Kasus Suap Ketua Panwaslu Garut, Bawaslu: Cederai Proses Demokrasi

Kasus Suap Ketua Panwaslu Garut, Bawaslu: Cederai Proses Demokrasi

Ketua Bawaslu RI Abhan menilai operasi tangkap tangan anggota KPU dan Ketua Panwaslu Kabupaten Garut memalukan penyelenggara Pemilu. Peristiwa tersebut mencederai proses demokrasi. “Peristiwa tersebut telah mencederai proses demokrasi yang sedang berlangsung, khususnya di Kabupaten Garut,” ujar Abhan dalam keterangan tertulisnya, Minggu (25/2/2018). [Gambas:Video 20detik] Bawaslu sendiri tengah menggalakkan gerakan tolak money politik dan peningkatan integritas jajaran penyelengara pemilu, khususnya Panwaslu. Menurut Abhan anggota penyelenggara pemilu selalu dikelilingi banyak godaan yang menggiurkan. Namun penyelenggara pemilu harus mampu menahan hasratnya agar tidak mudah tergoda janji atau pemberian apapun dari pihak yang berkaitan dengan proses demokrasi. “Ada pakta integritas yang harus dijaga oleh setiap individu penyelenggara pemilu,” katanya. Melalui pernyataan sikapnya, Bawaslu mendukung penuh proses penegakan hukum kasus suap tersebut. Berikut pernyataan sikap Bawaslu RI terkait suap anggota KPU dan Ketua Panwaslu Kabupaten Garut: 1. Bawaslu sangat prihatin atas kasus yang mencederai proses demokrasi yang sedang berjalan di Kabupaten Garut tersebut. 2. Bawaslu mendukung langkah penegak hukum untuk memprosesnya secara tuntas. Kasus ini adalah kasus suap sehingga orang yang memberikan suap harus juga ditindak secara tegas tanpa pandang bulu. 3. Bawaslu segera menindaklanjuti kasus ini dengan memberhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut sambil menunggu penetapan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemil (DKPP). 4. Bawaslu akan melakukan introspeksidiri dan terus bersemangat untuk menanamkan nilai-nilai integritas kepada jajaran pengawas Pemilu. 5. Bawaslu berharap publik bisa menanggapi peristiwa ini secara obyektif, karena persoalan ini muncul atas ulah personal bukan secara kelembagaan. 6. Hari ini juga Bawaslu akan mengirimkan tim ke Kabupaten Garut untuk melakukan supervisi terhadap Panwaslu Kabupaten Garut. Hal ini adalah bentuk respon cepat Bawaslu RI terhadap peristiwa ini.

Baca juga :

