Kejagung Tahan Direktur PT CLP Terkait Kasus Korupsi Kantor BJB

Kejagung Tahan Direktur PT CLP Terkait Kasus Korupsi Kantor BJB

Kejaksaan Agung menahan Direktur PT Comradindo Lintasnusa Perkasa (CLP) atas nama Triwiyasa terkait dugaan tindak pidana korupsi satuan unit kantor BJB di T-Tower di Jl Gatot Subroto, Jakarta. Triwiyasa ditahan 20 hari ke depan. “Kami mengembangkan perkara itu. Kami periksa tadi dan dievaluasi. Kita langsung menetapkan tersangka. Karena dia jadi tersangka, hari ini kami melakukan penahanan selama 20 hari di Rutan Salemba Cabang Kejagung,” kata Jampidsus Adi Toegarisman di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Rabu (17/1/2018). Pantauan detikcom Triwiyasa keluar sekitar pukul 21.30 WIB. Dia keluar tanpa mengenakan rompi tahanan dan tidak ada pengawalan jaksa saat keluar dari Gedung Bundar menuju mobil tahanan. Sementara itu, Triwiyasa tidak masuk mobil tahanan yang menunggu dari lobi Gedung Bundar, melainkan jalan terlebih dahulu ke depan gedung Pusat Pemulihan Aset untuk menaiki mobil tahanan. Di dalam mobil tersebut telah terdapat jaksa pengawal. Triwiyasa akan kembali diperiksa besok Kamis (18/1). “Nggak usah nunggu sore-sore, kita perlihatkan besok (Triwiyasa). Saya tanggung jawab atas timnya. Saya juga baru tahu. Baru tahu ini,” kata Direktur Penyidikan Warih Sadono di lokasi yang sama. Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung menjelaskan awalnya penyidik mengembangkan kasus mantan Kepala Divisi Umum Bank BJB Wawan Indrawan. Dalam kasusnya, Wawan telah dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum 8 tahun oleh Mahkamah Agung dalam kasasi yang diajukan jaksa. Sebelumnya, Wawan bebas dalam pengadilan tingkat pertama dan banding. Karena Wawan telah terbukti bersalah, Triwiyasa juga kembali diincar Kejagung. Dalam tahap pengembangan kasus, Triwiyasa dipanggil beberapa kali oleh penyidik, namun dia selalu tidak hadir. Hari ini dia baru memenuhi panggilan penyidik dan langsung ditahan. “Tentu karena ini sudah berkekuatan hukum tetap, berarti peristiwa pidana yang kita dakwaan dalam peristiwa itu sudah benar menurut hakim, apalagi sudah inkrah. Tentu kami tidak akan diam mengembangkan kaitannya pihak-pihak dalam kasus itu, yang salah satunya dari pihak PT Comradindo Lintasnusa inisial TW,” ucapnya. Adi mengatakan Triwiyasa dikenai Pasal 2 dan 3 UU Tindak Pidana Korupsi. Perkara ini berawal saat Bank BJB berniat membeli gedung untuk kantor cabang khusus di Jakarta pada 2006. Bank Indonesia menyetujui pengadaan kantor tersebut dan mengucurkan dana Rp 200 miliar. Kemudian Bank BJB membeli 14 lantai dari total 27 lantai gedung T-Tower yang akan dibangun di Jalan Gatot Subroto Kaveling 93, Jakarta Selatan. Namun pembelian itu tidak jelas, tanah yang hendak dipakai untuk pembangunan gedung T-Tower pun diduga milik perusahaan lain. Akibatnya, negara diperkirakan mengalami kerugian Rp 200 miliar.

