Ketum PAN soal JK Cawapres di 2019: Beliau Sudah Nggak Mau

Ketum PAN soal JK Cawapres di 2019: Beliau Sudah Nggak Mau

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyebut Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah tidak mau lagi maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2019. Zulkifli pun menyebut JK juga tidak mau karena tidak bisa lagi maju sebagai cawapres menurut undang-undang. “Pak JK kan sudah bilang nggak mau karena nggak bisa menurut undang-undang, kan selesai,” kata Zulkifli di kantor PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2018). Zulfkifli tak banyak bicara soal siapa capres atau cawapres yang didukung PAN. Ia tak menjawab apakah dirinya yang akan didukung PAN sebagai capres atau cawapres. “Tunggu tanggal mainnya,” ujar Zulkifli. Sebelumnya, wacana JK kembali berduet dengan Presiden Joko Jokowi pada Pilpres 2019 mencuat setelah PDIP mengumumkan dukungan terhadap Jokowi sebagai capres. Wacana itu pertama kali terbuka saat Menko PMK Puan Maharani ditanya soal kemungkinan duet Jokowi-JK di Pilpres 2019. Namun JK meminta aturan soal pencalonan presiden di Undang-Undang Dasar 1945 dilihat lagi. “Saya tentu tidak memberikan komentar karena saya memberikan terima kasih sekali lagi atas usulan-usulan ini, tapi terakhirnya kembali pada konstitusi,” kata JK kepada wartawan di sela acara Rapimnas Institut Lembang 9 di Hotel Aryaduta, Jl Prajurit KKO Usman, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (26/2) lalu.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyebut Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah tidak mau lagi maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2019. Zulkifli pun menyebut JK juga tidak mau karena tidak bisa lagi maju sebagai cawapres menurut undang-undang. “Pak JK kan sudah bilang nggak mau karena nggak bisa menurut undang-undang, kan selesai,” kata Zulkifli di kantor PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2018). Zulfkifli tak banyak bicara soal siapa capres atau cawapres yang didukung PAN. Ia tak menjawab apakah dirinya yang akan didukung PAN sebagai capres atau cawapres. “Tunggu tanggal mainnya,” ujar Zulkifli. Sebelumnya, wacana JK kembali berduet dengan Presiden Joko Jokowi pada Pilpres 2019 mencuat setelah PDIP mengumumkan dukungan terhadap Jokowi sebagai capres. Wacana itu pertama kali terbuka saat Menko PMK Puan Maharani ditanya soal kemungkinan duet Jokowi-JK di Pilpres 2019. Namun JK meminta aturan soal pencalonan presiden di Undang-Undang Dasar 1945 dilihat lagi. “Saya tentu tidak memberikan komentar karena saya memberikan terima kasih sekali lagi atas usulan-usulan ini, tapi terakhirnya kembali pada konstitusi,” kata JK kepada wartawan di sela acara Rapimnas Institut Lembang 9 di Hotel Aryaduta, Jl Prajurit KKO Usman, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (26/2) lalu.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyebut Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah tidak mau lagi maju sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2019. Zulkifli pun menyebut JK juga tidak mau karena tidak bisa lagi maju sebagai cawapres menurut undang-undang. “Pak JK kan sudah bilang nggak mau karena nggak bisa menurut undang-undang, kan selesai,” kata Zulkifli di Kantor PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2018). Ia juga tak banyak bicara soal siapa capres atau cawapres yang didukung PAN. Zulfkifli tak menjawab apakah dirinya yang akan didukung PAN sebagai capres atau cawapres. “Tunggu tanggal mainnya,” ujar Zulkifli. Sebelumnya, wacana JK kembali berduet dengan Presiden Joko Jokowi dalam Pilpres 2019 mencuat setelah PDIP mengumumkan dukungan terhadap Jokowi sebagai capres. Wacana itu pertama kali terbuka saat Menko PMK Puan Maharani ditanya soal kemungkinan duet Jokowi-JK di Pilpres 2019. Namun JK meminta aturan soal pencapresan di Undang-Undang Dasar 1945 dilihat lagi. “Saya tentu tidak memberikan komentar, karena saya memberikan terima kasih sekali lagi atas usulan-usulan ini, tapi terakhirnya kembali kepada konstitusi,” kata JK kepada wartawan di sela acara Rapimnas Institut Lembang 9 di Hotel Aryaduta, Jl Prajurit KKO Usman, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (26/2) lalu.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Demikian disampaikan Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi kepada wartawan, Selasa (28/11). “Dengan masuknnya Airlangga maka JK akan mudah mengambil alih kontrol dan kendali Partai Golkar dan DPR, berkaitan dengan menjelang tahun politik 2018 dan pilpres 2019,” ungkap Juru bicara Presiden Ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Peneliti The New Indonesia Foundation M. Fathur mengungkapkan kondisi tersebut juga akan menyulitkan posisi dan peran Presiden Joko Widodo dalam mengambil kebijakan dan gerak langkah kenegaraan ke depan. ‘Airlangga Hartarto bukan tipikal fighter, bukan petarung politik dan   terlalu lemah untuk pimpin Partai Golkar dan dia tidak akan bisa mencegah kendali JK. Situasi kondisi ini akan menyulitkan Presiden Jokowi ke depan karena bargaining position Golkar yang sangat besar, akan membelenggu Jokowi sendiri,” kata Fathur.  Sementara itu, Analis politik dari UIN Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago menilai kemenangan Kelompok JK yang dalam Golkar tersebut diyakini akan berdampak pada kemungkinan dievaluasinya dukungan Golkar ke Jokowi. “Dukungan ke Jokowi itu akan dievaluasi Golkar kubunya JK,” katanya. Hal senada juga disampaikan Peneliti politik Lutfi Syarqawi yang mengingatkan bahwa JK akan dengan mudah menekan Jokowi dengan segala kepentingannya. “Kalaupun Jokowi nyapres lagi dengan dukungan Golkar, mudah diduga kubu JK bakal minta konsesi besar dan politik transaksionalnya juga besar, yang menyulitkan Jokowi sendiri,” tegas Aktivis Nadlatul Ulama (NU) itu. Sebagaimana diberitakan, Airlangga sudah mengklaim bahwa dirinya sudah mendapat restu Presiden Jokowi untuk menjadi orang nomor satu di Golkar. “Saya minta izin kepada Presiden dibolehkan untuk ikut. Karena saya kan sekarang pembantu beliau, jadi saya minta izin,” ujar Airlangga di acara Seminar Kadin Indonesia, Senin (27/11). [san]