Ketua Bawaslu RI Abhan menilai operasi tangkap tangan anggota KPU dan Ketua Panwaslu Kabupaten Garut memalukan penyelenggara Pemilu. Peristiwa tersebut mencederai proses demokrasi. “Peristiwa tersebut telah mencederai proses demokrasi yang sedang berlangsung, khususnya di Kabupaten Garut,” ujar Abhan dalam keterangan tertulisnya, Minggu (25/2/2018). [Gambas:Video 20detik] Bawaslu sendiri tengah menggalakkan gerakan tolak money politik dan peningkatan integritas jajaran penyelengara pemilu, khususnya Panwaslu. Menurut Abhan anggota penyelenggara pemilu selalu dikelilingi banyak godaan yang menggiurkan. Namun penyelenggara pemilu harus mampu menahan hasratnya agar tidak mudah tergoda janji atau pemberian apapun dari pihak yang berkaitan dengan proses demokrasi. “Ada pakta integritas yang harus dijaga oleh setiap individu penyelenggara pemilu,” katanya. Melalui pernyataan sikapnya, Bawaslu mendukung penuh proses penegakan hukum kasus suap tersebut. Berikut pernyataan sikap Bawaslu RI terkait suap anggota KPU dan Ketua Panwaslu Kabupaten Garut: 1. Bawaslu sangat prihatin atas kasus yang mencederai proses demokrasi yang sedang berjalan di Kabupaten Garut tersebut. 2. Bawaslu mendukung langkah penegak hukum untuk memprosesnya secara tuntas. Kasus ini adalah kasus suap sehingga orang yang memberikan suap harus juga ditindak secara tegas tanpa pandang bulu. 3. Bawaslu segera menindaklanjuti kasus ini dengan memberhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut sambil menunggu penetapan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemil (DKPP). 4. Bawaslu akan melakukan introspeksidiri dan terus bersemangat untuk menanamkan nilai-nilai integritas kepada jajaran pengawas Pemilu. 5. Bawaslu berharap publik bisa menanggapi peristiwa ini secara obyektif, karena persoalan ini muncul atas ulah personal bukan secara kelembagaan. 6. Hari ini juga Bawaslu akan mengirimkan tim ke Kabupaten Garut untuk melakukan supervisi terhadap Panwaslu Kabupaten Garut. Hal ini adalah bentuk respon cepat Bawaslu RI terhadap peristiwa ini.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Ketua Bawaslu RI Abhan menilai operasi tangkap tangan anggota KPU dan Ketua Panwaslu Kabupaten Garut memalukan penyelenggara Pemilu. Peristiwa tersebut mencederai proses demokrasi. “Peristiwa tersebut telah mencederai proses demokrasi yang sedang berlangsung, khususnya di Kabupaten Garut,” ujar Abhan dalam keterangan tertulisnya, Minggu (25/2/2018). [Gambas:Video 20detik] Bawaslu sendiri tengah menggalakkan gerakan tolak money politik dan peningkatan integritas jajaran penyelengara pemilu, khususnya Panwaslu. Menurut Abhan anggota penyelenggara pemilu selalu dikelilingi banyak godaan yang menggiurkan. Namun penyelenggara pemilu harus mampu menahan hasratnya agar tidak mudah tergoda janji atau pemberian apapun dari pihak yang berkaitan dengan proses demokrasi. “Ada pakta integritas yang harus dijaga oleh setiap individu penyelenggara pemilu,” katanya. Melalui pernyataan sikapnya, Bawaslu mendukung penuh proses penegakan hukum kasus suap tersebut. Berikut pernyataan sikap Bawaslu RI terkait suap anggota KPU dan Ketua Panwaslu Kabupaten Garut: 1. Bawaslu sangat prihatin atas kasus yang mencederai proses demokrasi yang sedang berjalan di Kabupaten Garut tersebut. 2. Bawaslu mendukung langkah penegak hukum untuk memprosesnya secara tuntas. Kasus ini adalah kasus suap sehingga orang yang memberikan suap harus juga ditindak secara tegas tanpa pandang bulu. 3. Bawaslu segera menindaklanjuti kasus ini dengan memberhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut sambil menunggu penetapan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemil (DKPP). 4. Bawaslu akan melakukan introspeksidiri dan terus bersemangat untuk menanamkan nilai-nilai integritas kepada jajaran pengawas Pemilu. 5. Bawaslu berharap publik bisa menanggapi peristiwa ini secara obyektif, karena persoalan ini muncul atas ulah personal bukan secara kelembagaan. 6. Hari ini juga Bawaslu akan mengirimkan tim ke Kabupaten Garut untuk melakukan supervisi terhadap Panwaslu Kabupaten Garut. Hal ini adalah bentuk respon cepat Bawaslu RI terhadap peristiwa ini.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