Baca juga : 3305 peringati ke 56 tahun pertempuran aru lantamal vi gelar upacara hari dharma samudera tahun 2018

Dalam Amanat Kepala Staf TNI AL (Kasal) Laksamana TNI Ade Supandi S.E., M.A.P  yang  di bacakan Komandan Lantamal VI (Danlantamal VI) Laksamana Pertama TNI Yusup, S.E., M.M., selaku Inspektur Upacara (Irup) mengatakan pelaksanaan upacara peringatan Hari Dharma Samudera pada hakikatnya merupakan bentuk penghormatan sekaligus untuk mengenang peristiwa heroik yang terjadi di laut Aru pada 56 tahun silam, dimana telah gugur para pahlawan kita sebagai kusuma bangsa untuk mempertahankan wilayah Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 15 Januari 1962, telah terjadi pertempuran laut Aru, dimana     Komodor Yos Sudarso sebagai Senior Officer Present Afloat (SOPA) On Board di R.I. Matjan Tutul yang tertembak kapal perang Belanda dan tenggelam, gugur bersama awak R.I. Matjan Tutul. Pengorbanan para Pahlawan tersebut telah menorehkan tinta emas dalam sejarah Nasional perjuangan bangsa Indonesia. “Para pahlawan laut Aru telah memberi teladan sejati pada kita yakni sikap ksatria dan rela berkorban. Mereka telah membuktikan bahwa bangsa Indonesia tidak gentar menghadapi musuh dalam upaya mempertahankan wilayah Republik Indonesia,”  kata Irup Lebih lanjut peringatan ini hendaknya dijadikan momentum untuk membangktkan kembali tekad untuk semangat dan tegar menghadapi tantangan. Diakhir amanatnya Kasal menekankan kepada semua Prajurit TNI AL untuk mengaktualisasikan nilai-nilai kejuangan, patriotisme dan kepahlawanan serta nilai – nilai keteladan yang telah diwariskan oleh para pendahulu kita sebagai kontribusi positif dan karya nyata dari segenap prajurit matra laut dalam pengabdian kepada Negara dan bangsa serta demi terwujudnya TNI Angkatan Laut yang handal dan disegani serta berkelas dunia. Upacara yang berjalan  khidmat ini di hadiri Wadan Lantamal VI Kolonel Marinir Rasman, M. Tr (Han), Para Asisten Danlantamal VI, Kafasharkan Makassar, Danyonmarhanlan VI, Kadis/Kasatker Lantamal VI, Prajurit Yonmarhanlan VI, serta para Perwira, Bintara, Tamtama dan PNS Lantamal VI.


Baca juga :

Jakarta, CNN Indonesia — Kejaksaan Agung menahan Wawan Indrawan, tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan satuan unit ruang kantor di T-Tower Bank Jawa Barat – Banten (BJB). “Penyidik melakukan penahanan kepada yang bersangkutan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Tony Spontana, Senin (30/3). Wawan adalah Bekas Kepala Divisi Umum di BJB. Dalam kasus ini dia berperan sebagai Ketua Panitia pengadaan. Penahanan Wawan dilakukan berdasarkan pada Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-30/F.2/Fd.1/03/2015, tanggal 30 Maret 2015. Hari ini Wawan dijadwalkan menjalani pemeriksaan penyidik Pidana Khusus Kejagung. Dia hadir memenuhi panggilan pada sekitar 9.30 WIB. Selama pemeriksaan, Wawan menurut Tony dicecar soal kronologis dari proses pembelian satuan unit ruang kantor untuk kepentingan perusahaannya dari PT Comradindo Lintasnusa Perkasa. Sementara itu, tersangka Direktur Utama PT Comradindo Lintasnusa Perkasa Tri Wiyaksana yang juga dijadwalkan untuk diperiksa hari ini mangkir dari panggilan. “Tidak memenuhi panggilan tanpa keterangan,” ujar Tony. Kasus ini berawal saat BJB berniat membeli 14 dari 27 lantai di T-Tower untuk gedung kantor cabang khusus di Jakarta pada 2006. Disepakati lahan milik PT Comradindo ini dihargai sebesar Rp 543 Miliar. Kemudian BJB membaya uang muka Rp 217,36 Miliar dan mengangsur sisanya sebesar Rp 27,17 Miliar per bulan selama satu tahun. Namun, setelah proses pembayaran berjalan, pembelian tersebut bermasalah. Tanah yang hendak dipakai merupakan milik perusahaan lain. Selain itu, juga terjadi penggelembungan harga tanah yang mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar Rp 200 Miliar.

