Kemensos akan Tambah Jumlah Penerima PKH Jadi 15 Juta Tahun 2019

Kemensos akan Tambah Jumlah Penerima PKH Jadi 15 Juta Tahun 2019

Kementerian Sosial berencana meningkatkan jumlah penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2019, dari 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi 15 juta KPM. Penambahan jumlah KPM tersebut sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden Joko Widodo. “Iya (ditambah 5 juta KPM) arahan dari Bapak Presiden waktu rapat kabinet paripurna,” kata Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI, Harry Hikmat, di Kemensos RI, Jalan Salemba Raya, Kenari, Senen, Jakarta Pusat, Senin (19/2/2018). Saat ini, rencana penambahan jumlah penerima PKH itu tengah dikaji oleh pemerintah. Kajian tersebut salah satunya terkait kondisi fiskal di Indonesia yang juga akan mempengaruhi rencana tersebut. “Ya ini kan sedang dikaji oleh dirjen keuangan tentang kondisi fiskal di Indonesia. Sedang dibuat perhitungan-perhitungan proyeksi tahun 2019 ini dan nanti sore kan ada rapat tingkat menteri untuk membahas perluasan bansos termasuk PKH diperluas sampe lima juta,” ujarnya. Sementara, dalam kesempatan yang berbeda, Menteri Sosial Idrus Marham mengungkapkan penambahan jumlah KPM bansos PKH perlu banyak persiapan. Hal itu untuk menjamin pengelolaan PKH dapat berjalan dengan baik. “Misalkan pendamping, ya pendamping yang sekarang ini pendamping dari kemensos sudah 43 ribu, kalau misalnya ditambah lagi 5juta kita harus tambah paling tidak 23 ribu. Demikian juga misalnya lain-lain tentang data-data kalau data-data tidak begitu masalah karena apa? Karena kita sudah memiliki bank data terpadu (BDT),” tuturnya. Kendati demikian, ia memastikan akan mengumumkan ke masyarakat jika nantinya rencana penambahan jumlah tersebut terealisasi. “Yang pasti kalau ada tambahan kita pastikan bahwa yang berhak itulah yang sepatutnya menerima bantuan itu,” ujarnya.

Kementerian Sosial berencana meningkatkan jumlah penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2019, dari 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi 15 juta KPM. Penambahan jumlah KPM tersebut sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden Joko Widodo. “Iya (ditambah 5 juta KPM) arahan dari Bapak Presiden waktu rapat kabinet paripurna,” kata Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI, Harry Hikmat, di Kemensos RI, Jalan Salemba Raya, Kenari, Senen, Jakarta Pusat, Senin (19/2/2018). Saat ini, rencana penambahan jumlah penerima PKH itu tengah dikaji oleh pemerintah. Kajian tersebut salah satunya terkait kondisi fiskal di Indonesia yang juga akan mempengaruhi rencana tersebut. “Ya ini kan sedang dikaji oleh dirjen keuangan tentang kondisi fiskal di Indonesia. Sedang dibuat perhitungan-perhitungan proyeksi tahun 2019 ini dan nanti sore kan ada rapat tingkat menteri untuk membahas perluasan bansos termasuk PKH diperluas sampe lima juta,” ujarnya. Sementara, dalam kesempatan yang berbeda, Menteri Sosial Idrus Marham mengungkapkan penambahan jumlah KPM bansos PKH perlu banyak persiapan. Hal itu untuk menjamin pengelolaan PKH dapat berjalan dengan baik. “Misalkan pendamping, ya pendamping yang sekarang ini pendamping dari kemensos sudah 43 ribu, kalau misalnya ditambah lagi 5juta kita harus tambah paling tidak 23 ribu. Demikian juga misalnya lain-lain tentang data-data kalau data-data tidak begitu masalah karena apa? Karena kita sudah memiliki bank data terpadu (BDT),” tuturnya. Kendati demikian, ia memastikan akan mengumumkan ke masyarakat jika nantinya rencana penambahan jumlah tersebut terealisasi. “Yang pasti kalau ada tambahan kita pastikan bahwa yang berhak itulah yang sepatutnya menerima bantuan itu,” ujarnya.

