Kasus Bupati Kebumen, KPK Geledah 3 Lokasi

Kasus Bupati Kebumen, KPK Geledah 3 Lokasi

KPK melakukan penggeledahan di sejumlah tempat terkait kasus Bupati Kebumen nonaktif Mohammad Yahya Fuad. Salah satu lokasi yang digeledah yakni kantor Setda Pemkab Kebumen. “Untuk kepentingan pengembangan penyidikan, kemarin (27/2) tim penyidik menggeledah 3 lokasi yaitu kantor Sekretariat Daerah Pemkab Kebumen dan rumah dua orang saksi (PNS Pemkab Kebumen),” ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (28/2/2018). Kegiatan itu dilakukan tim penyidik mulai pagi hingga sore kemarin. Dari penggeledahan, disita sejumlah barang yang bisa menjadi bukti kasus. “Dari ketiga lokasi penyidik menyita sejumlah dokumen,” kata Febri. Terkait kasus ini, KPK juga terus mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi. Ada 8 saksi yang diperiksa hari ini terkait tersangka Yahya Fuad, Komisaris PT KAK Khayub Muhammad Lutfi, dan Hojin Ansori. Unsur-unsur saksi itu adalah swasta/pengusaha serta PNS Pemkab Kebumen. Febri menyebut pemeriksaan dilakukan di kantor BPKP Yogyakarta. “Dari saksi-saksi tersebut penyidik mendalami terkait proyek-proyek di lingkungan Pemkab Kebumen dalam APBD Kabupaten Kebumen tahun anggaran 2016,” tutur Febri. Yahya dijerat KPK bersama-sama dengan rekannya, Hojin Anshori, yang merupakan anggota tim suksesnya pada 2016. Keduanya diduga menerima fee dengan nilai total Rp 2,3 miliar dari pengusaha Khayub Muhamad Lutfi (Komisaris PT KAK). Kasus ini merupakan pengembangan penyidikan yang dilakukan KPK terhadap operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Oktober 2016. Saat itu, KPK menjerat 6 tersangka, termasuk mantan Sekda Kebumen Adi Pandoyo.

Baca juga : geledah 3 lokasi terkait kasus bupati subang kpk sita dokumen

TEMPO.CO , Jakarta – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah tiga lokasi di Subang, Jawa Barat, pada Senin, 19 Februari 2018, terkait dengan kasus suap yang menjerat Bupati Subang Imas Aryumningsih. “Penggeledahan kasus Subang dilakukan di tiga lokasi sejak pukul 10.00 WIB,” kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, Senin, 19 Februari 2018. Baca: Kena OTT KPK, Bupati Subang Yakin Ada Keterlibatan Lawan Politik Penggeledahan dilakukan di rumah dinas Bupati Imas, rumah tersangka dari pihak swasta Data dan kantor tersangka penguasaha Miftahudin. “Dari penggeledahan tersebut ditemukan dokumen dua perusahaan dari PT ASP dan PT PBN,” kata Febri.

seperti di kutip dari https://nasional.tempo.co

KPK menetapkan Imas sebagai tersangka bersama Miftahudin dan Data serta Kepala Bidang Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Kabupaten Subang berinisial ASP pada Kamis, 15 Februari 2018. Imas sempat menyangkal menerima uang suap terkait dengan perizinan pembangunan pabrik di Subang. “Sumpah demi Allah saya tidak terima apa pun,” ujar Imas dengan logat sunda yang kental, Kamis 15 Februari 2018. Baca: Resmi Tersangka KPK, Bupati Subang: Demi Allah Saya Tidak Terima Dalam kasus ini, Imas diduga menerima uang suap bersama D dan ASP, yang diberikan MTH, terkait dengan perizinan pembangunan pabrik di Subang. Sebagai pihak pemberi, MTH disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 (a) atau (b) atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun Bupati Subang Imas bersama D dan ASP sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 (a) atau (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.


