Kasus Suap Ketua Panwaslu Garut, Komisioner KPU Terancam Dipecat

Kasus Suap Ketua Panwaslu Garut, Komisioner KPU Terancam Dipecat

Ketua KPU Arief Budiman menyesalkan kasus dugaan suap yang menjerat Komisioner KPU Kabupaten Garut, Jawa Barat, Ade Sudrajat dan Ketua Panwaslu Garut, Heri Hasan Basri. Arief mengatakan kasus ini menodai integritas penyelenggara pemilu. “Saya prihatin, KPU menyesalkan peristiwa yang menodai semangat dan integritas pemilu yang jujur dan adil. Dalam merekrut dan melakukan bimbingan pelaksanaan tugas, berkali-kali saya mengingatkan kemandirian dan integritas bagian penting bagi penyelenggara Pemilu,” kata Arief kepada wartawan di sela acara Bimbingan Teknis Sistem Data Pemilih (Sidalih) Pemilu 2019 di Hotel Marriott, Jalan Ring Road Utara, Sleman, Minggu (25/2/2018). Arief berharap kasus seperti ini tidak terulang lagi. Sebagai pihak yang diberi mandat menyelenggarakan Pemilu, dia minta dukungan seluruh pihak yang punya kepentingan terhadap kesuksesan pemilu. “Ada penyelenggara, paslon, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan semua pihak, harus menjaga, bersih dan mandiri dari praktik yang dapat mencederai proses Pemilu,” pintanya. Untuk saat ini, imbuh Arief, pihaknya telah melakukan langkah-langkah strategis untuk menindaklanjuti peristiwa memalukan tersebut. KPU mulai hari ini telah resmi memberhentikan sementara Ade Sudrajat dari tugasnya sebagai penyelenggara pemilu di Garut. “Sanksi yang paling berat adalah diberhentikan tetap, nanti proses melalui DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Secepatnya untuk segera disidang dan mendapatkan sanksi tegas,” imbuhnya. Sebelumnya, Satgas Anti Money Politic Polri menangkap Ade dan Heri, Sabtu (24/2) kemarin siang. Keduanya diduga menerima suap atau gratifikasi dari salah satu paslon Pilbup Garut. Hari ini, polisi menangkap seorang yang diduga berperan sebagai pemberi suap. Namun, polisi belum membeberkan identitasnya. “Satu yang ditahan dari pihak yang memberi suap,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Umar Surya Fana kepada detikcom, Minggu (25/2). [Gambas:Video 20detik]

Ketua KPU Arief Budiman menyesalkan kasus dugaan suap yang menjerat Komisioner KPU Kabupaten Garut, Jawa Barat, Ade Sudrajat dan Ketua Panwaslu Garut, Heri Hasan Basri. Arief mengatakan kasus ini menodai integritas penyelenggara pemilu. “Saya prihatin, KPU menyesalkan peristiwa yang menodai semangat dan integritas pemilu yang jujur dan adil. Dalam merekrut dan melakukan bimbingan pelaksanaan tugas, berkali-kali saya mengingatkan kemandirian dan integritas bagian penting bagi penyelenggara Pemilu,” kata Arief kepada wartawan di sela acara Bimbingan Teknis Sistem Data Pemilih (Sidalih) Pemilu 2019 di Hotel Marriott, Jalan Ring Road Utara, Sleman, Minggu (25/2/2018). Arief berharap kasus seperti ini tidak terulang lagi. Sebagai pihak yang diberi mandat menyelenggarakan Pemilu, dia minta dukungan seluruh pihak yang punya kepentingan terhadap kesuksesan pemilu. “Ada penyelenggara, paslon, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan semua pihak, harus menjaga, bersih dan mandiri dari praktik yang dapat mencederai proses Pemilu,” pintanya. Untuk saat ini, imbuh Arief, pihaknya telah melakukan langkah-langkah strategis untuk menindaklanjuti peristiwa memalukan tersebut. KPU mulai hari ini telah resmi memberhentikan sementara Ade Sudrajat dari tugasnya sebagai penyelenggara pemilu di Garut. “Sanksi yang paling berat adalah diberhentikan tetap, nanti proses melalui DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Secepatnya untuk segera disidang dan mendapatkan sanksi tegas,” imbuhnya. Sebelumnya, Satgas Anti Money Politic Polri menangkap Ade dan Heri, Sabtu (24/2) kemarin siang. Keduanya diduga menerima suap atau gratifikasi dari salah satu paslon Pilbup Garut. Hari ini, polisi menangkap seorang yang diduga berperan sebagai pemberi suap. Namun, polisi belum membeberkan identitasnya. “Satu yang ditahan dari pihak yang memberi suap,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Umar Surya Fana kepada detikcom, Minggu (25/2). [Gambas:Video 20detik]

