Konflik Berlanjut, Hanura ‘Ambhara’ Klaim Gugat Kubu OSO ke PTUN

Konflik Berlanjut, Hanura ‘Ambhara’ Klaim Gugat Kubu OSO ke PTUN

Konflik yang terjadi di internal Hanura masih berlanjut meski beberapa hari lalu sempat islah. Hanura kubu ‘Ambhara’ menggugat SK kepengurusan kubu Oesman Sapta Odang (OSO) ke PTUN DKI. Ketua DPD Hanura Banten Eli Mulyadi menyebut kubu OSO tak menyepakati keputusan munaslub partai pada akhir 2016 silam. Mereka melayangkan gugatan tanggal 22 Januari 2018. “Langkah hukum gugatan PTUN untuk mencabut SK Kemenkumham ke OSO. Langkah hukum tetap kami lakukan,” kata Eli di saat jumpa pers di kantor DPD Hanura Banten, Jl Syekh Nawawi Al Bantani, Kota Serang, Sabtu (27/1/2018). Dokumen gugatan Hanura ‘Ambhara’ ke kubu OSO Foto: Bahtiar Rifa’i/detikcom Eli mengatakan, persoalan di Hanura berpengaruh pada kepengurusan partai di daerah. Termasuk pada tahapan verifikasi faktual di lapangan. Ia mengklaim, bahwa kepengurusan partai di Banten yang dipimpinnya berjasa saat verifikasi administrasi. “Sekarang faktual lapangannya diserahkan ke kami silahkan, ke kubu mereka silahkan,” katanya. Ia juga mengatakan, tak akan beranda-andai jika kemudian PTUN memenangkan kubu OSO. Eli juga mengaku mendengar ada ada tawaran menggiurkan kepada pihak yang mendukung Daryatmo dari OSO.

Konflik yang terjadi di internal Hanura masih berlanjut meski beberapa hari lalu sempat islah. Hanura kubu ‘Ambhara’ menggugat SK kepengurusan kubu Oesman Sapta Odang (OSO) ke PTUN DKI. Ketua DPD Hanura Banten Eli Mulyadi menyebut kubu OSO tak menyepakati keputusan munaslub partai pada akhir 2016 silam. Mereka melayangkan gugatan tanggal 22 Januari 2018. “Langkah hukum gugatan PTUN untuk mencabut SK Kemenkumham ke OSO. Langkah hukum tetap kami lakukan,” kata Eli di saat jumpa pers di kantor DPD Hanura Banten, Jl Syekh Nawawi Al Bantani, Kota Serang, Sabtu (27/1/2018). Dokumen gugatan Hanura ‘Ambhara’ ke kubu OSO Foto: Bahtiar Rifa’i/detikcom Eli mengatakan, persoalan di Hanura berpengaruh pada kepengurusan partai di daerah. Termasuk pada tahapan verifikasi faktual di lapangan. Ia mengklaim, bahwa kepengurusan partai di Banten yang dipimpinnya berjasa saat verifikasi administrasi. “Sekarang faktual lapangannya diserahkan ke kami silahkan, ke kubu mereka silahkan,” katanya. Ia juga mengatakan, tak akan beranda-andai jika kemudian PTUN memenangkan kubu OSO. Eli juga mengaku mendengar ada ada tawaran menggiurkan kepada pihak yang mendukung Daryatmo dari OSO.

