Ketum PKPI : Bakal Calon Legislatif PKPI Gratis, Tidak Ada Mahar

Ketum PKPI : Bakal Calon Legislatif PKPI Gratis, Tidak Ada Mahar

Baca juga : ketum pkpi bakal calon legislatif pkpi gratis tidak ada mahar

Ketua Umum PKPI AM Hendropriyono mengatakan bahwa pada proses perekrutan bakal calon (balon) legislatif partai PKPI tidak ada mahar. Menurutnya, mahar atau politik uang itu haram hukumnya. “Silakan daftar dan saya sampaikan kepada saudara-saudara yang mau daftar saudara daftar gratis, kita PKPI ini anti mahar. Tidak ada, mahar itu haram hukumnya. Itu mahar untuk orang kawin, masa orang mau masuk partai pakai mahar,” kata Hendropriyono dalam pidatonya di Gedung Wijayakusuma, Jl. Raya Mabes Hankam, Cipayung, Jakarta Timur, Minggu (21/1/2018). Hendro menjelaskan bahwa di PKPI tidak ada mahar tetapi uang pemenangan. Uang pemenangan ini dipakai untuk membayar keperluan partai dan balon legislatif sendiri untuk menang. “Tidak ada mahar yang ada uang pemenangan. Itu untuk membayar mesin partai untuk bergerak. Jadi tidak boleh minta duit duluan. Balon daftar, bikin rencana kampanye untuk memenangkan dirinya, dihitung partai, namanya program pemenangan,” ujarnya Ia menjelaskan bahwa saat ini PKPI sedang dalam tahap penjajakan kepada balon legislatif. Menurutnya, balon legislatif harus orang yang dikenal oleh masyarakat. “Kita sekarang dalam tahap penjajakan lanjutan untuk mencari Balon (bakal calon) legislatif, saya sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia terutama tokoh-tokoh masyarakat yang tentu bisa mengukur dirinya, karena kan yang namanya tokoh harus yang dikenal, kalau tidak dikenal anda daftar sebagai calon legislatif ini harus yang dikenal,” paparnya. Hendro menargetkan 49 kursi di DPR RI untuk pemilu 2019 nanti. Ia yakin bisa memenuhinya. “Minimal kita harus punya 27 kursi jadi kita targetkan berapa? Saya targetkan 49, bisa nggak ini? Kita akan terbang seperti jet,” tutur Hendro.


Baca juga :

Ketua Umum PKPI AM Hendropriyono mengatakan bahwa pada proses perekrutan bakal calon (balon) legislatif partai PKPI tidak ada mahar. Menurutnya, mahar atau politik uang itu haram hukumnya. “Silakan daftar dan saya sampaikan kepada saudara-saudara yang mau daftar saudara daftar gratis, kita PKPI ini anti mahar. Tidak ada, mahar itu haram hukumnya. Itu mahar untuk orang kawin, masa orang mau masuk partai pakai mahar,” kata Hendropriyono dalam pidatonya di Gedung Wijayakusuma, Jl. Raya Mabes Hankam, Cipayung, Jakarta Timur, Minggu (21/1/2018). Hendro menjelaskan bahwa di PKPI tidak ada mahar tetapi uang pemenangan. Uang pemenangan ini dipakai untuk membayar keperluan partai dan balon legislatif sendiri untuk menang. “Tidak ada mahar yang ada uang pemenangan. Itu untuk membayar mesin partai untuk bergerak. Jadi tidak boleh minta duit duluan. Balon daftar, bikin rencana kampanye untuk memenangkan dirinya, dihitung partai, namanya program pemenangan,” ujarnya Ia menjelaskan bahwa saat ini PKPI sedang dalam tahap penjajakan kepada balon legislatif. Menurutnya, balon legislatif harus orang yang dikenal oleh masyarakat. “Kita sekarang dalam tahap penjajakan lanjutan untuk mencari Balon (bakal calon) legislatif, saya sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia terutama tokoh-tokoh masyarakat yang tentu bisa mengukur dirinya, karena kan yang namanya tokoh harus yang dikenal, kalau tidak dikenal anda daftar sebagai calon legislatif ini harus yang dikenal,” paparnya. Hendro menargetkan 49 kursi di DPR RI untuk pemilu 2019 nanti. Ia yakin bisa memenuhinya. “Minimal kita harus punya 27 kursi jadi kita targetkan berapa? Saya targetkan 49, bisa nggak ini? Kita akan terbang seperti jet,” tutur Hendro.