Ketua Bawaslu RI Abhan menilai operasi tangkap tangan anggota KPU dan Ketua Panwaslu Kabupaten Garut memalukan penyelenggara Pemilu. Peristiwa tersebut mencederai proses demokrasi. “Peristiwa tersebut telah mencederai proses demokrasi yang sedang berlangsung, khususnya di Kabupaten Garut,” ujar Abhan dalam keterangan tertulisnya, Minggu (25/2/2018). [Gambas:Video 20detik] Bawaslu sendiri tengah menggalakkan gerakan tolak money politik dan peningkatan integritas jajaran penyelengara pemilu, khususnya Panwaslu. Menurut Abhan anggota penyelenggara pemilu selalu dikelilingi banyak godaan yang menggiurkan. Namun penyelenggara pemilu harus mampu menahan hasratnya agar tidak mudah tergoda janji atau pemberian apapun dari pihak yang berkaitan dengan proses demokrasi. “Ada pakta integritas yang harus dijaga oleh setiap individu penyelenggara pemilu,” katanya. Melalui pernyataan sikapnya, Bawaslu mendukung penuh proses penegakan hukum kasus suap tersebut. Berikut pernyataan sikap Bawaslu RI terkait suap anggota KPU dan Ketua Panwaslu Kabupaten Garut: 1. Bawaslu sangat prihatin atas kasus yang mencederai proses demokrasi yang sedang berjalan di Kabupaten Garut tersebut. 2. Bawaslu mendukung langkah penegak hukum untuk memprosesnya secara tuntas. Kasus ini adalah kasus suap sehingga orang yang memberikan suap harus juga ditindak secara tegas tanpa pandang bulu. 3. Bawaslu segera menindaklanjuti kasus ini dengan memberhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut sambil menunggu penetapan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemil (DKPP). 4. Bawaslu akan melakukan introspeksidiri dan terus bersemangat untuk menanamkan nilai-nilai integritas kepada jajaran pengawas Pemilu. 5. Bawaslu berharap publik bisa menanggapi peristiwa ini secara obyektif, karena persoalan ini muncul atas ulah personal bukan secara kelembagaan. 6. Hari ini juga Bawaslu akan mengirimkan tim ke Kabupaten Garut untuk melakukan supervisi terhadap Panwaslu Kabupaten Garut. Hal ini adalah bentuk respon cepat Bawaslu RI terhadap peristiwa ini.

Ketua KPU Arief Budiman menyesalkan kasus dugaan suap yang menjerat Komisioner KPU Kabupaten Garut, Jawa Barat, Ade Sudrajat dan Ketua Panwaslu Garut, Heri Hasan Basri. Arief mengatakan kasus ini menodai integritas penyelenggara pemilu. “Saya prihatin, KPU menyesalkan peristiwa yang menodai semangat dan integritas pemilu yang jujur dan adil. Dalam merekrut dan melakukan bimbingan pelaksanaan tugas, berkali-kali saya mengingatkan kemandirian dan integritas bagian penting bagi penyelenggara Pemilu,” kata Arief kepada wartawan di sela acara Bimbingan Teknis Sistem Data Pemilih (Sidalih) Pemilu 2019 di Hotel Marriott, Jalan Ring Road Utara, Sleman, Minggu (25/2/2018). Arief berharap kasus seperti ini tidak terulang lagi. Sebagai pihak yang diberi mandat menyelenggarakan Pemilu, dia minta dukungan seluruh pihak yang punya kepentingan terhadap kesuksesan pemilu. “Ada penyelenggara, paslon, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan semua pihak, harus menjaga, bersih dan mandiri dari praktik yang dapat mencederai proses Pemilu,” pintanya. Untuk saat ini, imbuh Arief, pihaknya telah melakukan langkah-langkah strategis untuk menindaklanjuti peristiwa memalukan tersebut. KPU mulai hari ini telah resmi memberhentikan sementara Ade Sudrajat dari tugasnya sebagai penyelenggara pemilu di Garut. “Sanksi yang paling berat adalah diberhentikan tetap, nanti proses melalui DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Secepatnya untuk segera disidang dan mendapatkan sanksi tegas,” imbuhnya. Sebelumnya, Satgas Anti Money Politic Polri menangkap Ade dan Heri, Sabtu (24/2) kemarin siang. Keduanya diduga menerima suap atau gratifikasi dari salah satu paslon Pilbup Garut. Hari ini, polisi menangkap seorang yang diduga berperan sebagai pemberi suap. Namun, polisi belum membeberkan identitasnya. “Satu yang ditahan dari pihak yang memberi suap,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Umar Surya Fana kepada detikcom, Minggu (25/2). [Gambas:Video 20detik]

