Kasus Suap Ketua Panwaslu Garut, Komisioner KPU Terancam Dipecat

Kasus Suap Ketua Panwaslu Garut, Komisioner KPU Terancam Dipecat

Ketua KPU Arief Budiman menyesalkan kasus dugaan suap yang menjerat Komisioner KPU Kabupaten Garut, Jawa Barat, Ade Sudrajat dan Ketua Panwaslu Garut, Heri Hasan Basri. Arief mengatakan kasus ini menodai integritas penyelenggara pemilu. “Saya prihatin, KPU menyesalkan peristiwa yang menodai semangat dan integritas pemilu yang jujur dan adil. Dalam merekrut dan melakukan bimbingan pelaksanaan tugas, berkali-kali saya mengingatkan kemandirian dan integritas bagian penting bagi penyelenggara Pemilu,” kata Arief kepada wartawan di sela acara Bimbingan Teknis Sistem Data Pemilih (Sidalih) Pemilu 2019 di Hotel Marriott, Jalan Ring Road Utara, Sleman, Minggu (25/2/2018). Arief berharap kasus seperti ini tidak terulang lagi. Sebagai pihak yang diberi mandat menyelenggarakan Pemilu, dia minta dukungan seluruh pihak yang punya kepentingan terhadap kesuksesan pemilu. “Ada penyelenggara, paslon, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan semua pihak, harus menjaga, bersih dan mandiri dari praktik yang dapat mencederai proses Pemilu,” pintanya. Untuk saat ini, imbuh Arief, pihaknya telah melakukan langkah-langkah strategis untuk menindaklanjuti peristiwa memalukan tersebut. KPU mulai hari ini telah resmi memberhentikan sementara Ade Sudrajat dari tugasnya sebagai penyelenggara pemilu di Garut. “Sanksi yang paling berat adalah diberhentikan tetap, nanti proses melalui DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Secepatnya untuk segera disidang dan mendapatkan sanksi tegas,” imbuhnya. Sebelumnya, Satgas Anti Money Politic Polri menangkap Ade dan Heri, Sabtu (24/2) kemarin siang. Keduanya diduga menerima suap atau gratifikasi dari salah satu paslon Pilbup Garut. Hari ini, polisi menangkap seorang yang diduga berperan sebagai pemberi suap. Namun, polisi belum membeberkan identitasnya. “Satu yang ditahan dari pihak yang memberi suap,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Umar Surya Fana kepada detikcom, Minggu (25/2). [Gambas:Video 20detik]

Ketua KPU Arief Budiman menyesalkan kasus dugaan suap yang menjerat Komisioner KPU Kabupaten Garut, Jawa Barat, Ade Sudrajat dan Ketua Panwaslu Garut, Heri Hasan Basri. Arief mengatakan kasus ini menodai integritas penyelenggara pemilu. “Saya prihatin, KPU menyesalkan peristiwa yang menodai semangat dan integritas pemilu yang jujur dan adil. Dalam merekrut dan melakukan bimbingan pelaksanaan tugas, berkali-kali saya mengingatkan kemandirian dan integritas bagian penting bagi penyelenggara Pemilu,” kata Arief kepada wartawan di sela acara Bimbingan Teknis Sistem Data Pemilih (Sidalih) Pemilu 2019 di Hotel Marriott, Jalan Ring Road Utara, Sleman, Minggu (25/2/2018). Arief berharap kasus seperti ini tidak terulang lagi. Sebagai pihak yang diberi mandat menyelenggarakan Pemilu, dia minta dukungan seluruh pihak yang punya kepentingan terhadap kesuksesan pemilu. “Ada penyelenggara, paslon, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan semua pihak, harus menjaga, bersih dan mandiri dari praktik yang dapat mencederai proses Pemilu,” pintanya. Untuk saat ini, imbuh Arief, pihaknya telah melakukan langkah-langkah strategis untuk menindaklanjuti peristiwa memalukan tersebut. KPU mulai hari ini telah resmi memberhentikan sementara Ade Sudrajat dari tugasnya sebagai penyelenggara pemilu di Garut. “Sanksi yang paling berat adalah diberhentikan tetap, nanti proses melalui DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Secepatnya untuk segera disidang dan mendapatkan sanksi tegas,” imbuhnya. Sebelumnya, Satgas Anti Money Politic Polri menangkap Ade dan Heri, Sabtu (24/2) kemarin siang. Keduanya diduga menerima suap atau gratifikasi dari salah satu paslon Pilbup Garut. Hari ini, polisi menangkap seorang yang diduga berperan sebagai pemberi suap. Namun, polisi belum membeberkan identitasnya. “Satu yang ditahan dari pihak yang memberi suap,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Umar Surya Fana kepada detikcom, Minggu (25/2). [Gambas:Video 20detik]