“Ada dugaan bahwa dua orang itu (anggota KPUD Kabupaten Garut dan Ketua Panwawaslu Kabupaten Garut) menerima suap. Maka agar memudahkan kepolisian melakukan proses hukum, karena keduanya saat ini berstatus tersangka, maka kami berhentikan sementara komisioner KPU Garut itu, ” jelas Ilham ketika dihubungi wartawan, Ahad (25/2). Meski demikian, pihaknya menegaskan jika pemberhentian satu komisioner KPUD ini tidak akan menghambat tahapan Pilkada di Kabupaten Garut. “KPUD tetap bekerja sebagaimana ketentuan yang ada,” tegasnya. Sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Abhan, mengatakan pihaknya memutuskan memberhentikan sementara Ketua Panwaslu Kabupaten Garut, Heri Hasan Basri. Hasan diketahui telah diamankan pihak kepolisian karena terbukti menerima suap dari salah satu pihak pasangan calon (paslon) Pilkada Kabupaten Garut. “Peristiwa operasi tangkap tangan yang menimpa anggota KPU dan Ketua Panwaslu Kabupaten Garut, Jawa Barat, merupakan peristiwa yang memalukan bagi korps penyelenggara Pemilu, ” ujar Abhan lewat keterangan tertulisnya kepada wartawan, Ahad siang. Dia melanjutkan, kejadian initelah mencederai proses demokrasi yang sedang berlangsung khususnya di kabupaten Garut. Terlebih, saat ini Bawaslu sedang menggalakkan gerakan menolak politik uang dan peningkatan integritas jajaran penyelenggara pemilu khususnya panwaslu. “Bawaslu segera menindaklanjuti kasus ini dengan memberhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut sambil menunggu penetapan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).Hari ini juga Bawaslu akan mengirimkan tim ke Kabupaten Garut untuk melakukan supervisi,” tegas Abhan. Bawaslu juga menyatakan mendukung langkah penegak hukum untuk memproses kasus ini secara tuntas. “Kasus ini adalah kasus suap sehingga orang yang memberikan suap harus juga ditindak secara tegas tanpa pandang bulu,” tutur Abhan. Seperti diketahui, Satgas Anti Money Politic Bareskrim Polri bergabung dengan Satgasda Jabar dan Polres Garut menangkap Komisioner KPUD Garut Ade Sudrajad dan Ketua Panwaslu Garut Heri Hasan Basri. Keduanya ditangkap atas dugaan tindak pidana menerima suap atau gratifikasi untuk meloloskan salah satu calon dalam Pilkada Kabupaten Garut. “Benar beritanya seperti itu, sekarang dilakukan pemeriksaan dari Krimum (Direktorat Kriminal Umum) Polda Jabar,” kata Inspektur Jenderal Polisi Agung Budi Maryoto saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu (24/2).

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

JAKARTA – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Abhan mengakui, pihaknya prihatin atas operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Ketua Panwaslu Garut dan anggota KPU Garut yang dilakukan aparat Kepolisian. Menurutnya, perilaku dua penyelenggara pemilu tersebut telah menciderai proses demokrasi. Abhan mengaku, pihaknya mendukung penuh penegakan hukum untuk menuntaskan kasus itu, termasuk menindak tegas pelaku pemberi suap. “Bawaslu segera Menindaklanjuti kasus ini dengan memberhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut sambil menunggu penetapan dewan kehormatan penyelenggara pemilu DKPP,” ujar Abhan saat jumpa pers di Kantor Bawaslu, Jakarta, Minggu (25/2/2018). Terkait masalah ini, Bawaslu, kata Abhan akan melakukan intropeksi diri dan terus bersemangat untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran, profesionalisme dan integritas kepada jajaran pengawas pemilu di seluruh Indonesia. Namun, dia juga berharap publik bisa menanggapi peristiwa ini secara objektif karena persoalan ini muncul atas ulah personal bukan secara kelembagaan. “Hari ini juga Bawaslu akan mengirimkan tim ke Kabupaten Garut untuk melakukan supervisi terhadap Bawaslu ke Kabupaten Garut hal ini adalah bentuk respon cepat Bawaslu terhadap peristiwa,” tandasnya. (maf)


Baca juga : ketua_bawaslu:_kasus_suap_penyelenggara_pemilu_ciderai_demokrasi.html