Kejaksaan Agung menahan Direktur PT Comradindo Lintasnusa Perkasa (CLP) atas nama Triwiyasa terkait dugaan tindak pidana korupsi satuan unit kantor BJB di T-Tower di Jl Gatot Subroto, Jakarta. Triwiyasa ditahan 20 hari ke depan. “Kami mengembangkan perkara itu. Kami periksa tadi dan dievaluasi. Kita langsung menetapkan tersangka. Karena dia jadi tersangka, hari ini kami melakukan penahanan selama 20 hari di Rutan Salemba Cabang Kejagung,” kata Jampidsus Adi Toegarisman di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Rabu (17/1/2018). Pantauan detikcom Triwiyasa keluar sekitar pukul 21.30 WIB. Dia keluar tanpa mengenakan rompi tahanan dan tidak ada pengawalan jaksa saat keluar dari Gedung Bundar menuju mobil tahanan. Sementara itu, Triwiyasa tidak masuk mobil tahanan yang menunggu dari lobi Gedung Bundar, melainkan jalan terlebih dahulu ke depan gedung Pusat Pemulihan Aset untuk menaiki mobil tahanan. Di dalam mobil tersebut telah terdapat jaksa pengawal. Triwiyasa akan kembali diperiksa besok Kamis (18/1). “Nggak usah nunggu sore-sore, kita perlihatkan besok (Triwiyasa). Saya tanggung jawab atas timnya. Saya juga baru tahu. Baru tahu ini,” kata Direktur Penyidikan Warih Sadono di lokasi yang sama. Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung menjelaskan awalnya penyidik mengembangkan kasus mantan Kepala Divisi Umum Bank BJB Wawan Indrawan. Dalam kasusnya, Wawan telah dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum 8 tahun oleh Mahkamah Agung dalam kasasi yang diajukan jaksa. Sebelumnya, Wawan bebas dalam pengadilan tingkat pertama dan banding. Karena Wawan telah terbukti bersalah, Triwiyasa juga kembali diincar Kejagung. Dalam tahap pengembangan kasus, Triwiyasa dipanggil beberapa kali oleh penyidik, namun dia selalu tidak hadir. Hari ini dia baru memenuhi panggilan penyidik dan langsung ditahan. “Tentu karena ini sudah berkekuatan hukum tetap, berarti peristiwa pidana yang kita dakwaan dalam peristiwa itu sudah benar menurut hakim, apalagi sudah inkrah. Tentu kami tidak akan diam mengembangkan kaitannya pihak-pihak dalam kasus itu, yang salah satunya dari pihak PT Comradindo Lintasnusa inisial TW,” ucapnya. Adi mengatakan Triwiyasa dikenai Pasal 2 dan 3 UU Tindak Pidana Korupsi. Perkara ini berawal saat Bank BJB berniat membeli gedung untuk kantor cabang khusus di Jakarta pada 2006. Bank Indonesia menyetujui pengadaan kantor tersebut dan mengucurkan dana Rp 200 miliar. Kemudian Bank BJB membeli 14 lantai dari total 27 lantai gedung T-Tower yang akan dibangun di Jalan Gatot Subroto Kaveling 93, Jakarta Selatan. Namun pembelian itu tidak jelas, tanah yang hendak dipakai untuk pembangunan gedung T-Tower pun diduga milik perusahaan lain. Akibatnya, negara diperkirakan mengalami kerugian Rp 200 miliar.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menanggapi santai pelaporan dirinya ke Bareskrim Polri oleh Fredrich Yunadi. Ia mempersilakan Fredrich melaporkan dirinya. “Silakan saja,” kata Basaria kepada detikcom , Rabu (17/1/2018). Selain itu, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengaku tak jadi masalah jika Basaria dilaporkan ke polisi oleh Fredrich. Menurutnya, melaporkan ke seseorang ke pihak kepolisian adalah hak siapa pun. “Ya, itu hak setiap orang laporkan seseorang. Sama juga ketika saya dilaporkan,” ujar Saut. Saut sendiri menyebut KPK yakin ada dugaan peristiwa pidana merintangi penyidikan kasus e-KTP oleh Fredrich. Ia juga menyebut selama ini kasus yang ditangani KPK selalu diputus bersalah 100 persen. “Kalau itu bagian dari checks and balances, itu bagus, tapi perlu diyakini KPK tidak pernah keluar dari keyakinan conviction rate 100 persen. Itu sebabnya KPK yakin akan apa yang kita lakukan itu firmed bahwa ada peristiwa pidananya di situ,” ungkap Saut. Sebelumnya, Fredrich Yunadi mengklaim telah melaporkan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan ke Bareskrim Polri. Laporan itu disebutnya disampaikan melalui Peradi. “Sudah, sudah (laporkan Basaria Panjaitan) ke Bareskrim oleh Peradi,” kata Fredrich di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan. Namun belum ada informasi apakah benar laporan itu sudah masuk ke Bareskrim atau tidak. Fredrich juga tidak memerinci laporan tersebut apakah atas Basaria saja atau ada pihak lain yang dilaporkannya. Pengacara Fredrich, Sapriyanto Refa, malah mengaku tidak tahu soal itu. Fredrich dijerat KPK dengan dugaan menghalangi proses penyidikan Novanto dalam perkara korupsi proyek e-KTP. Dia ditetapkan sebagai tersangka bersama-sama dengan dr Bimanesh Sutarjo, dokter yang menangani Novanto ketika mengalami kecelakaan. Baik Bimanesh maupun Fredrich diduga memanipulasi data rekam medis Novanto untuk menghindari panggilan penyidik KPK.