Baca juga :

Jakarta, CNN Indonesia — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan serangkaian penggeledahan terkait kasus dugaan suap jual-beli jabatan, yang telah menjerat Bupati Nganjuk Taufiqurrahman. Penggeledahan dilakukan di 15 lokasi berbeda, sejak Jumat (27/10) sampai Senin (30/10). “Untuk kasus di daerah di Nganjuk dilakukan penggeledahan di 15 lokasi,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (31/10). Lokasi yang digeledah penyidik KPK di antaranya rumah kelima tersangka, di antaranya rumah Taufiqurrahman, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayan Nganjuk Ibnu Hajar, Kepala SMP Negeri 3 Ngronggot Suwandi. KPK juga turut menggeladah kediaman Kepala Bagian Umum RSUD Kabupaten Nganjuk Mokhammad Bisri dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Harjanto. Selain rumah, penyidik KPK juga menyasar Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayan serta Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk. Febri menambahkan, penyidik KPK turut menggeledah delapan rumah saksi dalam kasus suap ini. Penggeledahan dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti suap jual-beli jabatan tersebut. “Saksi-saksi yang terkait dilakukan pengeledahan di rumahnya untuk melakukan pengumpulan bukti dalam perkara ini,” ujarnya. Periksa 10 Saksi Penyidik KPK turut memeriksa 10 saksi yang merupakan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Saksi-saksi tersebut diperiksa di Polres Nganjuk. Menurut Febri, pemeriksaan sejumlah PNS di Pemkab Nganjuk itu dilakukan untuk mendalami sumber uang yang diberikan Ibnu Hajar dan Suwandi kepasa Taufiqurrahman. “Pada prinsipnya penyidik ingin mendalami tentang sumber dari uang tersebut yang diduga merupakan uang suap dan diduga dikumpulkan oleh orang-orang tertentu,” kata dia. Dalam kasus ini, Taufiqurrahman diduga menerima Rp298,02 juta, masing-masing dari Ibnu Hajar Rp149,12 juta dan dari Suwandi Rp148,9 juta. Mereka berdua disinyalir sebagai tangan kanan Taufiqurrahman untuk mengumpulkan uang. KPK kemudian menetapkan Taufiqurrahman, Ibnu Hajar, Suwandi, Mokhammad Bisri dan Harjanto sebagai tersangka suap.


Baca juga : kasus suap bupati nganjuk kpk geledah 15 tempat dan periksa 10 saksi.html

Merdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kota Nganjuk Jawa Timur, terkait kasus suap perekrutan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan tersangka Taufiqurrahman. penggeledahan itu dilakukan sejak Jumat (27/10) di 15 lokasi. Di antara lokasi penggeledahan mulai dari rumah para tersangka dan juga saksi, Kantor Dinas Lingkungan Hidup serta Kantor Dinas Pendidikan. “Untuk kasus di daerah di Nganjuk dilakukan penggeledahan di 15 lokasi dari Jumat sampai hari ini, lima lokasi adalah rumah para tersangka kemudian ada dua kantor yang digeledah yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pendidikan dan ada rumah delapan saksi di daerah Nganjuk,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (30/10). penggeledahan ini dilakukan untuk mengumpulkan barang bukti lebih lanjut mengenai kasus penerimaan suap yang dilakukan Taufiq. Selain melakukan penggeledahan, KPK juga memeriksa sepuluh saksi terkait dengan penanganan kasus ini. “Jadi saksi-saksi yang terkait dilakukan penggeledahan di rumahnya untuk melakukan pengumpulan bukti dalam perkara ini,” ujarnya. “Selain itu ada sepuluh orang saksi juga yang diperiksa di Polres Nganjuk dalam rentang waktu dari Sabtu, Minggu dan Senin,” ungkapnya. Saksi-saksi tersebut kata mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) ini berasal dari kalangan PNS. Penyelidikan ini dilakukan untuk mendalami dugaan suap yang dilakukan Suwandi (SUW) dan juga Ibnu Hajar. “Pada prinsipnya penyidik ingin mendalami tentang sumber dari uang tersebut yang diduga merupakan uang suap dan diduga dikumpulkan oleh orang-orang tertentu dan diserahkan kepada dua tersangka SUW dan IH,” tandasnya. Untuk diketahui, KPK resmi menetapkan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman sebagai tersangka penerimaan suap perekrutan ASN di Kabupaten Nganjuk tahun 2017. Penetapan itu dilakukan pada 26 Oktober 2017 lalu. “Ditemukan praktik indikasi penerimaan hadiah atau janji. Diduga bupati melalui orang-orang kepercayaannya meminta uang ke SKPD di Kabupaten Nganjuk bila ada rotasi rekrut dan lain sebagainya,” ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, Kamis (26/10). Basaria menjelaskan dalam proses penerimaannya, Taufiq menerima uang dengan total Rp 298.020.000 di hotel tempat menginapnya di Jakarta. Total tersebut berasal dari Ibnu Hajar selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nganjuk sebesar Rp 149.120.000, dan Suwandi sebagai Kepala Sekolah SMPN 3 Nganjuk, sebesar Rp 148.900.000. Uang tersebut, diperoleh Ibnu dan Suwandi dengan meminta uang ke sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk kemudian disetorkan ke Taufiq. Basaria juga mengatakan, keduanya merupakan orang dekat Taufiq. KPK juga menetapkan dua orang sebagai tersangka pemberi suap. Keduanya adalah, Mokhammad Bisri sebagai Kabag umum RSUD Kabupaten Nganjuk, dan Harjanto sebagai Kados lingkungan hidup Kabupaten Nganjuk. Total, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Sebagai penerima suap, Taufiq, Suwandi, dan Ibnu Hajar disangkakan telah melanggar Pasal 12 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sementara selaku pemberi, Bisri dan Harjanto disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. [cob]