Kapitra Ampera menegaskan komunitas Persaudaraan 212 bebas dari kepentingan politik dan tidak berpolitik. Kapitra, pengurus Persaudaraan Alumni 212, mengimbau ulama melepas keulamaannya jika ingin terlibat dalam kegiatan politik. “Saya pikir ulama itu milik masyarakat, semua orang, seluruh komunitas. Ketika dia masuk ke politik praktis atau ke partai politik, pasti ada yang suka maupun tak suka, maka di situ akan terjadi perpecahan. Makanya seharusnya ulama tetap menjadi ulama untuk mencerdaskan masyarakat,” kata Kapitra di Masjid Al-Ittihad, Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (27/1/2018). “Jangan masuk politik praktis. Kalau ingin berpartisipasi dalam politik, maka keulamanaannya harus dibuka. Maka dengan segala risiko dia bisa disukai sebagian orang, bisa juga dibenci sebagian orang karena ada rivalitas dari partai politik, dari konstituennya,” sambung Kapitra. Kapitra menilai, ketika ulama berpolitik, nilai-nilai keagamaannya terdistorsi. Ulama yang berpolitik rentan menjadikan agama sebagai alat untuk menyalurkan kepentingan politiknya. “Tidak membawa agama sebagai justifikasi, tumpangan yang justru mendistorsi nilai-nilai keagamaan. Kalau ulama masuk ke politik, dia akan terkontaminasi kekuatan-kekuatan yang tidak menjadi fatsunnya keagamaan,” tutur Kapitra. Kapitra menjelaskan sejarah Persaudaraan 212 bermula dari persaudaraan umat Islam yang bertujuan menuntut tegaknya hukum pada 2016. Saat itu diadakan Aksi 212 untuk meminta mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama diadili lantaran menyinggung Surat Al-Maidah. Setelah tujuan tercapai, soliditas umat menjadi kekuatan yang nyata hingga saat ini. Bagi dia, sayang jika kekuatan ini tidak bermanfaat bagi negara. “Persaudaraan 212 ini ukhuwah Islamiyah antarmasyarakat yang sejarahnya menuntut penegakan hukum dan itu sudah selesai. Kemudian berkembang menjadi satu kekuatan yang riil dan saya berpikir kekuatan seperti ini harus dipakai negara sebagai suatu energi besar untuk membangun persatuan dan kesatuan dalam keberagaman,” ungkap Kapitra. “Untuk itu, lebih baik kita puasa politik. Kita fokus kepada ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Healthy and education for tomorrow ,” ucap dia. Ketegasan sikap Persaudaraan 212 untuk tidak terlibat dalam urusan politik, menurut Kapitra, perlu diumumkan. Dia tak menampik ada permintaan dukungan dari pihak-pihak yang berpolitik. “Ya tentu selalu begitu, artinya adalah (yang minta dukungan umat Islam yang tergabung di 212). Saya saja orang ada yang minta tolonglah jadi jurkam (juru kampanye). Saya bilang ‘ Ngapain ,’ kita itu tidak boleh overconfidence merasa seolah-olah kita bisa menggiring orang memilih seseorang,” tutup Kapitra.

Persaudaraan Alumni 212, melalui Dewan Pembina Habib Rizieq Syihab, punya peta politik untuk Pilkada 2018. Seperti apa gambarannya? Peta politik itu dibacakan Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif dalam jumpa pers di Masjid Al-Ittihad, Tebet, Jaksel, Sabtu (27/1/2018). Tema dari peta politik itu lantaran koalisi 212 yang permanen secara nasional di semua daerah, sebagaimana harapan para ulama dan umat Islam, gagal dibentuk karena beberapa kendala. “Namun yang demikian itu tidak mengurangi semangat juang para mujahid (lelaki) dan mujahidah (perempuan) 212 untuk tetap pada prinsip pemenangan umat Islam secara politik,” ujar Slamet. [Gambas:Video 20detik] Ada 7 pemetaan politik di 17 daerah yang menjalani Pilgub 2018 versi Rizieq yang dibacakan Slamet. Berikut ini lengkapnya: 1. Koalisi 212 utuh tanpa ditunggangi partai pendukung penista agama, seperti di Jawa Barat, Kalimantan Timur, dan Maluku Utara. 2. Koalisi 212 utuh tapi ditumpangi partai pendukung penista agama, seperti di Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Sulawesi Tengah. 3. Koalisi 212 terbelah sehingga sebagian koalisi 212 tanpa partai pendukung penista agama dan koalisi 212 sebagian lagi ditumpangi oleh partai pendukung penista agama, seperti di Sumatera Selatan dan Maluku Utara. [Gambas:Video 20detik] 4. Koalisi 212 terpecah sehingga masing-masing koalisi dengan partai pendukung penista agama, seperti di Riau, Lampung, Jatim, NTB, Sulawesi Selatan, dan Maluku. 5. Koalisi 212 tidak berarti karena fokus di cagub-cawagub muslim melawan cagub-cawagub muslim, seperti di Kalimantan Barat. 6. Koalisi 212 tidak berarti karena semua calon nonmuslim sehingga fokus kepada ‘Akhoffudh Dhororain’ (mudarat yang lebih ringan), seperti di Papua dan NTT. 7. Pilkada di tingkat kota dan kabupaten juga mengalami situasi seperti di atas, sehingga penyikapannya tidak akan mengikuti kaidah yang sama. [Gambas:Video 20detik] Terkait tujuh peta politik pilkada itu, Slamet mengatakan pihaknya akan menyikapinya secara berbeda-beda. Yang terpenting, menurutnya, adalah koalisi 212 dapat memenangkannya. “Kalau koalisi itu terpecah, terbelah atau tersingkirkan maka penyikapannya berbeda,” sebut dia. Foto: Gibran/detikcom

