Kawal Proyek Infrastruktur, Kejagung Utamakan Pencegahan Korupsi

Kawal Proyek Infrastruktur, Kejagung Utamakan Pencegahan Korupsi

Kejaksaan Agung memastikan pengawalan proyek infrastruktur nasional akan mengutamakan unsur pencegahan korupsi. Tapi bila ditemukan ada penyimpangan, Kejagung akan melakukan penindakan. Penegasan ini disampaikan Jaksa Agung M Prasetyo dalam jumpa pers terkait MoU Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) yang dibentuk Kejagung bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri BUMN Rini Soemarno. “Saya katakan teman-teman jadikan lah TP4 sebagai lahan pengabdian kita jajaran penegak hukum untuk mengawal dan pengaman. Saya sampaikan TP4 pembangunan ini lebih ditekankan pada upaya pencegahan. Kita nggak menunggu suatu penyimpangan terjadi lalu kemudian ditangani, tapi lebih kepada mencegah agar penyimpangan tidak akan terjadi sehingga semuanya akan bekerja dengan nyaman,” kata Prasetyo, di kantornya, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Kamis (1/3/2018). Prasetyo berharap tidak ada penyimpangan yang dilakukan oknum TP4 dalam melakukan pengamanan proyek. “Saya ingatkan, kita harus tingkatkan kehati-hatian, kecermatan kita. Saya akan sedih TP4 sudah turun mendampingi, akan bermuara ke proses hukum. Maka kita harapkan dilandasi keterbukaan, harapan kita tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan,” sambungnya. Sementara itu Menhub mempersilakan penindakan dilakukan aparat penegak hukum jika menemukan penyimpangan. “Tidak ada kompromi, kalau ditemukan dalam pencegahan di luar batas hukum tidak ada kompromi, kita tindak,” kata Prasetyo. Adapun lingkup nota kesepakatan tersebut meliputi penegakan hukum; penerangan dan penyuluhan hukum; pertukaran data dan informasi; pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara; pemulihan aset terkait tindak pidana dan/atau aset lainnya; pengawalan dan pengamanan oleh Tim Pengawal dan Pengaman pemerintahan dan pembangunan (TP4); dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Budi berharap kerja sama tersebut dapat mempercepat proyek sehingga tidak ada lagi proyek yang mangkrak karena ketakutan melaksanakan lelang. Dia berharap dengan adanya pendampingan TP4 sehingga penyerapan anggaran dilakukan tanpa khawatir melanggar aturan hukum. “Selain itu beberapa proyek infrastruktur transportasi yang dibiayai dengan dana APBN juga harus dijaga dan diamankan. Proyek-proyek tersebut harus dapat dipastikan berjalan dengan lancar, dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Jangan sampai proyek yang telah kita bangun pada akhirnya tidak dapat dimanfaatkan sehingga menjadi mangkrak,” kata Budi. Sementara itu Rini juga menyambut baik pelaksanaan pendampingan TP4, dapat mempercepat pembangunan yang memerlukan pembebasan lahan. Menurut Rini, pendampingan TP4 memberikan kepastian hukum sehingga pembangunan dapat dilakukan dengan cepat karena memiliki kepastian hukum dan tanpa menabrak aturan hukum. “Kami di BUMN sangat mendukung. Kami sebetulnya banyak sudah kerja bersama seperti pembebasan lahan, di runway 3, bandara, port. Bagaimana selesai secara finansial dan aturan hukum. Dengan preventif, kami harap dapat selesai sesuai dengan nilai proyek yang sudah ditentukan,” kata Rini. Sedangkan, Basuki menyebut TP4 sangat membantunya dalam memberikan kepastian hukum guna percepatan pembangunan proyek infrastruktur misalnya dalam pembangunan stadion Glora Bung Karno (GBK). “Memperbaharui dari TP4. Seperti pidato dia masih ada yang menganggap tp4 ini ngerecokin. Ini sangat kami butuhkan. Selama ini kami sudah sangat dibantu. Mm misalnya pembangunan GBK, Bendungan. Bendungan Paselloreng . Ini kebijakan dari Presiden, dari penegak hukum untuk membantu,” kata Basuki.