Skalanews – Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Agung berencana mengeluarkan surat perintah penyidikan (Sprindik) baru dalam kasus dugaan korupsi Pengadaan Lahan dan Pembangunan PT Bank BJB, Tbk Cabang Jakarta di T-Tower, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Sprindik baru yang akan dikeluarkan tersebut untuk Direktur PT Comradindo Lintasnusa Perkara (CLP) Tri Wiyasa. Diketahui dalam kasus ini Tri Wiyasa sempat menjadi tersangka namun bebas karena permohonan praperadilan yang diajukannya dikabulkan hakim. ‎Saat mengajukan praperadilan, Tri Wiyasa dalam status buron. “Kita usulkan terbitkan Sprindik baru,” kata Direktur Penyidikan (Dirdik) pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Warih Sadono‎ di kantornya, Jumat (8/9). Usulan tersebut menyusul putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara terhadap mantan Kepala Divisi Umum Bank BJB, Wawan Indrawan. Dalam kasus ini, Wawan sebelumnya divonis bebas oleh majelis hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung. Jaksa Penuntut Umum lalu mengajukan kasasi dan dikabulkan. Dengan dihukumnya Wawan, terbukti bahwa ada korupsi dalam proyek tersebut sehingga terhadap Tri Wiyasa juga harus dimintai pertanggungjawaban. Disambung Warih, usulan penerbitan Sprindik Baru untuk Tri Wiyasa akan ditindaklanjuti dengan serangkaian proses. “Kita ekspose dan diskusikan,” tutupnya. ( Frida Astuti/bus )

Meanwhile Triwiyasa did not enter the prisoner car waiting from the lobby of the round building, but he walked first to the front of the Asset Recovery Center building to board the prisoner car.Inside the car there has been a prosecutor.Triwiyasa will be re-examined tomorrow Thursday (18/1). “Do not wait for our afternoon show tomorrow (Triwiyasa).I take responsibility for his team.I also just found out.Just know this, “said Director of Investigation Warih Sadono in the same location In this case the Attorney General explained the investigator AGO developed the case of former head of general division of bank BJB Wawan Indrawan.The case of Wawan has been found guilty and sentenced to 8 years by the Supreme Court in the appeal filed by the prosecutor. Previous Wawan free in first instance court and appeal.Because Wawan has been proven guilty, then Triwiyasa also re-targeted AGO. In the development stage of the case, Triwiyasa was called several times by the investigator but he was always absent.Today he just met the investigator’s call and was immediately arrested. “Of course because this already has the power of law still means criminal events that we indictment in that event is correct according to the judge let alone already inkrah.Of course we will not silently develop the relationship of the parties in the case which one of them from the PT Comradindo Lintasnusa initials TW, “he said. Adi said Triwiyasa imposed chapters 2 and 3 of the Act of corruption.This case started when Bank BJB intends to buy a building for a special branch office in Jakarta in 2006.Bank Indonesia approved the procurement of the office and disbursed Rp 200 billion. Then Bank BJB buys 14 floors from a total of 27 floors of T-Tower building to be built at Jalan Gatot Subroto kaveling 93, South Jakarta.However, the purchase is not clear, the land that would be used for the construction of the T-Tower building was allegedly belonged to another company.As a result the country is estimated to suffer losses worth Rp 200 M. Source : LABEL : [bjb, morale]