Baca juga : kpk tetapkan bupati kebumen tersangka suap

Juru Bicara KPK Febri Diansyah – Antara Kabar24.com ,JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Kebumen, Jawa Tengah sebagai tersangka penerima suap gratifikasi berkaitan dengan berbagai proyek di kabupaten tersebut. Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan Bupati Kebumen Muhamad Yahya Fuad bersama- sama dengan Hojin Anshori, ketua tim suksesnya diduga menerima hadiah atau janji yang diberikan karena berkaita dengan sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Kebumen tahun anggaran 2016. “Keduanya diduga menerima hadiah atau janji dari pengusaha KML [Khayub Muhamad Lutfi] Komisaris PT KAK,” ujarnya, Selasa (23/1/2018). Yahya Fuad dan Hojin Asnhori dijerat dengan Pasal 12 a atau b atau Pasal 11 Undang-undang (UU) No.31/1999 yang diperbaharui dalam UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Tidak hanya itu, keduanya juga diduga kuat menerima gratifikasi yang berkaitan erat dengan berbagai proyek di lingkungan Pemkab Kebumen sehingga dijerat pula dengan Pasal 12 B UU No.31/1999 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1. “Sementara KHL selaku pihak pemberi dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b UU No.31/1999 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP,” tambahnya. Tiga tersangka ini menambah daftar panjang sejumlah tersangka korupsi proyek di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kebumen. Adapun para tersangka tersebut yakni Sigit Widodo, PNS pada Dinas Pariwisata Kebumen, Yudhi Tri Hartanto, Ketua Komisi A DPRD Kebumen, Adi Pandoyo, Sekretaris Daerah Kebumen, Basikhun Suwandin Atmojo dan Hartoyo, masing-masing dari pihak swasta. Para tersangka tersebut telah divonis di Pengadilan Tipikor Semarang sementara tersangka lain yakni Dian Lestari, Anggota Komisi A DPRD Kebumen tengah menjalani proses penyidikan dan pada Selasa diperiksa penyidik di Kantor BPKP Yogyakarta. Perkara bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) pada pertengahan Oktober 2016. saat itu tim KPK mengamankan sejumlah pihak dan barang bukti uang Rp70 juta dari Hartoyo dan Basikhun. Setelah disidik, ternyata nilai gratifikasi dan suap yang diterima oleh para pihak jauh lebih besar dibandingkan barang bukti tersebut. Febri menjelaskan, diduga setelah dilantik menjadi bupati, Yahya Fuad mengumpulkan para kontraktor rekanan pemerintah setempat dengan maksud membagi-bagi proyek barang dan jasa. Pihaknya menengarai ada pula peran yang dilakukan para anggota tim sukses dalam melakukan pengumpulan dana gratifikasi. Adapun proyek-proyek yang dibagi antara lain bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) infrastruktur bersumber APBN 2016 sebesar Rp100 miliar. Khayub Muhamad Lutfi mendapatkan proyek pembanguna rumah sakit sebesar Rp36 miliar, dan kontraktor lainnya mendapatkan proyek sebesar Rp40 miliar serta Rp20 miliar. “Bupati diduga mendapatkan fee sebesar 5%-7% sehingga total menerima Rp2,3 miliar,” pungkas Febri.

