Kerja Sama dengan New South Wales, Anies: Daerahnya Mirip Jakarta

Kerja Sama dengan New South Wales, Anies: Daerahnya Mirip Jakarta

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menjalin kerja sama ekonomi dan lingkungan dengan negera bagian New South Wales, Ausralia. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan kondisi perekonomian di New South Wales mirip dengan Jakarta. “Ini adalah provinsi dengan perekonomian cukup besar. Ada 40 persen perekonomian di sana. Hampir mirip Jakarta, Jabodetabek. Kita bicara pembangunan kerja sama di beberapa aspek. Pelatihan, pengelolaan Margasatwa dan pembangunan infrastruktur,” kata Anies usai bertemu Menteri Perdagangan dan Industri, Menteri Perindustrian dan Menteri Perairan Daerah New South Wales, Niall Blair, di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (23/2/2018). Anies mengatakan telah membentuk tim kecil dengan New South Wales untuk membahas kerja sama tersebut lebih detail. Dia berharap kerja sama tersebut dapat menguntungkan kedua belah pihak. “Kita membentuk tim kecil yang akan diterjemahkan untuk langkah-langkah konkret kedua provinsi ini,” terangnya. Sementara itu, Niall Blair berencana akan mengundang Anies dalam waktu dekat ke New South Wales. Dia berharap kerja sama tersebut dapat segera diterapkan. “Kami berterima kasih dan akan melanjutkan diskusi siater city Jakalarta dan New South Wales. Pemerintahan New South Wales berharap tindak lanjut dengan membetuk tim implementasi,” jelas Niall.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menjalin kerja sama ekonomi dan lingkungan dengan negera bagian New South Wales, Ausralia. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan kondisi perekonomian di New South Wales mirip dengan Jakarta. “Ini adalah provinsi dengan perekonomian cukup besar. Ada 40 persen perekonomian di sana. Hampir mirip Jakarta, Jabodetabek. Kita bicara pembangunan kerja sama di beberapa aspek. Pelatihan, pengelolaan Margasatwa dan pembangunan infrastruktur,” kata Anies usai bertemu Menteri Perdagangan dan Industri, Menteri Perindustrian dan Menteri Perairan Daerah New South Wales, Niall Blair, di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (23/2/2018). Anies mengatakan telah membentuk tim kecil dengan New South Wales untuk membahas kerja sama tersebut lebih detail. Dia berharap kerja sama tersebut dapat menguntungkan kedua belah pihak. “Kita membentuk tim kecil yang akan diterjemahkan untuk langkah-langkah konkret kedua provinsi ini,” terangnya. Sementara itu, Niall Blair berencana akan mengundang Anies dalam waktu dekat ke New South Wales. Dia berharap kerja sama tersebut dapat segera diterapkan. “Kami berterima kasih dan akan melanjutkan diskusi siater city Jakalarta dan New South Wales. Pemerintahan New South Wales berharap tindak lanjut dengan membetuk tim implementasi,” jelas Niall.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dilaporkan ke Polda terkait penutupan Jalan Jatibaru, Tanah Abang. Biro Hukum DKI Jakarta mengatakan belum berkoordinasi dengan Anies terkait pelaporan tersebut. “Belum ada koordinasi sama Pak Anies. Belum ada informasi,” kata Kepala Biro Hukum DKI Yayan Yuhanah saat dihubungi, Jumat (23/2/2018). Yayan masih menunggu instruksi dari Anies terkait laporan itu. Dia juga akan mengkaji laporan terhadap Anies ke Polda tersebut. “Lihat dulu apa yang dilaporkannya. Apa yang diadukan, nanti kita lihat,” terangnya. Sebelumnya, Anies Baswedan dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait penutupan Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Anies dilaporkan oleh Jack Boyd Lapian selaku Sekjen Cyber Indonesia. Laporan terkait Anies teregister dengan nomor TBL/995/II/2018/PMJ/Dit.Reskrimsus tertanggal 22 Februari 2018. Perkara yang dilaporkan adalah perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Jack menjelaskan laporan ini dibuat karena Pemprov DKI dinilai tidak mempunyai aturan hukum soal penutupan kawasan Tanah Abang. Menurutnya, kebijakan itu pulalah yang mendapat respons negatif dari berbagai kalangan. “Sehingga keputusan itu mendapat respons dari berbagai kalangan karena dianggap sebagai kebijakan yang kontroversial dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku serta faktanya justru menimbulkan permasalahan baru, bahkan mengarah kepada dugaan tindak pidana,” kata Jack dalam keterangannya. Ketika ditanya soal dirinya yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait penutupan jalan di Tanah Abang ini, Anies enggan berkomentar. “Tidak ada (tanggapan), cukup-cukup,” kata Anies di Hotel Double Tree, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (23/2).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait penutupan Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Anies dilaporkan oleh Jack Boyd Lapian selaku Sekjen Cyber Indonesia. Laporan Anies teregister dengan nomor TBL/995/II/2018/PMJ/Dit.Reskrimsus tertanggal 22 Februari 2018. Perkara yang dilaporkan adalah perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pihak terlapornya adalah Anies Baswedan. Pasal yang dilaporkan adalah Pasal 12 UU RI No 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Jack menjelaskan laporan ini dibuat karena Pemprov DKI dinilai tidak mempunyai aturan hukum soal penutupan kawasan Tanah Abang. Menurutnya, kebijakan itu pula yang mendapat respons negatif dari berbagai kalangan. “Sehingga keputusan itu mendapat respons dari berbagai kalangan karena dianggap sebagai kebijakan yang kontroversial dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku serta faktanya justru menimbulkan permasalahan baru, bahkan mengarah kepada dugaan tindak pidana,” kata Jack dalam keterangannya, Jumat (23/2/2018). Di samping itu, masih kata Jack, kebijakan Anies tersebut justru membuat PKL cenderung semakin banyak. Banyak pula warga yang berunjuk rasa akibat penutupan kawasan Tanah Abang tersebut. “Bahwa sesuai surat rekomendasi Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya tentang Penataan Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, kepada Pemprov DKI pada pokoknya meminta Pemprov DKI mengembalikan dan mengoptimalkan kembali fungsi jalan untuk mengurangi dampak kemacetan dan kecelakaan lalu lintas guna peningkatan kerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya. Secara terpisah, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono membenarkan adanya laporan tersebut. “Ya benar (ada laporan),” kata Argo. Anies ditanya soal dirinya yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait penutupan jalan di Tanah Abang ini. Namun Anies enggan berkomentar. “Tidak ada (tanggapan), cukup-cukup,” kata Anies di Hotel Double Tree, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (23/2). [Gambas:Video 20detik]

