Kasus Korupsi BJB Syariah, Polri Sita Aset 2 Perusahaan Kontraktor

Kasus Korupsi BJB Syariah, Polri Sita Aset 2 Perusahaan Kontraktor

Direktorat Tidak Pidana Korupsi Bareskrim Polri menyita aset dua perusahaan kontraktor senilai Rp 2 miliar atas dugaan pencairan kredit fiktif oleh Bank BJB Syariah. Dua perusahaan itu adalah PT. Hastuka Sarana Karya dan CV Dwi Manunggal Abadi. “Dalam rangka upaya pengembalian kerugian keuangan negara, telah dilakukan penyitaan terhadap beberapa aset terkait perkara pembiayaan PT Hastuka Sarana Karya dan CV Dwi Manunggal Abadi oleh Bank Jabar Banten Syariah tahun 2014-2016,” kata Dirtipidkor Bareskrim Brigjen Ahmad Wiyagus melalui siaran persnya, Jumat (19/1/2018). Foto: Bareskrim sita aset 2 perusahaan kontraktor terkait kasus BJB Syariah. (Istimewa) Wiagus mengatakan total nilai barang bukti yang sita diperkirakan Rp 217.056.620.000. Sedangkan hasil pengitungan kerugian keuangan negara senilai Rp 548.259.832.594. “Kerugian keuangan negara berdasar atas dugaan penyimpangan dalam pemberian pembiayaan kepada 161 end user atau PT Hastuka Sarana Karya atas kepemilikan kios pada Garut Superblock,” ujar Wiagus. Berikut aset yang disita Bareskrim: 1. Sertifikat dan Tanah seluas 7.000 m² atas nama ANDY WINARTO, terletak di Jalan, Bukit Pakar Timur, Ciburial, Cimenyan, Bandung. 2. Sertifikat dan Tanah seluas 1.522 m² beserta bangunan atas nama ANDI WINARTO, terletak di Jalan Wastukencana No. 31 Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung. 3. Sertifikat dan Tanah seluas 1.493 m² beserta bangunan atas nama ANDI WINARTO terletak di Jalan Inggit Garnasih No. 110 Keluraha Ciateul, Kecamatan Regol, Bandung tanah dan sertifikat. 4. Sertifikat dan Tanah seluas 1.400 m² atas nama ROSALINA HAKIM terletak di Desa Langensari Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut. 5. Sertifikat dan Tanah seluas 15. 593 m² atas nama ROSALINA HAKIM terletak di Jalan Pembangunan Blok Untung Ds Jaya waras Kecamatan Tarogong, Kabupaten Garut. 6. Sertifikat dan Tanah seluas 13. 884 m² atas nama ROSALINA HAKIM terletak di Jalan Pembangunan Blok Gordah Ds Jaya waras Kec. Tarogong Kab. Garut. 7. Sertifikat dan Tanah seluas 7.740 m² beserta bangunan yang terletak di Jalan Malabar No. 331 Keluraha Samoja Kecamatan Batununggal, Kota Bandung. 8. Mobil Bently warna hitam Nopol: B 1 BAA atas nama Theresia Situngkir. Sebelumnya, penyidik Bareskrim melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi pemberian kredit Bank BJB Syariah (BJBS) kepada PT Hastuka Sarana Karya (HSK) pada periode 2014-2016 dalam proyek Garut Superblock. Foto: Bareskrim sita aset 2 perusahaan kontraktor terkait kasus BJB Syariah. (Istimewa) Dalam proses pencairan kredit kepada PT HSK senilai Rp 566,45 miliar, diduga pihak BJB Syariah tidak melakukan sesuai prosedur. PT HSK selaku debitur tidak memberikan agunan ke pihak bank. Untuk memuluskan hal ini, PT HSK menyertakan seolah-olah 161 pihak pembeli ruko di area pusat perbelanjaan di Garut itu. Namun dalam perjalanannya, 161 debitur itu mengalami kredit macet. Bareskrim pun telah menetapkan YG selaku Plt Direktur Utama BJB Syariah sebagai tersangka. Tetapi, ia mangkir pada pemeriksaannya pada akhir Desember 2017 lalu dengan alasan cuti.