Junaidi (30), oknum perawat National Hospital mengakui perbuatan pelecehan seksual (pencabulan) terhadap W, pasien perempuan usai menjalani operasi. Di hadapan polisi, tersangka melakukan cabul karena terangsang melihat korban. “Ketika membawa korban ke ruang recorvery. Ketika sedang mencabut peralatan elektroda, pelaku terangsang dan akhirnya melakukan perbuatan itu,” ujar Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Rudi Setiawan saat jumpa pers bersama Kasat Reskrim AKBP Sudamiran, Kasubag Humas Kompol Lily Djafar di Gedung Command Center Polrestabes Surabaya, Sabtu (27/1/2018). [Gambas:Video 20detik] Tersangka Junaidi ini mengaku khilaf dan menyesali perbuatannya. Saat ditanya sudah berapa kali melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap pasien, baru dilakukan sekali. “Sudah berapa kali,” tanya kapolrestabes ke tersangka. “Baru sekali ini,” jawab tersangka. [Gambas:Video 20detik] Kapolrestabes mengimbau kepada seluruh rumah sakit, untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien atau konsumen. Selain itu melakukan pengawasan ketat, agar tidak terulang kejadian seperti di rumah sakit kawasan Surabaya barat ini. “Yang perlu dicegah adalah, ketika pasien pasca operasi harus ditemani pihak keluarga. jangan dibiarkan yang berlawan jenis dibiarkan begitu saja. Itu yang harus dicegah,” imbuhnya. [Gambas:Video 20detik]

Masalah ketimpangan sosial masih bergelayut dan kian merisaukan. Para pengambil kebijakan dibuat pusing dengan problem kronis ini. Pilihan solusi yang tersedia sangat terbatas, sulit, sekaligus dilematis karena melibatkan tak hanya kapasitas teknis tetapi juga landasan ideologis. Persoalan ketimpangan terjadi pada pelbagai tingkatan: misalnya, antar-individu, antar-gender, antara desa-kota, antar-wilayah, antar-kelompok sosial. Ini sering terjadi di tengah kondisi sosiologis yang terbelah. Tak pelak, kondisi ini turut memperburuk polarisasi politik dengan bangkitnya wacana politik identitas, benturan pandangan antarkelas, dan sentimen anti-globalisasi.

seperti di kutip dari https://tirto.id

Masalah ini menyeruak di kalangan akademisi setelah Thomas Piketty merilis Capital in the 21st Century  (2014). Ekonom asal Perancis ini menyimpulkan persoalan saat ini ekses dari akumulasi aset yang tak terkontrol—sejak era Revolusi Industri—yang terkonsentrasi di kalangan terbatas selama beberapa generasi. Tulisan Piketty memicu diskursus yang panjang—mungkin melebihi 577 halaman buku Capital —disusul laporan pelbagai lembaga internasional (di antaranya Oxfam , IMF , dan Bank Dunia ) yang umumnya sepakat bahwa persoalan ketimpangan berpotensi menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Sustainable Development Goals ( SDG)  juga memasukkan agenda pengurangan ketimpangan. Fenomena ini menunjukkan ada perubahan perspektif yang signifikan.

seperti di kutip dari https://tirto.id

Sebelumnya, ketimpangan (atau kesenjangan) dianggap alamiah, lumrah, dan merupakan keniscayaan dalam kehidupan. Ketimpangan diyakini menjaga roda perekonomian tetap berputar. Sebagian besar meyakini kekayaan atau kesejahteraan diperoleh sebagai imbalan ( reward ) hanya melalui kerja keras. Sementara itu, kemiskinan nyaris lazim diasosiasikan dengan konsekuensi logis atau ‘hukuman’ sebagai akibat kemalasan, kebodohan, dan keterbelakangan. Dengan argumen ini, ketimpangan selanjutnya dianggap sebagai faktor pendorong masyarakat untuk berinovasi, belajar, dan bekerja lebih keras lagi. Fenomena ini dianggap turut berkontribusi melahirkan para entrepreneur baru dengan kreativitas dan etos kerja yang semakin tinggi. Klaim ini usang dan tidak adil setelah mengetahui kelompok masyarakat miskin harus bekerja lebih keras dalam kondisi buruk, hanya untuk sekadar mendapatkan upah kecil. Sementara sebagian kelompok yang sudah mapan kesejahteraannya masih berupaya memperkaya diri secara ilegal.