Kejaksaan Agung memastikan pengawalan proyek infrastruktur nasional akan mengutamakan unsur pencegahan korupsi. Tapi bila ditemukan ada penyimpangan, Kejagung akan melakukan penindakan. Penegasan ini disampaikan Jaksa Agung M Prasetyo dalam jumpa pers terkait MoU Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) yang dibentuk Kejagung bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri BUMN Rini Soemarno. “Saya katakan teman-teman jadikan lah TP4 sebagai lahan pengabdian kita jajaran penegak hukum untuk mengawal dan pengaman. Saya sampaikan TP4 pembangunan ini lebih ditekankan pada upaya pencegahan. Kita nggak menunggu suatu penyimpangan terjadi lalu kemudian ditangani, tapi lebih kepada mencegah agar penyimpangan tidak akan terjadi sehingga semuanya akan bekerja dengan nyaman,” kata Prasetyo, di kantornya, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Kamis (1/3/2018). Prasetyo berharap tidak ada penyimpangan yang dilakukan oknum TP4 dalam melakukan pengamanan proyek. “Saya ingatkan, kita harus tingkatkan kehati-hatian, kecermatan kita. Saya akan sedih TP4 sudah turun mendampingi, akan bermuara ke proses hukum. Maka kita harapkan dilandasi keterbukaan, harapan kita tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan,” sambungnya. Sementara itu Menhub mempersilakan penindakan dilakukan aparat penegak hukum jika menemukan penyimpangan. “Tidak ada kompromi, kalau ditemukan dalam pencegahan di luar batas hukum tidak ada kompromi, kita tindak,” kata Prasetyo. Adapun lingkup nota kesepakatan tersebut meliputi penegakan hukum; penerangan dan penyuluhan hukum; pertukaran data dan informasi; pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara; pemulihan aset terkait tindak pidana dan/atau aset lainnya; pengawalan dan pengamanan oleh Tim Pengawal dan Pengaman pemerintahan dan pembangunan (TP4); dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Budi berharap kerja sama tersebut dapat mempercepat proyek sehingga tidak ada lagi proyek yang mangkrak karena ketakutan melaksanakan lelang. Dia berharap dengan adanya pendampingan TP4 sehingga penyerapan anggaran dilakukan tanpa khawatir melanggar aturan hukum. “Selain itu beberapa proyek infrastruktur transportasi yang dibiayai dengan dana APBN juga harus dijaga dan diamankan. Proyek-proyek tersebut harus dapat dipastikan berjalan dengan lancar, dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Jangan sampai proyek yang telah kita bangun pada akhirnya tidak dapat dimanfaatkan sehingga menjadi mangkrak,” kata Budi. Sementara itu Rini juga menyambut baik pelaksanaan pendampingan TP4, dapat mempercepat pembangunan yang memerlukan pembebasan lahan. Menurut Rini, pendampingan TP4 memberikan kepastian hukum sehingga pembangunan dapat dilakukan dengan cepat karena memiliki kepastian hukum dan tanpa menabrak aturan hukum. “Kami di BUMN sangat mendukung. Kami sebetulnya banyak sudah kerja bersama seperti pembebasan lahan, di runway 3, bandara, port. Bagaimana selesai secara finansial dan aturan hukum. Dengan preventif, kami harap dapat selesai sesuai dengan nilai proyek yang sudah ditentukan,” kata Rini. Sedangkan, Basuki menyebut TP4 sangat membantunya dalam memberikan kepastian hukum guna percepatan pembangunan proyek infrastruktur misalnya dalam pembangunan stadion Glora Bung Karno (GBK). “Memperbaharui dari TP4. Seperti pidato dia masih ada yang menganggap tp4 ini ngerecokin. Ini sangat kami butuhkan. Selama ini kami sudah sangat dibantu. Mm misalnya pembangunan GBK, Bendungan. Bendungan Paselloreng . Ini kebijakan dari Presiden, dari penegak hukum untuk membantu,” kata Basuki.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin agar Irjen Heru Winarko menerapkan standar integritas dari KPK ke BNN. KPK pun berharap hal yang serupa, apa saja? “Salah satu kita tahu, kalau suka dengar ‘Berani Jujur Hebat’, kalau salah adalah salah, kalau benar adalah benar,” ucap Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (1/3/2018). “Kemudian transparansi, salah satu pencegahan utama dalam pencegahan korupsi. Tidak akan mungkin korupsi kita hilangkan tanpa ada transparansi,” imbuh Basaria. Sebelumnya Jokowi menyebut penunjukan Heru sebagai Kepala BNN menggantikan Komjen Budi Waseso (Buwas) adalah agar standar-standar baik yang diterapkan Heru di KPK dapat menular ke BNN. Heru memang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK. “Dan yang terpenting sisi integritas karena di situ peredaran narkoba duit yang gede sekali, omzet gede, gampang menggoda orang berbuat tidak baik,” ujar Jokowi. Heru pun mengaku siap melaksanakan arahan tersebut. Dia siap bekerja cepat demi memberantas peredaran narkoba di Indonesia. “Ya tentu, beberapa hal yang menyangkut mengenai bagaimana kinerja lainnya akan disesuaikan di BNN ini,” kata Heru.