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Perihal dukungan itu disampaikan JK usai mengungkapkan kembali niatnya untuk pensiun dari dunia politik setelah selesai menjabat wapres. Dia menegaskan, di Pilpres 2019 tak akan maju lagi mendampingi Jokowi sebagai cawapres. Alasannya, usianya sudah tua. Tahun ini usia JK menginjak 75 tahun. Sebelumnya, JK juga sudah menyampaikan alasan tak mau maju di Pilpres mendatang, baik sebagai capres atau cawapres. Selain sudah tua, dia bilang konstitusi hanya memberi kesempatan dua periode. Alasan lain, JK merasa sudah cukup puas dengan perjalanan kariernya. Dua kali menjadi wapres dan sekali capres. JK juga tak akan maju sebagai capres. Kapok. Kata dia, sementara ini, hanya orang Jawa yang mungkin bisa menang sebagai capres. Menanggapi pencalonan kembali Jokowi sebagai capres, JKmenyatakan dukungannya. “Pak Jokowi kan masih muda dibanding saya. Otomatis dukung beliau maju. Tapi bagaimana caranya nanti kita lihat,” kata JK, di kantor Wapres. Kalau berniat tak mendampingi Jokowi sebagai cawapres, siapa yang cocok? Dia bilang, ada dua syarat yang harus dipenuhi agar seseorang bisa mendampingi Jokowi di Pilpres. Yakni, orang tersebut mampu meningkatkan elektabilitas Jokowi dan mampu bekerja di pemerintahan. “Mesti dua hal ini (dipenuhi bakal cawapres) dan di samping itu juga ya tentu yang bisa memperluas jangkauan keterpilihan,” ungkapnya. JK menambahkan, yang terpenting bagi cawapres adalah kemampuan melengkapi kekurangan capres pasangannya. “Saya kira memang semua tokoh itu berbeda-beda dia punya pengalaman, caranya,” ujarnya. Soal ini, JK pernah memberi trik memilih pasangan capres. Rumusnya masih sama. Pasangan capres-cawapres harus memiliki latar belakang yang berbeda untuk meluaskan cakupan pemilih. Misalnya, jika capresnya dari Jawa, cawapresnya dari luar Jawa. Bisa juga latar belakang lain. Jika capres nasionalis, pendampingnya dari kalangan religius atau orang yang dekat dengan golongan agama. Kalau calon presidennya dari kalangan politikus, calon wakilnya dari teknokrat. Pada survei terakhir yang diselenggarakan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) ada lima klasifikasi cawapres potensial yang disusun berdasarkan latar belakang militer, Islam, partai, kepala daerah wilayah strategis dan profesional. Dari kalangan militer, muncul tiga nama yaitu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Gatot Nurmantyo dan Moeldoko. Kemudian, untuk latar belakang Islam muncul dua nama potensial yakni Ketum PKB Muhaimin Iskandar dan Tuan Guru M Zainul Majdi selaku Gubernur NTB. Dari politis muncul nama Ketum Golkar Airlangga Hartarto dan Budi Gunawan yang dianggap memiliki kedekatan dengan PDIP, meski bukan kader partai itu. Dari latar belakang gubernur provinsi strategis muncul Anies Baswedan. Terakhir, yang berlatarbelakang profesional adalah Susi Pudjiastuti, Sri Mulyani, Chairul Tanjung dan Aksa Mahmud. PDIP sebagai partai yang mengusung Jokowi di Pilpres 2014 kemungkinan juga akan kembali mengusung Jokowi. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan, calon pendamping Jokowi sepenuhnya ada di tangan Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum partai. Pendamping Jokowi nantinya bisa berasal dari kalangan manapun. Dia menekankan kriteria kandidat itu harus memiliki catatan serta tujuan yang sama dengan apa yang diperjuangkan PDIP. Pengamat politik dari UIN Jakarta Adi Prayitno mengatakan, setidaknya ada tiga syarat yang pas untuk bisa mendampingi Jokowi. Pertama, tokoh tersebut harus bisa mendongkrak elektabilitas Jokowi. Menurut dia, elektabilitas Jokowi memang masih yang tertinggi, namun belum mencapai level aman karena masih berkisar 52 persen. Menurut dia, ukuran incumbent agar bisa aman, minimal elektabilitasnya 60 persen untuk mengunci kejaran kandidat lain. Kedua, lanjut dia, cawapres untuk Jokowi harus merepresentasikan kelompok Islam yang kuat. Hal ini dikarenakan sentimen populisme Islam cukup masif saat ini. “Setidaknya ini untuk memproteksi Jokowi dari isu-isu Islam yang rentan dimobilisasi,”  kata Adi, kemarin. Ketiga, dia menyarankan Jokowi memilih pendamping dari luar Jawa, sehingga bisa menyasar pemilih luar pulau. Saat ini JK yang menjadi wakil presiden merupakan politikus sekaligus pengusaha yang berasal dari Makassar. “Model ini biasanya menjadi pakem politik kita yang masih tradisional, yang melihat pentingnya komposisi capres dan cawapres dari Jawa dan non-Jawa,” ungkapnya. Meski begitu, ketiga syarat cawapres tersebut menjadi tidak relevan jika elektabilitas Jokowi sampai pada tahap sangat aman yakni di atas 60 persen. Keberhasilan ini pernah dicapai SBY pada Pemilu 2009 yang menggandeng Boediono sebagai cawapres. Padahal, Boediono tidak merepresentasikan kelompok Islam tertentu ataupun dari luar Pulau Jawa. Sementara, pengamat politik Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti mengatakan, Jokowi sebaiknya mencari sosok yang merepresentasikan pemilih muda dan dekat dengan umat Islam. Pasalnya, suara pemilih umat Islam terbilang sangat tinggi. Ray juga mengapresiasi sikap JK yang tidak lagi maju dan tetap memberikan dukungan kepada Jokowi. Kata dia, JK memang sudah sebaiknya pensiun. Karena jika Jokowi kembali maju berpasangan dengan JK, besar kemungkinan akan kalah. Usia JK yang sudah tua berpotensi menimbulkan berkurangnya pemilih muda. “Pemilih milenial saat ini ingin pemuda yang memimpin,” kata Ray, kemarin. Terkait sikap JK yang mendukung Jokowi, menurut Ray, dukungan itu hanya dukungan untuk maju kembali menjadi capres. Bukan dukungan untuk memenangkan Jokowi. Tapi, apakah sikap JK akan berubah di Pilpres nanti, Ray menilai, JK politisi ulung. Dukungan mungkin berlanjut mungkin juga tidak. Apalagi di beberapa kesempatan JK menyebut Pilpres kemungkinan diikuti tiga pasang calon. Padahal saat ini peluang yang paling besar hanya memunculkan dua pasang. “Jika visi mereka sama dan kepentingannya seiring, bisa saja dukungan (JK) tersebut berlanjut,” pungkasnya. ***