KPK melakukan penggeledahan di sejumlah tempat terkait kasus Bupati Kebumen nonaktif Mohammad Yahya Fuad. Salah satu lokasi yang digeledah yakni kantor Setda Pemkab Kebumen. “Untuk kepentingan pengembangan penyidikan, kemarin (27/2) tim penyidik menggeledah 3 lokasi yaitu kantor Sekretariat Daerah Pemkab Kebumen dan rumah dua orang saksi (PNS Pemkab Kebumen),” ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (28/2/2018). Kegiatan itu dilakukan tim penyidik mulai pagi hingga sore kemarin. Dari penggeledahan, disita sejumlah barang yang bisa menjadi bukti kasus. “Dari ketiga lokasi penyidik menyita sejumlah dokumen,” kata Febri. Terkait kasus ini, KPK juga terus mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi. Ada 8 saksi yang diperiksa hari ini terkait tersangka Yahya Fuad, Komisaris PT KAK Khayub Muhammad Lutfi, dan Hojin Ansori. Unsur-unsur saksi itu adalah swasta/pengusaha serta PNS Pemkab Kebumen. Febri menyebut pemeriksaan dilakukan di kantor BPKP Yogyakarta. “Dari saksi-saksi tersebut penyidik mendalami terkait proyek-proyek di lingkungan Pemkab Kebumen dalam APBD Kabupaten Kebumen tahun anggaran 2016,” tutur Febri. Yahya dijerat KPK bersama-sama dengan rekannya, Hojin Anshori, yang merupakan anggota tim suksesnya pada 2016. Keduanya diduga menerima fee dengan nilai total Rp 2,3 miliar dari pengusaha Khayub Muhamad Lutfi (Komisaris PT KAK). Kasus ini merupakan pengembangan penyidikan yang dilakukan KPK terhadap operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Oktober 2016. Saat itu, KPK menjerat 6 tersangka, termasuk mantan Sekda Kebumen Adi Pandoyo.

Febri Diansyah saat konferensi pers di gedung KPK (Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan) KPK terus mengembangkan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Bupati Kebumen Muhammad Yahya Fuad. Penyidik KPK menggeledah tiga lokasi berbeda di Kabupaten Kebumen untuk pengembangan kasus tersebut. “Untuk kepentingan pengembangan penyidikan, tim penyidik menggeledah 3 lokasi itu. Geledah berlangsung sehari, kemarin, sejak pagi hingga sore,” ujar juru bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (28/2). Lokasi penggeledahan yakni Kantor Sekretariat Daerah Pemkab Kebumen dan dua rumah milik dua orang PNS Pemkab Kebumen yang saat ini berstatus sebagai saksi. “Dari ketiga lokasi tersebut penyidik menyita sejumlah dokumen,” kata Febri. Selain penggeledahan, KPK juga memeriksa delapan orang saksi untuk tersangka dalam kasus ini. Pemeriksaan dilakukan di kantor BPKP Yogyakarta. “Saksi yang diperiksa dari unsur swasta atau pengusaha dan PNS Pemkab Kebumen. Sedangkan materi untuk mendalami terkait proyek-proyek di lingkungan Pemkab Kebumen dalam APBD Kabupaten Kebumen tahun anggaran 2016,” ujar Febri. Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad. (Foto: Fadjar Hadi/kumparan) Dalam kasus ini, KPK menetapkan tiga orang tersangka. Selain Yahya Fuad, dua tersangka lainnya yaitu Hojin Anshiri (HA) selaku pihak swasta dan Khayub Muhamad Lutfi selaku Komisaris PT KAK. Selaku penerima suap dan diduga menerima gratifikasi, Yahya dan Hojin disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sementara, Khayub selaku penyuap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

