Kasus Suap Walkot Kendari-Cagub Sultra, Dinasti Politik Disoal

Kasus Suap Walkot Kendari-Cagub Sultra, Dinasti Politik Disoal

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan dinasti politik di Indonesia membuat jalannya demokrasi terganggu. Alhasil, menurut ICW, pemerintahan akan digerakan oleh kelompok elite yang itu-itu saja. “Suaminya walikota, diganti istrinya atau anak yang lain. Atau kakaknya kepala daerah, adiknya Ketua DPRD, itu membuat pengelolaan pemerintahan itu jadi tertutup, jadi tidak transparan,” kata Koordinator Divisi Investigasi ICW Febri Hendri kepada detikcom , Jumat (2/3/2018). “Jadi hanya sedikit yang bisa jadi bupati dan kepala daerah dari kelompok masyarakat bawah,” imbuh dia. Febri menerangkan dinasti politik rawan tindak pidana korupsi karena mereka menguasai semua instrumen pemerintahan di tingkat eksekutif dan legislatif. Dia menambahkan wujud dinasti politik masih banyak ditemui. Hal ini membuat proses penyegaran di tingkat pemerintahan tidak berjalan. “Banyak pelanggaran dan bahkan korupsi. Mereka menguasai semua instrumen pemerintahan di daerah baik itu eksekutif dan legislatif. Kami melihat bahwa politik dinasti di tingkat lokal relatif banyak ya, terutama di pemerintahan daerah. Hal ini terjadi karena demokratisasi di lokal tidak berjalan dengan baik sehingga sirkulasi elite lokal tidak jalan,” terang Febri. “Artinya demokrasi lokal itu dibajak oleh kelompok elite lokal yang ada sekarang ini sehingga kelompok masyarakat yang lain tidak bisa mengaksesnya,” sambung dia. Febri menggambarkan dinasti politik ini akan menggeliat saat momen pilkada, dimana mereka berusaha mendapatkan, mempertahankan dan memperluas kekuasaan dengan cara memenangkan kontestasi. Cara memenangkan kontestasi salah satunya dengan membantu dari sisi anggaran pemenangan. “Saat ada kontestasi elektoral seperti pilkada dan pemilu, kelompok elite ini juga berusaha untuk memonopoli. Untuk bisa memenangkan kontestasi elektoral tersebut, mereka harus mengeluarkan biaya yang tinggi dan biaya itu sebagian besar diambil dari hasil korupsi keluarga atau kerabatnya yang jadi pejabat di daerah baik eksekutif maupun legislatif,” ungkap Febri. “Untuk membantu pendanaan dan penyerahan semua infrastruktur dan jaringan politiknya. Jadi tujuan mereka mendapatkan, mempertahankan dan memperluas kekuasaan,” tandas Febri. Operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat ayah-anak, Asrun dan Adriatma Dwi Putra. Asrun merupakan Wali Kota Kendari dua periode, yaitu pada 2007-2017, yang kemudian digantikan putranya, Adriatma. KPK menyebut Asrun memerintahkan Adriatma menerima suap dari pengusaha di wilayahnya. Duit suap itu kemudian dipakai Asrun untuk kepentingan kampanye maju sebagai calon Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) tahun ini. Dalam kasus ini, Adriatma meminta bantuan dana kampanye kepada Dirut PT Sarana Bangun Nusantara (SBN) Hasmun Hamzah. PT SBN, disebut KPK, merupakan rekanan kontraktor jalan dan bangunan di Kendari sejak 2012. Pada Januari 2018, PT SBN juga memenangi lelang proyek jalan Bungkutoko-Kendari New Port senilai Rp 60 miliar. Hasmun lalu memenuhi permintaan itu dengan menyediakan uang total Rp 2,8 miliar. KPK kemudian menetapkan ketiganya beserta mantan Kepala BKSAD Kendari Fatmawati Faqih sebagai tersangka. Peran Fatmawati ini diungkap sebagai orang kepercayaan Asrun yang menjalin komunikasi dengan pengusaha.

Baca juga :

KPK mengamankan Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra (ADP) dan cagub Sulawesi Tenggara (Sultra) Asrun dalam operasi tangkap tangan (OTT). Operasi ini terkait perusahaan penggarap proyek di salah satu dinas di Kendari. “Secara spesifik, terkait dengan apa, saya kira besok kami sampaikan. Tapi memang kami menerima informasi dari masyarakat, kemudian kita cross-check ke lapangan, ada interaksi antara pihak swasta. Ini kita identifikasi orang dari perusahaan yang memegang proyek di salah satu dinas di sana,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (28/2/2018). Perusahaan itu, disebut Febri, sebelumnya mengerjakan proyek dari dinas. Perusahaan swasta itu lalu kembali memenangi proyek pada tahun anggaran ini. “Sebelumnya mengerjakan proyek di sana, dan sudah memenangi proyek di tahun anggaran ini juga. Kita identifikasi ada interaksi itu. Sampai ketika ada transaksi keuangan, tim bergerak untuk mengamankan sejumlah pihak dan meminta klarifikasi lebih lanjut,” kata Febri. Ada empat orang yang diamankan dalam OTT. “Besok ya ( update -nya). Tapi ada kepala daerah yang sedang menjabat dan mantan kepala daerah sebelumnya di daerah yang sama,” ujar Febri.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

KPK mengamankan Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra (ADP) dan cagub Sulawesi Tenggara (Sultra) Asrun dalam operasi tangkap tangan (OTT). Operasi ini terkait perusahaan penggarap proyek di salah satu dinas di Kendari. “Secara spesifik, terkait dengan apa, saya kira besok kami sampaikan. Tapi memang kami menerima informasi dari masyarakat, kemudian kita cross-check ke lapangan, ada interaksi antara pihak swasta. Ini kita identifikasi orang dari perusahaan yang memegang proyek di salah satu dinas di sana,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (28/2/2018). Perusahaan itu, disebut Febri, sebelumnya mengerjakan proyek dari dinas. Perusahaan swasta itu lalu kembali memenangi proyek pada tahun anggaran ini. “Sebelumnya mengerjakan proyek di sana, dan sudah memenangi proyek di tahun anggaran ini juga. Kita identifikasi ada interaksi itu. Sampai ketika ada transaksi keuangan, tim bergerak untuk mengamankan sejumlah pihak dan meminta klarifikasi lebih lanjut,” kata Febri. Ada empat orang yang diamankan dalam OTT. “Besok ya ( update -nya). Tapi ada kepala daerah yang sedang menjabat dan mantan kepala daerah sebelumnya di daerah yang sama,” ujar Febri.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Cagub Sulawesi Tenggara (Sultra) Asrun tiba di gedung KPK bersama anaknya, Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra (ADP). Asrun ikut diamankan KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT). Asrun tiba di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, pukul 23.58 WIB, Rabu (28/2/2018). Mulanya Asrun, yang memakai jaket kulit hitam dan peci, mengenakan masker yang menutup sebagian wajahnya. Dia lalu menarik masker itu dan menunjukkan wajahnya. Di belakang Asrun, ADP berjalan mengikuti. ADP, yang merupakan Wali Kota Kendari, mengenakan jaket paduan warna navy dan hijau lumut. Tak lama berselang, tiba seorang perempuan yang juga diamankan dalam OTT. Perempuan itu adalah mantan Kepala BPKAD Kota Kendari Fatmawati Faqih. Saat tiba, dia juga membuka masker dan sempat melambaikan tangan sambil tersenyum lebar. Di belakang Faqih menyusul seorang lelaki berjaket hitam yang juga mengenakan masker. OTT dilakukan terkait dugaan suap proyek di salah satu dinas. KPK juga mengamankan uang dari OTT. “Secara spesifik, terkait dengan apa, saya kira besok kami sampaikan. Tapi memang kami menerima informasi dari masyarakat, kemudian kita cross-check ke lapangan, ada interaksi antara pihak swasta. Ini kita identifikasi orang dari perusahaan yang memegang proyek di salah satu dinas di sana,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