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Muslim mengatakan tidak ada ketua partai sesering Zulkifli Hasan berkeliling daerah REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Politikus Partai Amanat Nasional (PAN), Muslim Ayub mengkritisi salah satu lembaga survei yang menyatakan partai berlambang matahari terbit tersebut berpotensi tidak lolos parliamantary threshold . Menurutnya Zulkifli sudah keliling-keliling daerah untuk bertemu dengan masyarakat. “Pak Zul kan sudah 70 persen kabupaten didatangi, jadi heran kalau ada yang bilang Pak Zul tidak masuk nominasi Pilpres (Pemilihan Presiden) 2019 nanti. Kami punya survei sendiri,” terang anggota Komisi III DPR RI, di Jakarta, Kamis (15/2).

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Bahkan Ayub berani bertaruh jika pilpres digelar pada hari ini, nama Zulkifli Hasan akan mengalahkan nama-nama kandidat yang saat ini beredar. Karena menurutnya, elektabilitas Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI itu cukup tinggi. “Tinggal lihat saja penilaian masyarakat. Saya kira tidak ada ketua partai lain yang sesering beliau berkunjung ke daerah-daerah,” tutur Muslim. Lanjut Muslim, sebenarnya alam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) para kader berharap agar Zulkifli Hasan maju pada Pilpres 2019 mendatang. Kader meminta Ketua umum mereka diusung menjadi calon presiden atau wakil presiden. Hanya saja sampai saat ini yang bersangkutan masih belum mengiyakan. Apalagi, saat ini PAN menjadi partai yang tidak dilanda konflik internal, hingga suara kadernya tetap utuh dan solid. “Kami pernah meminta dia untuk maju jadi presiden pada saat itu. Tapi dia bilang, kita lihat dulu survei kita nanti nya. Kami sudah punya lembaga survei tersendiri,” jelasnya. Sebelumnya, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Network merilis hasil survei posisi calon presiden yang diramalkan bertarung di Pilpres 2019. Nama Presiden Joko Widodo menduduki urutan pertama dengan 38.4 persen, Prabowo Subianto sebanyak 24,6 persen. Sementara hasil survei cawapres yaitu Muhaimin Iskadar 14,9 persen dan Zulkifli Hasan 3,8 persen.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku membahas pemilihan presiden (pilpres) saat bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan ketua umum partai politik lainnya. Lantas, apakah menyinggung soal calon wakil presiden (cawapres) yang akan digaet untuk Pilpres 2019 nanti? Saat ditanyai hal tersebut, Jokowi mengaku tidak membahasnya saat bertemu dengan para ketua umum parpol. Dia menegaskan pembahasan cawapres untuknya belum dilakukan sampai saat ini. “Belum sampai ke sana, masih panjang banget, masih panjang sekali,” kata Jokowi saat ditemui setelah menghadiri acara Dzikir Kebangsaan Hubbul Wathon di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (21/2/2018). Sebelumnya, Jokowi bicara soal pertemuan dirinya dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan ketua umum partai politik lain. Pertemuan tersebut rutin dilakukan untuk membahas berbagai persoalan. “Pertemuan dengan Bu Mega, dengan Pak Romi (Ketum PPP Romahurmuziy), dengan Pak Surya Paloh (Ketum NasDem), dengan Cak Imin (Ketum PKB Muhaimin Iskandar), dengan Pak OSO (Ketum Hanura Oesman Sapta Odang), dengan Pak Zulkifli Hasan (Ketum PAN) adalah pertemuan rutin, biasa,” kata Jokowi. Jokowi tak menyangkal jika dikatakan pertemuan itu membahas pemilihan umum presiden (pilpres), yang akan berlangsung pada 2019. Namun dia menegaskan, tak hanya soal pilpres, soal pemilihan kepala daerah (pilkada) yang berlangsung pada tahun ini juga disinggung. “Ya, kalau saya ngomong tidak (bahas pilpres) kan bohong. Ya berbicara pilpres, pilkada, agar aman-tenteram seperti apa. Kurang-lebih itu,” katanya. [Gambas:Video 20detik]

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Ketua MPR RI yang juga ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan membuka bagaimana peran Wapres Jusuf Kalla dalam mengusulkan Anies Baswedan agar menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Zulkifli menyebut sosok JK yang dihormati oleh ulama dan memiliki pengaruh besar. “Begini, Pak JK itu sangat dihormati oleh kalangan umat Islam, beliau itu adalah tokoh tempat di mana ulama bertanya, tempat tokoh Islam bertanya, tempat umat islam bertanya, jadi panutan. Jadi pengaruhnya besar,” kata Zulkifli di DPP PAN Jalan Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (3/5/2017). Namun pernyataan Zulkifli tersebut memunculkan tanda tanya besar. Terutama soal alasan Zulkifli baru mengungkapkannya setelah putaran kedua Pilgub DKI 2017 selesai. Zulkifli enggan menanggapi berbagai spekulasi soal alasan lain dirinya membuka peran JK tersebut. Dia juga meminta agar pernyataannya tak ditambah-tambahi. “Udah itu aja, jangan ditambah-tambah, titik. Nanti bias,” singkatnya. Sebelumnya, Zulkifli juga sempat menyebut alasan lain dari dirinya membuka peran JK adalah karena harus jujur apa adanya. “Kan harus jujur apa adanya,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, tadi sore.