Mediasi antara Partai Bulan Bintang (PBB) dan KPU terkait peserta pemilu 2019 gagal. Ketua PBB Yusril Ihza Mahendra mengatakan sebenarnya dirinya ingin menyelesaikan sengketa dengan damai. “Kami sebenarnya tidak mau melawan KPU, kami ingin menyelesaikan ini dengan cara damai dan bermartabat,” ujar Yusril di kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (23/2/2018). Yusril menjelaskan pada pemilu sebelumnya PBB telah memenangkan gugatan untuk menjadi peserta pemilu di pengadilan. Menurutnya proses sengketa membuat PBB kehilangan banyak waktu dalam mempersiapkan pemilu. “Nanti banding lagi sampe ke pengadilan tinggi sampai berbulan-bulan, dikerjain terus akhirnya habis waktu hanya menghadapi persidangan saja sedangkan persiapan kami menghadapi pemilu itu sudah kocar kacir,” kata Yusril. “Dulu kami sudah menang di pengadilan tinggi, lebih satu bulan KPU baru menetapkan PBB sebagai peserta pemilu,” sambungnya. Karena hal ini ia merasa terzalimi oleh putusan yang diberikan oleh KPU saat ini. Yusril mengatakan partainya bukanlah partai yang radikal dan mengancam NKRI, sehingga tidak perlu ditakutkan bila masuk menjadi peserta Pemilu. “Kenapa kami terus menerus dizalimi, dari KPU sebelumnya maupun dari KPU sekarang. Apakah khawatir kami akan jadi kelompok Islam radikal yang mengancam NKRI yang akan menghancurkan Pancasila, tidak, kami sangat nasionalis dan sangat Islam dari dulu,” ujar Yusril. Sebelumnya, dalam mediasi KPU menolak permintaan PBB untuk dilakukan verifikasi ulang. KPU menolak dengan alasan tetap mempertahankan hasil kerja yang telah diplenokan. “Mediasi tidak ada titik temu, jadi KPU bersikap tetap mempertahankan hasil kerja yang sudah dirapatplenokan secara terbuka. Sehingga mediasi tidak titik temu tidak ada musyawarah sehingga sidang forum ajudikasi tidak dapat dihindari” ujar Wahyu.

Bencana yang melanda Kabupaten Demak sepanjang Februari 2018 mengakibatkan kerugian sekitar Rp 1.466.325.000. Angka tersebut dari total 21 kasus bencana. Dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Demak, bencana yang terjadi meliputi tanggul longsor di Desa Mijen, banjir di Desa Sayung, Kalisari, Ngepreh, Karangasem, Bumirejo, Purwosari, Batu, Pilangsari, Tambakbulusan, Blerong, Banjarsari dan Tambaroto. Selain tanggul jebol dan banjir, juga terdapat bencana kebakaran, rumah roboh, pohon tumbang dan tanggul kritis. Kasi Rekonstruksi BPBD Kabupaten Demak, Parjo menuturkan bahwa sepanjang Februari 2018 sedikitnya ada 21 kasus bencana yang terjadi di Kabupaten Demak. “Dari 21 kasus yang masuk dalam data kami, kerugian yang diakibatkan mencapai Rp 1.466.325.000,” ujarnya saat dikonfirmasi detikcom di kantornya, Jumat (23/2/2018) Ditambahkannya, dampak yang paling parah adalah bencana banjir. Yakni di Kecamatan Sayung diantaranya Desa Sayung, Kalisari, Banjarsari, Pilangsari. Sedangkan Kecamatan Karangtengah terjadi banjir di Desa Tambakbulusan, serta Kecamatan Guntur di Desa Blerong. “Kalau rumah yang terendam ribuan, dan lahan pertanian ratusan hektar,” lanjutnya. Hingga saat ini pihaknya masih melakukan pendataan berkait bencana yang terjadi dan kerugian yang diakibatkan. “Ada beberapa daerah yang masih dilanda bencana seperti di Sayung banjir belum surut. Yakni di Desa Sayung dan Kalisari,” paparnya. Saat ini pihaknya masih melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait untuk penanganan bencana di daerahnya. “Kami terus berkoordinasi untuk pencegahan dan penanganan bencana di daerah sini,” tandasnya.

Related Posts

Comments are closed.