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Ketum PKPI : Bakal Calon Legislatif PKPI Gratis, Tidak Ada Mahar . Selamat menyaksikan! Jika anda berkenan silahkan klik SUBSCRIBE, like dan komen di video ini yah… Subscribe : Jakarta – Ketua Umum PKPI AM Hendropriyono mengatakan bahwa pada proses perekrutan bakal calon (balon) legislatif partai PKPI tidak ada mahar. Menurutnya, mahar atau politik uang itu haram hukumnya.”Silakan daftar dan saya sampaikan kepada saudara-saudara yang mau daftar saudara daftar gratis, kita PKPI ini anti mahar. Tidak ada, mahar itu haram hukumnya. Itu mahar untuk orang kawin, masa orang mau masuk partai pakai mahar,” kata Hendropriyono dalam pidatonya di Gedung Wijayakusuma, Jl. Raya Mabes Hankam, Cipayung, Jakarta Timur, Minggu (21/1/2018).Hendro menjelaskan bahwa di PKPI tidak ada mahar tetapi uang pemenangan. Uang pemenangan ini dipakai untuk membayar keperluan partai dan balon legislatif sendiri untuk menang. “Tidak ada mahar yang ada uang pemenangan. Itu untuk membayar mesin partai untuk bergerak. Jadi tidak boleh minta duit duluan. Balon daftar, bikin rencana kampanye untuk memenangkan dirinya, dihitung partai, namanya program pemenangan,” ujarnyaIa menjelaskan bahwa saat ini PKPI sedang dalam tahap penjajakan kepada balon legislatif. Menurutnya, balon legislatif harus orang yang dikenal oleh masyarakat. “Kita sekarang dalam tahap penjajakan lanjutan untuk mencari Balon (bakal calon) legislatif, saya sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia terutama tokoh-tokoh masyarakat yang tentu bisa mengukur dirinya, karena kan yang namanya tokoh harus yang dikenal, kalau tidak dikenal anda daftar sebagai calon legislatif ini harus yang dikenal,” paparnya. Hendro menargetkan 49 kursi di DPR RI untuk pemilu 2019 nanti. Ia yakin bisa memenuhinya. “Minimal kita harus punya 27 kursi jadi kita targetkan berapa? Saya targetkan 49, bisa nggak ini? Kita akan terbang seperti jet,” tutur Hendro. (jor/fdu) hendropriyono

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) menyebut ada pihak yang berusaha menggagalkan proses verifikasi partai politik Hanura. Fitnah terkait mahar yang menyerang kubu ‘Manhattan’ dinilai bisa menggangu proses verifikasi. “Pers Conference ini adalah untuk mengajak kita untuk memberi pengertian pada anggota yang tidak memahami dan terlena pada satu bujukan, maka fitnah-fitnah yang dilakukan untuk hancurkan Hanura,” kata OSO di Hotel Manhattan, Setiabudi, Jakarta, Minggu (21/1/2018). “Ini adalah agar ini partai tidak masuk verifikasi dan bila tidak masuk verifikasi maka orang yang bikin fitnah ini akan keluar dari partai bergabung dengan partai yang sudah disiapkan,” sambungnya. OSO menuturkan, cara tersebut bisa membahayakan Partai Hanura. Oleh sebab itu, dia berharap para kader untuk kembali. “Ini sangat bahaya, tapi kalau orang itu merasa bahwa partai ini adalah rumahnya, dia tidak akan buat hal seperti ini maka kembali lah,” ujarnya. OSO menyebut Partai Hanura kubu ‘Manhattan’ didukung oleh 114 pendiri. Para pendiri itu mendukung Hanura kubu ‘Manhattan’ karena ingin partai berwarna oranye itu tetap solid. “Mereka memberikan banyak masukan mereka juga adalah orang yang terhormat yang mendirikan partai ini, kedatangan mereka adalah karena prihatin dan ingin agar Hanura tetap solid,” jelasnya.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Hanura kubu ‘Ambhara’ memberhentikan keanggotaan Oesman Sapta Odang (OSO) dari Partai Hanura dengan tidak hormat. Pemberhentian ini berkait dengan dugaan penyelewengan dana Partai Hanura senilai Rp 200 M oleh OSO. “Kami DPP Pantai Hanura di bawah kepemimpinan Daryatmo dan Syarifuddin Sudding sebagai ketua umum dan sekjen akan memberhentikan secara tidak hormat kepada Oesman Sapta, karena fakta telah mengatakan terindikasi kuat Oesman Sapta melakukan pelanggaran keuangan partai menggunakan kekuasaannya sebagai ketua umum untuk menarik uang dari berbagai pihak untuk dimasukkan kepada rekening pribadinya kepada rekening Oso sekuritas,” ujar Wakil Ketua DPP Partai Hanura, Sudewo di Hotel Sultan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Minggu (21/1/2018). Sadewa menilai sikap OSO sebagai Ketua Umum yang melakukan penggelapan dana senilai Rp 200 M bertentangan dengan anggaran dasar rumah tangga merupakan pelanggaran berat. Apalagi, tindakan penggelapan dana itu murni atas tindakan OSO tanpa adanya kontrak politik dengan Partai Hanura. “Kami tegaskan apa yang terjadi itu bukan kehendak kami dari jajaran partai itu adalah murni dilakukan oleh pak OSO melakukan penyalahgunaan wewenang sebagai Ketua Umum untuk itulah kami tegaskan bahwa dengan mosi tidak percaya itu dari propinsi kabupaten kota kami harus sikapi dengan pemberhentian OSO secara definitif, melalui munaslub menunjuk ketua umum baru dan pemberhentian secara tidak hormat dari keanggotaannya dari Partai Hanura, ujar Sudewo.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