Baca juga :

Jakarta, CNN Indonesia — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menggeledah rumah tersangka kasus dugaan korupsi pelepasan aset Pertamina  berupa tanah di kawasan Simprug, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada 2011, Gathot Harsono pada hari ini. “Dilakukan penggeledahan rumah Gathot, tersangka (kasus aset) Pertamina sekarang,” kata Kepala Subdirektorat V Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Polri Komisaris Besar Indarto dalam keterangan tertulisnya, Selasa (29/8). Dia menjelaskan, rumah Gathot yang akan digeledah penyidik berlokasi di Jalan Anggrek Roslaina I, Blok H/10 A, kawasan Slipi, Jakarta Barat. Namun, saat ditanya lebih lanjut terkait aset milik Gathot lainnya yang akan disita atau digeledah penyidik, Indarto menolak menjelaskan. Dia hanya mengatakan, penyidik fokus melakukan penggeledahan rumah Gathot yang berlokasi di kawasan Slipi lebih dahulu. “Sementara baru Slipi (yang digeledah),” ujar Indarto. Penyidik telah memasukkan nama Gathot dalam daftar pencarian orang (DPO). Bekas Senior Vice President of Asset Management PT Pertamina (Persero) itu menghilang saat polisi hendak menangkapnya. Penyidik memperkirakan, perbuatan Gathot merugikan keuangan negara hingga Rp40,9 miliar. “Masyarakat yang mengetahui agar menginformasikan ke kepolisian terdekat atau Direktorat Tipidkor Bareskrim,” kata Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Brigadir Jenderal Pol Ahmad Wiyagus, Jumat (25/8). Dia pun menegaskan pihaknya akan menindak pihak-pihak yang membantu menyembunyikan Gathot. Penyidik Bareskrim Polri menggeledah rumah Gathot Harsono terkait kasus dugaan korupsi penjualan aset pertamina. (Foto: Safir Makki) Penyidik menetapkan Gathot sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pelepasan aset Pertamina  berupa tanah di kawasan Simprug, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada 2011. Penetapan itu berdasarkan surat perintah penyidikan nomor sprin.sidik/129.a/VI/2017/tipidkor yang diterbitkan 15 Juni silam. “Telah ditetapkan selaku SVP Asset management PT Pertamina Gathot Harsono terkait dalam dugaan tindak pidana korupsi pelepasan aset milik PT Pertamina berupa tanah di kawasan Simprug,” kata Indarto di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Kamis (20/7). Penetapan tersangka ini dilakukan setelah penyidik memeriksa 25 saksi, dua ahli, menggeledah sembilan ruangan di Kantor Pusat Pertamina, Gambir, Jakarta Pusat. Penyidik juga memperoleh hasil penghitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pertamina menjual tanah seluas 1.088 meter persegi di kawasan Simprug kepada seorang mayor jenderal purnawirawan TNI berinisal HS dengan nilai Rp1,16 miliar pada 2011. Padahal nilai jual objek pajak (NJOP) tanah tersebut kala itu sebesar Rp9,65 miliar. Selang 2,5 bulan, aset tanah tersebut dijual kembali dengan harga Rp10,49 miliar. Permainan jual-beli tanah ini juga pernah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 10 April 2016, dengan tuduhan persekongkolan yang merugikan Pertamina . Kasus ini mulai diselidiki pada Desember 2016. Penyidik meningkatkan status kasus ini ke penyidikan pada awal 2017.