Jakarta (beritajatim.com) –Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Garut, Jawa Barat, Heri Hasan Basri dan Komisioner KPU Garut Ade Sudrajat, tertangkap tangan, Sabtu (24/2/2018) oleh tim Satgas Anti Money Politics Bareskrim Mabes Polri dan Satgasda Polda Jawa Barat, serta Polres Garut. Mereka diduga menerima suap dalam bentuk uang dan mobil terkait pencalonan kepala daerah. Ketua Bawaslu, Abhan, menilai peristiwa ini memalukan bagi korp penyelenggara pemilu. Dia pun menganggap peristiwa tersebut menciderai proses demokrasi yang sedang berlangsung, khususnya di Kabupaten Garut. Abhan mengaku, amat prihatin atas kasus yang menciderai proses demokrasi yang sedang berjalan. Oleh karenanya, Bawaslu mendukung langkah penegak hukum untuk memprosesnya secara tuntas. “Terlebih, Badan Pengawas Pemilu RI sedang menggalakkan gerakan tolak money politics dan peningkatan integritas jajaran penyelengara pemilu, khususnya Panwaslu,” ujar Abhan dalam siaran persnya, Minggu (25/2/2018). Dia menambahkan, Bawaslu akan melakukan introspeksi diri dan terus bersemangat untuk menanamkan nilai- nilai integritas kepada jajaran pengawas pemilu. Bawaslu juga berharap publik bisa menanggapi peristiwa ini secara obyektif. Dia juga memastikan, Bawaslu segera menindaklanjuti kasus ini dengan memberhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut sambil menunggu penetapan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). “Hal itu karena persoalan ini muncul atas ulah personal, bukan secara kelembagaan. Hari ini juga, Bawaslu akan mengirimkan tim ke Garut untuk melakukan supervisi terhadap Panwaslu Garut,” katanya. Abhan berpendapat, kasus ini merupakan tindak penyuapan sehingga pemberi suap harus juga ditindak secara tegas tanpa pandang bulu. Dia kembali mengingatkan, anggota penyelenggara pemilu selalu dikelilingi banyak godaan yang menggiurkan. “Penyelenggara pemilu harus mampu menahan hasratnya. Jangan mudah tergoda dengan janji atau pemberian apapun dari pihak yang berkaitan dengan proses demokrasi,” tegasnya. [hen/air]


Baca juga : 2018 02 25

MEDIA INDONESIA/BARY FATHAHILAH KETUA Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Abhan mengaku prihatin atas peristiwa tangkap tangan yang menimpa anggota KPU dan Ketua Panwaslu Kabupaten Garut. Ia menilai, peristiwa tersebut memalukan dan meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus suap yang melibatkan sejumlah penyelenggara pemilu itu. “Ini memalukan bagi korps penyelenggara pemilu. Kasus ini merupakan kasus suap, jadi masuk ranah tipikor. Kami berharap penegak hukum mengusut tuntas siapa aktor di balik semua ini. Siapa yang memberikan? Sebagai respons, Bawaslu juga sudah memberhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut,” ujar Abhan dalam konferensi pers di Media Center Bawaslu RI, Thamrin, Jakarta Pusat, kemarin. Seperti diberitakan, Ketua Panwaslu Kabupaten Garut Heri Hasan Basri dan komisioner KPU Garut Ade Sudrajat diamankan Tim Satgas Anti Money Politics Bareskrim Mabes Polri bersama Satgasda Polda Jawa Barat dan Polres Garut, Sabtu (24/2) siang. Keduanya diduga menerima suap dari salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Garut. Menurutnya, peristiwa tersebut telah mencederai proses demokrasi yang sedang berlangsung, khususnya di Kabupaten Garut. Terlebih, Bawaslu juga sedang menggalakkan gerakan menolak politik uang. “Penyelenggara pemilu harus mampu menahan hasratnya supaya tidak mudah tergoda dengan janji atau memberikan apapun dari pihak yang berkaitan dengan proses demokrasi,” ujarnya. Abhan mengatakan, sebagai bentuk reaksi cepat, Bawaslu telah mengirimkan tim khusus untuk mensuvervisi Panwaslu Garut dan Panwaslu Jabar. “Peristiwa ini jadi bagian bagi Bawaslu untuk introspeksi dan terus menanamkan nilai-nilai integritas bagi Bawaslu. Kita harap ini satu-satunya kasus,” imbuh Abhan. Selain Heri dan Ade, polisi juga menahan seseorang berinisial Dd yang diduga sebagai pemberi suap. Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar mengatakan, jika benar pelaku merupakan salah satu paslon, maka Bawaslu siap memberikan sanksi. “Sampai sekarang kita belum tahu siapa pemberi suap. Tentu saja sanksi sesuai aturan yang berlaku juga harus menunggu hasil atau temuan tim yang kita turunkan ke Garut,” ujar Fritz. (OL-7)