MedanBisnis – Medan. H Sahril Tumanggor mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023 ke Partai Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) PKPI Sumut di Kantor DPP PKPI Sumut, Jalan Setia Jadi Medan, Kamis (10/8). Kehadiran Sahril beserta tim relawan diterima langsung Ketua DPP PKPI Sumut Heryanto SH, Bendahara  Evi Afryani serta Ketua Tim Penjaringan Cagubsu DPP PKPI Sumut Drs Puas Suhardi. “Hari ini, pak Sahril Tumanggor mendaftarkan dirinya sebagai Calon Gubernur Sumatera Utara ke DPP PKPI Sumut,” kata Puas. Lanjut Puas, untuk tahap awal ini, katanya, Sahril mengambil formulir sekaligus menyerahkan berkas. Tahap selanjutnya, berkas akan diverifikasi kembali dan diproses. “Setelah diverifikasi segala administrasi, kemudian akan kita laporkan ke Dewan Pimpinan Pusat PKPI selanjutnya kita menunggu hasil mekanisme dari pusat,” ujarnya. Puas menyebutkan, penerimaan berkas pendaftaran calon gubernur Sahril ini bersifat internal dulu, karena Sahril adalah kader PKPI. Sementara secara resmi akan kita buka pendaftaran kandidat Gubernur pada pertengahan bulan September mendatang. Sementara, Ketua DPP PKPI Sumut Herianto mengatakan, sangat berbangga hati karena kader PKPI maju sebagai calon gubernur. Pihaknya bisa menggerakan semua elemen  semaksimal mungkin agar solid bersama-sama memperjuangkan kader PKPI, Sahril Tumanggor menjadi  Gubernur Sumut periode mendatang. PKPI, lanjutnya, sangat mendukung dan berkeinginan mengusung kader terbaiknya untuk menjadi kepala daerah. Pihaknya mengusung Sahril Tumanggor karena kader terbaik PKPI dan asli putra Sumatera Utara. “Bagaimana kondisinya, kita harus mendukung kader partai yang maju, semua kader dan elemen partai dari kota sampai ke desa harus bergerak dan mendukung kader yang ingin maju, khususnya ke arah yang positif dan membawa perubahan bagi masyarakat Sumatera Utara,” jelas Herianto Herianto juga menjelaskan, suksesi Pilgubsu nanti sangat berpengaruh  pada Pemilihan Legislatif 2019. Otomatis, kalau didukung kader sendiri, partai PKPI akan menjadi kuat dan lebih baik untuk kemudian mendukung pilpres mendatang. Dia juga mengatakan, perkembangan yang terjadi pada belakangan hari ini  adalah dinamika politik di internal partainya.  “Kegiatan pemberian dukungan ke kader lain itu tanpa sepengetahuan kita, artinya karena keberadaan mereka terdapat ada satu putusan sela di Pengadilan Tata Usaha Negara, bahwa keberadaan mereka dibekukan. Jadi selama mereka dibekukkan kegiatan yang mereka lakukan itu hanya pepesan kosong,” ungkap Herianto. (benny pasaribu)

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Kedua terbesar dari segi usia adalah generasi X yang lahir antara 1965-1980, sebanyak 392 orang (34 persen). Adapun generasi baby boomers atau yang lahir antara 1946-1964 hanya tiga persen, atau sebanyak 34 orang.Dari hasil seleksi Bacaleg PSI, Total ada 116 bacaleg yang lulus, tapi tidak semuanya hadir dalam acara pengumuman ini. Selain Giring dan Tsamara, ada bacaleg dari PSI lainnya, seperti Hotma Roland Pasaribu, kemudian Isyana Bagoes Oka, yang merupakan pengurus di PSI. Eks jurnalis selain Isyana yang lolos adalah Andi Budiman.