Ketua Bawaslu RI Abhan menilai operasi tangkap tangan anggota KPU dan Ketua Panwaslu Kabupaten Garut memalukan penyelenggara Pemilu. Peristiwa tersebut mencederai proses demokrasi. “Peristiwa tersebut telah mencederai proses demokrasi yang sedang berlangsung, khususnya di Kabupaten Garut,” ujar Abhan dalam keterangan tertulisnya, Minggu (25/2/2018). [Gambas:Video 20detik] Bawaslu sendiri tengah menggalakkan gerakan tolak money politik dan peningkatan integritas jajaran penyelengara pemilu, khususnya Panwaslu. Menurut Abhan anggota penyelenggara pemilu selalu dikelilingi banyak godaan yang menggiurkan. Namun penyelenggara pemilu harus mampu menahan hasratnya agar tidak mudah tergoda janji atau pemberian apapun dari pihak yang berkaitan dengan proses demokrasi. “Ada pakta integritas yang harus dijaga oleh setiap individu penyelenggara pemilu,” katanya. Melalui pernyataan sikapnya, Bawaslu mendukung penuh proses penegakan hukum kasus suap tersebut. Berikut pernyataan sikap Bawaslu RI terkait suap anggota KPU dan Ketua Panwaslu Kabupaten Garut: 1. Bawaslu sangat prihatin atas kasus yang mencederai proses demokrasi yang sedang berjalan di Kabupaten Garut tersebut. 2. Bawaslu mendukung langkah penegak hukum untuk memprosesnya secara tuntas. Kasus ini adalah kasus suap sehingga orang yang memberikan suap harus juga ditindak secara tegas tanpa pandang bulu. 3. Bawaslu segera menindaklanjuti kasus ini dengan memberhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut sambil menunggu penetapan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemil (DKPP). 4. Bawaslu akan melakukan introspeksidiri dan terus bersemangat untuk menanamkan nilai-nilai integritas kepada jajaran pengawas Pemilu. 5. Bawaslu berharap publik bisa menanggapi peristiwa ini secara obyektif, karena persoalan ini muncul atas ulah personal bukan secara kelembagaan. 6. Hari ini juga Bawaslu akan mengirimkan tim ke Kabupaten Garut untuk melakukan supervisi terhadap Panwaslu Kabupaten Garut. Hal ini adalah bentuk respon cepat Bawaslu RI terhadap peristiwa ini.

