Kata Polri soal Beda Kerja Satgas Anti-politik Uang dengan Gakkumdu

Kata Polri soal Beda Kerja Satgas Anti-politik Uang dengan Gakkumdu

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Mohammad Iqbal menyampaikan mekanisme kerja Satgas Antipolitik Uang (Satgas Antimoney Politics) akan diatur Polri. Jadi nantinya wewenang satgas tak tumpang-tindih dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang hadir saat momen pesta demokrasi. “Itu mekanisme nanti kita atur. Kita akan atur secara teknis. Bisa aja Satgas Antimoney Politics verifikasi, lalu temuannya kita serahkan ke Gakkumdu,” kata Iqbal kepada wartawan di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (3/1/2018). Iqbal mengatakan Sentra Gakkumdu dan Satgas Antimoney Politics memiliki tujuan yang sama, yaitu menjamin pemilu aman dari praktik kecurangan. Iqbal menjelaskan kemungkinan adanya terobosan hukum untuk mengakomodasi kewenangan Gakkumdu dan satgas tidak berbenturan. “Jadi goal Sentra Gakkumdu dan Satgas Money Politics untuk menjamin aman. Pengawasan dan proses penegakan hukum jika ada bukti pidana. Mungkin nanti ada terobosan hukum di situ. Hukum kan tidak statis,” sambung Iqbal. Iqbal menjelaskan teknis kerja Sentra Gakkumdu dan satgas ini akan berbeda. Namun perbedaan di antara keduanya belum dijelaskan lebih lanjut oleh Iqbal. “(Sentra Gakkumdu) ada batasan waktu, limitatif waktu, sehingga kepolisian yang langsung menerima, juga verifikasi apakah pelanggaran administrasi yang ditangani panwas, apakah pelanggaran pemilu yang jaksa langsung melakukan proses penuntutan,” urainya. “Ini beda dengan satgas yang akan dibentuk Bapak Kapolri dengan KPK. Sentra Gakkumdu jelas, tapi Satgas Money Politics ini beda,” jelasnya.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Mohammad Iqbal menyampaikan mekanisme kerja Satgas Antipolitik Uang (Satgas Antimoney Politics) akan diatur Polri. Jadi nantinya wewenang satgas tak tumpang-tindih dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang hadir saat momen pesta demokrasi. “Itu mekanisme nanti kita atur. Kita akan atur secara teknis. Bisa aja Satgas Antimoney Politics verifikasi, lalu temuannya kita serahkan ke Gakkumdu,” kata Iqbal kepada wartawan di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (3/1/2018). Iqbal mengatakan Sentra Gakkumdu dan Satgas Antimoney Politics memiliki tujuan yang sama, yaitu menjamin pemilu aman dari praktik kecurangan. Iqbal menjelaskan kemungkinan adanya terobosan hukum untuk mengakomodasi kewenangan Gakkumdu dan satgas tidak berbenturan. “Jadi goal Sentra Gakkumdu dan Satgas Money Politics untuk menjamin aman. Pengawasan dan proses penegakan hukum jika ada bukti pidana. Mungkin nanti ada terobosan hukum di situ. Hukum kan tidak statis,” sambung Iqbal. Iqbal menjelaskan teknis kerja Sentra Gakkumdu dan satgas ini akan berbeda. Namun perbedaan di antara keduanya belum dijelaskan lebih lanjut oleh Iqbal. “(Sentra Gakkumdu) ada batasan waktu, limitatif waktu, sehingga kepolisian yang langsung menerima, juga verifikasi apakah pelanggaran administrasi yang ditangani panwas, apakah pelanggaran pemilu yang jaksa langsung melakukan proses penuntutan,” urainya. “Ini beda dengan satgas yang akan dibentuk Bapak Kapolri dengan KPK. Sentra Gakkumdu jelas, tapi Satgas Money Politics ini beda,” jelasnya.

Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menilai komposisi Komite Pencegahan Korupsi ( Komite PK) Ibu Kota Jakarta Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) menarik. Sebab, anggota komite tersebut memiliki latar belakang berbeda-beda. Komite Pencegahan Korupsi Ibu Kota Jakarta diisi oleh 5 anggota. BW, sapaan akrab Bambang, selaku anggota merangkap ketua komite. Ada pendiri KonstraS Nursyahbani Katjasungkana, mantan Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno, Ketua TGUPP DKI Jakarta periode 2014-2017 Muhammad Yusuf dan Tatak Ujiyati dari Indonesian Institute for Political Strategy. “Ini komposisi yang menarik, berusaha mengintegrasikan berbagai elemen penting di masyarakat untuk menjadi bagian penting mendorong pemerintah. Apalagi isunya bukan cuma pencegahan korupsi, ternyata ada Ibu Nur di sini. Selama ini bicara korupsi tidak pernah dikaitkan dengan HAM,” kata BW saat sambutan acara perkenalan anggota Komite PK Ibu Kota Jakarta, di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (3/1/2018). BW pun sempat berkelar saat me-review sepak terjang Oegroseno. “Dan kalau ada Pak Oegro di sini (TGUPP), artinya meminimalisir potensi ketegangan,” canda BW disambut dengan tawa tamu undangan yang hadir. BW mengimbau Komite PK Ibu Kota Jakarta tidak perlu takut dalam menjalankan tugas. Karena, apa yang akan dikerjakan semata untuk kepentingan warga Jakarta. “Belajar pengalaman di KPK, belajar dengan teman-teman di birokrasi bahwa tidak ada yang perlu ditakuti untuk memuliakan pemerintahan ini, untuk kepentingan warga dan kota Jakarta,” terang BW. Pagi tadi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperkenalkan anggota Komite PK Ibu Kota Jakarta. Komite tersebut memiliki berbagai tugas, salah satunya membuat sistem pencegahan korupsi yang terintegrasi dengan aturan yang diterapkan Pemprov DKI Jakarta. “Komponen tugas, mendorong pembangunan sistem pencegahan korupsi yang terintegrasi dan membangun integritas. Menjadi penghubung antara Pemprov DKI dengan lembaga-lembaga lain seperti KPK,” papar Anies, di Balai Kota.

Related Posts

Comments are closed.