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Ketum PSI sis Grace : Transparansi, bentuk e-budgeting dan e-planning, niscaya mempersempit ruang gerak para perampok duit rakyat. dalam rangka memperingati hari anti korupsi Internasional pada tanggal 9 desember 2017, di penghujung tahun 2017 ini banyak catatan dan renungan mengenai persoalan besar yang dihadapi bangsa indonesia, Ketua Umum PSI Grace Nathalie mencatat tahun ini sejumlah kepala daerah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kebanyakan dari mereka dicokok karena terlibat patgulipat soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Kedua terbesar dari segi usia adalah generasi X yang lahir antara 1965-1980, sebanyak 392 orang (34 persen). Adapun generasi baby boomers atau yang lahir antara 1946-1964 hanya tiga persen, atau sebanyak 34 orang.Dari hasil seleksi Bacaleg PSI, Total ada 116 bacaleg yang lulus, tapi tidak semuanya hadir dalam acara pengumuman ini. Selain Giring dan Tsamara, ada bacaleg dari PSI lainnya, seperti Hotma Roland Pasaribu, kemudian Isyana Bagoes Oka, yang merupakan pengurus di PSI. Eks jurnalis selain Isyana yang lolos adalah Andi Budiman.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Ketum PSI sis Grace : Transparansi, bentuk e-budgeting dan e-planning, niscaya mempersempit ruang gerak para perampok duit rakyat. dalam rangka memperingati hari anti korupsi Internasional pada tanggal 9 desember 2017, di penghujung tahun 2017 ini banyak catatan dan renungan mengenai persoalan besar yang dihadapi bangsa indonesia, Ketua Umum PSI Grace Nathalie mencatat tahun ini sejumlah kepala daerah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kebanyakan dari mereka dicokok karena terlibat patgulipat soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Kedua terbesar dari segi usia adalah generasi X yang lahir antara 1965-1980, sebanyak 392 orang (34 persen). Adapun generasi baby boomers atau yang lahir antara 1946-1964 hanya tiga persen, atau sebanyak 34 orang.Dari hasil seleksi Bacaleg PSI, Total ada 116 bacaleg yang lulus, tapi tidak semuanya hadir dalam acara pengumuman ini. Selain Giring dan Tsamara, ada bacaleg dari PSI lainnya, seperti Hotma Roland Pasaribu, kemudian Isyana Bagoes Oka, yang merupakan pengurus di PSI. Eks jurnalis selain Isyana yang lolos adalah Andi Budiman.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Ketum PSI sis Grace : Transparansi, bentuk e-budgeting dan e-planning, niscaya mempersempit ruang gerak para perampok duit rakyat. dalam rangka memperingati hari anti korupsi Internasional pada tanggal 9 desember 2017, di penghujung tahun 2017 ini banyak catatan dan renungan mengenai persoalan besar yang dihadapi bangsa indonesia, Ketua Umum PSI Grace Nathalie mencatat tahun ini sejumlah kepala daerah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kebanyakan dari mereka dicokok karena terlibat patgulipat soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ketua Umum PKPI AM Hendropriyono mengatakan bahwa pada proses perekrutan bakal calon (balon) legislatif partai PKPI tidak ada mahar. Menurutnya, mahar atau politik uang itu haram hukumnya. “Silakan daftar dan saya sampaikan kepada saudara-saudara yang mau daftar saudara daftar gratis, kita PKPI ini anti mahar. Tidak ada, mahar itu haram hukumnya. Itu mahar untuk orang kawin, masa orang mau masuk partai pakai mahar,” kata Hendropriyono dalam pidatonya di Gedung Wijayakusuma, Jl. Raya Mabes Hankam, Cipayung, Jakarta Timur, Minggu (21/1/2018). Hendro menjelaskan bahwa di PKPI tidak ada mahar tetapi uang pemenangan. Uang pemenangan ini dipakai untuk membayar keperluan partai dan balon legislatif sendiri untuk menang. “Tidak ada mahar yang ada uang pemenangan. Itu untuk membayar mesin partai untuk bergerak. Jadi tidak boleh minta duit duluan. Balon daftar, bikin rencana kampanye untuk memenangkan dirinya, dihitung partai, namanya program pemenangan,” ujarnya Ia menjelaskan bahwa saat ini PKPI sedang dalam tahap penjajakan kepada balon legislatif. Menurutnya, balon legislatif harus orang yang dikenal oleh masyarakat. “Kita sekarang dalam tahap penjajakan lanjutan untuk mencari Balon (bakal calon) legislatif, saya sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia terutama tokoh-tokoh masyarakat yang tentu bisa mengukur dirinya, karena kan yang namanya tokoh harus yang dikenal, kalau tidak dikenal anda daftar sebagai calon legislatif ini harus yang dikenal,” paparnya. Hendro menargetkan 49 kursi di DPR RI untuk pemilu 2019 nanti. Ia yakin bisa memenuhinya. “Minimal kita harus punya 27 kursi jadi kita targetkan berapa? Saya targetkan 49, bisa nggak ini? Kita akan terbang seperti jet,” tutur Hendro.