Sleman – Ketua KPU Arief Budiman menyesalkan kasus dugaan suap yang menjerat Komisioner KPU Kabupaten Garut, Jawa Barat, Ade Sudrajat dan Ketua Panwaslu Garut, Heri Hasan Basri. Arief mengatakan kasus ini menodai integritas penyelenggara pemilu. “Saya prihatin, KPU menyesalkan peristiwa yang menodai semangat dan integritas pemilu yang jujur dan adil. Dalam merekrut dan melakukan bimbingan pelaksanaan tugas, berkali-kali saya mengingatkan kemandirian dan integritas bagian penting bagi penyelenggara Pemilu,” kata Arief kepada wartawan di sela acara Bimbingan Teknis Sistem Data Pemilih (Sidalih) Pemilu 2019 di Hotel Marriott, Jalan Ring Road Utara, Sleman, Minggu (25/2/2018). Arief berharap kasus seperti ini tidak terulang lagi. Sebagai pihak yang diberi mandat menyelenggarakan Pemilu, dia minta dukungan seluruh pihak yang punya kepentingan terhadap kesuksesan pemilu. “Ada penyelenggara, paslon, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan semua pihak, harus menjaga, bersih dan mandiri dari praktik yang dapat mencederai proses Pemilu,” pintanya. Untuk saat ini, imbuh Arief, pihaknya telah melakukan langkah-langkah strategis untuk menindaklanjuti peristiwa memalukan tersebut. KPU mulai hari ini telah resmi memberhentikan sementara Ade Sudrajat dari tugasnya sebagai penyelenggara pemilu di Garut. “Sanksi yang paling berat adalah diberhentikan tetap, nanti proses melalui DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Secepatnya untuk segera disidang dan mendapatkan sanksi tegas,” imbuhnya. Sebelumnya, Satgas Anti Money Politic Polri menangkap Ade dan Heri, Sabtu (24/2) kemarin siang. Keduanya diduga menerima suap atau gratifikasi dari salah satu paslon Pilbup Garut. Hari ini, polisi menangkap seorang yang diduga berperan sebagai pemberi suap. Namun, polisi belum membeberkan identitasnya. “Satu yang ditahan dari pihak yang memberi suap,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Umar Surya Fana kepada detikcom, Minggu (25/2). [Gambas:Video 20detik] (idh/idh)

“Ada penambahan satu orang lagi,” ujar Kabid Humas Polda Jabar, AKBP Heri Suprapto, Ahad (25/2). Heri mengatakan tersangka yang ditangkap bernisial DD yang diduga pemberi suap kepada Ketua Panwaslu Garut, Heri Hasan Basari, dan komisioner KPU Garut, Ade Sudrajad, untuk meloloskan salah satu pasangan calon Pilbup Garut. Atas penangkapan tersebut, kata dia, polisi akan terus melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengembangkan kasus ini. “Kami masih mencari alat buktinya,” katanya. Sebelumnya, Satgas Anti Money Politic Bareskrim Polri dan Satgasda Polda Jabar menangkap Ketua Panwaslu Garut, Heri Hasan Basari dan komisioner KPU Garut, Ade Sudrajad, pada Sabtu siang. Ade dan Heri ditangkap atas dugaan gratifikasi untuk meloloskan salah satu pasangan calon Bupati Garut. Saat ini keduanya tengah menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Jabar. Saat keduanya diamankan, polisi menyita satu buah unit mobil Daihatsu berwarna putih serta sejumlah uang tunai pun turut diamankan. Apabila terbukti bersalah, para tersangka melanggar pasal 11 dan atau 12 Undang-Undang Tipikor dan atau pasal 3 dan 5 Undang-Undang TPPU.

Ketua KPU Arief Budiman menyesalkan kasus dugaan suap yang menjerat Komisioner KPU Kabupaten Garut, Jawa Barat, Ade Sudrajat dan Ketua Panwaslu Garut, Heri Hasan Basri. Arief mengatakan kasus ini menodai integritas penyelenggara pemilu. “Saya prihatin, KPU menyesalkan peristiwa yang menodai semangat dan integritas pemilu yang jujur dan adil. Dalam merekrut dan melakukan bimbingan pelaksanaan tugas, berkali-kali saya mengingatkan kemandirian dan integritas bagian penting bagi penyelenggara Pemilu,” kata Arief kepada wartawan di sela acara Bimbingan Teknis Sistem Data Pemilih (Sidalih) Pemilu 2019 di Hotel Marriott, Jalan Ring Road Utara, Sleman, Minggu (25/2/2018). Arief berharap kasus seperti ini tidak terulang lagi. Sebagai pihak yang diberi mandat menyelenggarakan Pemilu, dia minta dukungan seluruh pihak yang punya kepentingan terhadap kesuksesan pemilu. “Ada penyelenggara, paslon, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan semua pihak, harus menjaga, bersih dan mandiri dari praktik yang dapat mencederai proses Pemilu,” pintanya. Untuk saat ini, imbuh Arief, pihaknya telah melakukan langkah-langkah strategis untuk menindaklanjuti peristiwa memalukan tersebut. KPU mulai hari ini telah resmi memberhentikan sementara Ade Sudrajat dari tugasnya sebagai penyelenggara pemilu di Garut. “Sanksi yang paling berat adalah diberhentikan tetap, nanti proses melalui DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Secepatnya untuk segera disidang dan mendapatkan sanksi tegas,” imbuhnya. Sebelumnya, Satgas Anti Money Politic Polri menangkap Ade dan Heri, Sabtu (24/2) kemarin siang. Keduanya diduga menerima suap atau gratifikasi dari salah satu paslon Pilbup Garut. Hari ini, polisi menangkap seorang yang diduga berperan sebagai pemberi suap. Namun, polisi belum membeberkan identitasnya. “Satu yang ditahan dari pihak yang memberi suap,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Umar Surya Fana kepada detikcom, Minggu (25/2). [Gambas:Video 20detik]