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Presiden Joko Widodo memasuki tahun ketiga masa pemerintahannya. Menyoroti hal tersebut, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan berharap Jokowi fokus menyelesaikan program kerjanya. “Ya, tentu kita berharap Pak Presiden dan Wakil Presiden fokus menyelesaikan program-programnya,” kata Zulkifli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/10/2017). Zulkifli menyebut infrastruktur saat ini sudah bagus. Namun ia menambahkan infrastruktur tersebut perlu dibarengi juga dengan dihentikannya kegaduhan-kegaduhan yang terjadi. “Tentu infrastruktur bagus, tapi kalau infrastrukturnya bagus tapi kegaduhan ini tidak kita hentikan, itu juga berbahaya. Saling menghujat, saling curiga, saling menista, kan berbahaya sekali kalau kita ini keluarga besar,” tambah Zulkifli. Zulkifli menambahkan Jokowi perlu menyelesaikan permasalahan sulitnya lapangan pekerjaan saat ini. Ia mengatakan perlu diprioritaskan pekerja dari dalam negeri daripada pekerja luar negeri. “Lapangan pekerjaan agak sulit didapat. Misalnya, ada satu Kabupaten Morowali itu hampir banyak sekali pekerja dari luar negeri yang datang, sementara pekerja kita sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Artinya, infrastruktur tadi, lapangan pekerjaan,” ujar Zulkifli. Dia juga menyoroti masih adanya pihak yang saling menista dan membuat gaduh. Menurutnya, percuma jika kinerja pemerintah sudah baik tapi masih ada yang tak senang. “Yang saling menista, kegaduhan-kegaduhan yang nggak penting, mengkotak-kotakkan orang harus kita hentikan. Kalau jalannya bagus tapi kalau lihat-lihatan terus saling melotot kan nggak bagus juga,” ujar Zulkifli.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Merdeka.com – Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham tidak ingin menanggapi usulan yang diajukan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Di mana politisi PDI Perjuangan itu meminta Jusuf Kalla menjadi ketua Tim sukses Jokowi di Pilpres 2019. Idrus menilai, hubungan Jokowi dan JK bukan hanya sebagai pejabat tetapi juga hubungan pribadi yang kuat. Ini nampak saat ulang tahun pernikahan JK yang ke-50 tahun, Jokowi dan JK sangat akrab. “JK mantan ketua umum, jadi hubungan pribadi beliau luar biasa. Jarang loh seperti itu, sepanjang kita namanya Wapres hubungan yang sangat kuat, tidak hanya hubungan formal,” katanya di Gedung DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Kamis (31/8). Dia menegaskan, Golkar tidak akan mengusulkan nama untuk ketua tim pemenangan, ataupun pendamping dalam pesta demokrasi. Partai berlambang beringin itu memutuskan untuk menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi. “Udahlah kita serahkan Jokowi sajalah apa yang terbaik untuk bangsa, jangan boleh kita menyandera Jokowi untuk menentukan cawapresnya,” pungkasnya. Sebelumnya, Tjahjo berharap seluruh menteri dapat kompak dalam mendukung Jokowi di Pilpres tahun 2019. Tak terkecuali Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Apabila JK tak maju dalam pilpres, dia mengusulkan agar nama mantan Ketua Umum Partai Golkar itu menjadi ketua tim sukses Jokowi. “Mungkin Pak JK tidak maju lagi, mungkin beliau akan siap menjadi ketua timsesnya misalnya begitu. Kalau saya pribadi kalau bisa Pak JK ketua timses nya. saya pribadi loh ya,” kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/8). Meski demikian, bekas Ketua Tim Pemenangan Jokowi-JK di Pilpres 2014 ini menyerahkan sepenuhnya kepada JK. Apabila JK ingin tetap maju sebagai cawapres Jokowi, maka akan pula didiskusikan dengan partai-partai koalisi pendukung Jokowi. “Bukan mengunci pak JK, tidak. Kalau Pak JK mau maju, nanti akan dibahas di partai koalisi. Kalau tidak kita akan minta jadi ketua timsesnya lagi. Itu saja. Saya kira enggak ada masalah,” ujarnya. Apabila JK tetap berada di barisan Jokowi, Tjahjo berharap pada Pilpres 2019 mendatang partai politik maupun orang-orang yang mendukung Jokowi di Pilpres 2014 tetap kompak menyukseskan mantan Wali Kota Solo itu sebagai presiden dua periode. “Mudah-mudahan (tetap kompak)” tukasnya. [noe]