Underpas Kartini di perempatan Lebak Bulus, Jakarta Selatan telah diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Lalu lintas di sekitar lokasi terpantau lancar. detikcom melintasi kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis (1/3/2018), sekitar pukul 08.30 WIB. Jalan yang pertama dilintasi adalah Jalan RA Kartini ke arah Perempatan Lebak Bulus. Di jalan tersebut tampak tak ada kemacetan sama sekali. Selanjutnya, detikcom berbelok ke arah kanan, ke Jalan Metro Pondok Indah dan putar balik untuk melintasi Underpass Kartini. Kendaraan tampak melintas dengan lancar di dua lajur Underpass Kartini. Lalu lintas yang lancar itu terpantau sampai perempatan dekat Terminal Lebak Bulus. Setelah itu, detikcom memutar arah kembali ke Jalan RA Kartini yang mengarah ke Jalan TB Simatupang. Di lokasi tersebut, lalu lintas juga tak mengalami kepadatan. Foto: Underpas Kartini di perempatan Lebak Bulus, Jakarta Selatan telah diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Kanavino-detikcom) Underpass Kartini ini diresmikan Anies pada Rabu (28/2) kemarin. Anies berharap satu per satu proyek lintas atas-lintas bawah yang sedang dibangun bisa segera tuntas. “Alhamdulillah proyek yang sudah dijadwalkan selesai proyek ini. Pada saat itu masih belum berjalan dengan jadwalnya karena ada hambatan dari saluran utilitas yang melintang di lintas bawah. Alhamdulillah semula direncanakan bulan April, bulan Februari bisa tuntas dan bisa lebih cepat bisa dipakai warga dan bermanfaat sehingga jalur ini bisa berguna bagi warga,” kata Anies. [Gambas:Video 20detik]

Lalu lintas Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, tersendat. Sebabnya, warga berkumpul menunggu aksi ‘hujan duit’ (seperti yang terjadi pada Rabu kemarin) di depan pintu masuk Pasar Festival. Padahal polisi sudah menarik izin keramaian aksi hujan duit tersebut. Pantauan di Pasar Festival, Jalan HT Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (1/3/2018), sekitar pukul 13.00 WIB, puluhan warga tampak berkumpul di trotoar. Ada juga motor ojek online yang diparkir di pinggir jalur lambat depan Pasar Festival. Lalu lintas di depan sepanjang Pasar Festival tersendat. Baik mobil maupun motor kesulitan melintasi jalan tersebut karena banyak motor yang diparkir di pinggir jalan. Menurut salah satu pengendara ojek online yang kerap mangkal di Pasar Festival, ‘hujan duit’ akan kembali terjadi hari ini. Informasi yang mereka terima menyebutkan ‘hujan duit’ akan digelar pada pukul 12.30 WIB, hari ini. “Ya kan kemarin ada tuh ‘hujan duit’, mungkin warga dengar jadi pada ke sini. Kemarin tuh ada yang bilang 3 hari sampe besok, jam setengah 1,” kata salah satu pengemudi ojek online yang enggan disebutkan identitasnya di lokasi. Namun, hingga pukul 13.00 WIB, ‘hujan duit’ tidak juga terjadi. Saran si pengemudi ojek online , seharusnya panitia memberi tahu warga ada-tidaknya ‘hujan duit’. “Kalau begini kan kasihan warga, panas-panasan. Harusnya panitia ngasih tahu nih, nggak jadi ‘hujan duitnya’,” terang si pengemudi ojek online . Hujan duit di depan Pasar Festival pertama kali terjadi kemarin. Menurut Kapolsek Setiabudi AKBP Irwan Zaini Adib, hujan duit di Pasar Festival dalam rangka promosi. “Info sementara, dalam rangka promosi aplikasi kuis di internet,” jelas Irwan saat dimintai konfirmasi kemarin.

Related Posts

Comments are closed.