Ketua Bawaslu RI Abhan menilai operasi tangkap tangan anggota KPU dan Ketua Panwaslu Kabupaten Garut memalukan penyelenggara Pemilu. Peristiwa tersebut mencederai proses demokrasi. “Peristiwa tersebut telah mencederai proses demokrasi yang sedang berlangsung, khususnya di Kabupaten Garut,” ujar Abhan dalam keterangan tertulisnya, Minggu (25/2/2018). [Gambas:Video 20detik] Bawaslu sendiri tengah menggalakkan gerakan tolak money politik dan peningkatan integritas jajaran penyelengara pemilu, khususnya Panwaslu. Menurut Abhan anggota penyelenggara pemilu selalu dikelilingi banyak godaan yang menggiurkan. Namun penyelenggara pemilu harus mampu menahan hasratnya agar tidak mudah tergoda janji atau pemberian apapun dari pihak yang berkaitan dengan proses demokrasi. “Ada pakta integritas yang harus dijaga oleh setiap individu penyelenggara pemilu,” katanya. Melalui pernyataan sikapnya, Bawaslu mendukung penuh proses penegakan hukum kasus suap tersebut. Berikut pernyataan sikap Bawaslu RI terkait suap anggota KPU dan Ketua Panwaslu Kabupaten Garut: 1. Bawaslu sangat prihatin atas kasus yang mencederai proses demokrasi yang sedang berjalan di Kabupaten Garut tersebut. 2. Bawaslu mendukung langkah penegak hukum untuk memprosesnya secara tuntas. Kasus ini adalah kasus suap sehingga orang yang memberikan suap harus juga ditindak secara tegas tanpa pandang bulu. 3. Bawaslu segera menindaklanjuti kasus ini dengan memberhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut sambil menunggu penetapan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemil (DKPP). 4. Bawaslu akan melakukan introspeksidiri dan terus bersemangat untuk menanamkan nilai-nilai integritas kepada jajaran pengawas Pemilu. 5. Bawaslu berharap publik bisa menanggapi peristiwa ini secara obyektif, karena persoalan ini muncul atas ulah personal bukan secara kelembagaan. 6. Hari ini juga Bawaslu akan mengirimkan tim ke Kabupaten Garut untuk melakukan supervisi terhadap Panwaslu Kabupaten Garut. Hal ini adalah bentuk respon cepat Bawaslu RI terhadap peristiwa ini.