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Ketua KPU Arief Budiman menyesalkan kasus dugaan suap yang menjerat Komisioner KPU Kabupaten Garut, Jawa Barat, Ade Sudrajat dan Ketua Panwaslu Garut, Heri Hasan Basri. Arief mengatakan kasus ini menodai integritas penyelenggara pemilu. “Saya prihatin, KPU menyesalkan peristiwa yang menodai semangat dan integritas pemilu yang jujur dan adil. Dalam merekrut dan melakukan bimbingan pelaksanaan tugas, berkali-kali saya mengingatkan kemandirian dan integritas bagian penting bagi penyelenggara Pemilu,” kata Arief kepada wartawan di sela acara Bimbingan Teknis Sistem Data Pemilih (Sidalih) Pemilu 2019 di Hotel Marriott, Jalan Ring Road Utara, Sleman, Minggu (25/2/2018). Arief berharap kasus seperti ini tidak terulang lagi. Sebagai pihak yang diberi mandat menyelenggarakan Pemilu, dia minta dukungan seluruh pihak yang punya kepentingan terhadap kesuksesan pemilu. “Ada penyelenggara, paslon, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan semua pihak, harus menjaga, bersih dan mandiri dari praktik yang dapat mencederai proses Pemilu,” pintanya. Untuk saat ini, imbuh Arief, pihaknya telah melakukan langkah-langkah strategis untuk menindaklanjuti peristiwa memalukan tersebut. KPU mulai hari ini telah resmi memberhentikan sementara Ade Sudrajat dari tugasnya sebagai penyelenggara pemilu di Garut. “Sanksi yang paling berat adalah diberhentikan tetap, nanti proses melalui DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Secepatnya untuk segera disidang dan mendapatkan sanksi tegas,” imbuhnya. Sebelumnya, Satgas Anti Money Politic Polri menangkap Ade dan Heri, Sabtu (24/2) kemarin siang. Keduanya diduga menerima suap atau gratifikasi dari salah satu paslon Pilbup Garut. Hari ini, polisi menangkap seorang yang diduga berperan sebagai pemberi suap. Namun, polisi belum membeberkan identitasnya. “Satu yang ditahan dari pihak yang memberi suap,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Umar Surya Fana kepada detikcom, Minggu (25/2). [Gambas:Video 20detik]