KPK mengamankan Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra (ADP) dan ayahnya, cagub Sultra Asrun, dalam operasi tangkap tangan (OTT). Ada miliaran rupiah uang yang diamankan KPK dalam operasi senyap itu. KPK menelusuri adanya kaitan perusahaan swasta yang menggarap proyek pada salah satu dinas di Kendari. Perusahaan itu diketahui memenangi proyek kembali pada tahun anggaran 2018. “Sampai ketika ada transaksi keuangan (dengan perusahaan swasta), tim bergerak untuk mengamankan sejumlah pihak dan meminta klarifikasi lebih lanjut,” ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (28/2/2018). Dalam OTT, KPK mengamankan sejumlah uang terkait transaksi itu. Ada uang miliaran dalam pecahan rupiah. “Nilai transaksinya saya dapat update miliaran rupiah, yang terjadi kemarin (27/2). Setahu saya (pecahan) rupiah,” ungkap Febri. Dari OTT ini, KPK membawa empat orang ke kantor pusat di Jakarta. Disebutkan Febri, dua orang di antaranya merupakan kepala daerah dan mantan kepala daerah di daerah yang sama. “Besok ya (detail identitasnya). Tapi ada kepala daerah yang sedang menjabat dan mantan kepala daerah sebelumnya di daerah yang sama,” kata Febri sebelumnya. Sesampai di KPK, keempatnya, disebut Febri, akan menjalani pemeriksaan untuk penentuan status hukum. “Nanti setelah (mereka) sampai ke KPK, tentu akan kita lakukan proses pemeriksaan lanjutan. Hasilnya apa, secara keseluruhan dari proses kemarin akan kita sampaikan pada konferensi pers besok siang,” tuturnya. Diberitakan sebelumnya, KPK melakukan OTT di Kendari. Dalam operasi itu diamankan calon Gubernur Sultra Asrun dan anaknya, Wali Kota Kendari ADP. Sebelum ADP menjabat Wali Kota Kendari, posisi tersebut diisi Asrun sebagai Wali Kota Kendari dua periode, yakni 2007-2012 dan 2012-2017. Keduanya sempat diperiksa di Ditreskrimsus Polda Sultra sebelum akhirnya dibawa tim KPK ke Jakarta.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

KPK mengamankan Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra (ADP) dan cagub Sulawesi Tenggara (Sultra) Asrun dalam operasi tangkap tangan (OTT). Operasi ini terkait perusahaan penggarap proyek di salah satu dinas di Kendari. “Secara spesifik, terkait dengan apa, saya kira besok kami sampaikan. Tapi memang kami menerima informasi dari masyarakat, kemudian kita cross-check ke lapangan, ada interaksi antara pihak swasta. Ini kita identifikasi orang dari perusahaan yang memegang proyek di salah satu dinas di sana,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (28/2/2018). Perusahaan itu, disebut Febri, sebelumnya mengerjakan proyek dari dinas. Perusahaan swasta itu lalu kembali memenangi proyek pada tahun anggaran ini. “Sebelumnya mengerjakan proyek di sana, dan sudah memenangi proyek di tahun anggaran ini juga. Kita identifikasi ada interaksi itu. Sampai ketika ada transaksi keuangan, tim bergerak untuk mengamankan sejumlah pihak dan meminta klarifikasi lebih lanjut,” kata Febri. Ada empat orang yang diamankan dalam OTT. “Besok ya ( update -nya). Tapi ada kepala daerah yang sedang menjabat dan mantan kepala daerah sebelumnya di daerah yang sama,” ujar Febri.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

KPK mengamankan Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra (ADP) dan ayahnya, cagub Sultra Asrun, dalam operasi tangkap tangan (OTT). Ada miliaran rupiah uang yang diamankan KPK dalam operasi senyap itu. KPK menelusuri adanya kaitan perusahaan swasta yang menggarap proyek pada salah satu dinas di Kendari. Perusahaan itu diketahui memenangi proyek kembali pada tahun anggaran 2018. “Sampai ketika ada transaksi keuangan (dengan perusahaan swasta), tim bergerak untuk mengamankan sejumlah pihak dan meminta klarifikasi lebih lanjut,” ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (28/2/2018). Dalam OTT, KPK mengamankan sejumlah uang terkait transaksi itu. Ada uang miliaran dalam pecahan rupiah. “Nilai transaksinya saya dapat update miliaran rupiah, yang terjadi kemarin (27/2). Setahu saya (pecahan) rupiah,” ungkap Febri. Dari OTT ini, KPK membawa empat orang ke kantor pusat di Jakarta. Disebutkan Febri, dua orang di antaranya merupakan kepala daerah dan mantan kepala daerah di daerah yang sama. “Besok ya (detail identitasnya). Tapi ada kepala daerah yang sedang menjabat dan mantan kepala daerah sebelumnya di daerah yang sama,” kata Febri sebelumnya. Sesampai di KPK, keempatnya, disebut Febri, akan menjalani pemeriksaan untuk penentuan status hukum. “Nanti setelah (mereka) sampai ke KPK, tentu akan kita lakukan proses pemeriksaan lanjutan. Hasilnya apa, secara keseluruhan dari proses kemarin akan kita sampaikan pada konferensi pers besok siang,” tuturnya. Diberitakan sebelumnya, KPK melakukan OTT di Kendari. Dalam operasi itu diamankan calon Gubernur Sultra Asrun dan anaknya, Wali Kota Kendari ADP. Sebelum ADP menjabat Wali Kota Kendari, posisi tersebut diisi Asrun sebagai Wali Kota Kendari dua periode, yakni 2007-2012 dan 2012-2017. Keduanya sempat diperiksa di Ditreskrimsus Polda Sultra sebelum akhirnya dibawa tim KPK ke Jakarta.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Cagub Sulawesi Tenggara (Sultra) Asrun tiba di gedung KPK bersama anaknya, Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra (ADP). Asrun ikut diamankan KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT). Asrun tiba di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, pukul 23.58 WIB, Rabu (28/2/2018). Mulanya Asrun, yang memakai jaket kulit hitam dan peci, mengenakan masker yang menutup sebagian wajahnya. Dia lalu menarik masker itu dan menunjukkan wajahnya. Di belakang Asrun, ADP berjalan mengikuti. ADP, yang merupakan Wali Kota Kendari, mengenakan jaket paduan warna navy dan hijau lumut. Tak lama berselang, tiba seorang perempuan yang juga diamankan dalam OTT. Perempuan itu adalah mantan Kepala BPKAD Kota Kendari Fatmawati Faqih. Saat tiba, dia juga membuka masker dan sempat melambaikan tangan sambil tersenyum lebar. Di belakang Faqih menyusul seorang lelaki berjaket hitam yang juga mengenakan masker. OTT dilakukan terkait dugaan suap proyek di salah satu dinas. KPK juga mengamankan uang dari OTT. “Secara spesifik, terkait dengan apa, saya kira besok kami sampaikan. Tapi memang kami menerima informasi dari masyarakat, kemudian kita cross-check ke lapangan, ada interaksi antara pihak swasta. Ini kita identifikasi orang dari perusahaan yang memegang proyek di salah satu dinas di sana,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