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Dirdik-JAM Pidsus) Kejagung Warih Sadono menerangkan, jajarannya perlu melakukan gelar perkara atau ek­spose untuk menentukan status hukum Triwiyasa. “Segera dilaksanakan ekspose atau gelar perkara,” katanya. Gelar perkara tersebut dibutuhkan guna memastikan atau mengu­kur dugaan keterlibatan Triwiyasa di kasus ini. Setelah ada kesimpu­lan dari gelar perkaratersebut, jak­sa pun bisa memastikan apakahperlu mengeluarkansprindik baru atau tidaknya. “Tunggu waktu yang tepat ya,” sergahnya. Sementara, Kepala Pusat Penerangan Dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung M Rum menandaskan, gelar perkara pasti dilaksanakan oleh penyidik yang menangani setiap perkara. Ditekankan, proses gelar perkara tidak bisa disampaikan secara terbuka. “Gelar perkara di­lakukan untuk keperluan intern. Jadi tidak bisa dipublikasi,” terangnya, kemarin petang. Disampaikan, keperluan intern yang dimaksud adalah keperluan para pihak yang terkait denganperkara. Adapun hasil atau kesim­pulan dari gelar perkara tersebut, nantinya baru bisa disampaikan begitu penyidik menentukan langkah hukum lanjutan. Sebelumnya Warih menyebut­kan, agenda ekspose petkara ko­rupsi ini sempat tertunda karena waktunya berdekatan dengan momen hari libur nasional, yakni Hari Raya Natal dan Tahun Baru. “Pokoknya tunggu harinya saja,” ucapnya. Dia mengaku, telah mengusulkan agar sprindik baru segera diterbitkan untuk Triwiyasa. “Iya, sudah kami usulkan sprindik baru, tapi tetap harus melalui ekspose dulu, karena prosedur memang seperti itu, ikuti saja.” Triwiyasa diduga sempat buronsebelum praperadilannya dikabulkan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada 2016. Terseretnya nama Triwiyasa pada pusaran kasus ini setelah Mahkamah Agung (MA) memu­tus hukuman penjara delapan ta­hun kepada Wawan Indrawan, be­kas Kepala Divisi Umum BJB. Pada persidangan tingkat pertama di PN Tipikor Bandung, Wawan divonis bebas dari tud­ingan korupsi pengadaan lahan dan pembangunan T-Tower mi­lik BJB di Jalan Gatot Subroto, Kaveling 93-Jakarta. Namun jaksa memutuskan kasasi atas putusan hakim tersebut. Kasus ini berawal saat mane­jemen Bank BJB memutuskan untuk memiliki kantor perwaki­lan di Jakarta pada 2006. Untuk mewujudkan hal itu, manajemen BJB bekerjasama dengan PT Comradindo. Dalam nota kerjasa­ma tersebut, BJB bersedia mengu­curkan dana Rp 543 miliar. Dana proyek itu dikucurkan atau dibayar secara bertahap alias per-termin pekerjaan. Akan tetapi dalam praktiknya, jaksa menuduh penggelontoran dan pemanfaatan anggaran proyek dilakukan secara tidak hati-hati. Atas hal tersebut, jaksa me­naksir terdapat dana sebesar Rp 217 miliar yang menguap. Asumsi adanya dana menguap disebabkan areal atau lahan untuk membangun BJB Tower ternyata bermasalah. Walhasil, pembangunan me­nara BJB yang direncanakan setinggi 27 lantai mangkrak hingga sekarang. Rum menegas­kan, tindak-lanjut atas penangan kasus ini tentunya dilakukan juga untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang terjadi. “Kita tebtunya tetap con­cern pada upaya pengembalian keuangan negara.” Dia menyanggah anggapan bahwa panjangnya waktu penun­tasan perkara ini dipicu adanya intervensi puhak