Direktorat Tidak Pidana Korupsi Bareskrim Polri menyita aset dua perusahaan kontraktor senilai Rp 2 miliar atas dugaan pencairan kredit fiktif oleh Bank BJB Syariah. Dua perusahaan itu adalah PT. Hastuka Sarana Karya dan CV Dwi Manunggal Abadi. “Dalam rangka upaya pengembalian kerugian keuangan negara, telah dilakukan penyitaan terhadap beberapa aset terkait perkara pembiayaan PT Hastuka Sarana Karya dan CV Dwi Manunggal Abadi oleh Bank Jabar Banten Syariah tahun 2014-2016,” kata Dirtipidkor Bareskrim Brigjen Ahmad Wiyagus melalui siaran persnya, Jumat (19/1/2018). Foto: Bareskrim sita aset 2 perusahaan kontraktor terkait kasus BJB Syariah. (Istimewa) Wiagus mengatakan total nilai barang bukti yang sita diperkirakan Rp 217.056.620.000. Sedangkan hasil pengitungan kerugian keuangan negara senilai Rp 548.259.832.594. “Kerugian keuangan negara berdasar atas dugaan penyimpangan dalam pemberian pembiayaan kepada 161 end user atau PT Hastuka Sarana Karya atas kepemilikan kios pada Garut Superblock,” ujar Wiagus. Berikut aset yang disita Bareskrim: 1. Sertifikat dan Tanah seluas 7.000 m² atas nama ANDY WINARTO, terletak di Jalan, Bukit Pakar Timur, Ciburial, Cimenyan, Bandung. 2. Sertifikat dan Tanah seluas 1.522 m² beserta bangunan atas nama ANDI WINARTO, terletak di Jalan Wastukencana No. 31 Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung. 3. Sertifikat dan Tanah seluas 1.493 m² beserta bangunan atas nama ANDI WINARTO terletak di Jalan Inggit Garnasih No. 110 Keluraha Ciateul, Kecamatan Regol, Bandung tanah dan sertifikat. 4. Sertifikat dan Tanah seluas 1.400 m² atas nama ROSALINA HAKIM terletak di Desa Langensari Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut. 5. Sertifikat dan Tanah seluas 15. 593 m² atas nama ROSALINA HAKIM terletak di Jalan Pembangunan Blok Untung Ds Jaya waras Kecamatan Tarogong, Kabupaten Garut. 6. Sertifikat dan Tanah seluas 13. 884 m² atas nama ROSALINA HAKIM terletak di Jalan Pembangunan Blok Gordah Ds Jaya waras Kec. Tarogong Kab. Garut. 7. Sertifikat dan Tanah seluas 7.740 m² beserta bangunan yang terletak di Jalan Malabar No. 331 Keluraha Samoja Kecamatan Batununggal, Kota Bandung. 8. Mobil Bently warna hitam Nopol: B 1 BAA atas nama Theresia Situngkir. Sebelumnya, penyidik Bareskrim melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi pemberian kredit Bank BJB Syariah (BJBS) kepada PT Hastuka Sarana Karya (HSK) pada periode 2014-2016 dalam proyek Garut Superblock. Foto: Bareskrim sita aset 2 perusahaan kontraktor terkait kasus BJB Syariah. (Istimewa) Dalam proses pencairan kredit kepada PT HSK senilai Rp 566,45 miliar, diduga pihak BJB Syariah tidak melakukan sesuai prosedur. PT HSK selaku debitur tidak memberikan agunan ke pihak bank. Untuk memuluskan hal ini, PT HSK menyertakan seolah-olah 161 pihak pembeli ruko di area pusat perbelanjaan di Garut itu. Namun dalam perjalanannya, 161 debitur itu mengalami kredit macet. Bareskrim pun telah menetapkan YG selaku Plt Direktur Utama BJB Syariah sebagai tersangka. Tetapi, ia mangkir pada pemeriksaannya pada akhir Desember 2017 lalu dengan alasan cuti.

Dua perampok uang nasabah Rp 850 juta dibekuk di Bandara Pattimura, Ambon. AM dan JA merampok uang nasabah dengan menguntit korban dari kantor bank. “Pencurian dengan membongkar mobil. Ada dua kejadian pada tanggal 18 Januari 2018 dengan kerugian Rp 850 juta. Mereka terindikasi kelompok Palembang,” ujar Kapolres Ambon AKBP Sutrisno Hady Santoso kepada wartawan di kantornya, Jumat (19/1/2018). Dalam aksinya, mereka berpura-pura menjadi nasabah dan datang ke kantor bank. Mereka memantau apakah ada nasabah yang mengambil uang dalam jumlah banyak atau tidak. Setelah target meninggalkan kantor bank, keduanya lalu menguntit. AM dan JA kemudian bersabar menunggu nasabah lengah. Saat nasabah meninggalkan mobil dan tidak membawa tas yang berisi uang, mereka lalu beraksi. Dengan menggunakan kunci palsu, keduanya membobol mobil nasabah dan membawa kabur. “Setelah mereka memperhatikan nasabah yang mengambil uang yang banyak mereka ikuti. Setelah mengetahui nasabah lalai, mereka bergerak dengan menghancurkan pintu mobil dengan menggunakan kunci T,” ungkap Kapolres. Dari uang hampir Rp 1 miliar itu, sebanyak Rp 640 juta ditabung. Sisanya digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari mereka. “Warga bila mengambil uang dengan jumlah yang banyak, mohon meminta pengawalan dari polisi dan tidak dipungut biaya,” ujar Kapolres.