KPK mengamankan Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra (ADP) dan cagub Sulawesi Tenggara (Sultra) Asrun dalam operasi tangkap tangan (OTT). Operasi ini terkait perusahaan penggarap proyek di salah satu dinas di Kendari. “Secara spesifik, terkait dengan apa, saya kira besok kami sampaikan. Tapi memang kami menerima informasi dari masyarakat, kemudian kita kroscek ke lapangan, ada interaksi antara pihak swasta, ini kita identifikasi orang dari perusahaan yang memegang proyek di salah satu dinas di sana,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (28/2/2018). Perusahaan itu disebut Febri sebelumnya juga mengerjakan proyek dari dinas. Perusahaan swasta itu lalu kembali memenangkan proyek pada tahun anggaran ini. “Sebelumnya sudah mengerjakan proyek di sana, dan sudah memenangkan proyek di tahun anggaran ini juga. Kita identifikasi ada interaksi itu. Sampai ketika ada transaksi keuangan, tim bergerak untuk mengamankan sejumlah pihak dan meminta klarifikasi lebih lanjut,” kata Febri. Ada 4 orang yang diamankan dalam OTT. “Besok ya (update-nya). Tapi ada kepala daerah yang sedang menjabat dan mantan kepala daerah sebelumnya di daerah yang sama,” ujar Febri.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

KPK mengamankan Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra (ADP) dan cagub Sulawesi Tenggara (Sultra) Asrun dalam operasi tangkap tangan (OTT). Operasi ini terkait perusahaan penggarap proyek di salah satu dinas di Kendari. “Secara spesifik, terkait dengan apa, saya kira besok kami sampaikan. Tapi memang kami menerima informasi dari masyarakat, kemudian kita kroscek ke lapangan, ada interaksi antara pihak swasta, ini kita identifikasi orang dari perusahaan yang memegang proyek di salah satu dinas di sana,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (28/2/2018). Perusahaan itu disebut Febri sebelumnya juga mengerjakan proyek dari dinas. Perusahaan swasta itu lalu kembali memenangkan proyek pada tahun anggaran ini. “Sebelumnya sudah mengerjakan proyek di sana, dan sudah memenangkan proyek di tahun anggaran ini juga. Kita identifikasi ada interaksi itu. Sampai ketika ada transaksi keuangan, tim bergerak untuk mengamankan sejumlah pihak dan meminta klarifikasi lebih lanjut,” kata Febri. Ada 4 orang yang diamankan dalam OTT. “Besok ya (update-nya). Tapi ada kepala daerah yang sedang menjabat dan mantan kepala daerah sebelumnya di daerah yang sama,” ujar Febri.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sudah mendapatkan laporan mengenai OTT KPK terhadap Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra dan sang ayah Asrun. Tjahjo begitu prihatin. “Dua hari yg lalu saya diundang rapat pimpinan KPK, kemudian pak Laode bilang, tolong diajak pejabat gubernur Sulawesi tenggara, kemudian kemarin publikasi besar-besaran di media, semua tau,” ujar Tjahjo dalam pidatonya di acara penandatanganan MoU Kemendagri – Polri – Kejaksaan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2018). “Eh tadi subuh, calon gubernur Sultra OTT KPK, bersama dengan calon walikota di kendari. Sedihnya, calon Gubernur Sulawesi tenggara dan calon walikota Kendari itu bapak dan anak. Padahal kemarin sudah ketemu kita dan warning sudah kemarin,” sambung Tjahjo. Kepada wartawan usai pidato, Tjahjo memberikan penjelasan lanjutan. Dia mendapatkan laporan ada total 5 orang yang ditangkap KPK dalam OTT di Sultra itu. “Kemarin saya diminta mengajak gubernur Sultra oleh KPK ada apa? Eh tau-tau tadi pagi kena lima pejabat loh di sana. Kami sedih kami prihatin itu saja lah. Mau ngomong apalagi,” kata Tjahjo.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Mantan Kepala BPKAD Kota Kendari, Fatmawati Faqih ikut diperiksa penyidik KPK berkaitan dengan OTT Wali Kota Adriatma Dw Putra. Fatmawati sempat diajak penyidik ‘berkeliling’. Fatmawati menjalani pemeriksaan di Ruang Ditreskrimsus Polda Sultra, Rabu (28/2/2018). Fatmawati diketahui ikut dalam pemeriksaan tersebut setelah ia keluar dari lantai 2 ruang pemeriksaan menggunakan masker menutup wajahnya. “Tidak ada ji apa-apa,” ujarnya sambil berlalu. Dwi menyampaikan hal itu saat dibawa penyidik ke luar ke suatu tempat. Diduga penyidik meminta Dwi menunjukkan sesuatu. Foto: Siti Harlina Tidak ada keterangan lain yang diberikan Fatmawati. Ketika keluar dari ruangan tersebut, ia langsung naik ke mobil Avanza Silver dengan nomor polisi DT 1092 FD. Fatmawati ikut diperiksa bersama Wali Kota Kendari, Adriatma Dwi Putra (ADP) dan seorang cagub Sultra, Asrun yang juga ayah dari ADP. Sebelum ADP menjabat sebagai Wali Kota Kendari, posisi tersebut dijabat Asrun sebagai Wali Kota Kendari dua periode yakni 2007-2012 dan 2012-2017. Fatmawati menjabat sebagai Kepala BPKAD saat Asrun menjadi Wali Kota Kendari.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Wali Kota Kendari periode 2017-2022 Adriatma Dwi Putra (kiri) dan Wakil Wali Kota, Zulkarnain usai pelantikan di aula Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (9/10). – ANTARA/Jojon Bisnis.com, JAKARTA –  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang miliaran rupiah dari kegiatan tim penindakan KPK di Kendari, Sulawesi Tenggara. “Untuk nilai transaksinya tadi saya dapat “update” itu miliaran rupiah yang terjadi kemarin,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Rabu (28/2/2018). Namun, Febri belum bisa memberikan penjelasan secara spesifik transaksi miliaran rupiah itu terkait apa saja. “Secara spesifik terkait dengan apa, saya kira besok kami sampaikan tetapi memang kami menerima informasi dari masyarakat kemudian kami kroscek ke lapangan ada interaksi antara pihak swasta,” kata Febri. KPK pun telah membawa empat orang yang sebelumnya diamankan di Kendari, Sulawesi Tenggara ke Gedung KPK Jakarta, Rabu malam. Empat orang diamankan itu terdiri dari unsur kepala daerah, mantan kepala daerah, dan dari pihak swasta. “Pihak swasta ini, kalau kami identifikasi itu orang dari perusahaan yang memegang proyek di salah satu dinas di sana. Jadi, sebelumnya juga sudah memegang proyek di sana dan sudah memenangkan proyek di tahun anggaran ini juga,” ungkap Febri. Selanjutnya, kata dia, saat terjadi transaksi keuangan tersebut, tim KPK bergerak dengan mengamankan sejumlah pihak. “Kami identifikasi ada interaksi itu sampai ketika ada transaksi keuangan kemudian tim bergerak. Tim bergerak mengamankan sejumlah pihak untuk kemudian dilakukan klarifikasi lebih lanjut,” ucap Febri. Berdasarkan informasi yang dihimpun, empat orang yang dibawa ke Jakarta itu termasuk Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra dan bapaknya yang juga mantan Wali Kota dan calon Gubernur Sulawesi Tenggara Asrun. Keduanya sebelumnya juga telah menjalani proses pemeriksaan awal di Polda Sulawesi Tenggara menyusul penangkapan keduanya pada Rabu pagi. Untuk diketahui, Asrun merupakan calon Gubernur Sultra dalam Pilkada 2018 berpasangan dengan Hagua. Pasangan itu diusung PAN, PKS, PDI-Perjuangan, Partai Hanura dan Partai Gerindra. Sumber : ANTARA