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Menimbang Peluang Hattrick Jusuf Kalla dalam Pemilihan Presiden 2019 Pemilihan presiden memang masih dua tahun ke depan. Namun geliatnya sudah mulai meningkat. Apalagi komentar politikus senior PDI-P, Tjahjo Kumolo, yang berwacana menempatkan Jusuf Kalla untuk menjadi ketua tim pemenangan Jokowi, yang menuturnya pasti akan maju lagi. Menarik apa yang  disampaikan adalah, posisi wapres bukan untuk Jusuf Kalla lagi. Beberapa alterntif bisa timbul, JUSUF KALLA maju menjadi calon presiden dengan mencari cawapres lagi, atau malah menjadi cawapres dengan calon presiden lain, potensial adalah Prabowo. Seberapa mungkin itu terjadi? Semua serba mungkin, apalagi perpolitikan bangsa ini sudah biasa melihat sepak terjang yang cenderung jungkir balikpun bisa. Potensi Jussuf Kalla dan Prabowo Jika memenangkan kompetisi demokratis ini, berarti beliau akan menjadi satu-satunya wapres dengan tiga presiden yang berbeda. Bila terjadi hal ini prestasi dunia yang sangat susah dicapai oleh siapapun. Apa modal yang bisa membuat peluang ini terjadi. Pertama , jelas ungkapan Tjahjo adalah peluang kecil bagi duet Jokowi-Jusuf Kalla maju lagi, meskipun belum sepenuhnyaa tertutup. Jika iya, sayang juga potensi muda Indonesia untuk maju ke pucuk pimpinan bisa terhambat. Faktor usia sangat menentukan di posisi ini. Kedua, hubungan dengan Prabowo biasa, normal, baik tanpa ada sebuah cacat cela. Hal  ini tentu bukan masalah, jika mereka mengajukan duet Prabowo-Jusuf Kalla. Baik personal maupun politis mereka tidak ada masalah dan ganjalan berarti. Ketiga, Golkar yang pernah menyatakan dukungan ke Jokowi, susah ditebak. Hampir selalu Golkar tidak sejalan dengan apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan, soal pemilihan presiden. Mengajukan siapa mendukung siapa, tidak heran Prabowo mendirikan Gerindra dan Wiranto membuat Hanura. Keempat, kedekatan dengan kelompok-kelompok yang sama kala pilkada DKI bisa menjadi jembatan antara Jusuf Kalla yang tentu “bersebrangan” dengan Jokowi. Kedekatan ini semakin mendekatkan dengan Prabowo. Kelima , posisi yang tampak lemah dalam pemerintahan sekarang bisa diolah, digoreng, dan dijadikan amunisi untuk ke depan. Ingat bagaimana beliau berkomentar soal Jokowi waktu menjadi gubernur. Jangan lupa kelihaian hal ini sudah teruji. Tentu bukan hanya dengan Prabowo Jusuf Kalla bisa berduet. PAN ketika ketua umumnya pernah menyatakan banyak dukungan mengalir. Beberapa hal susah untuk bisa berbicara banyak. Satu, suara PAN tidak signifikan untuk berbuat apapun. Diperparah rekam jejak mereka yang tidak jelas, banyaknya potensi korupsi, dan kader yang tidak menonjol susah mengusung duet ini, susah bukan berarti tidak bisa lho. Dua, dikotomi politik Jawa dan Luar Jawa bisa jadi penghambat besar karena keduanya meskipun berasal dari pulau terbesar lumbung suara tetap tidak mampu menandingi suara Jawa. Tentu ini bukan soal rasialis, namun hitungan proporsional angka statistik. Tiga , suara PAN tidak cukup, sedang suara informal seperti biasanya yang didulang, bukan kendaraan idal. Susah menjual suara dari duet ini, bukan soal kapasitas namun soal partai yang tidak menjanjikan. Empat, hanya ini sebenarnya yang paling menjual nasionalis religius sekaligus, meskipun kembali soal rekam jejak yang tidak jelas mengusung mana mereka ini. ideologi kepentingan semata. Ada pula peluang dengan AHY, bisa dibolak-balik mana yang lebih dulu, baik JUSUF KALLA sebagai presiden atau sebaliknya. Namun peluang ini terbilang tipis juga. Karena pengalaman masa lalu dan model Jusuf Kalla tidak bisa menjadi mentor yang meyakinkan. Penghalang ada sikap Pak Beye yang baper, namun masih bisa berharap sebagaimana di pilkada Jakarta, ternyata Pak Beye tidak baperan lagi. Susah bukan soal bapernya Pak Beye namun politis justru yang lebih kuat. Satu, Pak Beye tentu tahu luar dalam Pak Jusuf Kalla, maka tidak lagi diajak di periode dua. Kalau dijadikan mentor Agus, bisa saja Agus dijadikan bulan-bulanan kalau di posisi wakil, kalau jadi wakil Agus, tentu akan disalip dan diganggu sebagaimana Pak Beye sendiri alami. Dua, jurang usai tentu berpengaruh. Agus sangat hijau, Pak Jusuf Kalla sangat senior ini tidak mudah dalam banyak hal lho, apalagi Agus hijau dalam semua hal. Berat untuk bisa berjalan dengan baik. Tiga, suara juga tidak cukup signifikan. Kendaraan jelas hanya Demokrat, suaranya tidak menjual untuk bisa menarik simpati partai lain. pusaran korupsi yang membelit tentu bukan menjadi pertimbangan. Susah bisa bergerak dengan apa-apa menyebut Demokrat atau Ibas. Tepisan selama ini pun terdengar gamang dan tidak mampu memperbaiki keadaan. Empat, memang mentor yang baik bagi AHY dengan pengalaman Pak Jusuf Kalla selama ini, namun apa iya Pak Beye rela dengan pendampingan Pak JK yang tentu Pak Beye hapal. Pengalaman jauh lebih kenyang Pak JK daripada Pak Beye sendiri. Paling realistis, mudah, dan kemungkinan besar hattrick wakil presiden bersama Jokowi. Soal simpang siur dua tahun ini wajar saja terjadi. Salam