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Ketua KPU Arief Budiman menyesalkan kasus dugaan suap yang menjerat Komisioner KPU Kabupaten Garut, Jawa Barat, Ade Sudrajat dan Ketua Panwaslu Garut, Heri Hasan Basri. Arief mengatakan kasus ini menodai integritas penyelenggara pemilu. “Saya prihatin, KPU menyesalkan peristiwa yang menodai semangat dan integritas pemilu yang jujur dan adil. Dalam merekrut dan melakukan bimbingan pelaksanaan tugas, berkali-kali saya mengingatkan kemandirian dan integritas bagian penting bagi penyelenggara Pemilu,” kata Arief kepada wartawan di sela acara Bimbingan Teknis Sistem Data Pemilih (Sidalih) Pemilu 2019 di Hotel Marriott, Jalan Ring Road Utara, Sleman, Minggu (25/2/2018). Arief berharap kasus seperti ini tidak terulang lagi. Sebagai pihak yang diberi mandat menyelenggarakan Pemilu, dia minta dukungan seluruh pihak yang punya kepentingan terhadap kesuksesan pemilu. “Ada penyelenggara, paslon, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan semua pihak, harus menjaga, bersih dan mandiri dari praktik yang dapat mencederai proses Pemilu,” pintanya. Untuk saat ini, imbuh Arief, pihaknya telah melakukan langkah-langkah strategis untuk menindaklanjuti peristiwa memalukan tersebut. KPU mulai hari ini telah resmi memberhentikan sementara Ade Sudrajat dari tugasnya sebagai penyelenggara pemilu di Garut. “Sanksi yang paling berat adalah diberhentikan tetap, nanti proses melalui DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Secepatnya untuk segera disidang dan mendapatkan sanksi tegas,” imbuhnya. Sebelumnya, Satgas Anti Money Politic Polri menangkap Ade dan Heri, Sabtu (24/2) kemarin siang. Keduanya diduga menerima suap atau gratifikasi dari salah satu paslon Pilbup Garut. Hari ini, polisi menangkap seorang yang diduga berperan sebagai pemberi suap. Namun, polisi belum membeberkan identitasnya. “Satu yang ditahan dari pihak yang memberi suap,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Umar Surya Fana kepada detikcom, Minggu (25/2). [Gambas:Video 20detik]