Ketua KPU Arief Budiman menyesalkan kasus dugaan suap yang menjerat Komisioner KPU Kabupaten Garut, Jawa Barat, Ade Sudrajat dan Ketua Panwaslu Garut, Heri Hasan Basri. Arief mengatakan kasus ini menodai integritas penyelenggara pemilu. “Saya prihatin, KPU menyesalkan peristiwa yang menodai semangat dan integritas pemilu yang jujur dan adil. Dalam merekrut dan melakukan bimbingan pelaksanaan tugas, berkali-kali saya mengingatkan kemandirian dan integritas bagian penting bagi penyelenggara Pemilu,” kata Arief kepada wartawan di sela acara Bimbingan Teknis Sistem Data Pemilih (Sidalih) Pemilu 2019 di Hotel Marriott, Jalan Ring Road Utara, Sleman, Minggu (25/2/2018). Arief berharap kasus seperti ini tidak terulang lagi. Sebagai pihak yang diberi mandat menyelenggarakan Pemilu, dia minta dukungan seluruh pihak yang punya kepentingan terhadap kesuksesan pemilu. “Ada penyelenggara, paslon, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan semua pihak, harus menjaga, bersih dan mandiri dari praktik yang dapat mencederai proses Pemilu,” pintanya. Untuk saat ini, imbuh Arief, pihaknya telah melakukan langkah-langkah strategis untuk menindaklanjuti peristiwa memalukan tersebut. KPU mulai hari ini telah resmi memberhentikan sementara Ade Sudrajat dari tugasnya sebagai penyelenggara pemilu di Garut. “Sanksi yang paling berat adalah diberhentikan tetap, nanti proses melalui DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Secepatnya untuk segera disidang dan mendapatkan sanksi tegas,” imbuhnya. Sebelumnya, Satgas Anti Money Politic Polri menangkap Ade dan Heri, Sabtu (24/2) kemarin siang. Keduanya diduga menerima suap atau gratifikasi dari salah satu paslon Pilbup Garut. Hari ini, polisi menangkap seorang yang diduga berperan sebagai pemberi suap. Namun, polisi belum membeberkan identitasnya. “Satu yang ditahan dari pihak yang memberi suap,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Umar Surya Fana kepada detikcom, Minggu (25/2). [Gambas:Video 20detik]

Ketua Bawaslu RI Abhan menilai operasi tangkap tangan anggota KPU dan Ketua Panwaslu Kabupaten Garut memalukan penyelenggara Pemilu. Peristiwa tersebut mencederai proses demokrasi. “Peristiwa tersebut telah mencederai proses demokrasi yang sedang berlangsung, khususnya di Kabupaten Garut,” ujar Abhan dalam keterangan tertulisnya, Minggu (25/2/2018). [Gambas:Video 20detik] Bawaslu sendiri tengah menggalakkan gerakan tolak money politik dan peningkatan integritas jajaran penyelengara pemilu, khususnya Panwaslu. Menurut Abhan anggota penyelenggara pemilu selalu dikelilingi banyak godaan yang menggiurkan. Namun penyelenggara pemilu harus mampu menahan hasratnya agar tidak mudah tergoda janji atau pemberian apapun dari pihak yang berkaitan dengan proses demokrasi. “Ada pakta integritas yang harus dijaga oleh setiap individu penyelenggara pemilu,” katanya. Melalui pernyataan sikapnya, Bawaslu mendukung penuh proses penegakan hukum kasus suap tersebut. Berikut pernyataan sikap Bawaslu RI terkait suap anggota KPU dan Ketua Panwaslu Kabupaten Garut: 1. Bawaslu sangat prihatin atas kasus yang mencederai proses demokrasi yang sedang berjalan di Kabupaten Garut tersebut. 2. Bawaslu mendukung langkah penegak hukum untuk memprosesnya secara tuntas. Kasus ini adalah kasus suap sehingga orang yang memberikan suap harus juga ditindak secara tegas tanpa pandang bulu. 3. Bawaslu segera menindaklanjuti kasus ini dengan memberhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut sambil menunggu penetapan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemil (DKPP). 4. Bawaslu akan melakukan introspeksidiri dan terus bersemangat untuk menanamkan nilai-nilai integritas kepada jajaran pengawas Pemilu. 5. Bawaslu berharap publik bisa menanggapi peristiwa ini secara obyektif, karena persoalan ini muncul atas ulah personal bukan secara kelembagaan. 6. Hari ini juga Bawaslu akan mengirimkan tim ke Kabupaten Garut untuk melakukan supervisi terhadap Panwaslu Kabupaten Garut. Hal ini adalah bentuk respon cepat Bawaslu RI terhadap peristiwa ini.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Ketua Bawaslu RI Abhan menilai operasi tangkap tangan anggota KPU dan Ketua Panwaslu Kabupaten Garut memalukan penyelenggara Pemilu. Peristiwa tersebut mencederai proses demokrasi. “Peristiwa tersebut telah mencederai proses demokrasi yang sedang berlangsung, khususnya di Kabupaten Garut,” ujar Abhan dalam keterangan tertulisnya, Minggu (25/2/2018). [Gambas:Video 20detik] Bawaslu sendiri tengah menggalakkan gerakan tolak money politik dan peningkatan integritas jajaran penyelengara pemilu, khususnya Panwaslu. Menurut Abhan anggota penyelenggara pemilu selalu dikelilingi banyak godaan yang menggiurkan. Namun penyelenggara pemilu harus mampu menahan hasratnya agar tidak mudah tergoda janji atau pemberian apapun dari pihak yang berkaitan dengan proses demokrasi. “Ada pakta integritas yang harus dijaga oleh setiap individu penyelenggara pemilu,” katanya. Melalui pernyataan sikapnya, Bawaslu mendukung penuh proses penegakan hukum kasus suap tersebut. Berikut pernyataan sikap Bawaslu RI terkait suap anggota KPU dan Ketua Panwaslu Kabupaten Garut: 1. Bawaslu sangat prihatin atas kasus yang mencederai proses demokrasi yang sedang berjalan di Kabupaten Garut tersebut. 2. Bawaslu mendukung langkah penegak hukum untuk memprosesnya secara tuntas. Kasus ini adalah kasus suap sehingga orang yang memberikan suap harus juga ditindak secara tegas tanpa pandang bulu. 3. Bawaslu segera menindaklanjuti kasus ini dengan memberhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut sambil menunggu penetapan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemil (DKPP). 4. Bawaslu akan melakukan introspeksidiri dan terus bersemangat untuk menanamkan nilai-nilai integritas kepada jajaran pengawas Pemilu. 5. Bawaslu berharap publik bisa menanggapi peristiwa ini secara obyektif, karena persoalan ini muncul atas ulah personal bukan secara kelembagaan. 6. Hari ini juga Bawaslu akan mengirimkan tim ke Kabupaten Garut untuk melakukan supervisi terhadap Panwaslu Kabupaten Garut. Hal ini adalah bentuk respon cepat Bawaslu RI terhadap peristiwa ini.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

