Kapolri Soroti 20% Polres yang Pelayanannya Buruk

Kapolri Soroti 20% Polres yang Pelayanannya Buruk

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan 20 persen dari 170 polres belum memberikan pelayanan publik yang prima. Angka tersebut didapatkan Tito dari Ombudsman, yang telah meneliti tingkat pelayanan publik dengan sampel 170 polres se-Indonesia. “Tadi cukup dominan yang terjadi perbaikan, hampir dari 170 polres yang diperiksa atau diteliti Ombudsman. Saya kira 80 persen, baik SIM, STNK, SKCK-nya. Tapi mungkin 20 persen nilai (pelayanan publik)-nya merah sehingga perlu perbaikan,” kata Tito di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (3/1/2017). Tito mengatakan hasil penelitian Ombudsman akan dijadikan bahan evaluasinya ke depan. Jika kualitas pelayanan publik terkendala karena kapolda atau kapolresnya, kata Tito, dia akan melakukan pergantian pimpinan di wilayah. Kemudian jika masalahnya terletak pada infrastruktur yang kurang mendukung, dia akan memerintahkan untuk dilakukan perbaikan infrastruktur. “Ini saya jadikan bahan untuk dilakukan evaluasi dulu. Kalau masalahnya leadership ya leader -nya saya ganti. Kalau (masalah) infrastruktur, kita perbaiki infrastruktur, kita dukung,” ujar Tito. Selain pelayanan publik yang menjadi catatan Tito, dia menyinggung masalah bidang penegakan hukum yang banyak dikomplain masyarakat. “Salah satu komplain masyarakat adalah mengenai masalah penanganan kasus hukum, kemudian beberapa masalah KKN, masih kurang maksimal pemberantasan penyuapan,” jelas Tito. Pagi tadi Tito mengundang Ketua Ombudsman Amzulian Rifaindan dan komisionernya, Adrianus Meliala, untuk membahas masalah hasil riset kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di kepolisian. Dalam pertemuan ini, Tito didampingi Irwasum Polri Komjen Eko Putut Bayuseno, Kadiv Propam Irjen Martuani Sormin, dan Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Mohammad Iqbal.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan 20 persen dari 170 polres belum memberikan pelayanan publik yang prima. Angka tersebut didapatkan Tito dari Ombudsman, yang telah meneliti tingkat pelayanan publik dengan sampel 170 polres se-Indonesia. “Tadi cukup dominan yang terjadi perbaikan, hampir dari 170 polres yang diperiksa atau diteliti Ombudsman. Saya kira 80 persen, baik SIM, STNK, SKCK-nya. Tapi mungkin 20 persen nilai (pelayanan publik)-nya merah sehingga perlu perbaikan,” kata Tito di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (3/1/2017). Tito mengatakan hasil penelitian Ombudsman akan dijadikan bahan evaluasinya ke depan. Jika kualitas pelayanan publik terkendala karena kapolda atau kapolresnya, kata Tito, dia akan melakukan pergantian pimpinan di wilayah. Kemudian jika masalahnya terletak pada infrastruktur yang kurang mendukung, dia akan memerintahkan untuk dilakukan perbaikan infrastruktur. “Ini saya jadikan bahan untuk dilakukan evaluasi dulu. Kalau masalahnya leadership ya leader -nya saya ganti. Kalau (masalah) infrastruktur, kita perbaiki infrastruktur, kita dukung,” ujar Tito. Selain pelayanan publik yang menjadi catatan Tito, dia menyinggung masalah bidang penegakan hukum yang banyak dikomplain masyarakat. “Salah satu komplain masyarakat adalah mengenai masalah penanganan kasus hukum, kemudian beberapa masalah KKN, masih kurang maksimal pemberantasan penyuapan,” jelas Tito. Pagi tadi Tito mengundang Ketua Ombudsman Amzulian Rifaindan dan komisionernya, Adrianus Meliala, untuk membahas masalah hasil riset kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di kepolisian. Dalam pertemuan ini, Tito didampingi Irwasum Polri Komjen Eko Putut Bayuseno, Kadiv Propam Irjen Martuani Sormin, dan Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Mohammad Iqbal.