seperti di kutip dari https://tirto.id

Diskusi mengenai ketimpangan semakin ramai setelah Branko Milanovic dari City University of New York dalam Global Inequality: A New Approach for the Age of Globalization   (2016) memaparkan tren penurunan kesenjangan antar-negara ( between countries ), walaupun kesenjangan di dalam setiap negara ( within countries ) cenderung memburuk. Salah satu penjelas proses redistribusi dan konvergensi kesejahteraan pada tataran global adalah kebangkitan ekonomi Tiongkok (dan sebagian negara di kawasan Asia) pada dasawarsa terakhir.

seperti di kutip dari https://tirto.id

Terbaru adalah laporan yang dilansir oleh World Inequality Lab  pada Desember 2017 lalu. Digawangi oleh Piketty dan koleganya, laporan tersebut meramalkan penguasaan 24 persen total aset seluruh dunia oleh kelompok “1 persen terkaya” pada 2050. Di sisi lain, kelompok 50 persen terbawah hanya mampu memiliki kurang dari 9 persen aset global. Laporan ini menyampaikan bahwa tingkat kesenjangan bervariasi pada banyak negara, tetapi Amerika Serikat, Tiongkok, India, dan Rusia meningkat luar biasa sejak 1980. Banyak penyebab yang berpengaruh pada variasi laju ketimpangan, biasanya merujuk pada faktor teknologi, pendidikan, dan kebijakan perpajakan domestik.

seperti di kutip dari https://tirto.id

Kendati fenomena ketimpangan dipercaya menjalankan mekanisme hukuman dan insentif ( stick and carrot ), itu tak lantas menafikan kenyataan bahwa ketimpangan juga timbul sebagai akibat perbedaan “nasib” atau kesempatan ( opportunity ). Jelas bahwa setiap individu tak memiliki kebebasan untuk memilih orang tua, negara tempat lahir, jenis kelamin, suku, dan ras. Anak yang dilahirkan dari keluarga pra-sejahtera atau di kawasan minim fasilitas akan memiliki prospek penghidupan lebih suram dibandingkan temannya yang lebih “beruntung” lahir di tempat yang lebih baik. Para peneliti saat ini mengalihkan perhatiannya pada faktor yang berpengaruh jangka panjang, seperti mobilitas status sosial yang diyakini dapat menghambat laju peningkatan ketimpangan. Untuk mengupas persoalan ketimpangan secara lebih obyektif, Francisco Ferreira dari Bank Dunia menjelaskan lewat sudut pandang dunia kesehatan. Bad inequality (ketimpangan buruk) diibaratkan sebagai “kolesterol jahat”, yang muncul karena perbedaan nasib antar-individu oleh sebab di luar kuasanya. Sedangkan good inequality (ketimpangan baik), yang diandaikan sebagai “kolesterol baik”, adalah manifestasi upaya individu yang murni dihasilkan dari keputusan, kerja keras, bakat, aspirasi, dan mungkin juga keberuntungan.

seperti di kutip dari https://tirto.id

Gagasan Ferreira untuk melakukan dekomposisi (pemisahan) ukuran ketimpangan sebenarnya dilandasi oleh pemikiran John Roemer—profesor ekonomi dari Universitas Yale—dengan metaforanya: “ level of playing field ” dan kesamaan kesempatan ( equality of opportunity ) bagi tiap individu. Salah satu makalah  Ferreira menunjukkan: 1) keterkaitan signifikan antara perbedaan kesempatan dan ukuran ketimpangan konvensional; dan 2) hubungan negatif ketimpangan kesempatan dengan mobilitas antar-generasi (diukur menggunakan variabel lama, yakni sekolah dan pendapatan). Walter Scheidel, profesor sejarah dari Universitas Stanford, dalam The Great Leveller : Violence and the History of Inequality from the Stone Age to the Twenty-First Century   (2017) berargumen bahwa tingkat kesenjangan umumnya menurun drastis secara cepat hanya ketika terjadi musibah besar seperti: peperangan, wabah, dan bencana alam. Dengan menelaah riwayat peradaban kuno Mesir, Romawi, dan kerajaan-kerajaan Eropa lain, Scheidel menemukan bahwa musibah berhasil mengurangi kesenjangan melalui cara yang kurang mengenakkan, khususnya bagi kelompok kaya yang kehilangan sebagian besar hartanya. Mungkin yang terjadi dalam peristiwa tersebut bukanlah redistribusi kekayaan, melainkan dekompresi (penyusutan atau pengurangan aset). Dalam konteks berbeda, kejadian bencana juga dapat mencetuskan perasaan solidaritas yang kuat dan memunculkan gagasan kebijakan berlatar sosial-demokratik sebagaimana muncul pada banyak negara Eropa pasca-Perang Dunia II.