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Ketua KPU Arief Budiman memastikan tahapan Pemilihan Bupati (Pilbup) Garut 2018 tidak terganggu meski ada penangkapan Komisioner KPU Kabupaten Garut, Jawa Barat, Ade Sudrajat dan Ketua Panwaslu Garut, Heri Hasan Basri. Keduanya ditangkap atas dugaan suap salah satu calon. [Gambas:Video 20detik] “Secara teknis tahapan di Pilkada Garut tidak terganggu, empat komisioner (KPU) masih bisa melaksanakan tugasnya,” kata Arief di sela acara Bimbingan Teknis Sistem Data Pemilih (Sidalih) Pemilu 2019 di Hotel Marriott, Jalan Ring Road Utara, Sleman, Minggu (25/2/2018). Arief mengatakan, KPUD Jawa Barat petang ini diagendakan bertemu jajaran Ketua dan Komisioner KPU Garut. Pertemuan itu untuk mengklarifikasi dan pendalaman informasi untuk menentukan langkah lebih lanjut. “Kita juga menghormati proses hukum bagi bersangkutan (Ade Sudrajat) yang saat ini berada di Polda Jabar, dan memastikan pelaksanaan Pilgub Jabar dan Pilbup Garut tidak terganggu oleh peristiwa ini,” ujarnya Arief mengaku prihatin dengan kasus ini. Arief mendukung penuh proses hukum yang dijalankan kepolisian. “Saya prihatin, tapi karena kasus ini sudah terjadi, saya mendukung polisi usut tuntas. Tidak hanya terhadap penyelenggara Pemilu, tapi juga pihak-pihak yang melakukan penyuapan terhadap penyelenggara Pemilu,” ujarnya. “Siapapun yang terlibat dalam kejadian ini harus diproses, dia tak boleh dibiarkan, karena dia merusak penyelenggaraan Pemilu,” imbuhnya. Sesuai aturan dalam UU Pemilu, lanjut Arief, siapapun pihak penyuap dan penerima suap, maka akan mendapatkan sanksi tegas dari sisi administrasi maupun pidana. “Jika paslon yang terbukti menyuap, maka ada aturan perundangan terkait sanksinya. Tapi saya tak mau berandai-andai karena aparat hukum belum menyebutkan siapa pihak penyuap, tapi kan tidak mungkin penyelenggara disuap tanpa tahu siapa yang menyuap, nanti kita lihat dulu, proses hukum akan membuktikan banyak hal,” ujar Arief. Disinggung apakah KPU akan memberikan pendampingan hukum untuk Ade Sudrajat, Arief menegaskan jika kasus yang melibatkan individual atau tindakan pidana personal, maka jajarannya tidak akan memberikan bantuan hukum. “Kasus yang melibatkan individual tidak didampingi, tapi kalau menyangkut kasus kebijakan institusi, ada,” imbuhnya. Sebelumnya, Satgas Anti Money Politic Polri menangkap Ade dan Heri, Sabtu (24/2) kemarin siang. Keduanya diduga menerima suap atau gratifikasi dari salah satu paslon Pilbup Garut. Hari ini, polisi menangkap seorang yang diduga berperan sebagai pemberi suap. Namun, polisi belum membeberkan identitasnya.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Kapolres Garut AKBP Novri Turangga memastikan pemberian sanksi pada yang bersangkutan karena melakukan kesalahan. Ia berkomitmen melanjutkan perkara tersebut ke ranah pidana umum jika dimungkinkan. “Kami sekarang masih melakukan pemeriksaan. Sudah jelas dia ke sana (tempat hiburan),” katanya setelah pawai peringatan HUT TNI, Kamis (5/10). Ia menyebut sanksi terberat bagi Panitreskrim Polsek Pakenjeng tersebut berupa pemecatan. Ia menilai terjadi kelalaian dalam insiden itu. Terlebih oknum polisi itu berada dalam kondisi mabuk berat. “Yang namanya ke tempat hiburan, mabuk jelas salah lah. Ya seperti itulah (mabuk),” ujarnya. Sebelumnya, Devia menjadi korban peluru nyasar yang ditembakan dari pistol milik oknum anggota Polres Garut, Aiptu Sapriyudin. Pistol revolver yang dipegang Aiptu Sapriyudin sempat diputar-putar di tangannya sebelum kejadian. Ia pun sempat menodongkan pistol ke petugas keamanan. Sedangkan korban, Devia masih terbaring lemas di RSUD dr Slamet usai peluru menembus paha kirinya.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