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Partai Amanat Nasional (PAN) belum mengambil sikap terhadap Walikota Kendari, Adriatma Dwi Putra dan Calon gubernur Sulawesi Tenggara, Asrun yang terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK) pada Rabu, (28/2/2018). “Setelah ada info dan masukan yg lebih akurat, kami baru bisa memberikan tanggapan,” kata Sekjen PAN Eddy Soeparno kepada Tirto , Rabu (28/2/2018). Saat ini, kata Eddy, DPP PAN masih menunggu informasi dari DPW PAN Sulawesi Tenggara terkait kebenaran OTT yang menjerat Adriatma dan Asrun. “Kami masih menunggu informasi yang lebih detail dan komprehensif dari pengurus DPW PAN Sultra yang memonitor perkembangan masalah ini secara seksama,” kata Eddy. Adriatma merupakan anak dari Asrun. Ia menjabat sebagai walikota Kendari menggantikan Asrun yang sebelumnya telah menjabat selama dua periode. Keduanya kini menambah daftar kader PAN yang terjerat OTT KPK setelah Gubernur Jambi Zumi Zola dan Gubernur non aktif Sulawesi Tenggara, Nur Alam. Mengenai hal ini, Eddy menyayangkan kembali terjeratnya kader PAN dalam OTT. Ia menegaskan PAN tidak akan memberikan toleransi kepada kader yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. “Kami menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap kasus korupsi dan memberikan pembekalan kepada seluruh kader, khususnya mereka yang menduduki jabatan publik untuk mewaspadai dan menjauh dari bahaya laten korupsi,” kata Eddy. Dari sejumlah informasi yang dihimpun Tirto , Adriatma dan Asrun diduga terlibat suap-menyuap dengan pihak swasta. Namun, belum diketahui secara pasti suap tersebut terkait proyek apa dan berapa nilai suapnya. Bapak dan anak ini sekarang masih menjalani pemeriksaan di Polda Sulawesi Tenggara. Tim KPK juga masih berada di lapangan untuk mencari bukti-bukti lain yang terkait kasus ini. Sementara, KPK sampai saat ini belum memberikan keterangan resmi terkait OTT terhadap Adriatma dan Asrun.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membekuk sejumlah orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu (28/2/2018). Dua orang yang ditangkap diduga Wali Kota Kendari Adriatama Dwi Putra dan calon gubernur Sulawesi Tenggara, Asrun. “Iya, tangkap tangan di Kendari,” kata sumber internal KPK kepada Tirto, Rabu ini. Saat dikonfirmasi, Kabid Humas Polda Sultra AKBP RM Sunarto membenarkan pemeriksaan terhadap Adriatama dan Asrun di Polda Sultra. Ia menegaskan, pemeriksaan berkaitan penangkapan yang dilakukan oleh KPK. “Jadi itu [penangkapan] KPK bukan kita,” kata Sunarto saat dihubungi Tirto, hari ini. Sunarto mengaku selain Asrun dan ADP, KPK mengamankan sejumlah pihak lain. “Ada 7 orang,” kata Sunarto. Sunarto tidak mengetahui ketujuh orang yang diperiksa KPK. Ia mengaku, nama-nama pihak yang diperiksa berada di tangan KPK. Namun, ia memastikan pemeriksaan masih berjalan. “Masih sama KPK,” tutur Sunarto. Hingga berita ini diunggah, pihak KPK, termasuk juru bicara KPK Febri Diansyah, masih belum mau memberikan klarifikasi resmi terkait OTT tersebut. Adriatama Dwi Putra dan Asrun merupakan kader PAN. Adriatama diusung PAN, Partai Nasdem, PKS, PKPI PKPI, PKB, PBB, dan Partai Gerindra pada Pilkada Kota Kendari 2017. Ia termasuk kepala daerah termuda di Indonesia dengan usia 28 tahun 5 bulan ketika dilantik pada 9 Oktober 2017. Sedangkan Asrun maju dalam pencalonan gubernur Sulawesi Tenggara tahun ini, diusung oleh PAN dan PDIP. Merespons perkara kedua kadernya, PAN belum mengambil sikap. Sekjen PAN Eddy Soeparno menyampaikan, pihaknya akan menunggu “informasi dan masukan lebih akurat” terkait penangkapan dua kadernya itu. “Kami baru bisa memberikan tanggapan,” kata Eddy, Rabu ini. “Kami masih menunggu informasi yang lebih detail dan komprehensif dari pengurus DPW PAN Sultra yang memonitor perkembangan masalah ini secara seksama.”