Jakarta – Ketua Umum PKPI AM Hendropriyono mengatakan bahwa pada proses perekrutan bakal calon (balon) legislatif partai PKPI tidak ada mahar. Menurutnya, mahar atau politik uang itu haram hukumnya. “Silakan daftar dan saya sampaikan kepada saudara-saudara yang mau daftar saudara daftar gratis, kita PKPI ini anti mahar. Tidak ada, mahar itu haram hukumnya. Itu mahar untuk orang kawin, masa orang mau masuk partai pakai mahar,” kata Hendropriyono dalam pidatonya di Gedung Wijayakusuma, Jl. Raya Mabes Hankam, Cipayung, Jakarta Timur, Minggu (21/1/2018). Hendro menjelaskan bahwa di PKPI tidak ada mahar tetapi uang pemenangan. Uang pemenangan ini dipakai untuk membayar keperluan partai dan balon legislatif sendiri untuk menang. “Tidak ada mahar yang ada uang pemenangan. Itu untuk membayar mesin partai untuk bergerak. Jadi tidak boleh minta duit duluan. Balon daftar, bikin rencana kampanye untuk memenangkan dirinya, dihitung partai, namanya program pemenangan,” ujarnya Ia menjelaskan bahwa saat ini PKPI sedang dalam tahap penjajakan kepada balon legislatif. Menurutnya, balon legislatif harus orang yang dikenal oleh masyarakat. “Kita sekarang dalam tahap penjajakan lanjutan untuk mencari Balon (bakal calon) legislatif, saya sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia terutama tokoh-tokoh masyarakat yang tentu bisa mengukur dirinya, karena kan yang namanya tokoh harus yang dikenal, kalau tidak dikenal anda daftar sebagai calon legislatif ini harus yang dikenal,” paparnya. Hendro menargetkan 49 kursi di DPR RI untuk pemilu 2019 nanti. Ia yakin bisa memenuhinya. “Minimal kita harus punya 27 kursi jadi kita targetkan berapa? Saya targetkan 49, bisa nggak ini? Kita akan terbang seperti jet,” tutur Hendro. (jor/fdu)

Ketua Umum PKPI AM Hendropriyono mengatakan bahwa pada proses perekrutan bakal calon (balon) legislatif partai PKPI tidak ada mahar. Menurutnya, mahar atau politik uang itu haram hukumnya. “Silakan daftar dan saya sampaikan kepada saudara-saudara yang mau daftar saudara daftar gratis, kita PKPI ini anti mahar. Tidak ada, mahar itu haram hukumnya. Itu mahar untuk orang kawin, masa orang mau masuk partai pakai mahar,” kata Hendropriyono dalam pidatonya di Gedung Wijayakusuma, Jl. Raya Mabes Hankam, Cipayung, Jakarta Timur, Minggu (21/1/2018). Hendro menjelaskan bahwa di PKPI tidak ada mahar tetapi uang pemenangan. Uang pemenangan ini dipakai untuk membayar keperluan partai dan balon legislatif sendiri untuk menang. “Tidak ada mahar yang ada uang pemenangan. Itu untuk membayar mesin partai untuk bergerak. Jadi tidak boleh minta duit duluan. Balon daftar, bikin rencana kampanye untuk memenangkan dirinya, dihitung partai, namanya program pemenangan,” ujarnya Ia menjelaskan bahwa saat ini PKPI sedang dalam tahap penjajakan kepada balon legislatif. Menurutnya, balon legislatif harus orang yang dikenal oleh masyarakat. “Kita sekarang dalam tahap penjajakan lanjutan untuk mencari Balon (bakal calon) legislatif, saya sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia terutama tokoh-tokoh masyarakat yang tentu bisa mengukur dirinya, karena kan yang namanya tokoh harus yang dikenal, kalau tidak dikenal anda daftar sebagai calon legislatif ini harus yang dikenal,” paparnya. Hendro menargetkan 49 kursi di DPR RI untuk pemilu 2019 nanti. Ia yakin bisa memenuhinya. “Minimal kita harus punya 27 kursi jadi kita targetkan berapa? Saya targetkan 49, bisa nggak ini? Kita akan terbang seperti jet,” tutur Hendro.