Perihal dukungan itu disampaikan JK usai mengungkapkan kembali niatnya untuk pensiun dari dunia politik setelah selesai menjabat wapres. Dia menegaskan, di Pilpres 2019 tak akan maju lagi mendampingi Jokowi sebagai cawapres. Alasannya, usianya sudah tua. Tahun ini usia JK menginjak 75 tahun. Sebelumnya, JK juga sudah menyampaikan alasan tak mau maju di Pilpres mendatang, baik sebagai capres atau cawapres. Selain sudah tua, dia bilang konstitusi hanya memberi kesempatan dua periode. Alasan lain, JK merasa sudah cukup puas dengan perjalanan kariernya. Dua kali menjadi wapres dan sekali capres. JK juga tak akan maju sebagai capres. Kapok. Kata dia, sementara ini, hanya orang Jawa yang mungkin bisa menang sebagai capres. Menanggapi pencalonan kembali Jokowi sebagai capres, JKmenyatakan dukungannya. “Pak Jokowi kan masih muda dibanding saya. Otomatis dukung beliau maju. Tapi bagaimana caranya nanti kita lihat,” kata JK, di kantor Wapres. Kalau berniat tak mendampingi Jokowi sebagai cawapres, siapa yang cocok? Dia bilang, ada dua syarat yang harus dipenuhi agar seseorang bisa mendampingi Jokowi di Pilpres. Yakni, orang tersebut mampu meningkatkan elektabilitas Jokowi dan mampu bekerja di pemerintahan. “Mesti dua hal ini (dipenuhi bakal cawapres) dan di samping itu juga ya tentu yang bisa memperluas jangkauan keterpilihan,” ungkapnya. JK menambahkan, yang terpenting bagi cawapres adalah kemampuan melengkapi kekurangan capres pasangannya. “Saya kira memang semua tokoh itu berbeda-beda dia punya pengalaman, caranya,” ujarnya. Soal ini, JK pernah memberi trik memilih pasangan capres. Rumusnya masih sama. Pasangan capres-cawapres harus memiliki latar belakang yang berbeda untuk meluaskan cakupan pemilih. Misalnya, jika capresnya dari Jawa, cawapresnya dari luar Jawa. Bisa juga latar belakang lain. Jika capres nasionalis, pendampingnya dari kalangan religius atau orang yang dekat dengan golongan agama. Kalau calon presidennya dari kalangan politikus, calon wakilnya dari teknokrat. Pada survei terakhir yang diselenggarakan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) ada lima klasifikasi cawapres potensial yang disusun berdasarkan latar belakang militer, Islam, partai, kepala daerah wilayah strategis dan profesional. Dari kalangan militer, muncul tiga nama yaitu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Gatot Nurmantyo dan Moeldoko. Kemudian, untuk latar belakang Islam muncul dua nama potensial yakni Ketum PKB Muhaimin Iskandar dan Tuan Guru M Zainul Majdi selaku Gubernur NTB. Dari politis muncul nama Ketum Golkar Airlangga Hartarto dan Budi Gunawan yang dianggap memiliki kedekatan dengan PDIP, meski bukan kader partai itu. Dari latar belakang gubernur provinsi strategis muncul Anies Baswedan. Terakhir, yang berlatarbelakang profesional adalah Susi Pudjiastuti, Sri Mulyani, Chairul Tanjung dan Aksa Mahmud. PDIP sebagai partai yang mengusung Jokowi di Pilpres 2014 kemungkinan juga akan kembali mengusung Jokowi. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan, calon pendamping Jokowi sepenuhnya ada di tangan Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum partai. Pendamping Jokowi nantinya bisa berasal dari kalangan manapun. Dia menekankan kriteria kandidat itu harus memiliki catatan serta tujuan yang sama dengan apa yang diperjuangkan PDIP. Pengamat politik dari UIN Jakarta Adi Prayitno mengatakan, setidaknya ada tiga syarat yang pas untuk bisa mendampingi Jokowi. Pertama, tokoh tersebut harus bisa mendongkrak elektabilitas Jokowi. Menurut dia, elektabilitas Jokowi memang masih yang tertinggi, namun belum mencapai level aman karena masih berkisar 52 persen. Menurut dia, ukuran incumbent agar bisa aman, minimal elektabilitasnya 60 persen untuk mengunci kejaran kandidat lain. Kedua, lanjut dia, cawapres untuk Jokowi harus merepresentasikan kelompok Islam yang kuat. Hal ini dikarenakan sentimen populisme Islam cukup masif saat ini. “Setidaknya ini untuk memproteksi Jokowi dari isu-isu Islam yang rentan dimobilisasi,”  kata Adi, kemarin. Ketiga, dia menyarankan Jokowi memilih pendamping dari luar Jawa, sehingga bisa menyasar pemilih luar pulau. Saat ini JK yang menjadi wakil presiden merupakan politikus sekaligus pengusaha yang berasal dari Makassar. “Model ini biasanya menjadi pakem politik kita yang masih tradisional, yang melihat pentingnya komposisi capres dan cawapres dari Jawa dan non-Jawa,” ungkapnya. Meski begitu, ketiga syarat cawapres tersebut menjadi tidak relevan jika elektabilitas Jokowi sampai pada tahap sangat aman yakni di atas 60 persen. Keberhasilan ini pernah dicapai SBY pada Pemilu 2009 yang menggandeng Boediono sebagai cawapres. Padahal, Boediono tidak merepresentasikan kelompok Islam tertentu ataupun dari luar Pulau Jawa. Sementara, pengamat politik Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti mengatakan, Jokowi sebaiknya mencari sosok yang merepresentasikan pemilih muda dan dekat dengan umat Islam. Pasalnya, suara pemilih umat Islam terbilang sangat tinggi. Ray juga mengapresiasi sikap JK yang tidak lagi maju dan tetap memberikan dukungan kepada Jokowi. Kata dia, JK memang sudah sebaiknya pensiun. Karena jika Jokowi kembali maju berpasangan dengan JK, besar kemungkinan akan kalah. Usia JK yang sudah tua berpotensi menimbulkan berkurangnya pemilih muda. “Pemilih milenial saat ini ingin pemuda yang memimpin,” kata Ray, kemarin. Terkait sikap JK yang mendukung Jokowi, menurut Ray, dukungan itu hanya dukungan untuk maju kembali menjadi capres. Bukan dukungan untuk memenangkan Jokowi. Tapi, apakah sikap JK akan berubah di Pilpres nanti, Ray menilai, JK politisi ulung. Dukungan mungkin berlanjut mungkin juga tidak. Apalagi di beberapa kesempatan JK menyebut Pilpres kemungkinan diikuti tiga pasang calon. Padahal saat ini peluang yang paling besar hanya memunculkan dua pasang. “Jika visi mereka sama dan kepentingannya seiring, bisa saja dukungan (JK) tersebut berlanjut,” pungkasnya. ***