Jakarta (ANTARA News) – Kalangan aktivis lingkungan dan pejabat pemerintah daerah di Sumatera Utara mempertanyakan sikap pemerintah terkait pengelolaan lahan register 40. Ada kesan pemerintah dalam hal ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), tidak transparan dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) dan tidak menerapkan perlakuan yang sama terhadap perusahaan ditenggarai melanggar penggunaan fungsi lahan.  Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai ada banyak hal yang disembunyikan oleh KLHK terkait penindakan terhadap perusahaan-perusahaan yang mengelola lahan di register 40. Pasca meninggalnya Derianus Lungguk Sitorus (DL Sitorus), salah satu pengusaha perkebunan asal Medan, Sumatera Utara, membuka tabir buruknya eksekusi dan tidak transparan dalam memaparkan hasil eksekusi lahan yang sudah ditetapkan MA.  Dana Tarigan, Direktur Ekesekutif Walhi Sumatera Utara dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, meminta KLHK untuk menindak semua perusahaan yang ada di lahan register 40 yang menggunakan lahan tersebut tetapi tidak sesuai dengan peruntukkannya. Ini perlu dilakukan agar memperlihatkan pemerintah, bisa bertindak adil tidak hanya menindak satu perusahaan saja, PT Torganda (perusahaan milik DL Sitorus), tetapi perusahaan lainnya juga termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).  “Kami sudah sampaikan itu, semua perusahaan yang salah harus ditindak dan diperlakukan sama di lahan register 40. Kalau ada yang dikelola masyarakat, maka itu termasuk reformasi agraria untuk dibagikan ke masyarakat. Jika ada perusahaan yang mengelola secara illegal, maka tanah itu harus diambilalih KLHK untuk dikembalikan ke negara dalam kondisi yang sudah dihutankan kembali. Jangan sampai pemerintah yang keluar uang (untuk menghutankan kembali), itu juga tidak adil,” ujar Dana.  Ada 29 perusahaan yang menguasai lahan Register 40, yaitu PT FMP seluas 14.853 hektar, PT Wonorejo seluas 7.892 ha, PTPN IV 10.000 ha, PT SSPI seluas 5.500 ha, Koperasi Bukit Harapan (dieksekusi) 23.450 ha, KTPS 14.000 ha, PT AML 21.000 he, Koperasi Langkimat 14.000 ha, PT SSL 33.390 Ha, PT EPS 9.833 Ha, PT KM 2.000 ha, PTPN II 10.000 ha, PT Rapala 10.300 Ha, PT Inhutani IV 19.500 Ha.  Lalu ada ada juga Koperasi Parsub 17.000 ha, Kelompok Masyarakat 10.000 ha, KUD Sinar Baru 3.000 ha, KUD Serba Guna 3.000 ha  (sudah memiliki sertifikat), Koperasi KPN 1.500 ha, PT Rispa 5.000 ha, Transmigrasi 7.135 ha, PT SKL 82.502 ha, PT CP 2.000 ha, PT MAI 10.781 Ha, PT KAS 4.870 Ha, PT HBP 4.000 ha, PT AMKS 4.500 Ha, PT AMKS 4.500 ha, PT Jerman 300 ha.  Namun belakangan ini yang mencuat hanya kasus lahan 47 ribu ha, lahan milik perusahaan DL Sitorus. Ini kemudian memunculkan reaksi banyak pihak, dan mempertanyakan alasan dari KLHK yang hanya mempersoalkan DL Sitorus, yang kemudian meninggal pada 3 Agustus 2017 di dalam Pesawat Garuda.  Dana menambahkan, KLHK tidak transparan dalam pengelolaan uang dari tebusan yang diberikan oleh perusahaan yang mengelola lahan di register 40. Menurut perhitungannya, jumlah dana diperkirakan bisa mencapai Rp7,8 triliun dan dana tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada publik.  “Perintah putusan MA di eksekusi semuanya, kemudian perusahaan diberikan waktu satu siklus tanam sawit, kemudian dihutankan kembali. Nah, uang yang satu siklus tanam tersebut kan seharusnya dikembalikan ke negara. Kalau menurut hitungan kita sudah mencapai Rp 7,8 triliun, siapa yang pengang,” kata Dana.  Dana menegaskan, jika uang tersebut belum dibayarkan oleh PT Torganda (perusahaan milik DL Sitorus) maka pemerintah harus meminta uang tersebut. Kalau tidak menurut dia, ada kerugian yang dialami oleh negara dan memunculkan kecurigaan kalau uang tersebut di bagi-bagi kepada oknum.  Berdasarkan putusan MA nomor 2642/K/PID/2006, yang sudah berkekuatan hukum dan memutuskan DL Sitorus, bersalah melakukan penguasaan terhadap hutan negara, lewat perusahaannya, PT Torganda dan PT Torus Ganda. Putusan kasasi itu menyebutkan; pertama, Perkebunan kelapa sawit seluas ± 23.000 ha, yang dikuasai Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Bukit Harapan dan PT. Torganda, beserta seluruh bangunan yang ada di sana, dirampas untuk negara lewat Departemen Kehutanan.  Kedua, Perkebunan kelapa sawit seluas ± 24.000 ha, yang dikuasai Koperasi Parsadaan Simangambat Ujung Satu dan PT. Torus Ganda, beserta seluruh bangunan yang ada di sana, juga dirampas untuk Negara lewat Departemen Kehutanan. Pewarta: Tasrief Tarmizi Editor: Ruslan Burhani COPYRIGHT © ANTARA 2017