TEMPO.CO , Jakarta – Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah mengatakan penyidik telah melakukan penggeledahan di beberapa lokasi terkait kasus korupsi yang melibatkan Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno. Penggeledahan dilakukan oleh tiga tim secara paralel. “Kegiatan dilakukan oleh 3 tim secara paralel, lokasi kantor wali kota dan rumah dinas walikota berdekatan, dilakukan oleh 1 tim, sejak pukul 02.30 dinihari hingga pukul 11.00,” kata Febri di kantor KPK, Jakarta, Kamis 31 Agustus 2017. Sebanyak empat tempat digeledah oleh penyidik KPK. Beberapa di antaranya adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal, Kantor Wali Kota Tegal, Rumah Dinas Wali Kota Tegal, Rumah tersangka AMH di Perum Citra Bahari. Febri menjelaskan dari penggeledahan tersebut penyidik menyita beberapa dokumen terkait aliran uang kepada tersangka. Selain itu, terdapat dokumen kontrak beberapa proyek di RSUD, dan beberapa unit kendaraan. “Ada lima unit mobil dan 4 motor milik AMH yang diduga dibeli dari uang suap yang diterima sebelumnya,” kata dia.

seperti di kutip dari https://nasional.tempo.co

KPK telah menetapkan tiga tersangka terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan dana jasa kesehatan di RSUD Kardinah dan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Tegal Tahun Anggaran 2017. Ketiganya adalah Wali Kota Tegal Siti Mashita Soeparno (SMS), Amir Mirza Hutagalung (AMZ) seorang pengusaha. KPK menduga Amir adalah  orang kepercayaan Wali Kota Tegal yang diduga sebagai pihak penerima. KPK juga menetapkan Wakil Direktur RSUD Kardinah Kota Tegal Cahyo Supriadi (CHY) yang diduga sebagai pihak pemberi, sebagai tersangka. ARKHELAUS W. | MAYA AYU PUSPITASARI  