“Ada dugaan bahwa dua orang itu (anggota KPUD Kabupaten Garut dan Ketua Panwawaslu Kabupaten Garut) menerima suap. Maka agar memudahkan kepolisian melakukan proses hukum, karena keduanya saat ini berstatus tersangka, maka kami berhentikan sementara komisioner KPU Garut itu, ” jelas Ilham ketika dihubungi wartawan, Ahad (25/2). Meski demikian, pihaknya menegaskan jika pemberhentian satu komisioner KPUD ini tidak akan menghambat tahapan Pilkada di Kabupaten Garut. “KPUD tetap bekerja sebagaimana ketentuan yang ada,” tegasnya. Sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Abhan, mengatakan pihaknya memutuskan memberhentikan sementara Ketua Panwaslu Kabupaten Garut, Heri Hasan Basri. Hasan diketahui telah diamankan pihak kepolisian karena terbukti menerima suap dari salah satu pihak pasangan calon (paslon) Pilkada Kabupaten Garut. “Peristiwa operasi tangkap tangan yang menimpa anggota KPU dan Ketua Panwaslu Kabupaten Garut, Jawa Barat, merupakan peristiwa yang memalukan bagi korps penyelenggara Pemilu, ” ujar Abhan lewat keterangan tertulisnya kepada wartawan, Ahad siang. Dia melanjutkan, kejadian initelah mencederai proses demokrasi yang sedang berlangsung khususnya di kabupaten Garut. Terlebih, saat ini Bawaslu sedang menggalakkan gerakan menolak politik uang dan peningkatan integritas jajaran penyelenggara pemilu khususnya panwaslu. “Bawaslu segera menindaklanjuti kasus ini dengan memberhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut sambil menunggu penetapan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).Hari ini juga Bawaslu akan mengirimkan tim ke Kabupaten Garut untuk melakukan supervisi,” tegas Abhan. Bawaslu juga menyatakan mendukung langkah penegak hukum untuk memproses kasus ini secara tuntas. “Kasus ini adalah kasus suap sehingga orang yang memberikan suap harus juga ditindak secara tegas tanpa pandang bulu,” tutur Abhan. Seperti diketahui, Satgas Anti Money Politic Bareskrim Polri bergabung dengan Satgasda Jabar dan Polres Garut menangkap Komisioner KPUD Garut Ade Sudrajad dan Ketua Panwaslu Garut Heri Hasan Basri. Keduanya ditangkap atas dugaan tindak pidana menerima suap atau gratifikasi untuk meloloskan salah satu calon dalam Pilkada Kabupaten Garut. “Benar beritanya seperti itu, sekarang dilakukan pemeriksaan dari Krimum (Direktorat Kriminal Umum) Polda Jabar,” kata Inspektur Jenderal Polisi Agung Budi Maryoto saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu (24/2).