Jakarta, CNN Indonesia — Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai Wakil Presiden Jusuf Kalla tak bisa lagi mencalonkan diri sebagai cawapres berpasangan dengan Joko Widodo.  Sesuai ketentuan UUD 1945, presiden dan wapres dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Sementara JK pernah menjabat sebagai wapres dua kali dalam pemerintahan yang berbeda.  “Pak JK memang multitalenta orangnya, punya gagasan, action yang konkret. Tapi karena beliau sudah dua kali, lalu cawapres lagi itu bagaimana legal standing -nya,” ujar Siti saat ditemui di kantor Wapres Jakarta, Senin (26/2).

seperti di kutip dari https://www.cnnindonesia.com

Adapun saran JK terhadap kriteria cawapres untuk Jokowi, dinilai Siti juga menjadi pilihan yang dilematis. JK dalam beberapa kali kesempatan menyebutkan cawapres Jokowi harus berasal dari luar Jawa dan menguasai seluk beluk pemerintahan. JK juga sempat memprediksi kemungkinan munculnya pasangan nasional-religius dalam pilpres mendatang.  “Siapa yang mau diambil (wakilnya Jokowi), kan bingung. Katakan religius tapi juga oke di pemerintahan. Itu adanya di Pak JK lagi,” ucap Siti.  Lebih lanjut ia menuturkan, kriteria itu yang kemudian dianggap sebagai tanggung jawab moral bagi JK. “Ada semacam perasaan ‘kok saya (JK) enggak naik kelas’. Politik ini kan dinamis, bisa jadi Pak JK enggak mau jadi wapres,” katanya. (sur)

Muslim mengatakan tidak ada ketua partai sesering Zulkifli Hasan berkeliling daerah REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Politikus Partai Amanat Nasional (PAN), Muslim Ayub mengkritisi salah satu lembaga survei yang menyatakan partai berlambang matahari terbit tersebut berpotensi tidak lolos parliamantary threshold . Menurutnya Zulkifli sudah keliling-keliling daerah untuk bertemu dengan masyarakat. “Pak Zul kan sudah 70 persen kabupaten didatangi, jadi heran kalau ada yang bilang Pak Zul tidak masuk nominasi Pilpres (Pemilihan Presiden) 2019 nanti. Kami punya survei sendiri,” terang anggota Komisi III DPR RI, di Jakarta, Kamis (15/2).

seperti di kutip dari http://www.republika.co.id

Bahkan Ayub berani bertaruh jika pilpres digelar pada hari ini, nama Zulkifli Hasan akan mengalahkan nama-nama kandidat yang saat ini beredar. Karena menurutnya, elektabilitas Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI itu cukup tinggi. “Tinggal lihat saja penilaian masyarakat. Saya kira tidak ada ketua partai lain yang sesering beliau berkunjung ke daerah-daerah,” tutur Muslim. Lanjut Muslim, sebenarnya alam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) para kader berharap agar Zulkifli Hasan maju pada Pilpres 2019 mendatang. Kader meminta Ketua umum mereka diusung menjadi calon presiden atau wakil presiden. Hanya saja sampai saat ini yang bersangkutan masih belum mengiyakan. Apalagi, saat ini PAN menjadi partai yang tidak dilanda konflik internal, hingga suara kadernya tetap utuh dan solid. “Kami pernah meminta dia untuk maju jadi presiden pada saat itu. Tapi dia bilang, kita lihat dulu survei kita nanti nya. Kami sudah punya lembaga survei tersendiri,” jelasnya. Sebelumnya, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Network merilis hasil survei posisi calon presiden yang diramalkan bertarung di Pilpres 2019. Nama Presiden Joko Widodo menduduki urutan pertama dengan 38.4 persen, Prabowo Subianto sebanyak 24,6 persen. Sementara hasil survei cawapres yaitu Muhaimin Iskadar 14,9 persen dan Zulkifli Hasan 3,8 persen.

PAN dalam internal partai, pengusulan-pengusulan tersebut sudah biasa terjadi. Hal tersebut, lanjut Saleh, menandakan adanya perhatian kader terhadap dinamika politik nasional. “Mungkin karena momentum rakernas ini, ada sebagian kader termasuk adek-adek di BM PAN yang ingin menyampaikan aspirasinya. Sebagai bagian dari aspirasi, kita harus mendengar dan menghormatinya. Namun keputusan terhadap hal itu belum ada,” ujar dia dalam keterangan tertulis, Selasa (22/8). Saleh menjelaskan, kalaupun ada pembicaraan soal calon capres-cawapres yang akan diusung pada pemilu 2019, ketua umum PAN, Zulkifli Hasan, tentu menempati prioritas utama. Semua kader, lanjut dia, tentu masih berjuang bagaimana agar PAN mendapat tempat di hati masyarakat. Ketika PAN bisa mendapatkan hati masyarakat, kemungkinan ketua umum PAN, Zulkifli Hasan bisa diterima dan dipertimbangkan untuk menjadi salah seorang calon capres/wapres pada pilpres 2019. “Pak Zulkifli Hasan kan sudah punya pengalaman. Selain saat ini menjadi ketua MPR RI, beliau juga pernah menjadi menteri,” kata dia lagi. Soleh menjelaskan,  Zulkifli juga pernah menjadi anggota DPR RI. PAN tentu tidak ragu dengan kapasitas ketua umumnya. Soleh mengatakan, secara informal, ada banyak peserta yang menyebut-nyebut nama Zulkifli Hasan untuk maju menjadi capres/cawapres pemilu 2019 saat gelaran rakernas PAN. Soal nama-nama lain yang beredar, Saleh mengatakan, tentu itu berdampak baik untuk PAN sendiri. Politik itu, lanjut dia, sifatnya cair dan dinamis, semua kemungkinan bisa saja terjadi. “Karena itu, sebagai bagian dari dinamika demokrasi, nama-nama tersebut akan tetap menjadi bagian dari masukan dan referensi bagi PAN,” ujar dia mengakhiri.

Related Posts

Comments are closed.