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Ketum PKPI : Bakal Calon Legislatif PKPI Gratis, Tidak Ada Mahar . Selamat menyaksikan! Jika anda berkenan silahkan klik SUBSCRIBE, like dan komen di video ini yah… Subscribe : Jakarta – Ketua Umum PKPI AM Hendropriyono mengatakan bahwa pada proses perekrutan bakal calon (balon) legislatif partai PKPI tidak ada mahar. Menurutnya, mahar atau politik uang itu haram hukumnya.”Silakan daftar dan saya sampaikan kepada saudara-saudara yang mau daftar saudara daftar gratis, kita PKPI ini anti mahar. Tidak ada, mahar itu haram hukumnya. Itu mahar untuk orang kawin, masa orang mau masuk partai pakai mahar,” kata Hendropriyono dalam pidatonya di Gedung Wijayakusuma, Jl. Raya Mabes Hankam, Cipayung, Jakarta Timur, Minggu (21/1/2018).Hendro menjelaskan bahwa di PKPI tidak ada mahar tetapi uang pemenangan. Uang pemenangan ini dipakai untuk membayar keperluan partai dan balon legislatif sendiri untuk menang. “Tidak ada mahar yang ada uang pemenangan. Itu untuk membayar mesin partai untuk bergerak. Jadi tidak boleh minta duit duluan. Balon daftar, bikin rencana kampanye untuk memenangkan dirinya, dihitung partai, namanya program pemenangan,” ujarnyaIa menjelaskan bahwa saat ini PKPI sedang dalam tahap penjajakan kepada balon legislatif. Menurutnya, balon legislatif harus orang yang dikenal oleh masyarakat. “Kita sekarang dalam tahap penjajakan lanjutan untuk mencari Balon (bakal calon) legislatif, saya sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia terutama tokoh-tokoh masyarakat yang tentu bisa mengukur dirinya, karena kan yang namanya tokoh harus yang dikenal, kalau tidak dikenal anda daftar sebagai calon legislatif ini harus yang dikenal,” paparnya. Hendro menargetkan 49 kursi di DPR RI untuk pemilu 2019 nanti. Ia yakin bisa memenuhinya. “Minimal kita harus punya 27 kursi jadi kita targetkan berapa? Saya targetkan 49, bisa nggak ini? Kita akan terbang seperti jet,” tutur Hendro. (jor/fdu) hendropriyono

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) menyebut ada pihak yang berusaha menggagalkan proses verifikasi partai politik Hanura. Fitnah terkait mahar yang menyerang kubu ‘Manhattan’ dinilai bisa menggangu proses verifikasi. “Pers Conference ini adalah untuk mengajak kita untuk memberi pengertian pada anggota yang tidak memahami dan terlena pada satu bujukan, maka fitnah-fitnah yang dilakukan untuk hancurkan Hanura,” kata OSO di Hotel Manhattan, Setiabudi, Jakarta, Minggu (21/1/2018). “Ini adalah agar ini partai tidak masuk verifikasi dan bila tidak masuk verifikasi maka orang yang bikin fitnah ini akan keluar dari partai bergabung dengan partai yang sudah disiapkan,” sambungnya. OSO menuturkan, cara tersebut bisa membahayakan Partai Hanura. Oleh sebab itu, dia berharap para kader untuk kembali. “Ini sangat bahaya, tapi kalau orang itu merasa bahwa partai ini adalah rumahnya, dia tidak akan buat hal seperti ini maka kembali lah,” ujarnya. OSO menyebut Partai Hanura kubu ‘Manhattan’ didukung oleh 114 pendiri. Para pendiri itu mendukung Hanura kubu ‘Manhattan’ karena ingin partai berwarna oranye itu tetap solid. “Mereka memberikan banyak masukan mereka juga adalah orang yang terhormat yang mendirikan partai ini, kedatangan mereka adalah karena prihatin dan ingin agar Hanura tetap solid,” jelasnya.