Komisi III Cecar Jaksa Agung soal Eksekusi Mati Gembong Narkoba

Komisi III Cecar Jaksa Agung soal Eksekusi Mati Gembong Narkoba

Komisi III dan Jaksa Agung M Prasetyo melangsungkan rapat kerja di DPR. Dalam rapat, Komisi III DPR mendesak Jaksa Agung mengenai penyelesaian eksekusi terhadap terpidana mati kasus narkoba. “Saya mau menanyakan perkembangan pelaksanaan eksekusi hukuman mati tahap 4 terhadap terpidana narkotika. Apa yang masih jadi hambatan? Apa ada tekanan dari dunia internasional?” tanya Anggota Komisi III dari F-Golkar, Bambang Heri Purnama, saat rapat di ruang rapat Komisi III DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/1/2018). Hal ini juga ditanyakan oleh anggota Komisi III lainnya, yaitu Erwin Tobing dari F-PDIP. Ia mengingatkan Jaksa Agung soal komitmen Presiden Joko Widodo terhadap pemberantasan narkoba. “Bagaimana terkait perkembangan eksekusi mati terpidana narkoba? Padahal Pak Jokowi jelas menyebutkan bahwa perang melawan narkoba. Dia katakan harus berani dan gila. Ini tidak ke BNN. Tapi berani dan gila ke polisi, ke kejaksaan, kepada karang taruna, kepada semua elemen masyarakat menghadapi ini,” ucapnya. Erwin pun meminta Jaksa Agung dapat menjelaskan hambatan yang dihadapi dalam proses eksekusi mati. Sebab, setelah 2016, belum lagi ada eksekusi mati gembong narkoba. “Karena narkoba melemahkan SDM masyarakat Indonesia. Mungkin bisa dijelaskan apa hambatan yang sangat prinsip dari Kejaksaan Agung, sehingga tidak bisa cepat. Saya tau ke depan akan ada 6 eksekusi mati. Itu dari total 64,” sebut Erwin. Prasetyo lalu merespons pertanyaan-pertanyaan ini. Ia mengakui memang masih ada kendala hukum yang dihadapi oleh Kejaksaan Agung dalam menjalankan proses hukuman mati terhadap terpidana narkotika. “Agak sulit ya saya mengatakan jelasnya. Adanya putusan MK tentang pembatasan tenggat waktu dihapuskan sehingga orang bisa mengajukan grasi kapan saja dan PK (peninjauan kembali) bisa berkali-kali. Ini semua menghambat kami,” ucap Prasetyo. “Kami semua paham bahwa kita menghadapi darurat narkoba. Kalau teknisnya (bantuan polisi) mudah, tapi kalau problem yuridisnya sudah dipenuhi, itu tinggal didor aja ,” sambung dia. Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan permohonan grasi tidak dibatasi oleh waktu. Meski demikian, grasi tidak bisa menunda pelaksanaan eksekusi mati. Putusan itu diketuk atas permohonan pembunuh bos Asaba, Suud Rusli, yang menggugat UU Grasi. Sebelum putusan MK diketok, grasi maksimal diajukan 1 tahun sejak putusan berkekuatan hukum tetap. “Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya atas Pasal 7 ayat 2 UU tentang Grasi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” ucap ketua majelis hakim Arif Hidayat dalam sidang di gedung MK, Rabu (15/6/2016).