Polisi menangkap pria berinisial SM (47) yang diduga sengaja menyembunyikan dua perampok 8 kilogram (kg) emas yang jadi buronan polisi. MS ditangkap saat polisi memburu kedua perampok toko emas di Muaraenim, Sumatera Selatan. “Dari pengembangan kasus perampokan 8 kg lebih emas di Pasar Pagi Gelumbang, kita berhasil mengamankan seorang pria berinisal SM. Dia ditangkap karena mengetahui terjadinya perampokan dan menyebunyikan pelaku,” kata Kapolres Muaraenim AKBP Leo Gunawan kepada detikcom, Jumat (19/1/2018). Diketahui SM kenal dekat dengan para pelaku yang melakukan perampokan pada Kamis (11/1) lalu. SM sempat menginapkan kedua pelaku sehari sebelum melancarkan aksi. Kepada polisi, SM mengaku para pelaku juga masih menginap di rumahnya di Kelurahan Lekis Rejo, Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). “Sehari sebelum melakukan perampokan pelaku ini nginap di rumah MS. Setelah melakukan pun masih menginap di sana dan keesokan harinya baru mereka ini kabur. Nah, dari hasil penangkapan inilah diketahui kalau MS ternyata dapat bagian emas dan uang juga,” sambungnya. Sementara Kasat Reskrim Polres Muaraenim, AKP Agus Prihandinika, menyebut SM sengaja menyembunyikan para pelaku karena akan mendapat bagian dari hasil perampokan ini berupa uang dan emas. MS juga sempat menyembunyikan senjata api jenis FN yang dititipkan oleh para pelaku sebelum melarikan diri. “MS ini bukan hanya terlibat dalam menyembunyikan saja, tetapi juga menerima hasil rampokan. Bahkan ada juga senjata api jenis FN yang diduga digunakan saat beraksi dan dititipkan oleh pelaku untuk disimpankan terlebih dahulu,” kata Agus. “Saya rasa keterlibatannya sudah jelas, dia menyembunyikan dan menerima atau menadah hasil rampokan. Termasuk menyimpan senjata api FN organik ini,” sambungnya. Kini SM ditahan di Mapolres Muaraenim guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait keterlibatannya. Sebagaimana diketahui, peristiwa perampokan terjadi di Pasar Pagi Gelumbang pada Kamis (11/1) sekitar Pukul 09.30 WIB. Empat orang pelaku menyatroni dua toko dan merampas 8 kg emas setelah menodongkan senjata api kepada pemilik toko emas. Dua pelaku berhasil dilumpuhkan polisi dan berhasil mengamankan 741 gram emas dari hasil perampokan. Setelah keduanya dilumpuhkan polisi, seorang pelaku tewas setelah dikeroyok massa. Sementara satu pelaku lainnya kritis. Setelah menangkap SM, kini polisi masih mengejar dua pelaku perampokan lain yang kabur tersebut. Identitas keduanya telah dikantongi petugas. Para pelaku diduga merupakan komplotan perampok yang kerap beraksi menggunakan bersenjata api.