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu (28/2/2018) sekira pukul 05.30 WITA. Ada tujuh orang yang ditangkap dalam OTT tersebut, termasuk Wali Kota (Walkot) Kendari Adriatma Dwi Putra dan mantan walkot Kendari Asrun. Sosok terakhir adalah Asrun adalah eks wali kota Kendari dua periode (2007-2012 dan 2012-2017). Jabatannya kemudian “diserahkan” kepada Adriatma, putra kandungnya, yang memenangi pilkot Kendari 2016. Asrun kini menjadi calon gubernur Sultra yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan berpasangan dengan mantan bupati Wakatobi dua periode, Hugua. Pasangan ini menggunakan akronim BERKAH dengan komposisi usungan PAN (9 kursi), PDIP (5 kursi), PKS (5 kursi), Gerindra (4 kursi), dan Hanura (3 kursi) atau menguasai 26 dari 45 kursi di DPRD Sultra. Selain Adriatma dan Asrun, empat orang yang ditangkap adalah pejabat lain di lingkungan pemerintah kota Kendari. Sebelumnya KPK menangkap pengusaha distribusi cat dari kantornya di Jalan Syech Yusuf, Kendari, pada Selasa (27/2) sekitar pukul 22.30 WITA. Menurut SultraKini , pengusaha termaksud berinisial AH. Lantas ada pula seorang petugas keamanan, dan dua orang perempuan dalam kelompok yang dibawa ke Polda Sultra. Berdasarkan informasi yang dihimpun Beritagar.id di Polda Sultra, tujuh orang tersebut masih menjalani pemeriksaan di ruang penyidikan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sultra. Hingga pukul 09.00 WITA, pemeriksaan belum selesai. KPK juga belum memberi keterangan resmi tentang kasus ini. Humas KPK Febridiansyah dan Kepala Bagian Publikasi dan Informasi KPK Priharsa Nurgraha pun belum menjawab saat dikonfirmasi melalui aplikasi pesan singkat WhatsApp. Adapun Jawa Pos dengan mengutip sebuah sumber menulis OTT kali ini berhubungan dengan dugaan uang suap dari pengusaha terhadap kepala daerah untuk sebuah proyek pada Dinas Pekerjaan Umum Kendari. Sementara beberapa penyidik KPK dengan mengenakan masker turun dari lantai dua gedung Direskrimsus Polda Sultra sekira pukul 08.30 WITA. Mereka pun tutup mulut. Adapun Kabid Humas Polda Sultra, AKBP Sunarto, membenarkan ada pemeriksaan terhadap tujuh orang –termasuk Adriatma dan Asrun. Namun Sunarto pun tak mau mengungkap informasi detail dan meminta pers bertanya langsung kepada KPK. “Jadi ada kegiatan dari KPK yang tentunya ini agenda pekerjaan di sana dan kita tidak bisa mencampuri itu. Kita hanya membantu dan back up serta memberikan bantuan bila diminta KPK,” ujarnya. Di area parkir gedung Ditreskrimsus Polda Sultra pun terlihat mobil dinas Suzuki Ertiga dengan nomor polisi DT 1121 E. Belum diketahui dinas pemilik mobil tersebut. Tim penyidik KPK sebenarnya sudah berada di Kota Kendari sejak beberapa waktu lalu. Mereka bolak-balik ke Kendari untuk menyelidiki dugaan korupsi penyertaan modal di PDAM Kota Kendari pada 2011. Pada pertengahan Juli 2017, KPK melakukan penggeledahan di beberapa instansi kota Kendari. Antara lain di Kantor PDAM Tirta Anoa, Kantor BPKAD Kendari, DPRD Kendari, dan Dinas Pekerjaan Umum Kendari.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Walikota Kendari Sulawesi Tenggara   Adriatma Dwi Putra (ADP) dan ayah kandungnya bernama Asrun yang saat ini sedang nyalon Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Selasa (27/2/2018) malam. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menangkap lima orang kerabat ADP. Mereka langsung dibawa ke markas kepolisian daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sulteng) pada Rabu (27/2/2018) sekitar pukul 05.30 Wita untuk menjalani pemeriksaan intensif oleh KPK. Total orang yang ditangkap ada tujuh, di antara mereka adalah seorang pengusaha di Jl. Syech Yusuf bersama beberapa orang lainnya. Adriatma Dwi Putra saat kampanye calon Walikota Kendari (m.radarbangka). Barang bukti yang disita antara lain dokumen dan uang Rp1,5 milyar yang diduga sebagai pelicin proyek di Dinas Pekerjaan Umum (PU). Kasus ini sontak mengagetkan publik, apalagi yang kena adalah kader muda PAN Adriatma Dwi Putra. Mungkin saat ini sedang BU alias butuh uang. Sebagai anak yang berbakti, ia yang carikan proyek buat nyalon Gubernur ayahnya, Asrun, dengan harapan bisa buat modal ketemu konstituen. Inilah dampak Pilkada serentak. Semua serba duit, jalan keluarnya main proyek. Anak memang harus membantu orang tua. Tapi ternyata caranya buruk dan melanggar hukum. Maka sesuai dengan target yang sedang dibidik sejak awal, KPK berhasil menangkap tangan mereka. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi baru bisik-bisik saja. Kita tunggu kabar selanjutnya. (fur).

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Wali Kota Kendari periode 2017-2022 Adriatma Dwi Putra (kiri) dan Wakil Wali Kota, Zulkarnain usai pelantikan di aula Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (9/10). – ANTARA/Jojon Bisnis.com, JAKARTA –  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang miliaran rupiah dari kegiatan tim penindakan KPK di Kendari, Sulawesi Tenggara. “Untuk nilai transaksinya tadi saya dapat “update” itu miliaran rupiah yang terjadi kemarin,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Rabu (28/2/2018). Namun, Febri belum bisa memberikan penjelasan secara spesifik transaksi miliaran rupiah itu terkait apa saja. “Secara spesifik terkait dengan apa, saya kira besok kami sampaikan tetapi memang kami menerima informasi dari masyarakat kemudian kami kroscek ke lapangan ada interaksi antara pihak swasta,” kata Febri. KPK pun telah membawa empat orang yang sebelumnya diamankan di Kendari, Sulawesi Tenggara ke Gedung KPK Jakarta, Rabu malam. Empat orang diamankan itu terdiri dari unsur kepala daerah, mantan kepala daerah, dan dari pihak swasta. “Pihak swasta ini, kalau kami identifikasi itu orang dari perusahaan yang memegang proyek di salah satu dinas di sana. Jadi, sebelumnya juga sudah memegang proyek di sana dan sudah memenangkan proyek di tahun anggaran ini juga,” ungkap Febri. Selanjutnya, kata dia, saat terjadi transaksi keuangan tersebut, tim KPK bergerak dengan mengamankan sejumlah pihak. “Kami identifikasi ada interaksi itu sampai ketika ada transaksi keuangan kemudian tim bergerak. Tim bergerak mengamankan sejumlah pihak untuk kemudian dilakukan klarifikasi lebih lanjut,” ucap Febri. Berdasarkan informasi yang dihimpun, empat orang yang dibawa ke Jakarta itu termasuk Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra dan bapaknya yang juga mantan Wali Kota dan calon Gubernur Sulawesi Tenggara Asrun. Keduanya sebelumnya juga telah menjalani proses pemeriksaan awal di Polda Sulawesi Tenggara menyusul penangkapan keduanya pada Rabu pagi. Untuk diketahui, Asrun merupakan calon Gubernur Sultra dalam Pilkada 2018 berpasangan dengan Hagua. Pasangan itu diusung PAN, PKS, PDI-Perjuangan, Partai Hanura dan Partai Gerindra. Sumber : ANTARA