Jakarta – Keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 2018 mencapai 10 juta. Lebih besar dari tahun ini, namun masih di bawah keinginan awal Presiden Joko Widodo (Jokowi), di mana PKH ditingkatkan menjadi 15,5 juta. “Hari ini diputuskan kalo PKH itu kembali ke RKP jadi 10 juta, Itu saja posisinya,” kata Menteri Sosial Khofifah Indar Pariwansa di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/6/2017). Pemberian PKH untuk 2018 juga mengalami peningkatan sekitar 4 juta, sebab di 2017 PKH disalurkan kepada 6 juta penerima manfaat dengan biaya Rp 1.890.000. Untuk 2018, Khofifah masih belum menyebutkan total anggaran serta seberapa besar manfaat yang akan diberikan. Adapun, keputusan pemberinaan manfaat menjadi 10 juta di 2018 juga dikarenakan ada program integrasi pemberian subsidi lainnya, seperti subsidi elpiji, subsidi listrik, hingga bantuan pangan yang masuk dalam kartu PKH. “Jadi kalau misalnya penerima PKH 15,5 juta, maka penerima rastra yang belum penerima PKH itu akan berubah jumlah subsidi rastranya, gitu,” terangnya. “Inikan baru diintegrasikan semua dan kita menemukan ada sekian penerima PKH belum menerima rastra. Ketika ini diintegrasikan maka penerima rastra akan lebnih banyak lagi. Jadi hitung-hitungan APBN kita seperti itu makanya diputuskan sesuai RKP,” tukasnya. (mkj/mkj)

Jakarta, CNN Indonesia — Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan, kajian skema penyaluran bantuan sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH) 2018 yang mencapai 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan rampung pada Oktober tahun ini. “Kami bertekad untuk yang 10 juta KPM ini (tetap disalurkan) tahun depan. Sekarang kami sedang lakukan kesiapan sampai Oktober untuk keputusan jadwal, kesiapan, dan lainnya,” ujar Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kemensos Andi Z. Dulung, Kamis (24/8). Andi menjelaskan, setidaknya ada dua skema penyaluran PKH di tahun depan. Pertama, Kemensos menyalurkan PKH seperti tahun ini, yaitu kepada enam juta KPM secara empat tahap dalam setahun. Hal ini dilakukan sembari menunggu kesiapan data dan akses penyaluran untuk empat juta tambahan sesuai penambahan target. Skema kedua, penyaluran PKH 10 juta KPM dirampungkan secepatnya dari sisi data dan akses, sehingga bisa langsung disalurkan serentak mulai tahun depan melalui beberapa tahap. “Ini sedang kami hitung ke siapanya, apakah pertama kami salurkan bertahap atau langsung 10 juta? Ini masih dalam rapat,” imbuh Andi. Hanya saja, ia memastikan, dari sisi anggaran sudah aman. Sebab, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) 2018 telah dimasukkan perhitungan anggaran PKH untuk 10 juta KPM. “Lagipula uangnya sebenarnya sudah ada karena dari program beras sejahtera (rastra) yang dikonversikan,” terang Andi. Di sisi lain, Kemensos juga tengah mengkaji kesiapan infrastruktur penyaluran, baik yang ditangani secara internal oleh Kemensos maupun yang melibatkan perbankan. Sebab, dengan adanya penambahan jumlah penerima PKH, tentu perlu dibuat pembukaan rekening dan kartu pencairan tambahan. “Jadi, kami beri data yang kami himpun ke perbankan. Nanti mereka dengan massal membukakan rekening dan diberikan kartunya. Itu juga masih disiapkan,” jelas Andi. Bersamaan dengan penambahan jumlah penerima PKH dan beberapa pengalihan program bansos yang dialirkan ke Kemensos, maka pagu anggaran meningkat dua kali lipat di tahun depan. Tercatat, dalam R-APBN 2018, anggaran Kemensos naik dari Rp17,2 triliun menjadi Rp34 triliun.

Keluarga bahagia menjadi idaman semua orang.Ilustrasi – JIBI Kabar24.com , JAKARTA-Kementerian Sosial akan menambah jumlah pendamping dan operator Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menghadapi target peningkatan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH menjadi 10 juta pada tahun depan. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, selain menambah juga tengah memantapkan para pendamping dan perator yang mencakup jajaran Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, bank penyalur yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara) dan Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota. “Pemantapan pendamping itu juga untuk menghadapi tambahan penerima bantuan pangan dari 1,28 juta menjadi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat atau KPM,” katanya dalam situs resmi Kemensos, Kamis (14/7/2017). Menurutnya, penerima bantuan sosial PKH secara nasional akan menerima tambahan bantuan pangan. Bantuan itu untuk 118 kabupaten dan 98 kota sudah berjalan sekitar 44 kota, sedangkan di Jawa Timur sudah berjalan di 9 kota, ujarnya.  Dia menjelaskan terkait dengan sumber daya manusia (SDM), kini PKH sudah memiliki sebanyak 25.013 orang pendamping/operator PKH, sehingga dengan adanya tambahan penerima manfaat PKH pada 2018 maka dibutuhkan tenaga SDM PKH yang ideal menjadi sebanyak 67.953 orang. Oleh karena itu, lanjutnhya, pada  akhir tahun ini akan ada rekrutmen baru sebanyak 42.940 tengaga pendamping/operator PKH guna memenuhi ratio ideal secara nasional.  Adapun bimbingan pemantapan pendamping PKH itu merupakan kegiatan yang strategis, selain resertifikasi terhadap 1,2 juta KPM. Hal itu penting untuk menentukan ketepatan sasaran dan status KPM yang sudah meningkat sejahtera sehingga tidak eligible lagi sebagai KPM PKH.