seperti di kutip dari https://tirto.id

Di Indonesia, isu ketimpangan semakin disorot dan menjadi salah satu indikator dalam pencapaian sasaran pembangunan. Umumnya, tingkat kesenjangan yang diukur lewat indeks rasio Gini. Koefisien Gini menampilkan ketimpangan absolut pada angka satu dan kesetaraan absolut diukur pada angka nol.  Informasi dari arsip zaman kolonial menjelang akhir abad 19 (hasil riset van Zanden, 2003) menunjukkan tingginya tingkat kesenjangan di Hindia Belanda antara lain karena kebijakan pemilahan masyarakat berdasarkan ras—pribumi, pedagang Asia Timur dan Arab, serta Eropa—yang diskriminatif. Struktur masyarakat yang feodalistik dan kuatnya tradisi patron-klien juga turut memperburuk ketimpangan. Dengan kondisi seperti ini, penguasaan modal terkonsentrasi pada kelompok tertentu seperti bangsawan, pengusaha, dan birokrat lokal.   Pada awal abad 20, indeks Gini sempat mengalami penurunan saat pemerintah kolonial mengeluarkan beleid Politik Etis atau Politik Balas Budi (irigasi, imigrasi, dan edukasi) untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Politik Etis melahirkan benih-benih perlawanan rakyat yang dimotori oleh kaum intelektual dan menghasilkan kesadaran untuk bernegara secara merdeka. Namun, ternyata, kondisi ketimpangan semakin memburuk. Pergolakan politik dan konflik berkepanjangan membuat kondisi kesejahteraan semakin timpang hingga mencapai puncaknya pada kisaran 0,5-0,6 menjelang proklamasi kemerdekaan.  Era pasca-revolusi diiringi penurunan ketimpangan meskipun kondisi kesejahteraan secara umum masih memprihatinkan. Walaupun falsafah konstitusi dijiwai semangat sosialisme yang menjunjung tinggi asas pemerataan kesejahteraan, tetapi kenyataannya masyarakat tetap bergumul dengan isu kesenjangan dan permasalahan sosial lainnya.

seperti di kutip dari https://tirto.id

Masa pemerintahan Orde Baru yang mewarisi persoalan ekonomi relatif berhasil menurunkan tingkat kesenjangan lewat program-program pembangunan kawasan perdesaan dan sektor pertanian. Periode yang terbilang stabil ini semakin diuntungkan dengan  windfall profit  akhir 1970-an. Saat itu, naiknya harga minyak dunia dapat mengisi pundi-pundi negara untuk mendanai program pembangunan dan perbaikan kesejahteraan. Namun, cerita sukses disertai represi politik ini berubah tatkala krisis moneter pada 1997. Fondasi perekonomian runtuh dalam waktu singkat dan memunculkan bermacam permasalahan yang sebelumnya terpendam.

seperti di kutip dari https://tirto.id

Untungnya, proses pemulihan ekonomi dan reformasi politik pada awal abad 21 mampu mengarahkan pembangunan ke jalan yang sesuai. Proses desentralisasi dan demokratisasi secara berangsur menggantikan sistem otoriter yang korup dan terpusat. Namun, tanpa disadari, perbaikan ekonomi juga diiringi tingkat kesenjangan yang merangkak naik, khususnya sejak 2011 ketika kenaikan harga komoditas dunia hanya dinikmati sebagian kecil kalangan. Hingga kini masih banyak persoalan kesejahteraan yang belum selesai, termasuk tingkat ketimpangan yang masih pada kisaran 0,39 , meski pada dua tahun belakangan cenderung menurun. Akan tetapi, tingkat ketimpangan negara terbesar se-ASEAN ini kemungkinan besar masih tetap tinggi apabila diukur indikator pendapatan, bukan dengan pengeluaran rumah tangga seperti selama ini.