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu (28/2/2018) sekira pukul 05.30 WITA. Ada tujuh orang yang ditangkap dalam OTT tersebut, termasuk Wali Kota (Walkot) Kendari Adriatma Dwi Putra dan mantan walkot Kendari Asrun. Sosok terakhir adalah Asrun adalah eks wali kota Kendari dua periode (2007-2012 dan 2012-2017). Jabatannya kemudian “diserahkan” kepada Adriatma, putra kandungnya, yang memenangi pilkot Kendari 2016. Asrun kini menjadi calon gubernur Sultra yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan berpasangan dengan mantan bupati Wakatobi dua periode, Hugua. Pasangan ini menggunakan akronim BERKAH dengan komposisi usungan PAN (9 kursi), PDIP (5 kursi), PKS (5 kursi), Gerindra (4 kursi), dan Hanura (3 kursi) atau menguasai 26 dari 45 kursi di DPRD Sultra. Selain Adriatma dan Asrun, empat orang yang ditangkap adalah pejabat lain di lingkungan pemerintah kota Kendari. Sebelumnya KPK menangkap pengusaha distribusi cat dari kantornya di Jalan Syech Yusuf, Kendari, pada Selasa (27/2) sekitar pukul 22.30 WITA. Menurut SultraKini , pengusaha termaksud berinisial AH. Lantas ada pula seorang petugas keamanan, dan dua orang perempuan dalam kelompok yang dibawa ke Polda Sultra. Berdasarkan informasi yang dihimpun Beritagar.id di Polda Sultra, tujuh orang tersebut masih menjalani pemeriksaan di ruang penyidikan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sultra. Hingga pukul 09.00 WITA, pemeriksaan belum selesai. KPK juga belum memberi keterangan resmi tentang kasus ini. Humas KPK Febridiansyah dan Kepala Bagian Publikasi dan Informasi KPK Priharsa Nurgraha pun belum menjawab saat dikonfirmasi melalui aplikasi pesan singkat WhatsApp. Adapun Jawa Pos dengan mengutip sebuah sumber menulis OTT kali ini berhubungan dengan dugaan uang suap dari pengusaha terhadap kepala daerah untuk sebuah proyek pada Dinas Pekerjaan Umum Kendari. Sementara beberapa penyidik KPK dengan mengenakan masker turun dari lantai dua gedung Direskrimsus Polda Sultra sekira pukul 08.30 WITA. Mereka pun tutup mulut. Adapun Kabid Humas Polda Sultra, AKBP Sunarto, membenarkan ada pemeriksaan terhadap tujuh orang –termasuk Adriatma dan Asrun. Namun Sunarto pun tak mau mengungkap informasi detail dan meminta pers bertanya langsung kepada KPK. “Jadi ada kegiatan dari KPK yang tentunya ini agenda pekerjaan di sana dan kita tidak bisa mencampuri itu. Kita hanya membantu dan back up serta memberikan bantuan bila diminta KPK,” ujarnya. Di area parkir gedung Ditreskrimsus Polda Sultra pun terlihat mobil dinas Suzuki Ertiga dengan nomor polisi DT 1121 E. Belum diketahui dinas pemilik mobil tersebut. Tim penyidik KPK sebenarnya sudah berada di Kota Kendari sejak beberapa waktu lalu. Mereka bolak-balik ke Kendari untuk menyelidiki dugaan korupsi penyertaan modal di PDAM Kota Kendari pada 2011. Pada pertengahan Juli 2017, KPK melakukan penggeledahan di beberapa instansi kota Kendari. Antara lain di Kantor PDAM Tirta Anoa, Kantor BPKAD Kendari, DPRD Kendari, dan Dinas Pekerjaan Umum Kendari.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membekuk sejumlah orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu (28/2/2018). Dua orang yang ditangkap diduga Wali Kota Kendari Adriatama Dwi Putra dan calon gubernur Sulawesi Tenggara, Asrun. “Iya, tangkap tangan di Kendari,” kata sumber internal KPK kepada Tirto, Rabu ini. Saat dikonfirmasi, Kabid Humas Polda Sultra AKBP RM Sunarto membenarkan pemeriksaan terhadap Adriatama dan Asrun di Polda Sultra. Ia menegaskan, pemeriksaan berkaitan penangkapan yang dilakukan oleh KPK. “Jadi itu [penangkapan] KPK bukan kita,” kata Sunarto saat dihubungi Tirto, hari ini. Sunarto mengaku selain Asrun dan ADP, KPK mengamankan sejumlah pihak lain. “Ada 7 orang,” kata Sunarto. Sunarto tidak mengetahui ketujuh orang yang diperiksa KPK. Ia mengaku, nama-nama pihak yang diperiksa berada di tangan KPK. Namun, ia memastikan pemeriksaan masih berjalan. “Masih sama KPK,” tutur Sunarto. Hingga berita ini diunggah, pihak KPK, termasuk juru bicara KPK Febri Diansyah, masih belum mau memberikan klarifikasi resmi terkait OTT tersebut. Adriatama Dwi Putra dan Asrun merupakan kader PAN. Adriatama diusung PAN, Partai Nasdem, PKS, PKPI PKPI, PKB, PBB, dan Partai Gerindra pada Pilkada Kota Kendari 2017. Ia termasuk kepala daerah termuda di Indonesia dengan usia 28 tahun 5 bulan ketika dilantik pada 9 Oktober 2017. Sedangkan Asrun maju dalam pencalonan gubernur Sulawesi Tenggara tahun ini, diusung oleh PAN dan PDIP. Merespons perkara kedua kadernya, PAN belum mengambil sikap. Sekjen PAN Eddy Soeparno menyampaikan, pihaknya akan menunggu “informasi dan masukan lebih akurat” terkait penangkapan dua kadernya itu. “Kami baru bisa memberikan tanggapan,” kata Eddy, Rabu ini. “Kami masih menunggu informasi yang lebih detail dan komprehensif dari pengurus DPW PAN Sultra yang memonitor perkembangan masalah ini secara seksama.”