TEMPO.CO , Jakarta – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly mengatakan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Purworejo Cahyono Adhi Satriyanto yang diduga menerima uang dari bandar narkoba Christian Jaya Kusuma alias Sancai terancam hukuman pemecatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebab, kata Yasonna, tindakan yang dilakukannya tergolong pelanggaran berat. “Saya kira itu sudah sangat berat, bisa pecat. Bukan pecat sebagai Kalapas, tapi pecat PNS,” kata Yasonna di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis, 18 Januari 2018. Baca:  Sancai, Gembong Narkotika The Next Freddy Budiman? Badan Narkotika Nasional sebelumnya menangkap Kalapas Purworejo Jawa Tengah, Cahyono Adhi Satriyanto, karena diduga menerima uang ratusan juta rupiah dari bandar narkoba.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Cahyono ditangkap pada Senin, 15 Januari 2018. Penangkapan itu merupakan hasil koordinasi BNN pusat dengan BNN Provinsi Jawa Tengah. Dia diduga terkait kasus Tindak Pidana Pencucian Uang narkotika dengan narapidana kasus narkoba penghuni Lapas Pekalongan bernama Christian Jaya Kusuma alias Sancai . Yasonna mengatakan ada indikasi uang masuk ke Cahyono melalui transfer rekening bank. Indikasi itu ditemukan pihak BNN sebelum penangkapan dilakukan. Baca:  Kendalikan Narkoba dari Lapas, BNN: Sancai Seperti Raja Kecil Menurut Yasonna, Kementerian Hukuk dan HAM melalui Inspektorat Jenderal telah mengusulkan pemeriksaan terhadap Cahyono. Hukuman terhadap Kalapas Purworejo yang diduga menerima uang dari Sancai  nantinya akan dijatuhkan oleh Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM.

Ketua KPU Arief Budiman menyesalkan kasus dugaan suap yang menjerat Komisioner KPU Kabupaten Garut, Jawa Barat, Ade Sudrajat dan Ketua Panwaslu Garut, Heri Hasan Basri. Arief mengatakan kasus ini menodai integritas penyelenggara pemilu. “Saya prihatin, KPU menyesalkan peristiwa yang menodai semangat dan integritas pemilu yang jujur dan adil. Dalam merekrut dan melakukan bimbingan pelaksanaan tugas, berkali-kali saya mengingatkan kemandirian dan integritas bagian penting bagi penyelenggara Pemilu,” kata Arief kepada wartawan di sela acara Bimbingan Teknis Sistem Data Pemilih (Sidalih) Pemilu 2019 di Hotel Marriott, Jalan Ring Road Utara, Sleman, Minggu (25/2/2018). Arief berharap kasus seperti ini tidak terulang lagi. Sebagai pihak yang diberi mandat menyelenggarakan Pemilu, dia minta dukungan seluruh pihak yang punya kepentingan terhadap kesuksesan pemilu. “Ada penyelenggara, paslon, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan semua pihak, harus menjaga, bersih dan mandiri dari praktik yang dapat mencederai proses Pemilu,” pintanya. Untuk saat ini, imbuh Arief, pihaknya telah melakukan langkah-langkah strategis untuk menindaklanjuti peristiwa memalukan tersebut. KPU mulai hari ini telah resmi memberhentikan sementara Ade Sudrajat dari tugasnya sebagai penyelenggara pemilu di Garut. “Sanksi yang paling berat adalah diberhentikan tetap, nanti proses melalui DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Secepatnya untuk segera disidang dan mendapatkan sanksi tegas,” imbuhnya. Sebelumnya, Satgas Anti Money Politic Polri menangkap Ade dan Heri, Sabtu (24/2) kemarin siang. Keduanya diduga menerima suap atau gratifikasi dari salah satu paslon Pilbup Garut. Hari ini, polisi menangkap seorang yang diduga berperan sebagai pemberi suap. Namun, polisi belum membeberkan identitasnya. “Satu yang ditahan dari pihak yang memberi suap,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Umar Surya Fana kepada detikcom, Minggu (25/2).