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Hanura kubu ‘Ambhara’ memberhentikan keanggotaan Oesman Sapta Odang (OSO) dari Partai Hanura dengan tidak hormat. Pemberhentian ini berkait dengan dugaan penyelewengan dana Partai Hanura senilai Rp 200 M oleh OSO. “Kami DPP Pantai Hanura di bawah kepemimpinan Daryatmo dan Syarifuddin Sudding sebagai ketua umum dan sekjen akan memberhentikan secara tidak hormat kepada Oesman Sapta, karena fakta telah mengatakan terindikasi kuat Oesman Sapta melakukan pelanggaran keuangan partai menggunakan kekuasaannya sebagai ketua umum untuk menarik uang dari berbagai pihak untuk dimasukkan kepada rekening pribadinya kepada rekening Oso sekuritas,” ujar Wakil Ketua DPP Partai Hanura, Sudewo di Hotel Sultan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Minggu (21/1/2018). Sadewa menilai sikap OSO sebagai Ketua Umum yang melakukan penggelapan dana senilai Rp 200 M bertentangan dengan anggaran dasar rumah tangga merupakan pelanggaran berat. Apalagi, tindakan penggelapan dana itu murni atas tindakan OSO tanpa adanya kontrak politik dengan Partai Hanura. “Kami tegaskan apa yang terjadi itu bukan kehendak kami dari jajaran partai itu adalah murni dilakukan oleh pak OSO melakukan penyalahgunaan wewenang sebagai Ketua Umum untuk itulah kami tegaskan bahwa dengan mosi tidak percaya itu dari propinsi kabupaten kota kami harus sikapi dengan pemberhentian OSO secara definitif, melalui munaslub menunjuk ketua umum baru dan pemberhentian secara tidak hormat dari keanggotaannya dari Partai Hanura, ujar Sudewo.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

MedanBisnis – Medan. H Sahril Tumanggor mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023 ke Partai Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) PKPI Sumut di Kantor DPP PKPI Sumut, Jalan Setia Jadi Medan, Kamis (10/8). Kehadiran Sahril beserta tim relawan diterima langsung Ketua DPP PKPI Sumut Heryanto SH, Bendahara  Evi Afryani serta Ketua Tim Penjaringan Cagubsu DPP PKPI Sumut Drs Puas Suhardi. “Hari ini, pak Sahril Tumanggor mendaftarkan dirinya sebagai Calon Gubernur Sumatera Utara ke DPP PKPI Sumut,” kata Puas. Lanjut Puas, untuk tahap awal ini, katanya, Sahril mengambil formulir sekaligus menyerahkan berkas. Tahap selanjutnya, berkas akan diverifikasi kembali dan diproses. “Setelah diverifikasi segala administrasi, kemudian akan kita laporkan ke Dewan Pimpinan Pusat PKPI selanjutnya kita menunggu hasil mekanisme dari pusat,” ujarnya. Puas menyebutkan, penerimaan berkas pendaftaran calon gubernur Sahril ini bersifat internal dulu, karena Sahril adalah kader PKPI. Sementara secara resmi akan kita buka pendaftaran kandidat Gubernur pada pertengahan bulan September mendatang. Sementara, Ketua DPP PKPI Sumut Herianto mengatakan, sangat berbangga hati karena kader PKPI maju sebagai calon gubernur. Pihaknya bisa menggerakan semua elemen  semaksimal mungkin agar solid bersama-sama memperjuangkan kader PKPI, Sahril Tumanggor menjadi  Gubernur Sumut periode mendatang. PKPI, lanjutnya, sangat mendukung dan berkeinginan mengusung kader terbaiknya untuk menjadi kepala daerah. Pihaknya mengusung Sahril Tumanggor karena kader terbaik PKPI dan asli putra Sumatera Utara. “Bagaimana kondisinya, kita harus mendukung kader partai yang maju, semua kader dan elemen partai dari kota sampai ke desa harus bergerak dan mendukung kader yang ingin maju, khususnya ke arah yang positif dan membawa perubahan bagi masyarakat Sumatera Utara,” jelas Herianto Herianto juga menjelaskan, suksesi Pilgubsu nanti sangat berpengaruh  pada Pemilihan Legislatif 2019. Otomatis, kalau didukung kader sendiri, partai PKPI akan menjadi kuat dan lebih baik untuk kemudian mendukung pilpres mendatang. Dia juga mengatakan, perkembangan yang terjadi pada belakangan hari ini  adalah dinamika politik di internal partainya.  “Kegiatan pemberian dukungan ke kader lain itu tanpa sepengetahuan kita, artinya karena keberadaan mereka terdapat ada satu putusan sela di Pengadilan Tata Usaha Negara, bahwa keberadaan mereka dibekukan. Jadi selama mereka dibekukkan kegiatan yang mereka lakukan itu hanya pepesan kosong,” ungkap Herianto. (benny pasaribu)