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Dugaan praktik korupsi yang melibatkan hubungan sedarah kembali terjadi. Kali ini giliran Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra dan sang ayah Asrun. KPK menangkap keduanya dalam operasi tangkap tangan pada Rabu (28/2) dini hari. “Jadi itu [penangkapan Asrun dan Adriatma dilakukan] KPK, bukan kami,” kata  Kabid Humas Polda Sulawesi Tenggara AKBP RM Sunarto kepada Tirto , Rabu (28/2). Sunarto menjelaskan selain Asrun dan Adriatma, KPK juga menangkap lima orang lainnya. Ia mengatakan tujuh orang yang ditangkap sempat diperiksa KPK di Mapolda Sulawesi Tenggara. “Ada tujuh orang,” ujar Sunarto tanpa merinci identitas para pelaku. Internal KPK mengonfirmasi penangkapan Asrun dan Adriatma di Kendari. “Iya, tangkap tangan di Kendari,” kata sumber yang belum mau disebut namanya dengan alasan proses hukum di lapangan masih berlangsung.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Di jagat politik Kendari, nama Asrun dan keluarga tidaklah asing. Asrun pernah menjadi wali kota Kendari dua periode dari 2007-2012 sampai 2012-2017. Mantan Ketua DPW PAN Kota Kendari ini sekarang tercatat sebagai calon gubernur Sulawesi Tenggara didampingi kader PDIP Hugua. Keduanya mendapat dukungan mayoritas dari partai politik di Kendari yakni PAN, PKS, Gerindra, Hanura, dan PDIP. Kuatnya pengaruh Asrun di tanah Kendari tampak dari jabatan walikota yang berlanjut ke putra keduanya Adriatma. Seperti sang ayah, Adriatma juga kader PAN. Ia menjabat sebagai Sekretaris Umum DPW PAN Sulawesi Tenggara periode 2015-2020. Hasil rekapitulasi suara KPU di Pilkada Kendari menunjukkan Adriatma dan pasangannya Sulkarnain menang dengan perolehan suara 62.025 (41%). Mereka mengungguli pasangan Abdul Rasak-Haris Andi Surahman yang memperoleh 55.769 (36,86%) dan pasangan Mohammad Zayat Kaimoeddin-Suri Syahriah Mahmud dengan perolehan suara 33.504 (22,14%). Kuku politik Asrun tidak cuma menancap melalui anak-anaknya. Sang istri yakni Sri Yastin ialah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Kendari (2017-sekarang). Hasria, adik Asrun menjabat sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Kendari (2017-sekarang). Adik Asrun lainnya Askar Mahmud menjabat sebagai Kepala Bappeda Kota Kendari sejak 2013. Sedangkan Asrizal Pratama Putra, anak sulung Asrun kini menjabat sebagai Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Kendari sejak 2015. Tahun berikutnya, Surunuddin Dangga yang merupakan paman Asrun menjadi Bupati Konawe Selatan.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Penangkapan Asrun dan Adriatma menambah buram potret politik dinasti di Tanah Air. Selasa 26 September 2017  Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari dijadikan tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi oleh KPK .   Rita, Ketua DPD Golkar Kalimantan Timur itu, adalah anak dari terpidana kasus korupsi Syaukani Hasan Rais (almarhum). Pada Desember 11 tahun silam, KPK menetapkan Syaukani sebagai tersangka dalam kasus korupsi pembebasan lahan Bandara Loa Kulu. Kasus korupsi ini merugikan negara hingga lebih dari Rp 15,3 miliar.   Pengadilan Tipikor kemudian pada Desember 2007 memvonis Syaukani dengan hukuman penjara dua tahun enam bulan. Hukuman ini diperberat menjadi enam tahun penjara melalui kasasi di Mahkamah Agung. Namun, karena grasi yang diberikan Presiden SBY, hukumannya dipotong jadi tiga tahun.  Jumat 22 September 2016, Wali Kota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi mengikuti “jejak” ayahnya, Aat Syafaat (almarhum), menjadi pesakitan KPK. Iman ditangkap KPK melalui Operasi Tangkap Tangan pada Jumat (22/9) pekan lalu yang diduga berkaitan dengan proses perizinan di salah satu Kabupaten/Kota yang di Cilegon.   Ayah Iman, Aat Syafaat pada 2012 lalu ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas penyalahgunaan wewenang. Dirinya merekayasa pemenang lelang serta menggelembungkan alokasi dana pembangunan Dermaga Kubangsari. Atas perilaku itu setidaknya ada Rp 11 miliar uang negara yang digelapkan. Aat kemudian dihukum penjara 3 tahun 6 bulan pada Maret 2013 lalu.  Beberapa kasus korupsi besar yang melibatkan orang-orang yang memiliki hubungan darah lain di antaranya adalah proyek pengadaan alat kesehatan di Banten tahun anggaran 2011 sampai 2013. Kasus ini melibatkan mantan Gubernur Banten Ratu Atut Choisyah Chasan dan adiknya Tubagus Chaeri Wardana yang ketika korupsi terjadi menjabat sebagai Komisaris PT Bali Pasific Pragama (BPP).   Keduanya ditetapkan KPK sebagai tersangka karena terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Atut divonis tujuh tahun penjara, sementara adiknya lebih ringan, lima tahun penjara.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Tak cuma menjerat pejabat, korupsi sedarah juga melibatkan kalangan swasta. Anggoro Widjojo seorang pengusaha ditangkap KPK karena terbukti menyuap mantan anggota Komisi IV DPR, Yusuf E. Faishal, dalam kasus korupsi Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) Kementerian Kehutanan. KPK menetapkannya sebagai tersangka pada 2014 lalu.   Adiknya, Anggodo Widjojo, juga tersangkut kasus korupsi karena berupaya menghalangi penyidikan KPK terkait dengan kasus sang abang.  Ada lagi kasus yang menjerat suami-istri M. Nazaruddin dan Neneng Sri Wahyuni. Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap pembangunan wisma atlet di Hambalang. Tahun 2016, Nazaruddin juga didakwa kasus gratifikasi dan pencucian uang. Dari dua kasus itu, ditetapkan akumulasi hukumannya menjadi 13 tahun penjara. Sementara Neneng terbukti bersalah melakukan korupsi pada proyek pengadaan dan pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada 2008. Total kerugian negara dari kasus itu sekira Rp 2,7 miliar.  Kasus-kasus lain yang akan tetap diingat publik di antaranya adalah Andi Mallarangeng dan adiknya Choel Mallarangeng, serta Akil Mochtar dan istrinya Ratu Rita.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Selain tentang dinasti politik, penangkapan Asrun dan Adriatma juga menambah daftar kepala daerah PAN yang diciduk KPK. Dua tahun sebelumnya, 23 Agustus 2016 KPK mengumumkan penetapan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam sebagai tersangka dalam kasus korupsi pemberian izin pertambangan. Selanjutnya ada nama Gubernur Bengkulu Zumi Zola yang ditetapan KPK sebagai tersangka Jumat 2 Januari 2018. Zumi diduga menerima hadiah atau janji selama menjabat sebagai gubernur. Peneliti kelahiran Kendari di Indonesia Budget Centre Roy Salam mengakui kuatnya pengaruh dinasti politik keluarga Asrun di Kendari. Dia mengatakan dinasti politik keluarga Asrun tak hanya menyebar di level eksekutif tapi juga legislatif. Situasi ini membuat proses transparansi penganggaran dan penggunaan anggaran tidak ada. “Elitnya jaringan keluarga jadi tidak bisa saling mengawasi, DPRD tidak kontrol, jadi korupsi mudah. Karena kebijakan itu dikuasai mereka,” ujarnya kepada Tirto .

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Pengaruh kuat dinasti politik Asrun di Kendari tak lepas dari kondisi sosial politik di sana. Menurut Roy, preferensi politik masyarakat Kendari dan kota/kabupaten lainnya di Sulawesi Tenggara sangat dipengaruhi sikap politik gubernur. Sehingga ketika Nur Alam yang merupakan kader PAN menjadi gubernur, masyarakat langsung mengindentifikasi ia mendukung Asrun yang merupakan Ketua DPW PAN Kendari sebagai wali kota. “Karena masyarakat [Kendari] patronase politiknya ke gubernur,” ujar Roy. Faktor lain yang membuat dinasti politik Asrun langgeng di Kendari menurut Roy lantaran masyarakat sudah bersikap permisif dengan isu-isu korupsi. Situasi ini menurutnya tidak lepas dari lemahnya penindakan aparat terhadap para pejabat yang terindikasi korupsi. Situasi ini diperparah dengan kerja jurnalistik insane pers yang menurutnya telah terkooptasi kepentingan para pejabat. “Baru di zaman Nur Alam gubernur, KPK menindak,” ujarnya. Adriatma termasuk kepala daerah termuda di Indonesia dengan usia 28 tahun 5 bulan ketika dilantik pada 9 Oktober 2017. Merespons perkara kedua kadernya, PAN belum mengambil sikap. Sekjen PAN Eddy Soeparno menyampaikan, pihaknya akan menunggu “informasi dan masukan lebih akurat” terkait penangkapan dua kadernya itu. “Kami baru bisa memberikan tanggapan,” kata Eddy, Rabu ini. “Kami masih menunggu informasi yang lebih detail dan komprehensif dari pengurus DPW PAN Sultra yang memonitor perkembangan masalah ini secara seksama.”