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR dari Fraksi Gerindra M Syafii mengatakan akan menunggu laporan masuk soal pidato Ketua F-NasDem DPR Viktor Laiskodat. Jika pidato tersebut disampaikan Laiskodat dengan sadar, Viktor dapat dikategorikan melakukan pelanggaran berat dengan ancaman pecat. “Kita lihat prosesnya. Kalau dia menyatakan itu dengan penuh tanggung jawab, berarti kan melakukan penghinaan terhadap partai politik. Itu bisa dianggap pelanggaran berat,” ujar Syafii atau biasa dipanggil Romo ketika dihubungi, Jumat (4/8/2017). “Kalau ada yang menyampaikannya ke MKD, akan kita proses. Pelanggaran berat itu risikonya kalau nggak di-skors, diberhentikan,” imbuh Romo. Romo mengatakan pidato Viktor yang isinya menuding Gerindra-PD-PKS-PAN sebagai parpol pendukung gerakan khilafah di Indonesia dapat digolongkan sebagai fitnah terhadap partai politik. Menurutnya, pernyataan Viktor sama sekali tak berdasar. “Mengatakan orang anti-Pancasila itukan nggak main-main. Keluarnya Perppu (Ormas) saja digugat, orang ini dengan mudah mengatakan bahwa PKS, Gerindra, PAN, dan Demokrat anti-Pancasila. Ini kan harus punya dasar,” ucap Romo. “Dasarnya kita mau lihat. Kalau nggak ada (dasarnya), berarti kan dia fitnah. Tapi kan fitnah ini kan terhadap konstitusi dan ini sangat luar biasa,” sambung anggota Komisi III DPR ini. Sementara itu, Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad mengatakan MKD akan menunggu perkembangan proses hukum terkait pidato Viktor, di mana ada beberapa pihak yang hendak mempolisikan politikus NasDem itu. Dia menjelaskan kebijakan MKD dalam satu kasus yang alat buktinya video adalah menunggu hasil perkara di ranah hukum. Pidato Viktor yang dianggap provokatif tersebar melalui grup WhatsApp dan viral di media sosial dan rekaman tak dapat dijadikan alat bukti “Masalahnya alat bukti berupa rekaman itu hasil yurisprudensi, bila tidak diambil penegak hukum tidak bisa dipakai sebagai alat bukti. Iya itu yang dibawa ke MK,” terang Dasco saat dihubungi terpisah. Berpidato dalam suatu acara di NTT, Viktor bicara soal partai-partai politik yang dituduhnya pro-khilafah dan intoleran. Gerindra dkk disebut Viktor mendukung gerakan kekhilafaan. “Sebagian kelompok ini yang hari ini mau bikin negara khilafah. Dan celakanya, partai-partai pendukungnya itu ada di NTT juga. Yang dukung supaya ini kelompok ini ekstremis ini tumbuh di NTT, partai nomor satu Gerindra. Partai nomor dua itu namanya Demokrat. Partai nomor tiga namanya PKS. Partai nomor empat namanya PAN. Situasi nasional ini partai mendukung para kaum intoleran,” kata Viktor yang pidatonya bercampur antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Viktor sudah dihubungi soal pidatonya tersebut, namun yang mengangkat seorang perempuan yang diduga sekretarisnya. Perempuan itu mengatakan Viktor belum bisa menerima telepon karena masih kunker di dapilnya.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

TEMPO.CO, Jakarta – Usai divonis 15 bulan bui, Ramadhan Pohan terancam dipecat dari jabatannya sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat. Ketua Komisi Pengawas Partai Ahmad Yahya mengatakan tindakan tersebut sudah sesuai dengan pakta integritas yang harus ditaati oleh seluruh kader partai. “Harus mengundurkan diri, kalau ga mundur kami berhentikan, jika sudah inkrah,” kata Ahmad saat dihubungi Tempo pada Rabu, 1 November 2017. Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis kepada Ramadhan pada Jumat pekan lalu. Ramadhan dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan terhadap ibu dan anak bernama Rotua Hotnida Boru Simanjuntak dan Laurenz Hendry Hamongan Sianipar. Baca: Kata Ramadhan Pohan Soal Tuntutan 3 Tahun dalam Kasus Penipuan