seperti di kutip dari https://tirto.id

Iklim demokratisasi di tingkat lokal dan otonomi daerah memberikan prospek bagi setiap kepala daerah untuk merancang kebijakan sosial yang lebih inklusif, khususnya bagi kelompok rentan. Faktanya, peluang ini belum optimal dimanfaatkan dan masih sering ditemukan praktik money politics  serta program-program tak berkesinambungan yang bersifat populis belaka (misalnya: pembagian sembako, pengucuran uang tunai saat kampanye politik, dan gimmick lainnya). Kebijakan seperti ini sering berjalan macet karena semata-mata bertujuan mendongkrak perolehan suara pada musim pilkada.  Untuk mengatasi ketimpangan nasib, harus ada perubahan radikal dalam memandang hak dasar. Misalnya, sarana pendidikan dan kesehatan yang tak cuma tersedia secara luas dan terjangkau tetapi juga seharusnya mempunyai standar kualitas layak yang merata, sehingga dapat memberikan modal kesempatan yang lebih adil bagi setiap warga negara. Selain itu, perlu gebrakan atas konsep redistribusi, mencakup tak hanya seputar tarif pajak progresif atau reforma agraria tetapi juga mulai meraba kemungkinan instrumen lain, semisal pajak atas harta warisan , rasio ideal gaji tertinggi-terenda h, atau universal basic income  yang sekarang marak diujicobakan pada banyak negara.

Pemerintah mengembangkan proyek percontohan Sistem Database Penanganan Perkara Tindak Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-IT). Sistem ini diproyeksikan menyatukan administrasi penanganan perkara seluruh lembaga hukum yang bisa diakses secara online oleh publik. Pengembangan proyek ini melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga hukum. Kemenkopolhukam, Polri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kemenkumham, Lemsaneg, Bappenas, dan Kemenkominfo meneken nota kesepahaman (MoU) mengenai pedoman kerja dalam pengembangan proyek ini pada Senin (13/2/2017). Menkopolhukam, Wiranto mengatakan perintisan SPPT-IT merupakan langkah awal untuk mempercepat kerja sistem penanganan perkara pidana di Indonesia. “Kemajuan teknologi informasi dimanfaatkan untuk processing kerja sama antar lembaga secara terpadu ,” ujar Wiranto di Kemenkopolhukam, Jakarta setelah peluncuran proyek ini. Proyek percontohan awal pengembangan SPPT-IT ini ada di 5 daerah yakni Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. “Setelah sempurna, nanti kita sebarkan (ke seluruh Indonesia),” ujar Wiranto. Wiranto mengatakan, program ini menjadi bagian dari reformasi bidang hukum. Saat ini, proses penanganan perkara pidana lambat karena terkendala model administrasi yang manual. Dengan penerapan SPPT-IT, penanganan kasus pidana bisa lebih cepat karena berbasis administrasi satu pintu. Selain itu, kata dia, SPPT-IT juga mempermudah pengawasan publik ke penanganan perkara sebab sistem ini bisa diakses oleh masyarakat secara online. “Apakah terus berlanjut atau berhenti,” ujar dia. Adapun Kapolri, Jenderal Polisi Tito Karnavian menilai SPPT-IT juga mempermudah tugas kepolisian. “Akan sangat berguna untuk di lapangan nantinya, apalagi kalau sistemnya sudah nasional,” ujar Tito. Tito mencontohkan di Papua ada 32 polres, tetapi kejaksaan cuma 10. Polres Puncak Jaya misalnya, terpaksa mengantar Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan Wamena dengan pesawat terbang. Padahal, SPDP wajib diserahkan paling lambat 7 hari. “Dengan online begini, biaya pesawat tidak perlu lagi. Semua serba instan dan mudah,” kata Tito. Tito menambahkan, “Jadi polisi juga gak bisa main-main, kemudian kasus dipendem-pendem (ditunda-tunda) karena bisa ditelusuri masyarakat tanpa perlu datang ke kantor polisi.” Sementara Jaksa Agung HM Prasetyo berpendapat SPPT-IT akan mempererat kerja sama antar instansi penegak hukum. Sistem ini juga akan memperlihatkan proses penanganan perkara secara transparan. Publik bisa mengetahui perkembangan SPDP yang sudah diserahkan ke kejaksaan atau belum hingga berkas sudah masuk pengadilan atau belum. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, M. Syarifuddin mengatakan sebenarnya sudah ada kerja sama antara MA dengan lembaga pemasyarakatan yang menampilkan data narapidana via online. Akan tetapi, kata dia, kerja sama ini masih kurang optimal karena belum terhubung dengan lembaga peradilan. Ke depan, kata dia, kerja sama seperti itu bisa disempurnakan dengan penerapan SPPT-IT.