Baca juga : soal eksekusi mati jaksa agung sebut tunggu laporan akhir 1469705948

JAKARTA – Jaksa Agung HM Prasetyo belum memberi kepastian pelaksanaan eksekusi mati terhadap gembong narkoba, meski kabar berkembang eksekusi bakal dilaksanakan malam nanti. Prasetyo mengaku masih menunggu laporan dan perkembangan akhir dari anak buahnya di lapangan. ‎”Saya masih menunggu laporan akhir dari evaluasi di lapangan‎,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (28/7/2016). Prasetyo tak memungkiri bahwa tim regu tembak sudah stand by di Nusakambangan. Namun dia tak mau mengumumkan sebelum memperoleh keterangan resmi di lapangan. Menurutnya, belum diterimanya laporan secara pasti‎ karena ia berharap proses eksekusi mati dilaksanakan tanpa meninggalkan masalah. “Ya kita justru tunggu, mungkin ada kendala, ataupun ada apa-apa,” ujarnya. Dikabarkan sebanyak 14 terpidana mati kasus narkoba telah berada di ruang isolasi Lapas Nusakambangan, Cilacap. Seluruh terpidana tersebut akan menjalankan eksekusi mati jilid III. Menurut salah satu pengacara narapidana, pelaksanaan eksekusi mati jilid III akan dilakukan pada malam ini. Keterangan tersebut diperoleh langsung dari salah satu pejabat yang berada di Nusakambangan. “Informasi yang saya dapat seperti itu,” ujarnya saat dihubungi melalui telepon, Jakarta. Ke-14 narapidana tersebut di antaranya empat Warga Negara Indonesia (WNI) yaitu Freddy Budiman, Agus Hadi, Pujo Lestari dan Merri Utami. Sementara untuk warga negara asing di antaranya Ozias Sibanda asal Zimbabwe, Obina Nwajagu asal Nigeria, Fredderikk Luttar asal Zimbabwe, Humprey Ejike adal Nigeria, Seck Osmane asal Nigeria, Zulfiqar Ali asal Paskitan, Gurdip Singh asal India, Michael Titus asal Nigeria, Okonkwo Nongso Kingsley asal Nigeri, Eugene Ape asal Nigeria.‎ (maf)


Baca juga : mau diatur jokowi ini pentingnya perencanaan tata ruang laut

Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Perencanaan Ruang Laut dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tengah menyusun penataan rencana zonasi kawasan strategis nasional (KSN) untuk diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres). Tahun ini akan ada 7 KSN dan 20 Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) di Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang ditarget selesai penataannya. Direktur Perencanaan Ruang Tata Laut Ditjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Suharyanto mengatakan, penataan KSN ini penting untuk dilakukan karena tata ruang laut mempunyai pengaruh yang sangat penting untuk kepentingan nasional. Hal ini sesuai dengan tujuan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang ingin mewujudkan konsep pengembangan wilayah kelautan Indonesia yang menyeluruh dan terpadu dalam membangun Indonesia menuju poros maritim dunia. “Keuntungannya adanya KSN sebagai suatu kepastian pengaturan peruntukan ruang di laut. Selain itu, untuk berbagai kepentingan kesejahteraan masyarakat, kepentingan lingkungan, ekonomi, untuk kedaulatan negara hukum, dan kepentingan sosial,” katanya dijumpai di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Rabu (31/1/2018). Pada penjelasannya, ia menerangkan pentingnya rencana zonasi ruang tata laut dan sebagai suatu alasan yang penataan ruangnya harus diprioritaskan. Ia juga menambahkan, untuk menjalankan hal tersebut perlu adanya izin lokasi. “Seperti jadi pengusaha, atau pemerintah adanya kegiatan pembangunan seperti alur laut, kepentingan pelabuhan, kepentingan kegiatan perikanan budi daya, buat reklamasi, harus punya izin,” katanya. Dalam mengusung perencanaan tata ruang laut di kawasan strategi Nasional (KSN) juga bertujuan untuk mensosialisasikan kebijakan dan strategi laut. Melalui Kebijakan tersebut menjadi acuan bagi tata ruang laut untuk terus memperluas wilayah zonasi kawasan strategi Nasional (KSN). Namun untuk melakukannya memerlukan anggaran, energi waktu dan kapasitasnya. Adapun wilayah dalam penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Strategi Nasional, yakni Mebidangro (Medan, Binjai, Deli Serdang, Karo), Kedung Sepur (Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarabg, Purwodadi) Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan), Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa, Takalar) dan terakhir Bima. “Perencanaan Kawasan Strategi Nasional ini akan segera di publikasikan pada tanggal 7 Juni 2018,” tuturnya. (ara/ara)


Baca juga : bang ruhut jadi curiga ke jaksa agung soal eksekusi mati nih sebabnya

Anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompoel. Foto: dokumen JPNN.Com JAKARTA – Anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul mengkritik Kejaksaan Agung terkait eksekusi terhadap empat terpidana mati kasus narkoba. Sebab, eksekusi yang hanya pada empat dari 14 terpidana mati itu justru memunculkan kecurigaan. “Ah, itulah yang aku kritis pada Kejaksaan Agung ini. Gara-gara hanya empat yang dieksekusi, kan jadi berkembang persepsi yang begitu-begitu, karena takutlah terungkap,” ujar Luhut di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Rabu (3/8). Politikus Partai Demokrat itu menambahkan, alasan hujan lebat yang menghambat eksekusi juga tidak tepat. “Ini sudah jelas terdaftar 14, jangan juga karena hujan lebat atau apa, kenapa empat yang dieksekusi?” sambungnya. Yang juga membuat Ruhut heran adalah biasa eksekusi terhadap setiap terpidana mati yang mencapai Rp 200 juta. Sebab, usulan anggaran tentu karena pertimbangan putusan pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap alias inkracht. Menurut Ruhut, vonis atas ke-14 terpidana mati itu juga sudah inkracht sehingga sudah bisa dieksekusi.  “Kenapa tidak dieksekusi 14 napi yang sudah inkracht itu?” ucapnya. Lebih lanjut Ruhut mengungkap pernyataan Kepala BNN Budi Waseso tentang jumlah terpidana mati kasus narkoba di Indonesia. Ada 150 lebih terpidana mati, dan 70 lebih di antaranya sudah inkracht sehingga tak ada upaya hukum lainnya termasuk 14 nama yang masuk daftar eksekusi gelombang III. “Jadi muncul bertanyaan besar dari masyarakat. Karena itu Jaksa Agung jangan bikin polemik baru. Ini kan Jaksa Agung bikin polemik baru, Bos!” tegasnya. Selain itu Ruhut juga menduga batalnya eksekusi atas sepuluh terpidana mati lainnya juga karena ada faktor eksternal. Antara lain surat dari Presiden RI ke-3 BJ Habibie, serta tekanan Uni Eropa dan PBB yang mendesak Indonesia tidak memberlakukan hukuman mati.

Komisi III dan Jaksa Agung M Prasetyo melangsungkan rapat kerja di DPR. Dalam rapat, Komisi III DPR mendesak Jaksa Agung mengenai penyelesaian eksekusi terhadap terpidana mati kasus narkoba. “Saya mau menanyakan perkembangan pelaksanaan eksekusi hukuman mati tahap 4 terhadap terpidana narkotika. Apa yang masih jadi hambatan? Apa ada tekanan dari dunia internasional?” tanya Anggota Komisi III dari F-Golkar, Bambang Heri Purnama, saat rapat di ruang rapat Komisi III DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/1/2018). Hal ini juga ditanyakan oleh anggota Komisi III lainnya, yaitu Erwin Tobing dari F-PDIP. Ia mengingatkan Jaksa Agung soal komitmen Presiden Joko Widodo terhadap pemberantasan narkoba. “Bagaimana terkait perkembangan eksekusi mati terpidana narkoba? Padahal Pak Jokowi jelas menyebutkan bahwa perang melawan narkoba. Dia katakan harus berani dan gila. Ini tidak ke BNN. Tapi berani dan gila ke polisi, ke kejaksaan, kepada karang taruna, kepada semua elemen masyarakat menghadapi ini,” ucapnya. Erwin pun meminta Jaksa Agung dapat menjelaskan hambatan yang dihadapi dalam proses eksekusi mati. Sebab, setelah 2016, belum lagi ada eksekusi mati gembong narkoba. “Karena narkoba melemahkan SDM masyarakat Indonesia. Mungkin bisa dijelaskan apa hambatan yang sangat prinsip dari Kejaksaan Agung, sehingga tidak bisa cepat. Saya tau ke depan akan ada 6 eksekusi mati. Itu dari total 64,” sebut Erwin. Prasetyo lalu merespons pertanyaan-pertanyaan ini. Ia mengakui memang masih ada kendala hukum yang dihadapi oleh Kejaksaan Agung dalam menjalankan proses hukuman mati terhadap terpidana narkotika. “Agak sulit ya saya mengatakan jelasnya. Adanya putusan MK tentang pembatasan tenggat waktu dihapuskan sehingga orang bisa mengajukan grasi kapan saja dan PK (peninjauan kembali) bisa berkali-kali. Ini semua menghambat kami,” ucap Prasetyo. “Kami semua paham bahwa kita menghadapi darurat narkoba. Kalau teknisnya (bantuan polisi) mudah, tapi kalau problem yuridisnya sudah dipenuhi, itu tinggal didor aja ,” sambung dia. Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan permohonan grasi tidak dibatasi oleh waktu. Meski demikian, grasi tidak bisa menunda pelaksanaan eksekusi mati. Putusan itu diketuk atas permohonan pembunuh bos Asaba, Suud Rusli, yang menggugat UU Grasi. Sebelum putusan MK diketok, grasi maksimal diajukan 1 tahun sejak putusan berkekuatan hukum tetap. “Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya atas Pasal 7 ayat 2 UU tentang Grasi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” ucap ketua majelis hakim Arif Hidayat dalam sidang di gedung MK, Rabu (15/6/2016).

Related Posts

Comments are closed.