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Ketua KPU Arief Budiman memastikan tahapan Pemilihan Bupati (Pilbup) Garut 2018 tidak terganggu meski ada penangkapan Komisioner KPU Kabupaten Garut, Jawa Barat, Ade Sudrajat dan Ketua Panwaslu Garut, Heri Hasan Basri. Keduanya ditangkap atas dugaan suap salah satu calon. [Gambas:Video 20detik] “Secara teknis tahapan di Pilkada Garut tidak terganggu, empat komisioner (KPU) masih bisa melaksanakan tugasnya,” kata Arief di sela acara Bimbingan Teknis Sistem Data Pemilih (Sidalih) Pemilu 2019 di Hotel Marriott, Jalan Ring Road Utara, Sleman, Minggu (25/2/2018). Arief mengatakan, KPUD Jawa Barat petang ini diagendakan bertemu jajaran Ketua dan Komisioner KPU Garut. Pertemuan itu untuk mengklarifikasi dan pendalaman informasi untuk menentukan langkah lebih lanjut. “Kita juga menghormati proses hukum bagi bersangkutan (Ade Sudrajat) yang saat ini berada di Polda Jabar, dan memastikan pelaksanaan Pilgub Jabar dan Pilbup Garut tidak terganggu oleh peristiwa ini,” ujarnya Arief mengaku prihatin dengan kasus ini. Arief mendukung penuh proses hukum yang dijalankan kepolisian. “Saya prihatin, tapi karena kasus ini sudah terjadi, saya mendukung polisi usut tuntas. Tidak hanya terhadap penyelenggara Pemilu, tapi juga pihak-pihak yang melakukan penyuapan terhadap penyelenggara Pemilu,” ujarnya. “Siapapun yang terlibat dalam kejadian ini harus diproses, dia tak boleh dibiarkan, karena dia merusak penyelenggaraan Pemilu,” imbuhnya. Sesuai aturan dalam UU Pemilu, lanjut Arief, siapapun pihak penyuap dan penerima suap, maka akan mendapatkan sanksi tegas dari sisi administrasi maupun pidana. “Jika paslon yang terbukti menyuap, maka ada aturan perundangan terkait sanksinya. Tapi saya tak mau berandai-andai karena aparat hukum belum menyebutkan siapa pihak penyuap, tapi kan tidak mungkin penyelenggara disuap tanpa tahu siapa yang menyuap, nanti kita lihat dulu, proses hukum akan membuktikan banyak hal,” ujar Arief. Disinggung apakah KPU akan memberikan pendampingan hukum untuk Ade Sudrajat, Arief menegaskan jika kasus yang melibatkan individual atau tindakan pidana personal, maka jajarannya tidak akan memberikan bantuan hukum. “Kasus yang melibatkan individual tidak didampingi, tapi kalau menyangkut kasus kebijakan institusi, ada,” imbuhnya. Sebelumnya, Satgas Anti Money Politic Polri menangkap Ade dan Heri, Sabtu (24/2) kemarin siang. Keduanya diduga menerima suap atau gratifikasi dari salah satu paslon Pilbup Garut. Hari ini, polisi menangkap seorang yang diduga berperan sebagai pemberi suap. Namun, polisi belum membeberkan identitasnya.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Kapolres Garut AKBP Novri Turangga memastikan pemberian sanksi pada yang bersangkutan karena melakukan kesalahan. Ia berkomitmen melanjutkan perkara tersebut ke ranah pidana umum jika dimungkinkan. “Kami sekarang masih melakukan pemeriksaan. Sudah jelas dia ke sana (tempat hiburan),” katanya setelah pawai peringatan HUT TNI, Kamis (5/10). Ia menyebut sanksi terberat bagi Panitreskrim Polsek Pakenjeng tersebut berupa pemecatan. Ia menilai terjadi kelalaian dalam insiden itu. Terlebih oknum polisi itu berada dalam kondisi mabuk berat. “Yang namanya ke tempat hiburan, mabuk jelas salah lah. Ya seperti itulah (mabuk),” ujarnya. Sebelumnya, Devia menjadi korban peluru nyasar yang ditembakan dari pistol milik oknum anggota Polres Garut, Aiptu Sapriyudin. Pistol revolver yang dipegang Aiptu Sapriyudin sempat diputar-putar di tangannya sebelum kejadian. Ia pun sempat menodongkan pistol ke petugas keamanan. Sedangkan korban, Devia masih terbaring lemas di RSUD dr Slamet usai peluru menembus paha kirinya.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