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Kedua terbesar dari segi usia adalah generasi X yang lahir antara 1965-1980, sebanyak 392 orang (34 persen). Adapun generasi baby boomers atau yang lahir antara 1946-1964 hanya tiga persen, atau sebanyak 34 orang.Dari hasil seleksi Bacaleg PSI, Total ada 116 bacaleg yang lulus, tapi tidak semuanya hadir dalam acara pengumuman ini. Selain Giring dan Tsamara, ada bacaleg dari PSI lainnya, seperti Hotma Roland Pasaribu, kemudian Isyana Bagoes Oka, yang merupakan pengurus di PSI. Eks jurnalis selain Isyana yang lolos adalah Andi Budiman.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Ketum PSI sis Grace : Transparansi, bentuk e-budgeting dan e-planning, niscaya mempersempit ruang gerak para perampok duit rakyat. dalam rangka memperingati hari anti korupsi Internasional pada tanggal 9 desember 2017, di penghujung tahun 2017 ini banyak catatan dan renungan mengenai persoalan besar yang dihadapi bangsa indonesia, Ketua Umum PSI Grace Nathalie mencatat tahun ini sejumlah kepala daerah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kebanyakan dari mereka dicokok karena terlibat patgulipat soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Kedua terbesar dari segi usia adalah generasi X yang lahir antara 1965-1980, sebanyak 392 orang (34 persen). Adapun generasi baby boomers atau yang lahir antara 1946-1964 hanya tiga persen, atau sebanyak 34 orang.Dari hasil seleksi Bacaleg PSI, Total ada 116 bacaleg yang lulus, tapi tidak semuanya hadir dalam acara pengumuman ini. Selain Giring dan Tsamara, ada bacaleg dari PSI lainnya, seperti Hotma Roland Pasaribu, kemudian Isyana Bagoes Oka, yang merupakan pengurus di PSI. Eks jurnalis selain Isyana yang lolos adalah Andi Budiman.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Ketum PSI sis Grace : Transparansi, bentuk e-budgeting dan e-planning, niscaya mempersempit ruang gerak para perampok duit rakyat. dalam rangka memperingati hari anti korupsi Internasional pada tanggal 9 desember 2017, di penghujung tahun 2017 ini banyak catatan dan renungan mengenai persoalan besar yang dihadapi bangsa indonesia, Ketua Umum PSI Grace Nathalie mencatat tahun ini sejumlah kepala daerah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kebanyakan dari mereka dicokok karena terlibat patgulipat soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Kedua terbesar dari segi usia adalah generasi X yang lahir antara 1965-1980, sebanyak 392 orang (34 persen). Adapun generasi baby boomers atau yang lahir antara 1946-1964 hanya tiga persen, atau sebanyak 34 orang.Dari hasil seleksi Bacaleg PSI, Total ada 116 bacaleg yang lulus, tapi tidak semuanya hadir dalam acara pengumuman ini. Selain Giring dan Tsamara, ada bacaleg dari PSI lainnya, seperti Hotma Roland Pasaribu, kemudian Isyana Bagoes Oka, yang merupakan pengurus di PSI. Eks jurnalis selain Isyana yang lolos adalah Andi Budiman.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Ketum PSI sis Grace : Transparansi, bentuk e-budgeting dan e-planning, niscaya mempersempit ruang gerak para perampok duit rakyat. dalam rangka memperingati hari anti korupsi Internasional pada tanggal 9 desember 2017, di penghujung tahun 2017 ini banyak catatan dan renungan mengenai persoalan besar yang dihadapi bangsa indonesia, Ketua Umum PSI Grace Nathalie mencatat tahun ini sejumlah kepala daerah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kebanyakan dari mereka dicokok karena terlibat patgulipat soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Related Posts

Comments are closed.