JAKARTA. Target penerima program keluarga harapan (PKH) pada tahun depan kembali diubah. Pemerintah urung menaikkan target penerima PKH tahun 2018 menjadi 15,5 juta penerima. Tahun depan pemerintah hanya akan menaikkan target jumlah penerima PKH dari 6 juta keluarga penerima pada tahun ini menjadi 10 juta penerima. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa bilang, perubahan target penerima PKH tahun depan dilakukan lantaran pemerintah ingin fokus menjalankan program integrasi subsidi terlebih dahulu. Integrasi yang dilakukan meliputi subsidi elpiji 3 kilogram (kg), subsidi listrik, dan bantuan pangan (program beras untuk rakyat sejahtera). Untuk itu pemerintah perlu melakukan sinkronisasi data penerima bantuan sosial. Nantinya, “Bantuan akan disatukan dalam satu kartu. Saat ini kami masih menemukan sekian keluarga penerima PKH tapi belum menerima beras sejahtera, ini dicocokkan supaya tidak terjadi kesalahan,” katanya di Komplek Istana Negara, Senin (19/6). Sinkronisasi data ini juga dilakukan agar data penerima bantuan bisa lebih valid. Dengan target penerima PKH tahun 2018 hanya 10 juta penerima sesuai dengan pipeline yang telah direncanakan pemerintah, maka Kementerian Sosial akan mengusulkan anggaran untuk pelaksanaan PKH sebesar Rp 17,3 triliun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran PKH yang diusulkan oleh Kementerian Sosial kini masih dalam tahap finalisasi dalam revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017. “Perubahan itu tentu akan berpengaruh pada bagaimana kami menyikapi kalkulasi subsidi,” imbuhnya. Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah meminta Kementerian Sosial untuk menaikkan jumlah penerima PKH di tahun 2018 menjadi 15,5 juta penerima. Jumlah itu lebih tinggi dari rencana awal sebanyak 10 juta penerima. Langkah ini dilakukan sebagai upaya pemerintah mempercepat pengurangan kesenjangan ekonomi dan angka kemiskinan di Indonesia. Catatan saja, pada tahun ini pemerintah menyalurkan PKH bagi 6 juta keluarga sasaran. Untuk itu pemerintah mengeluarkan total anggaran sebanyak Rp 11,34 triliun. Dengan anggaran sebesar itu, masing-masing keluarga penerima mendapat bantuan Rp 1,89 juta per tahun untuk keperluan uang sekolah anak dan bantuan perbaikan gizi keluarga. Bantuan ini dicairkan setiap tiga bulan sekali. Untuk tahun ini, sebagian bantuan PKH sudah disalurkan lewat sistem elektronik dengan kartu keluarga sejahtera (KKS). Dengan program ini, pemerintah berharap angka kemiskinan dan rasio ketimpangan sosial bisa ditekan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2016 gini ratio tercatat 0,394 turun dari September 2015 yang sebesar 0,40. Sementara itu angka kemiskinan di Indonesia pada September 2016 tercatat sebesar 10,7% dari total jumlah penduduk. Jumlah itu turun dari periode yang sama tahun 2015 yang sebesar 11,13%. Pada tahun ini, pemerintah menargetkan angka kemiskinan bisa turun menjadi 10,5% dan gini ratio bisa ditekan menjadi 0,39%. Sementara itu, pada tahun 2018, pemerintah menargetkan angka kemiskinan bisa ditekan di level 9%-10% dan gini ratio di level 0,38. Program PKH bertujuan untuk memberikan transfer sosial bagi masyarakat miskin agar bisa mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Caranya dengan memberikan insentif pada keluarga miskin untuk berinvestasi dalam peningkatan modal sumber daya manusia (SDM) anak. PKH mempromosikan perubahan sosial melalui insentif pada pendidikan dan kesehatan. Untuk bisa mencairkan PKH, selain faktor kesehatan dan pendidikan, juga ada untuk anak dan ibu hamil. Reporter Agus Triyono Editor : Barratut Taqiyyah Rafie Berita terbaru Nasional