KPK melanjutkan penyitaan terkait kasus dugaan pencucian uang yang melibatkan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Sejauh ini ada seratusan perhiasan hingga jam tangan bermerek yang disita. “Ada 103 perhiasan emas, dan berlian berupa kalung, gelang dan cincin. Kemudian 32 jam tangan berbagai merek, Gucci, Tisot, Rolex, Richard Millie, Dior, dan lainnya,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada detikcom, Jumat (19/1/2018). Selain itu, ada 36 tas dengan merek Channel, Prada, Bvlgari, Hermes, Celine, dan lainnya. Kemudian, 19 pasang sepatu dalam berbagai merek seperti Gucci, LV, Prada, Channel, Hermes. “Selanjutnya dilakukan pengecekan keaslian dan jika diperlukan penaksiran harga. Sejumlah barang yang disita dari serangkaian penggeledahan di Kutai Kartanegara minggu sebelumnya,” ujar Febri. Sebelumnya, KPK telah menetapkan Rita sebagai tersangka dalam 3 perkara. Pertama, untuk sangkaan suap, Rita diduga menerima suap Rp 6 miliar dari Hery Susanto Gun selaku Direktur Utama PT SGP. Uang itu disebut diterima pada Juli dan Agustus 2010 untuk pemberian izin lokasi guna keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman, kepada PT SGP (Sawit Golden Prima). Kedua, dalam dugaan gratifikasi, Rita bersama Khairudin selaku Komisaris PT Media Bangun Bersama (MBB) diduga menerima uang sebesar USD 775 ribu atau setara Rp 6,975 miliar. Gratifikasi itu diduga berkaitan dengan sejumlah proyek di Kukar. Yang terbaru adalah dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dalam kasus ini Rita diduga melakukan pencucian uang senilai Rp 436 miliar.

