mengimbau kepada seluruh pedagang yang ada di kawasan Pasar Tanah Abang, baik yang ada di dalam maupun di luar pasar, agar saling menghormati hak masing-masing. Sumber : Antara

Merdeka.com – Polda Jawa Barat melakukan koordinasi dengan pihak Interpol untuk melakukan pemanggilan terhadap pentolan Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab. Rizieq sudah menjadi tersangka kasus penghinaan terhadap Pancasila. Dirkrimum Polda Jawa Barat, Kombes Umar S Fana mengatakan bahwa pihaknya sudah menempatkan dua petugasnya di Interpol Mabes Polri. Langkah ini diambil untuk memanggil Rizieq yang sedang di Arab Saudi. “Kalau untuk urusan keluar kita tetap satu pintu lewat Interpol jadi kita tunggu perintah. Ada dua orang dari kita yang tetap nempel di Interpol Mabes, jadi kita hanya nunggu,” kata Umar di Kompleks Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (30/8). Umar menjelaskan bahwa pihaknya telah menempatkan seorang Liaison Office (LO) atau perwira penghubung. “Bagaimana pun juga kita ada LO, kita juga yang di Timur Tengah. Ya nanti antara LO berkoordinasi dengan Interpol sini. Saluran itulah yang kita pakai,” jelasnya. Seperti diketahui, Rizieq dilaporkan Sukmawati Soekarnoputri, putri Soekarno, dengan tuduhan penghinaan kepada Pancasila. Mabes Polri lalu melimpahkan kasus itu kepada Polda Jabar pada November 2016. Dasar pelaporan adalah video yang menayangkan ceramah Rizieq di hadapan anggota FPI di Lapangan Gasibu, Kota Bandung, pada 2011 lalu. Rizieq menyebut dalam naskah Pancasila rumusan Soekarno, sila Ketuhanan ada di p*****, sedangkan naskah Pancasila menurut Piagam Jakarta, sila Ketuhanan ada di kepala. Rizieq dijerat Pasal 154a KUHP tentang tindak pidana terhadap lambang negara dan atau Pasal 320 KUHP tentang pencemaran nama baik. Dua pasal tersebut ancamannya di bawah lima tahun bui. [did]

JAKARTA, KOMPAS.com – Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengaku siap mematuhi jika ada regulasi baru soal pengadaan senjata.  Ada wacana pemerintah akan mengkaji dan menata ulang seluruh regulasi tersebut untuk diterbitkan satu kebijakan tunggal. “Saya ini adalah aparatur pemerintah. Jadi apapun undang-undang yang ada akan saya patuhi,” kata Gatot, di Gedung Pusat Dakwah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (6/10/2017). Gatot menegaskan, selama ini apapun yang dilakukannya selalu berdasarkan peraturan perundang-undangan. “Tak mungkin saya langgar undang-undang,” ujar dia. Baca:  Panglima TNI Terbitkan Rekomendasi soal 280 Senjata dan Amunisi Milik Polri Rencananya akan ada Pokja yang mengkaji soal penyederhanaan aturan pengadaan senjata. Pokja ini akan dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto. “Jadi apapun kebijakan asalkan undang-undang atau aturan dari pemerintah akan saya patuhi. Apapun yang diputuskan, apapun saja saya siap,” kata Gatot. Sebelumnya, usai rapat koordinasi terbatas tingkat menteri di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (6/10/2017). Wiranto mengungkapkan, munculnya polemik soal pengadaan senjata belakangan ini disebabkan oleh banyaknya regulasi. Menurut Wiranto, banyaknya regulasi yang mengatur soal pengadaan senjata telah menimbulkan perbedaan pendapat di berbagai institusi. “Adanya banyak regulasi yang mengatur mengenai pengadaan senjata api yang telah diundangkan sejak 1948 sampai dengan tahun 2017, mengakibatkan perbedaan pendapat yang berkembang di berbagai institusi yang menggunakan senjata api,” ujar Wiranto. Wiranto mengatakan, setidaknya ada empat undang-undang, satu peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) dan satu Instruksi Presiden (Inpres) yang mengatur soal pengadaan senjata. Selain itu, ada pula satu surat keputusan dan empat peraturan setingkat menteri.

1. Jalan Majapahit (sisi timur, simpang Harmoni sampai simpang Medan Merdeka Utara) 2. Jalan Veteran III 3. Jalan Museum 4. Jalan Medan Merdeka Barat (sisi barat dan timur) 5. Jalan Medan Merdeka Selatan (sisi utara dan selatan) 6. Jalan MH Thamrin (bundaran air mancur/patung kuda sampai Dukuh Atas) 7. Jalan Jenderal Sudirman (arah selatan dan utara untuk jalur cepat akan ditutup mulai dari depan simpang flyover Prof Dr Satrio/Casablanca sampai Dukuh Atas. sedangkan jalur lambat ditutup mulai simpang Dukuh Atas/BNI 46) 8. Jalan Budi Kemuliaan 9. Jalan Kebon Sirih (simpang Jembatan Serong sampai simpang Jalan Agus Salim/Sabang) 10. Jalan Wahid Hasyim (Simpang Jalan Mas Mansyur-simpang Jalan Agus Salim/Sabang) 11. Jalan Kebon Kacang 12. Jalan Imam Bonjol (simpang Jalan Agus Salim/Jalan Pamekasan-Bundaran HI)

Related Posts

Comments are closed.