Bupati Kebumen Yahya Fuad (tengah dan berbaju putih) – facebook Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Bupati Kebumen Muhammad Yahya Fuad dalam perkara korupsi ABPD 2016. Sebelumnya, Yahya Fuad menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (19/2/2018) siang hingga malam sekira pukul 19.30 WIB. Namun, saat meninggalkan ruang pemeriksaan, dia langsung mengenakan rompi oranye, tanda telah ditahan oleh komisi tersebut. “Saya sudah diperiksa. Untuk selanjutnya silakan tanya ke penyidik,” ujarnya saat hendak meninggalkan Gedung KPK. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan bahwa Yahya Fuad ditahan untuk 20 hari pertama di Rutan KPK. Perpanjangan masa penahanan menurutnya bisa dilakukan jika penyidik masih membutuhkan waktu tambahan untuk mendalami penyidikan. Bupati Kebumen Muhamad Yahya Fuad bersama- sama dengan Hojin Anshori, ketua tim suksesnya diduga menerima hadiah atau janji yang diberikan karena berkaita ndengan sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Kebumen tahun anggaran 2016. “Keduanya diduga menerima hadiah atau janji dari pengusaha KML [Khayub Muhamad Lutfi] Komisaris PT KAK,” ujarnya, Selasa (23/1/2018). Yahya Fuad dan Hojin Asnhori dijerat dengan Pasal 12 a atau b atau Pasal 11 Undang-undang (UU) No.31/1999 yang diperbaharui dalam UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Tidak hanya itu, keduanya juga diduga kuat menerima gratifikasi yang berkaitan erat dengan berbagai proyek di lingkungan Pemkab Kebumen sehingga dijerat pula dengan Pasal 12 B UU No.31/1999 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1. “Sementara KHL selaku pihak pemberi dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b UU No.31/1999 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP,” tambahnya. Tiga tersangka ini menambah daftar panjang sejumlah tersangka korupsi proyek di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kebumen . Adapun para tersangka tersebut yakni Sigit Widodo, PNS pada Dinas Pariwisata Kebumen, Yudhi Tri Hartanto, Ketua Komisi A DPRD Kebumen, Adi Pandoyo, Sekretaris Daerah Kebumen, Basikhun Suwandin Atmojo dan Hartoyo, masing-masing dari pihak swasta. Para tersangka tersebut telah divonis di Pengadilan Tipikor Semarang sementara tersangka lain yakni Dian Lestari, Anggota Komisi A DPRD Kebumen tengah menjalani proses penyidikan dan pada Selasa diperiksa penyidik di Kantor BPKP Yogyakarta. Perkara bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) pada pertengahan Oktober 2016. saat itu tim KPK mengamankan sejumlah pihak dan barang bukti uang Rp70 juta dari Hartoyo dan Basikhun. Setelah disidik, ternyata nilai gratifikasi dan suap yang diterima oleh para pihak jauh lebih besar dibandingkan barang bukti tersebut. Febri menjelaskan, diduga setelah dilantik menjadi bupati, Yahya Fuad mengumpulkan para kontraktorrekanan pemerintah setempat dengan maksud membagi-bagi proyek barang dan jasa. Pihaknya menengarai ada pula peran yang dilakukan para anggota tim sukses dalam melakukan pengumpulan dana gratifikasi. Adapun proyek-proyek yang dibagi antara lain, bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) infrastruktur bersumber APBN 2016 sebesar Rp100 miliar, di mana Khayub Muhamad Lutfi menfapatkan proyek pembanguna rumah sakit sebesar Rp36 miliar, dan kontraktor lainnya mendapatkan proyek sebesar Rp40 mi8liar serta Rp20 miliar. “Bupati diduga mendapatkan fee sebesar 5%-7% sehingga total menerima Rp2,3 miliar,” pungkasnya.

JAKARTA, NNC – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menggeledah empat lokasi dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait perizinan dan pengurusan penempatan jabatan di Pemerintah Kabupaten Jombang , Jawa Timur. Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan dua tersangka, yakni diduga sebagai pemberi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Jombang Inna Silestyowati dan diduga sebagai penerima Bupati Jombang 2013-2018 Nyono Suharli Wihandoko. “Penyidik hari ini melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di beberapa lokasi terkait penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait perizinan dan pengurusan penempatan jabatan di Pemkab Jombang dengan tersangka Nyono Suharli Wihandoko dan Inna Silestyowati,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin (5/2/2018). Febri mengatakan penggeledahan dilakukan oleh tim secara paralel di empat lokasi sejak pukul 11.00 WIB, yaitu ruang kerja Bupati di kantor Pemkab Jombang, ruang dinas Bupati Jombang, kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, serta kantor Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Jombang. “Sejauh ini diamankan sejumlah dokumen terkait perizinan dan dokumen terkait dana kapitasi serta barang bukti elektronik. Saat ini tim sedang di lapangan,” ucap Febri. Uang yang diserahkan Inna Silestyowati kepada Nyono Suharli Wihandoko diduga berasal dari kutipan jasa pelayanan kesehatan atau dana kapitasi dari 34 Puskesmas di Jombang yang dikumpulkan sejak Juni 2017 sekitar total Rp434 juta. Dengan pembagian 1 persen untuk Paguyuban Puskesmas se-Jombang, 1 persen untuk Kepala Dinas Kesehatan, dan 5 persen untuk Bupati. KPK pun telah merinci jumlah uang kutipan dari 34 Puskesmas di Jombang tersebut. “Kisaran jumlah uang kutipan 34 Puskesmas di Jombang dalam rentang Juni sampai Desember 2017 adalah Rp500 ribu, Rp1,5 juta, Rp7,65 juta, Rp14 juta, Rp25 juta hingga Rp34 juta. Total Rp434 juta yang sebagian diduga diberikan pada Bupati,” ungkap Febri. Atas dana yang terkumpul tersebut, Inna Silestyowati telah menyerahkan kepada Nyono Suharli Wihandoko sebesar Rp200 juta pada Desember 2017. Selain itu, Inna Silestyowati juga membantu penerbitan izin operasional sebuah rumah sakit swasta di Jombang dan meminta pungutan liar (pungli) terkait izin. Dari pungli tersebut, diduga telah diserahkan kepada Nyono Suharli Wihandoko pada 1 Februari 2018 sebesar Rp75 juta. Diduga sekitar Rp50 juta telah digunakan Nyono Suharli Wihandoko untuk membayar iklan terkait rencananya maju dalam Pilkada Bupati Jombang 2018. Sebagai penerima, Nyono Suharli Wihandoko disangkakan pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan pihak pemberi Inna Silestyowati disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Keduanya pun telah ditahan untuk 20 hari ke depan demi kepentingan penyidikan. Nyono ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur sedangka Inna di Rutan KPK .