Kota Raqqa dan Mosul, dua basis penting milisi ISIS di Timur Tengah, hanya menunggu waktu pembebasan. Posisi ISIS kini semakin terpojok. Para simpatisan ISIS dari luar negeri yang semula berbondong-bondong datang ke Irak dan Suriah mulai tunggang-langgang meninggalkan pertempuran. Banyak dari mereka yang pengin pulang ke kampung halaman. Termasuk para simpatisan ISIS asal Indonesia.    Pada pertengahan Juni lalu, Syirian Defense Forces (SDF) menemukan 12 WNI, terdiri 9 perempuan dan 3 anak-anak di utara kota Raqqa. Mereka kini ditampung di Ain Issa, sebuah kota yang menjadi kamp pengungsi Suriah. Kepada BBC Indonesia, Dilfansyah Rahmani, seorang di antara 9 perempuan WNI, mengatakan lima laki-laki yang pergi bersama mereka saat ini berada di penjara Kobane, Suriah. “Laki-laki (yang bersama kami) tak ada yang pernah berperang bersama Daesh (Daulah Islamiyah/ISIS). Tak ada sama sekali. Kami semua benci sama mereka dan kami tertipu oleh mereka. Kami ingin ke luar dari Daesh lebih dari setahun lalu, tetapi baru bisa menemukan jalan ke luar sekarang,” ucapnya. “Kami di sini sudah tiga minggu dan ingin sesegera mungkin kembali ke Indonesia,” kata Dilfansyah, yang mengharapkan bantuan dari pemerintah Indonesia. “Kondisi kami di sini juga banyak yang sakit-sakitan, uang semakin menipis,” ucapnya dalam berita yang dirilis BBC Indonesia pada Senin kemarin (3/7). Pada pertengahan Juni, kepada kantor berita AFP, Dilfansyah mengakui bahwa apa yang dijanjikan oleh ISIS selama ini omong kosong belaka. “Semua bohong… ketika kami memasuki wilayah ISIS, masuk ke negara mereka, yang kami lihat sangat berbeda dari apa yang mereka katakan di internet.”

seperti di kutip dari https://tirto.id

Pada 26 Juni, Jenan Moussa, reporter TV Arabic Al Aan, mencuit di akun Twitternya saat ia mendatangi kamp Ain Nissa. Ia bertemu dengan para pengungsi Suriah dari Raqqa termasuk para perempuan asal Indonesia. “Saya juga melihat keluarga dari Indonesia yang datang ke Raqqa bergabung ISIS. Mereka menolak berbicara kepada saya dan mengklaim sebagai korban dari ISIS,” katanya. “Ketika perempuan pengungsi Suriah mendengar jawaban mereka, ‘Kami adalah korban dari ISIS,” ia hampir saja memukuli para perempuan dari Indonesia ini,” cuitnya lagi. “Perempuan Indonesia mengatakan kepada saya, ‘ISIS menipu kami dengan propaganda,’ dan saya katakan, “Anda melihat video pemenggalan dan memutuskan bergabung dengan ISIS? Tak ada jawaban,” tulis Moussa.