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Kedua korban mengalami kerugian dengan total Rp 15,3 miliar. Uang tersebut digunakan Ramadhan untuk kepentingan kampanye saat dia mencalonkan diri sebagai Wali Kota Medan pada 2015. Vonis majelis hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum. Pada persidangan 7 September lalu, jaksa menuntut hukuman 3 tahun bui terhadap Ramadhan. Ramadhan dijerat Pasal 378 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1, juncto Pasal 65 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Komisi Pengawas, kata Ahmad, diminta untuk segera memberikan rekomendasi kepada Ketua Umum Partai Demorkat Susilo Bambang Yudhoyono agar jabatan Wasekjen yang dijabat Ramadhan segera diganti. Menurut dia, tindakan tersebut perlu dilakukan agar tidak menganggu organisasi (Partai Demokrat). “Tapi dia bukan anggota DPR, cuma Wasekjen, jadi enggak terlalu berpengaruh,” kata Ahmad. Baca: Sekjen Demokrat Mengaku Tak Tahu Ramadhan Pohan Divonis 15 Bulan Meski begitu, Ahmad menuturkan bahwa pengunduran diri seorang kader dari jabatan di partai tergantung pada standar moral masing-masing. “Ada yang saat jadi tersangka sudah mundur, itu lebih baik lah, tapi bisa jadi belum mundur, mengikuti ketentuan yang ada,” ujarnya. Ahmad mencontohkan kader partai lainnya yaitu Andi Mallarangeng yang menjabat sebagai Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga di era penerintahan Presiden SBY. Pada akhir 2012, Andi langsung mundur dari jabatannya sebagai Menpora begitu KPK menyatakan telah mencekal Andi Mallarangeng ke luar negeri selama enam bulan. Andi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. “Artinya standar moral dia (Andi) tinggi, dia bertanggung jawab,” kata Ahmad. Wakil Sekjen Partai Demokrat lainnya, Rachlan Nasidik tak menjawab banyak saat dimintai konfirmasi soal Ramadhan Pohan . “Silahkan tanya ke Didi Irawadi,” ujarnya. Serupa Rachland, Didi yang juga menjabat sebagai Wakil Sekjen, belum menjawab panggilan telepon oleh Tempo.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Jakarta, CNN Indonesia — Partai Hanura kubu Oesman Sapta Odang (OSO) mengatakan, posisi Sekretaris Jenderal tetap dijabat Harry Lontung Siregar, bukan Sarifuddin Sudding, meski pihaknya sudah mencapai islah dengan kubu Daryatmo. “Sudah final itu Pak Sudding dipecat oleh partai, otomatis terlepas jabatan yang melekat,” kata Ketua DPP Partai Hanura Benny Rhamdani, saat dihubungi, Kamis (25/1). Ia mengatakan, kepengurusan Partai Hanura saat ini mengacu pada surat keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM terbaru, dan bukan kembali ke hasil Munaslub Partai Hanura 2016 yang menempatkan Sarifuddin Sudding sebagai Sekretaris Jenderal. Meski islah sudah tercapai, Benny menyatakan bahwa kepengurusan saat ini akan sulit diubah karena tengah menghadapi proses verifikasi partai politik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jika dipaksakan, itu akan beresiko pada proses verifikasi. Selain itu, kesepakatan islah berupa pembentukan tim untuk mengakomodasi sejumlah nama dalam kepengurusan disebutnya tidak bisa dilakukan dengan cepat. “Jadi biarlah kepengurusan yang sudah disahkan oleh Kemenkumham dan itu ada di KPU jangan diganggu,” ujar dia, yang juga menjabat anggota DPD RI asal Sulawesi Utara. Benny mengklaim, dalam sistem informasi partai politik (Sipol), nama Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal pun sudah berganti menjadi OSO dan Harry Lontung. Proses islah di Partai hanura, katanya, tidak bisa disamakan dengan islah konflik partai lain, seperti Partai Golkar dan PPP. Sebab, Partai Hanura kubu Daryatmo lah yang disebutnya sebagai penyebab kegaduhan dengan menggelar Munaslub. “Tidak ada urusan di pihak kami dengan agenda Munaslub. Karena kami yakin Munaslub itu ilegal, Munaslub yang tidak memiliki dasar AD/ART,” ucap dia. Dengan demikian, jelasnya, islah Partai Hanura adalah kesepakatan dari kubu Daryatmo untuk tidak lagi melanjutkan gerakan politiknya, dan kubu OSO menerima kembali pengurus dan anggota yang sempat mengikuti Munaslub. “Tapi tidak boleh pada posisi seolah-olah kita ini equal . Jangan mereka memposisikan diri equal kemudian, sejajar dengan kita,” cetusnya. Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto (tengah), dan dua Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (kedua kiri) dan Daryatmo (kanan), seusai islah di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (23/1). ( Foto: ANTARA FOTO/Reno Esnir) Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura kubu Daryatmo, Sudewo, meminta Sarifuddin Sudding tetap berada di posisi Sekjen dalam kepengurusan hasil islah. Menurut dia, islah yang mereka sepakati adalah tidak ada timbang pilih dan persyaratan tertentu untuk menjadi pengurus partai. “Tapi pihak sana [OSO] tiba-tiba saja langsung mengeluarkan statement bahwa islah tetap jalan, rekonsiliasi jalan, tapi tetap memecat Pak Sudding. Ini kan berarti tidak adil, padahal tahapan untuk melakukan pembicaraan soal rekonsiliasi saja belum dilakukan,” keluhnya. Ketua Umum Partai Hanura Daryatmo sebelumnya telah menyatakan kesepakatan islah atau berdamai dengan kubu OSO, usai pertemuan keduanya dengan Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto di Jakarta, Selasa (23/1) sore. Dualisme kepengurusan di tubuh Partai Hanura menimbulkan dua versi ketua umum yaitu Oesman Sapta Odang dengan Sekjen Harry Lontung Siregar dan Daryatmo dengan Sekjen Sarifuddin Sudding. Keduanya mengklaim sebagai kubu yang sah. Kubu OSO mengklaim telah mendapat SK baru kepengurusan hasil revitalisasi dari Kemenkumham Rabu (17/1). Sedangkan, kubu Daryatmo hasil Munaslub Bambu Apus baru mengajukan kepengurusan baru ke Kemenkumham Jumat (19/1). (arh)