AKURAT.CO , Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan di salah satu lokasi di wilayah Subang, terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa suap pengurusan perizinan di Pemerintah Kabupaten Subang pada Selasa (20/2). Diketahui, Bupati Subang Imas Aryumningsih bersama tiga orang lainnya, yakni Miftahhudin dan Data dari unsur swasta serta Kabid Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang Asep Santika, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu. “Kemarin satu lokasi digeledah tim penyidik, yaitu rumah tersangka Asep Santika,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di gedung KPK, Kuninga, Jakarta, Rabu (21/2). Febri mengatakan bahwa penggeledahan di rumah Asep Santika itu dilakukan oleh satu tim pada pukul 20.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB, dan disita sejumlah dokumen dari rumah itu. Sebelumnya, dalam dua hari terakhir dari Senin (19/2) sampai Selasa (20/2), KPK0000 telah menggeledah delapan lokasi. Delapan lokasi yang digeledah itu, antara lain ruang kerja bupati Subang, kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Subang, kantor Dinas Bina Marga dan Pengairan Subang, kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Subang, dan rumah pribadi Bupati Subang Imas di Kecamatan Tambak Dahan, Kabupaten Subang.Selanjutnya, rumah dinas bupati, rumah tersangka Data, dan kantor tersangka Miftahhudin atau PT Inti Sarana Sukses (ISS). Dari penggeledahan itu, kata Febri, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik dari komputer.

seperti di kutip dari http://news.akurat.co

“Setelah dokumen-dokumen itu dikumpulkan dari proses penggeledahan, tentu kami akan pelajari lebih lanjut untuk kebutuhan pembuktian. Setelah kami pelajari, kami mengklarifikasi pada saksi-saksi yang relevan untuk proses lebih lanjut,” ujarnya. Sebelumnya dalam peristiwa tangkap tangan terkait kasus itu, tim KPK mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp337,3 juta beserta dokumen bukti penyerahan uang, KPK menduga Imas bersama-sama beberapa pihak menerima hadiah dari swasta atau pengusaha terkait pengurusan perizinan di lingkungan Pemkab Subang yang diajukan dua perusahaan, yaitu PT ASP dan PT PBM senilai Rp1,4 miliar. “Pemberian suap dilakukan untuk mendapatkan izin membuat pabrik atau tempat usaha di Kabupaten Subang,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Rabu (14/2) malam. Menurut dia, pemberian uang atau hadiah dari pengusaha tersebut melalui orang-orang dekat Bupati yang bertindak sebagai pengumpul dana. Ia mengungkapkan diduga komitmen fee awal antara pemberi dengan perantara adalah Rp4,5 miliar, sedangkan dugaan komitmen fee antara bupati ke perantara adalah Rp1,5 miliar. KPK menduga Imas telah menerima delapan kali transaksi suap terkait pengurusan perizinan di Pemkab Subang itu. Sebagai pihak yang diduga penerima Imas Aryumningsih, Data, dan Asep Santika disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan diduga pihak pemberi Miftahhudin disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. []

Related Posts

Comments are closed.