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan dinasti politik di Indonesia membuat jalannya demokrasi terganggu. Alhasil, menurut ICW, pemerintahan akan digerakan oleh kelompok elite yang itu-itu saja. “Suaminya walikota, diganti istrinya atau anak yang lain. Atau kakaknya kepala daerah, adiknya Ketua DPRD, itu membuat pengelolaan pemerintahan itu jadi tertutup, jadi tidak transparan,” kata Koordinator Divisi Investigasi ICW Febri Hendri kepada detikcom , Jumat (2/3/2018). “Jadi hanya sedikit yang bisa jadi bupati dan kepala daerah dari kelompok masyarakat bawah,” imbuh dia. Febri menerangkan dinasti politik rawan tindak pidana korupsi karena mereka menguasai semua instrumen pemerintahan di tingkat eksekutif dan legislatif. Dia menambahkan wujud dinasti politik masih banyak ditemui. Hal ini membuat proses penyegaran di tingkat pemerintahan tidak berjalan. “Banyak pelanggaran dan bahkan korupsi. Mereka menguasai semua instrumen pemerintahan di daerah baik itu eksekutif dan legislatif. Kami melihat bahwa politik dinasti di tingkat lokal relatif banyak ya, terutama di pemerintahan daerah. Hal ini terjadi karena demokratisasi di lokal tidak berjalan dengan baik sehingga sirkulasi elite lokal tidak jalan,” terang Febri. “Artinya demokrasi lokal itu dibajak oleh kelompok elite lokal yang ada sekarang ini sehingga kelompok masyarakat yang lain tidak bisa mengaksesnya,” sambung dia. Febri menggambarkan dinasti politik ini akan menggeliat saat momen pilkada, dimana mereka berusaha mendapatkan, mempertahankan dan memperluas kekuasaan dengan cara memenangkan kontestasi. Cara memenangkan kontestasi salah satunya dengan membantu dari sisi anggaran pemenangan. “Saat ada kontestasi elektoral seperti pilkada dan pemilu, kelompok elite ini juga berusaha untuk memonopoli. Untuk bisa memenangkan kontestasi elektoral tersebut, mereka harus mengeluarkan biaya yang tinggi dan biaya itu sebagian besar diambil dari hasil korupsi keluarga atau kerabatnya yang jadi pejabat di daerah baik eksekutif maupun legislatif,” ungkap Febri. “Untuk membantu pendanaan dan penyerahan semua infrastruktur dan jaringan politiknya. Jadi tujuan mereka mendapatkan, mempertahankan dan memperluas kekuasaan,” tandas Febri. Operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat ayah-anak, Asrun dan Adriatma Dwi Putra. Asrun merupakan Wali Kota Kendari dua periode, yaitu pada 2007-2017, yang kemudian digantikan putranya, Adriatma. KPK menyebut Asrun memerintahkan Adriatma menerima suap dari pengusaha di wilayahnya. Duit suap itu kemudian dipakai Asrun untuk kepentingan kampanye maju sebagai calon Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) tahun ini. Dalam kasus ini, Adriatma meminta bantuan dana kampanye kepada Dirut PT Sarana Bangun Nusantara (SBN) Hasmun Hamzah. PT SBN, disebut KPK, merupakan rekanan kontraktor jalan dan bangunan di Kendari sejak 2012. Pada Januari 2018, PT SBN juga memenangi lelang proyek jalan Bungkutoko-Kendari New Port senilai Rp 60 miliar. Hasmun lalu memenuhi permintaan itu dengan menyediakan uang total Rp 2,8 miliar. KPK kemudian menetapkan ketiganya beserta mantan Kepala BKSAD Kendari Fatmawati Faqih sebagai tersangka. Peran Fatmawati ini diungkap sebagai orang kepercayaan Asrun yang menjalin komunikasi dengan pengusaha.

loading… DELISERDANG – Ketua DPD Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Deliserdang, Sofyan Nasution bertekad menjadikan Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara lebih sejahtera. Hal itu dikemukan Sofyan Nasution saat melakukan buka puasa bersama dan konsolidasi sesama kader Partai Perindo di Tanjung Morawa, Selasa 13 Juni 2017. Hadir dalam acara tersebut Ketua DPWPartai Perindo Sumut Rudi Zulham Hasibuan, Sekretaris DPW Partai Perindo Sumut Donna Siagian, Ketua DPD Pemuda Perindo Deliserdang Suhermansyah, pengurus DPD Partai Perindo, DPC dan DPRt se Kabupaten Deliserdang. Sofyan menegaskan siap maju dalam Pilkada Kabupaten Deliserdang 2018. Dia mengaku memilki kekuatan berupa dukungan kader hingga ke desa-desa. “Tentu saja DPD Partai Perindo Deliserdangmaju bukan tanpa perhitungan. Artinya, kita telah mempunyai kekuatan hingga sampai ke DPRt (desa). Dari 394 DPRt kita sudah terbentuk 310 DPRt, artinyakita punya kader 11.400 kader di seluruh Kabupaten Deliserdang,” ucapnya. Sesuai dengan arahan Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo, Sofyan menegaskan siap untuk maju Pilkada Deliserdang melalui jalur independen. Namun, dia tidak menutup kemungkinan untuk melakukan komunikasi politik dengan partai lainnya. “Kita cukup percaya diri untuk maju sesuaidengan arahan Ketum (Ketua Umum Perindo- red ). Pertama kita melalui jalur independen tetapi tidak menutup kemungkinan komunikasi politik dengan partai politik di kemudian hari. Artinya, kita selalu terbuka dengan elite politik di Deliserdang agar niat kita untuk maju pada Pilkada 2018 bisa mulus dan lancar,” ungkapnya. Sebagai warga Deliserdang, Sofyan melihat tidak ada pembangunan yang signifikan selama 13 tahun. “Diperlukan seorang pemimpin muda yang mempunyai visi dan misi ke depan. Diperlukan sekaliseorang pemimpin yang membangun Deliserdang dari sudut pandang yang berbeda, bukan dari sudut pandang biasa-biasa saja tetapi dari segi ekonomi kreatif,” tuturnya. Sofyan bertekad maju Pilkada Deliserdang 2018.“Kita optimistis akan mengalahkan politik dinasti di Deliserdang. Karena 13 tahun politik dinasti itu sudah terjadi, apa yang dirasakan masyarakat Deliserdang. Masih banyak pendidikan yang kurang bagus, kesehatan juga begitu-begitu saja, infrastrukturyang begitu-begitu saja. Ini tidak bisa dibiarkan,” tuturnya. Sementara itu, Ketua DPW Partai Perindo Sumut, Rudi Zulham Hasibuan mendukung penuh tekad Sofyan untuk mengikuti Pilkada Deliserdang. “Kita sangat berbangga Ketua DPD Deliserdang kita siap bertempur memenangkan Pilkada Bupati 2018. Kami dari DPW Sumut tentunya akan support 100 persen mendukung beliau dan harus kita menangkan,” ujarnya. (dam)

Related Posts

Comments are closed.