tertentu pada penyidik Kejagung. “Tidak ada intervensi dari manapun,” tegasnya. Kilas Balik Sempat Diperiksa Sebagai Tersangka  Kejagung memeriksa tersangka Direktur PT Comradindo Lintasnusa Perkasa Triwiyasa terkait dugaan tindak pidana korupsipembangunan T-Tower BJB di Jl Gatot Subroto, Jakarta. “Dari pukul 10.00 WIB dilakukan pemeriksaan tersangka Triwiyasa yang pada pokoknya terkait dengan proses dan kronologis kegiatan penjualan satuan unit ruang kantor untuk Bank Jabar dan Banten,” ujar Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung saat dijabat oleh Setia Untung Arimuladi, Kamis, 7 November 2013. Sehari sebelumnya, satu tersangka lainnya atas nama Wawan Indrawan, bekas Kepala Divisi Umum BJB tidak hadir dalam pemeriksaan. Untung mengatakan, tersangka Wawan tidak hadir karena sakit. “Tidak hadir berdasarkan keterangan atau surat dokter Henny K Koesna dari RSUD Soreang Pemkab Bandung yang diserahkan penasehat hukumnya dari Rofiana & Associates Law Firm,” bebernya. Untung menambahkan, ter­sangka Wawan memohon pen­jadwalan pemeriksaan kembali pada Rabu 13 November 2013. Selain itu, pada Rabu, 5 Juni lalu, Kejagung juga telah memanggil Komisaris PT Comradindo Lintasnusa Perkasa Flavius Joanna. Akan tetapi yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Saksi Flavius Joanna merupakan anak dari pengusaha Titus Soemadi. Berturut-turut sebelumnya, jaksa juga disebutkan bahwa pada Selasa, 27 Agustus, Dirut BJB Bien Subiantoro telah diperiksa di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar di Bandung. Bien diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut. Bersama-sama dengan Bien, penyidik ju­ga telah memeriksa empat saksi lainnya yaitu, Andy Sujana se­laku Direktur Utama PT Sadini, Officer Pengadaan Barang dan Jasa pada Divisi Umum Bank BJB Lukman N Basuni, bekas Direktur Komersial Bank BJB Entis Kushendar, dan Pemimpin Group Keuangan Internal pa­da Divisi Umum Bank BJB Iswahyudi. Dari sekian banyak saksi, penyidik menetapkan dua orang sebagai tersangka. Keduanya adalah Kepala Divisi Umum BJB Wawan Indrawan yang sudah divonis Mahkamah Agung (MA) delapan tahun penjara dan Triwiyasa, Direktur PT Comradindo Lintasnusa Perkasa. Pada proses penanganan kasus ini, Triwiyasa sempat mengaju­kan praperadilan atas peneta­pan status tersangkanya. Oleh pengadilan, gugatan praperadilan Triwiyasa diterima sehingga status tersangka yang disandangnya pun gugur atau batal demi hukum. Belakangan, Kejagung yang menarik penanganan perkara ini dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar pun bersikukuh, putusan perkara kasasi atas terdakwa Wawan Indrawan yang divonis delapan tahun penjara menyirat­kan adanya tindak pidana secara bersama-sama dengan pihak lainnya. Bermodak putusan itulah, Kejagung mengagendakan un­tuk kembali mentersangkakan Triwiyasa. Namun sampai sejauh ini, upaya menerbitkan surat perintah penyidikan (Sprindik) baru atas nama Triwiyasa belum terealisasi. Seperti disebutkan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Dirdik JAM Pidsus) Kejagung Warih Sadono, pihaknya perlu melaku­kan gelar perkara lebih dulu untuk menerbitkan sprindik yang sudah disusun penyidik jajarannya itu. ***

Related Posts

Comments are closed.