TEMPO.CO , Jakarta -Pemerintah memutuskan penerima kartu Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 2018 sebanyak 10 juta. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan target tersebut sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebelumnya. Baca: Salurkan Dana Keluarga Harapan, Khofifah: Jangan Buat Beli Pulsa Menurut Khofifah, pemerintah akan mengintegrasikan program PKH dengan subsidi elpiji, listrik, dan bantuan pangan. “Penerima rastra (beras sejahtera) yang belum terima PKH akan menambah jumlah subsidinya,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 19 Juni 2017. Pekan lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Khofifah menambah jumlah penerima kartu PKH untuk 2018. Sebelumnya, pemerintah menargetkan penerima PKH 2018 sebanyak 10 juta. Namun Jokowi ingin agar penerima PKH bertambah menjadi 15 juta. Lebih lanjut, untuk subsidi LPG, Khofifah mengatakan akan diputuskan pada Oktober nanti. Pembahasaan antara Presiden Jokowi dan beberapa menteri baru pada tahap pengintegrasian satu kartu.

Jakarta, NU Online Kementerian Sosial RI menyiapkan roadmap (peta jalan-red) atau rancangan untuk perluasan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tahun 2018 mendatang.  Rencananya, jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) PKH ditambah sebanyak 4 juta KPM. Sehingga tahun depan total KPM mencapai 10 juta. Sementara BPNT yang saat ini menyasar 1,28 juta juga menjadi 10 juta KPM. “Peta jalan kita siapkan bersama Kementerian BUMN, mengingat dalam penyalurannya Kemensos bekerja sama dengan sejumlah Bank BUMN seperti Mandiri, BNI, BRI, dan BTN,” ungkap Khofifah, Jumat (7/4) melalui keterangan tertulisnya kepada NU Online. Khofifah menerangkan, peta jalan tersebut mencakup apa saja yang perlu disiapkan dalam menjangkau 10 juta KPM. Mulai dari anggaran, data penerima manfaat, tenaga pendamping, infrastruktur perbankan, hingga sebaran agen bank yang menjadi ujung tombak penyaluran bantuan sosial PKH.  Gerak cepat ini dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo saat Rapat Kabinet Paripurna 4 April lalu. Dalam rapat yang membahas pagu indikatif RAPBN 2018 tersebut, Presiden menyampaikan sembilan arahan dimana dua di antaranya terkait subsidi untuk masyarakat ekonomi terbawah dan mengawal jalannya PKH yang kini sedang berjalan.  “Butuh persiapan matang agar PKH dan BPNT benar-benar tepat sasaran, terlebih dengan jumlahnya yang terus meningkat,” imbuhnya.  Perluasan PKH dan BPNT kata dia tidak hanya bagi penerima manfaat saja, melainkan dari segi jumlah kebupaten, kecamatan, serta penerima dalam satu kecamatan yang sama. PKH nantinya akan menyasar kantong-kantong kemiskinan di wilayah perdesaan, pinggiran, serta perbatasan Indonesia.  Khofifah menjelaskan, program PKH adalah salah satu upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat miskin. Tidak sekedar keluar dari jurang kemiskinan, namun juga lebih mandiri dan berdaya. Saat ini, PKH menjadi program paling efektif dan ampuh mengatasi persoalan kemiskinan di Indonesia.  Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) September 2016, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 27,76 juta orang (10,70 persen), berkurang sebesar 750.000 orang dibandingkan dengan kondisi September 2015 yang sebesar 28,51 juta orang (11,13 persen).  “Artinya dengan jangkauan 6 juta KPM dari sebelumnya yang hanya 3,5 juta PKH mampu berkontribusi besar dalam penanggulangan kemiskinan,” imbuhnya.  Apalagi, lanjut dia, jumlah KPM semakin ditambah dan program PKH diintegrasikan dengan program subsidi yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga lain seperti kesehatan, pendidikan, subsisi pupuk, listrik, elpiji, dan lain sebagainya.  Selain itu, tambah Khofifah, perluasan PKH ini akan berimplikasi positif terhadap target keuangan inklusif pemerintah yang dipatok sebesar 75 persen di tahun 2019 mendatang.  “Saya optimistis langkah ini mampu menurunkan angka kemiskinan dan kesenjangan lebih besar lagi. Insya Allah Indonesia bisa lebih sejahtera di tahun-tahun mendatang,” tuturnya. (Red: Fathoni)

Related Posts

Comments are closed.