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

VIVA  – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Ngada, yang juga calon Gubernur NTT, Marianus Sae, Minggu, 11 Februari 2018. Penangkapan ini hanya berselang satu hari sebelum KPU mengumumkan calon kepala daerah yang memenuhi syarat untuk ikut pilkada serentak 2018. Ketua DPP PDIP, Hendrawan Supratikno, menyatakan partainya terus mengamati kabar OTT yang menjerat kadernya, Marianus Sae. “Kita akan lihat bagaimana ketentuan perundang-undangan yang ada,” kata Hendrawan saat dihubungi.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Sementara itu, Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan DPP PDIP, Eva Sundari menyatakan Marianus Sae terancam dipecat sebagai kader PDIP. “Standar sih kalau OTT biasanya langsung dipecat,” tegasnya saat dihubungi. Marianus Sae merupakan bakal calon Gubernur NTT yang diusung PDIP dan PKB. Marianus berpasangan dengan Emilia Nomeni di Pilkada NTT 2018. Sebelumnya, Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah menyatakan penyidik masih mendalami kasus Bupati Marianus Sae. Marianus dikabarkan menerima fee proyek di lingkungan Pemkab Ngada, NTT. “Sesuai KUHAP, KPK diberikan waktu paling lama 1×24 jam untuk menentukan status hukum pihak yang diamankan,” kata Febri melalui pesan singkatnya. (ase)

Kapolres Garut AKBP Novri Turangga memastikan pemberian sanksi pada yang bersangkutan karena melakukan kesalahan. Ia berkomitmen melanjutkan perkara tersebut ke ranah pidana umum jika dimungkinkan. “Kami sekarang masih melakukan pemeriksaan. Sudah jelas dia ke sana (tempat hiburan),” katanya setelah pawai peringatan HUT TNI, Kamis (5/10). Ia menyebut sanksi terberat bagi Panitreskrim Polsek Pakenjeng tersebut berupa pemecatan. Ia menilai terjadi kelalaian dalam insiden itu. Terlebih oknum polisi itu berada dalam kondisi mabuk berat. “Yang namanya ke tempat hiburan, mabuk jelas salah lah. Ya seperti itulah (mabuk),” ujarnya. Sebelumnya, Devia menjadi korban peluru nyasar yang ditembakan dari pistol milik oknum anggota Polres Garut, Aiptu Sapriyudin. Pistol revolver yang dipegang Aiptu Sapriyudin sempat diputar-putar di tangannya sebelum kejadian. Ia pun sempat menodongkan pistol ke petugas keamanan. Sedangkan korban, Devia masih terbaring lemas di RSUD dr Slamet usai peluru menembus paha kirinya.

Related Posts

Comments are closed.