Setnovdan Masa Depan Peradilan Banyak yang resah ketika para kuasa hukum Setya Novanto (Setnov) pada sidang di pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor), Rabu lalu (20/12), mengajukan eksepsi untukmembela kliennya. Melalui eksepsi mereka mengatakan bahwa dakwaan terhadap Setnov cacat yuridis karena tidak adabukti ini, tidakadabuktiitu, tidak ada bukti kaitan masalah antara para terdakwa kasus e-KTP sebelumnya dan Setnov. Dipertanyakan juga tendensi KPKyangmengbilangkanbebe- rapa nama lain yang sebelumnya telah disebut-sebut ikut menerima bancakan uang korupsi e-KTP. Banyak warga masyarakat yang resah atas eksepsi itu karena mereka khawatir, jangan-jangan dakwaan kasus ini nantinya dinyatakan batal dan ditutup karena tidak sesuai dengan hukum seperti yang dikemukakan oleh tim kuasa hukum Set-nov. Jangan-jangan Setnov lepas lagi. Tapibanyak yangyakin, termasuk saya, bahwa eksepsi seperti itu hanyalah ritual kepengacaraan yang tidak akan memengaruhikelanjutan kasus ini sampai vonis. Semua kuasa hukum pada awal-awal persidangan selalumembuateksepsi seperti itu, tetapi untuk semua kasus di KPK eksepsi-eksepsi terdakwa selalukandas. Dakwaan jaksa oleh kuasa hukum selalu dituding cacat yuridis karena kurang ini, kelebihan itu, tidak sesuai dengan anu, alat buktinya tidak sah, dan sebagainya, dan semacamnya. Kalaupun dakwaan jaksa sudah be- narbisadicarijugakesalahanpa-da tanda-tanda baca, misalnya, kok tidak ada koma di antara kalimat A dan B, kok tidak memakai titik-koma saja, kalimatnya tidak jelas, dakwaan kabur, dan seterusnya, dan selanjutnya. Pokoknya, ritual kuasa hukum ya harus menyalahkan dakwaan dulu. Ritualituhampirtidakper-nah dilewatkan oleh kuasa hukum mana pun karena hal itu adalah bagian dari upaya membangun kepercayaan klien kepadanya dan membuat klien yang keruh menjadi tersenyum. Pada sidang kemarin kita lihat S etnov juga sudah mulai tersenyum meski seminggu sebelumnya (sidang pertama tanggal 14 Desember 2017) kita semua teramat sangat khawatir melihat dia sakit, tatapannya kosong, dan tidak bisa mende-ngarpertanyaanhakim.Saatitu Setnov tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan hakim karena (sepertinya) tidak bisa mendengar, tetapi ketika ditanya oleh kuasa hukumnya bisa menjawabdengan cukup mengalir. Pada sidang pekan ini Setnov sudah tersenyum tersebab kuasa hukumnya membuat eksepsi yang manis dan gurih bagi dirinya. Padahal itu hanya ritual kepengacaraan yang selama ini selalu mudah dipatahkan oleh jaksa dan selalu gagal untuk meyakinkan pengadilan. Jadibagimerekayangresah karena eksepsi yang disampaikan dengan begitu ekspresif oleh kuasa hukum Setnov itu, tak perlulah melanjutkan keresahan. Insyaallah eksepsi itu akan ditolak oleh majelis hakim dan sidang akan berlanjut sampai vonis. Selama ini kan selalu begitu. Tak ada eksepsi yang dibeli oleh hakim di pengadilan tipikor. Tak pernah itu terjadi. Jadi 99% eksepsi para kuasa hukum itu akan menguap mulai sidang-sidang minggu yang akan datang. Si- dang, insyaallah, berlanjut dan masuk ke pembuktian untuk akhirnya vonis. Yang pantas dirisaukan dari kasus penersangkaan yang kemudian menjadi pendakwaan terhadap Setnov adalah munculnya modus baru dalam menghindar dari penindakan hukum. Meskipun, mungkin, Setnov benar-benar sakit saat dijadikan tersangka, rangkaian peristiwa yang menyertainya menimbulkan kecurigaan bahwa itu semua hanya kepura-puraan. Kalau pengadilan tidak berlaku tegas dan keras atas kisah perlawanan hukum Setnov ini, masa depan duniaperadilan kita akan rusak. Mengapa? Pada saat pertama kali dijadikan tersangka dalam kasus ini Setnov jatuh sakit dan mondok di rumah sakit elite dengan kendali mesin dan kabel-kabel yang menempel di tubuhnya. Menurut pihak rumah sakit, Setnov sakit sehingga KPK tidak bisa memeriksanya. Tapi tak lama setelah dinyatakan menang di pra-peradilan, Setnov menjadi sembuh dan bisa masuk kantor. Setelah akan ditahan karena di-j adikan tersangka lagi untuk kedua kalinya tiba-tiba Setnov hilang dari radar KPK dan tahu-tahu diberitakan mengalami kecelakaan lalu lintas sehingga harus mondok di Rumah Sakit Permata Hijau. Menurut pihak rumah sakit, kah ini pun Setnov sakit serius sehingga KPK tidak bisa memeriksanya. Untungnya KPK terus berjuang secara militan. Setnov dinyatakan ditahan dan karenanya perawatan kesehatannya dilakukan di bawah tanggung jawab KPK dengan menunjuk tim dokter dari rumah sakit terbaik, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM). Setnov dikeluarkan, atas nama hukum, dari RS Permata Hijau. Temyata berdasar pemeriksaan dokter lintas keahlian di RSCM, Setnov dinyatakan cukup sehat dan bi-sadibawakerumah tahanan untuk kemudian disidangkan. Itu pun belum menyelesaikan problem. Pada sidang pertama Setnov terlihat sakit parah, tidak bisa mendengar, dan tidak bisa berbicara lancar. Tapi kalau berbicara dengan penasihat hukumnya cukup lancar. Orang pun, di dunia medsos, banyak yang meng-olok-olok. Untungnya majelis hakim yang dipimpin oleh Kusno cukup cerdik, cerdas, dan tangkas. Sidang diteruskan, dakwaan dibacakan, Setnovjadi tersangka, pra-peradilan yang diajukannya menjadi gugur. Meski masyarakat kemudian menjadi lega karena pendakwaan di pengadilan bisa berjalan, peristiwa-peristiwa drama-tik tentang peradilan terhadap Setnov ini menyimpan bibit buruk bagi masa depan peradilan di Indonesia. Peristiwa-peristiwa dramatik itu, nantinya, bisa menginspirasi terduga, tersangka, dan terdakwa tindak pidana untuk berpura-pura sakit. Kalau gagal dilakukan pada saat jadi tersangka, bisa dilakukan lagi pada saat disidangkan sebagai terdakwa. Untungnya, dalam kasus Setnov ini, jaksa KPK dan hakim PN Jakarta Selatan cukup tegas, objektif, dan independen. Kalau tidak, hal ini akan menjadi preseden.buruk. Kekhawatiran tentang ini tentu masih menghantui kita, kalau-kalau besok terjadi lagi. Oleh sebab itu Kementerian Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia, Polri, kejaksaan, dan KPK harus memeriksa semua yang terkait dengan kasus dramatis tersebut. Pimpinan rumah sakit, doktef yang menangani, penasihat hukum, dan semua yang terlibat harus ditindak jika terbukti ada ketidakberesan dalam kasus ini. Kalau tidak, masa depan dunia peradilan kitalah taruhannya. Bisa celakalah kita. MOH MAHFUD MD Original Post

Related Posts

Comments are closed.