TEMPO.CO , Jakarta – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly mengatakan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Purworejo Cahyono Adhi Satriyanto yang diduga menerima uang dari bandar narkoba Christian Jaya Kusuma alias Sancai terancam hukuman pemecatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebab, kata Yasonna, tindakan yang dilakukannya tergolong pelanggaran berat. “Saya kira itu sudah sangat berat, bisa pecat. Bukan pecat sebagai Kalapas, tapi pecat PNS,” kata Yasonna di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis, 18 Januari 2018. Baca:  Sancai, Gembong Narkotika The Next Freddy Budiman? Badan Narkotika Nasional sebelumnya menangkap Kalapas Purworejo Jawa Tengah, Cahyono Adhi Satriyanto, karena diduga menerima uang ratusan juta rupiah dari bandar narkoba.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Cahyono ditangkap pada Senin, 15 Januari 2018. Penangkapan itu merupakan hasil koordinasi BNN pusat dengan BNN Provinsi Jawa Tengah. Dia diduga terkait kasus Tindak Pidana Pencucian Uang narkotika dengan narapidana kasus narkoba penghuni Lapas Pekalongan bernama Christian Jaya Kusuma alias Sancai . Yasonna mengatakan ada indikasi uang masuk ke Cahyono melalui transfer rekening bank. Indikasi itu ditemukan pihak BNN sebelum penangkapan dilakukan. Baca:  Kendalikan Narkoba dari Lapas, BNN: Sancai Seperti Raja Kecil Menurut Yasonna, Kementerian Hukuk dan HAM melalui Inspektorat Jenderal telah mengusulkan pemeriksaan terhadap Cahyono. Hukuman terhadap Kalapas Purworejo yang diduga menerima uang dari Sancai  nantinya akan dijatuhkan oleh Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM.

TEMPO.CO , Mojokerto – Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kota Mojokerto menyerahkan sepenuhnya pada Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan terkait kader yang menerima suap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) , Sabtu malam, 17 Juni 2017. “Kami koordinasi dengan DPD dan DPP PDIP, apapun keputusan DPP kami akan ikuti termasuk jika rekomendasinya pemecatan,” kata Ketua  PDI Perjuangan Kota Mojokerto Febriana Meldyawati saat dihubungi. KPK menangkap enam orang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Jumat malam, 16 Juni 2017 hingga Sabtu dini hari. Empat orang ditetapkan sebagai tersangka dan dua lainnya masih saksi. Baca: OTT KPK di Kota Mojokerto, Begini Kronologi Penangkapan 4 Orang

seperti di kutip dari https://nasional.tempo.co

Dari empat orang tersangka, tiga diantaranya unnsur pimpinan Dewan, yaitu  Ketua DPRD Purnomo yang juga Wakil Ketua PDI Perjuangan Kota Mojokerto, Wakil Ketua DPRD Umar Faruq yang juga Ketua DPC Partai Amanat Nasional (PAN) Mojokerto dan Abdullah Fanani politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Satu lagi adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mojokerto Wiwid Febriyanto. Dua orang yang masih berstatus sebagai saksi diduga perantara pengantar uang suap. Enam orang tersebut ditangkap di lokasi berbeda. Tiga pimpinan DPRD dan Kepala Dinas PUPR ditangkap usai mengikuti rapat dengar pendapat di gedung DPRD yang berakhir Jumat tengah malam, 16 Juni 2017 sekitar pukul 24.00. Simak: Korupsi Anggaran, KPK Tetapkan Tiga Tersangka Anggota DPRD Mojokerto Ada pula yang ditangkap dalam perjalanan pulang ke rumah serta diciduk di kantor DPC PAN Kota Mojokerto. Febriana mengaku tak mengikuti rapat Dewan karena berhalangan. “Saya kebetulan tidak ikut rapat, jadi tidak tahu kronologinya,” katanya. Febriana melihat, sikap Purnomo selama ini biasa-biasa saja. Ia kaget mengetahui Purnomo ditangkap KPK. Sebab, Purnomo termasuk salah satu seniornya di PDI Perjuangan Kota Mojokerto. “Saya 13 tahun di PDIP dan Pak Purnomo lebih lama lagi,” katanya. Lihat: Enam Orang Hasil OTT di Mojokerto Digiring ke KPK Para pimpinan DPRD Kota Mojokerto tersebut disangka menerima suap ratusan juta rupiah dari Kepala Dinas PUPR setempat. KPK mengamankan barang bukti uang Rp 470 juta dari para tersangka. Suap itu terkait komitmen fee atas pengalihan anggaran Rp13 miliar. Anggaran tersebut semula untuk pembangunan kampus Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) di Kota Mojokerto. Namun karena ada kendala dan tidak terealiasi, dana sebesar itu direncanakan akan dialihkan untuk kegiatan lain dengan catatan DPRD menyetujuinya. Oleh karenanya, kepala dinas terkait menyuap para pimpinan DPRD agar meloloskan pengalihan anggaran tersebut. ISHOMUDDIN

Related Posts

Comments are closed.