“Program yang harus dikerjakan saat ini dan ke depan adalah case management. Penyidik harus wajib menggunakan aplikasi e-sidik, jangan gunakan operator lagi. Dengan penyidik langsung menggunakan aplikasi, semua penyidik akan mendapatkan nilai atau point dari setiap kinerjanya. Dari itu, nilai penyidik akan terakumulasi agar para direktur bisa mengukur kinerja,” kata Ari dalam keterangan resminya, usai memberikan pengarahan kepada perwira menengah Bareskrim Mabes Polri di Jakarta, Rabu (22/11/2017). Ari melanjutkan, inovasi melibatkan tekhnologi itu, juga menjadi perhatian dari Presiden dan Kapolri.

seperti di kutip dari https://mataramnews.co.id

“Selain itu, dengan inovasi yang sudah ada, pastinya mendukung pelayanan terhadap masyarakat. Lagi pula, perubahan jaman ini harus benar-benar diseriusi agar tidak tergilas,” lanjutnya. Bukan hanya sekedar inovasi melalui tekhnologi, Ari menambahkan, agar jajarannya juga meningkatkan lagi perubahan di sisi lain. “Di level kebijakan, misalnya, dengan menghadirkan kebijakan yang lebih memudahkan masyarakat. Profesionalitas itu tentunya akan lebih mempercepat lagi pelayanan hukum hingga pemberian informasi secara etis. Ujungnya, kan, dengan kerja cepat dan komunikasi yang tepat dan baik, masyarakat merasa lebih terlayani,” tambah Ari. Berdasarkan data yang ia terima, hingga saat ini, masyarakat masih menilai ada beberapa hal yang mesti diperbaiki dari kerja dan kinerja Bareskrim Mabes Polri. Profesionalisme, misalnya, masyarakat masih ada yang menilai sebagian kecil jajaran Bareskrim yang belum meninggalkan kebiasaan lamanya. Hasilnya, masyarakat memandang bahwa bersentuhan dengan jajaran reserse justru menyusahkan. Baik masyarakat yang melakukan pelaporan, terlapor, saksi dan lainnya. “Untuk itu, beri mereka informasi yang baik. Kepada saksi, beri pelayanan yang baik. Bentuknya jangan sita waktu mereka untuk kepentingan penegakan hukum. Lalu, jangan sampai masyarat merasa disulitkan ketika mereka menjadi saksi,” jelasnya. Dalam rangka akselerasi perkara, Ari juga menegaskan agar jajarannya lebih matang dalam perencanaan secara sistematis. “Untuk kota-kota besar dengan jumlah kasus yang banyak, misalnya, jangan sampai diluar konteks perkara, ikuti aturan KUHAP. Inovasi lainnya, berikan pelayanan lebih baik dengan mengurasi stress kepada masyarakat yang melaporkan perkara atau kasus. Dengan itu, akselerasi penyidikan bisa cepat,” tegasnya. Bukan hanya itu, Ari juga membuka peluang seluas-luasnya jika memang terasa perlu untuk melakukan pelatihan. Terlebih lagi, untuk menyertifikasi para penyidik. “Jika memang diperlukan, terutama kalau program pelatihan di Polda terbatas, bangun pelatihan-pelatihan atau diskusi agar lebih profesional. Tapi yang mesti harus dilaksanakan juga, jangan melebih-lebihkan atau menambah-nambah anggaran bahkan memotongnya. Jika ada sisa, kembalikan ke negara,” tutupnya. (r3)

Related Posts

Comments are closed.