seperti di kutip dari https://tirto.id

Alto Lugger, seorang analis konflik dan penggagas perdamaian yang selama ini tinggal di Mosul, kepada Tirto mengakui bahwa kemunculan para WNI akan membuat pemerintah Indonesia dalam posisi dilematik: Apakah memulangkannya atau membiarkannya terkatung-katung di Suriah. Jika dipulangkan, Lugger berharap ada proses penyeleksian yang ketat, agar setelah pulang para ISIS-ers ini tak lagi berbuat onar.  “Menyeberangkan pendukung/simpatisan ISIS ke luar dari Suriah harus dijelaskan secara transparan, dari proses screening yang tepat, jelas, dan mendalam, agar Indonesia tidak dituduh memberi toleransi kepada para simpatisan/pendukung ISIS ini, apalagi kalau mereka ternyata adalah kombatan yang ikut membunuh rakyat tak berdosa di Suriah,” ucapnya. Namun, ia mewanti-wanti, mereka yang sudah berhasil kembali ke teritori ISIS dan tinggal selama berbulan-bulan bukanlah para WNI sembarangan. Klaim “korban” yang sering dilontarkan, kata Lugger, menjadi tidak relevan. “Bisa dilihat bahwa proses seseorang maupun keluarga yang berangkat dan kemudian bergabung dengan ISIS adalah proses yang panjang, berliku-liku, dan memakan waktu yang sangat panjang. Bukan mingguan tapi bulanan. Ini adalah proses yang diambil lewat perenungan dan perencanaan matang,” tambahnya. “Bahwa mereka mengatakan sebagai korban adalah bagian dari jawaban yang sudah dipersiapkan di fase ‘ travel arrangement ‘. Ini adalah mekanisme defensif yang sudah dipersiapkan oleh keluarga-keluarga simpatisan ISIS asal Indonesia ini,” katanya, lagi. Ali Fauzi Manzi, mantan kombatan Filipina Selatan, Afganistan, dan Ambon, berpendapat berbeda. Ali adalah Ketua Yayasan Lingkar Perdamaian, sebuah organisasi yang menaungi eks-narapidana kasus terorisme. Yayasan ini kerap dijadikan sebagai percontohan program deradikalisasi yang efektif. Ali memahami secara mendalam psikologi para simpatisan ISIS yang rindu pulang kampung halaman. Menurutnya, lebih baik pemerintah merangkul ketimbang mengabaikan ke-15 WNI yang terjebak di Raqqa. “Anggaplah dalam koridor rumah tangga mereka ini anak nakal, sebagai orang tua, tentu tidak harus mengusir, tetapi harus merangkul kembali dan diarahkan ke jalan lebih baik,” ucapnya kepada Tirto,  Rabu lalu (5/7). Namun, sebelum dikembalikan ke tengah masyarakat, kata Ali, tentu “mereka harus dibina terlebih dahulu.” Tugas ini, menurutnya, ada di tangan Kementerian Agama, bukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau polisi. “Orang datang ke Suriah itu dengan motivasi berbeda. Penanganan deradikalisasinya tidak tunggal, harus banyak dan berbagai aspek. Dalam hal ideologi, itu wewenang Kemenag. Yang punya sumber daya, kan, Kemenag,” Ali berpendapat. Ali menyarankan agar pemerintah menjadikan para WNI sebagai corong propaganda untuk menyerang balik narasi kampanye para simpatisan ISIS di Indonesia. “Mereka ini, kan, pernah gabung. Mereka tahu betul penyakit ISIS selama ini. Setelah mereka sembuh, kita harus jadikan mereka sebagai dokter bagi yang belum sembuh. Ini akan lebih efektif.” Jadi, apakah mereka mau dijadikan kontra-narasi pemerintah? Dete Aliah,   direktur pelaksana Yayasan Prasasti Perdamaian, punya banyak pengalaman berinteraksi dengan para deportan simpatisan ISIS dari Turki. Tak ada yang tahu bahwa sejak awal tahun terdapat 152 simpatisan ISIS yang sudah dipulangkan dari Indonesia. “Itu yang terdata, yang pulang diam-diam mungkin lebih banyak,” katanya saat ditemui Tirto di kantornya, Rabu lalu (5/7). Ke-152 deportan ini belum sempat masuk wilayah ISIS. Mereka keburu ditangkap di perbatasan oleh pemerintah Turki sebelum akhirnya dideportasi dan ditampung buat dibina sementara guna menjalani program deradikalisasi di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Bambu Apus, Jakarta Timur. “Yang di Kemensos ini sudah lewati tahap screening oleh Densus 88, mereka angkat senjata untuk ISIS. Kalau yang sudah (berdiam di basis ISIS), ya ditempatkannya tidak di Bambu Apus, tapi di Mako Brimob,” ucapnya. Setelah berinteraksi intens dengan para deportan ini, Aliah menyadari bahwa dalam konteks memakai ISIS-ers sebagai kontra-narasi propaganda ini akan sulit dilakukan. “Sejauh ini belum ada yang mau. Orang-orang ini masih pengin balik ke Suriah. Mereka anggap Indonesia thaghut  dan Suriah negara yang dijanjikan. Merangkul mereka jadi counter  terhadap ISIS, belum ada,” kata Aliah. “Saya rasa mereka takut. ISIS ini ancamannya luar biasa. Para deportan ini sadar mereka bisa jadi target,” katanya lagi. Menurut Aliah, bakal jadi “keuntungan besar” bagi pemerintah Indonesia jika ke-15 WNI yang terjebak di Raqqa mau dilibatkan dalam program deradikalisasi. “Selama ini campaigner anti-ISIS itu orang-orang JI yang berseberangan Ideologi. Kalau orang-orang ini mau jadi saksi, tentu akan sangat menarik, karena mereka sempat tinggal di wilayah ISIS,” imbuh Aliah.

Related Posts

Comments are closed.