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

JAKARTA – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Abhan mengakui, pihaknya prihatin atas operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Ketua Panwaslu Garut dan anggota KPU Garut yang dilakukan aparat Kepolisian. Menurutnya, perilaku dua penyelenggara pemilu tersebut telah menciderai proses demokrasi. Abhan mengaku, pihaknya mendukung penuh penegakan hukum untuk menuntaskan kasus itu, termasuk menindak tegas pelaku pemberi suap. “Bawaslu segera Menindaklanjuti kasus ini dengan memberhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut sambil menunggu penetapan dewan kehormatan penyelenggara pemilu DKPP,” ujar Abhan saat jumpa pers di Kantor Bawaslu, Jakarta, Minggu (25/2/2018). Terkait masalah ini, Bawaslu, kata Abhan akan melakukan intropeksi diri dan terus bersemangat untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran, profesionalisme dan integritas kepada jajaran pengawas pemilu di seluruh Indonesia. Namun, dia juga berharap publik bisa menanggapi peristiwa ini secara objektif karena persoalan ini muncul atas ulah personal bukan secara kelembagaan. “Hari ini juga Bawaslu akan mengirimkan tim ke Kabupaten Garut untuk melakukan supervisi terhadap Bawaslu ke Kabupaten Garut hal ini adalah bentuk respon cepat Bawaslu terhadap peristiwa,” tandasnya. (maf)

INILAHCOM, Bandung – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut, Hilwan Fanaqi mengatakan kasus dugaan gratifikasi yang menyangkut seorang Komisioner KPU Garut tidak akan mengganggu tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Garut. “Kami tidak mau kasus tersebut menganggu kinerja KPU Garut,” kata Hilwan kepada wartawan di Garut, Minggu (25/2/2018). Ia menuturkan, Garut sedang memasuki tahapan kampanye para calon Bupati Garut dan Wakil Bupati Garut. Menurut dia, pihaknya akan terus fokus melaksanakan setiap tahapan Pilkada Garut agar tetap berjalan sukses sesuai jadwal yang ditetapkan. “Kami fokus untuk penyelenggaraan tahapan disebabkan jadwal semakin padat,” ujarnya. Ia mengaku sempat tidak mempercayai penangkapan terhadap Komisioner KPU Garut Ade Sudrajat dan Ketua Panwaslu Garut Heri Hasan Basri terkait kasus suap meloloskan salah satu pasangan calon. Namun, Hilwan menyayangkan adanya kasus pelanggaran hukum yang menjerat penyelenggara Pilkada Garut. “Kami terus merasa sedih dan terpukul,” katanya. Maka dari itu, Hilwan mengatakan pihaknya secara lembaga menyerahkan penanganan kasus tersebut kepada polisi dan siap menerima hasil keputusan hukumnya. “Apapun keputusan pihak kepolisian, kami akan menghormati,” katanya.[tar]

Related Posts

Comments are closed.