Kapolri Ikut Suara Terbanyak Soal Usul Tunda Kasus Peserta Pilkada

Kapolri Ikut Suara Terbanyak Soal Usul Tunda Kasus Peserta Pilkada

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan akan mengikuti suara terbanyak terkait usulan dirinya agar aparat penegak hukum menunda kasus yang melibatkan peserta pilkada. Dalam rapat konsultasi, DPR menyisihkan usulan Tito dan meminta Tito membahasnya di antara institusi aparat penegak hukum saja. “Apapun juga nanti kesepakatannya, kalau nanti disepakati misalnya untuk dipending, Polri setuju. Kalau seandainya tidak disepakati untuk dipending, oke juga,” kata Tito usai rapat konsultasi dengan DPR, Bawaslu, KPU, KPK dan Kejaksaan Agung di DPR, Jakarta Pusat, Kamis (11/1/2018). Setelah usulnya ditolak DPR, Tito menuturkan kemungkinan dia akan membahas kelanjutannya dengan Kejaksaan Agung, Bawaslu dan KPK. “Biar nanti kalau kita bahas lagi ya mekanismenya seperti apa,” ujar Tito. Sebelumnya saran Kapolri menjadi poin ke 9 hasil rapat konsultasi yang berbunyi sebagai berikut: ‘Rapat konsultasi menyepakati dalam masa proses penyelenggaraan pilkada, para peserta pilkada yang terkait proses hukum baik sebagai saksi maupun tersangka, proses hukumnya ditunda sampai penyelenggaraan pilkada selesai dan proses hukumnya dilanjutkan sesuai hukum yang berlaku’. Anggota Fraksi Hanura Rufinus Hotmaulana, anggota Fraksi Gerindra Reza Patria, Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto langsung menginterupsi. Isi interupsinya menyatakan penolakan terhadap usul Kapolri. Menanggapi penolakan ketiga fraksi tersebut Kapolri menuturkan tidak ingin institusinya disalahkan jika nantinya terjadi pemeriksaan-pemeriksaan peserta pilkada oleh kepolisian. Kapolri tidak ingin ada yang nantinya menuding Polri melakukan kriminalisasi. “Kalau seandainya tidak disepakati, fine. Yang penting di forum ini sudah kami sampaikan. Jangan salahkan kita kalau ada yang melapor, kami proses, dianggap kriminalisasi,” ucap Tito menanggapi penolakan itu.

Baca juga : kesaksian hamdan zoelva akil tak pernah beri kode perkara buton

Dakwaan Jaksa Dalam dakwaan, jaksa menyebut Samsu Umar memberikan uang Rp 1 miliar kepada Akil untuk mempengaruhi putusan akhir perkara MK No: 91-92/PHPU.D-IX/2011 tanggal 24 Juli 2012, tentang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Buton Tahun 2011. “Terdakwa memberi atau menjanjikan sesuatu dengan maksud untuk memengaruhi putusan perkara yang diserahkan untuk diadili,” kata jaksa di PN Tipikor, Jakarta, Senin 12 Juni. Awalnya pada Agustus 2011, Samsu menjadi peserta Pilkada Buton sebagai calon bupati berpasangan dengan La Bakry sebagai calon wakil bupati. Pilkada Buton saat itu diikuti sembilan pasangan calon. Lalu 4 Agustus 2011 dilakukan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara, KPU Kabupaten Buton menetapkan pasangan nomor 3 yaitu Agus Feisal Hidayat dan Yaudu Salam Adjo sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton. Samsu bersama calon wakil bupati dan dua pasangan calon lainnya mengajukan gugatan ke Mahakamah Konstitusi. Dan hasilnya, keputusan KPU tersebut dibatalkan. Pemilihan ulang pun dilakukan. Dari pemilihan ulang itu, KPU akhirnya menetapkan Samsu dan pasangannya sebagai peserta yang paling unggul dengan perolehan suara terbanyak. Tak terima dengan hasil itu, pasangan calon lainnya kembali mengajukan gugatan ke MK. Pada 16 Juli 2012, Samsu dihubungi oleh Arbab Paproeka yang mengajak bertemu di Hotel Borobudur Jakarta dan dia menyetujuinya. Tiba di Hotel Borobudur, Arbab pun menyampaikan kepada Samsu bahwa Akil hadir di ruangan tersebut. Pada malam harinya setelah pertemuan, Samsu menerima telepon Arbab yang menyampaikan adanya permintaan Akil, agar dia menyediakan uang sebesar Rp 5 miliar terkait putusan akhir dalam perkara Perselisihan Hasil Pilkada di Kabupaten Buton. Menindaklanjuti permintaan tersebut, Samsu memberi uang Rp 1 miliar kepada Akil. Penyerahan uang dilakukan sesuai dengan arahan yang diberikan Arbab. Samsu didakwa melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi . Saksikan video menarik di bawah ini:


Baca juga : 7331

Kasus Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Simalungun benar-benar unik. Pasalnya, setelah sempat dicoret dan pemungutan suara akhirnya dilaksanakan, tetap masih tersisa satu persoalan meski hasilnya diketahui pasangan JR Saragih-Amran Sinaga meraih suara terbanyak.  Pemerintah menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, tidak dapat melantik pasangan yang terbukti berstatus sebagai terpidana. Apalagi Amran diketahui telah berstatus terpidana jauh sebelum proses pemungutan suara dilakukan.  “Jadi kalau sudah terpidana, status hukumnya final dan mengikat, itu tidak bisa dilantik. Kalau sebelumnya (saat proses pemilihan,red) masih terdakwa itu masih memungkinkan. Karena putusan hukumnya belum berkekuatan hukum final,” ujar Mendagri Tjahjo Kumolo, Senin (15/2). Menurut Tjahjo, kasus Simalungun berbeda dengan kasus kepala daerah terpilih Tomohon, Sulawesi Utara beberapa waktu lalu. Bedanya, Amran tetap maju sebagai calon wakil berpasangan dengan JR Saragih, meski sejak awal telah ditetapkan sebagai terpidana. Sementara pada kasus Tomohon, kepala daerah terpilih masih berstatus terdakwa. “Jadi kasusnya berbeda, kalau dulu pernah dilantik di penjara, itu karena belum ada kekuatan hukum tetap. Kalau ini sudah final. Ini jadi pertanyaan, kenapa dulu bisa lolos (maju sebagai pasangan calon,red),” ujarnya.  Sayangnya mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini belum memberi keterangan solusi apa yang dapat dilakukan menghadapi kondisi hasil Pilkada Simalungun. Ia hanya menyatakan dalam hal ini pemerintah tidak bisa disalahkan, karena demikian peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Jadi jangan salahkan pemerintah, salahkan partai pengusungnya dulu. Kenapa bisa lolos padahal status hukum (calon wakil,red) sudah berkekuatan hukum final,” ujar Tjahjo.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan akan mengikuti suara terbanyak terkait usulan dirinya agar aparat penegak hukum menunda kasus yang melibatkan peserta pilkada. Dalam rapat konsultasi, DPR menyisihkan usulan Tito dan meminta Tito membahasnya di antara institusi aparat penegak hukum saja. “Apapun juga nanti kesepakatannya, kalau nanti disepakati misalnya untuk dipending, Polri setuju. Kalau seandainya tidak disepakati untuk dipending, oke juga,” kata Tito usai rapat konsultasi dengan DPR, Bawaslu, KPU, KPK dan Kejaksaan Agung di DPR, Jakarta Pusat, Kamis (11/1/2018). Setelah usulnya ditolak DPR, Tito menuturkan kemungkinan dia akan membahas kelanjutannya dengan Kejaksaan Agung, Bawaslu dan KPK. “Biar nanti kalau kita bahas lagi ya mekanismenya seperti apa,” ujar Tito. Sebelumnya saran Kapolri menjadi poin ke 9 hasil rapat konsultasi yang berbunyi sebagai berikut: ‘Rapat konsultasi menyepakati dalam masa proses penyelenggaraan pilkada, para peserta pilkada yang terkait proses hukum baik sebagai saksi maupun tersangka, proses hukumnya ditunda sampai penyelenggaraan pilkada selesai dan proses hukumnya dilanjutkan sesuai hukum yang berlaku’. Anggota Fraksi Hanura Rufinus Hotmaulana, anggota Fraksi Gerindra Reza Patria, Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto langsung menginterupsi. Isi interupsinya menyatakan penolakan terhadap usul Kapolri. Menanggapi penolakan ketiga fraksi tersebut Kapolri menuturkan tidak ingin institusinya disalahkan jika nantinya terjadi pemeriksaan-pemeriksaan peserta pilkada oleh kepolisian. Kapolri tidak ingin ada yang nantinya menuding Polri melakukan kriminalisasi. “Kalau seandainya tidak disepakati, fine. Yang penting di forum ini sudah kami sampaikan. Jangan salahkan kita kalau ada yang melapor, kami proses, dianggap kriminalisasi,” ucap Tito menanggapi penolakan itu.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian memprediksi polisi akan dibanjiri laporan terkait pilkada bila usulan penundaan penanganan kasus calon kepala daerah tidak disepakati. “Bisa saja nanti laporan dibuat-buat begitu proses pilkada dimulai, mulai semua kasus masuk karena tidak ada MoU kesepakatan ini,” ujar Tito di ruang rapat Pansus B, gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/1/2018). Tito menegaskan polisi siap menindaklanjuti laporan yang masuk. Namun dikhawatirkan saling lapor menjadi cara untuk menjatuhkan dalam persaingan di pilkada. “Kita prosesnya bagaimana mesin, kan. Mesin harus jalan, ya kita jalankan. Panggil, proses, panggil, proses. Apakah tidak akan berpengaruh terhadap popularitas? Anjlok. Bisa jeblok,” ujar Tito. “Makanya kami sarankan sebaiknya proses hukum ditunda dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah,” imbuhnya. Saran Tito terkait penundaan proses hukum calon kepala daerah disisihkan dalam rapat konsultasi dengan DPR, KPK, KPU, Bawaslu dan Kejaksaan Agung. Saran itu sempat masuk dalam poin kesimpulan rapat, namun Fraksi Hanura, PAN, dan Partai Gerindra menolak usul tersebut lewat interupsi di akhir rapat. Akhirnya Wakil Ketua DPR yang memimpin rapat, Fadli Zon, memutuskan usulan Tito disisihkan dan dibicarakan kembali antar-institusi penegak hukum saja.

Pakar kesehatan di bidang nutrisi bernama PK Newby menyebutkan bahwa susu cokelat memiliki kandungan yang sama sebagaimana susu biasa. Hal ini berarti, anak yang meminumnya juga akan tetap mendapatkan nutrisi sehat layaknya kalsium, protein, potassium, hingga vitamin D. Hanya saja, di dalam susu cokelat biasanya ada tambahan gula sehingga kadar kalori di dalamnya cenderung lebih banyak jika dibandingkan dengan susu biasa. Tingginya kadar kalori ini akan membuat mereka beresiko menalami kenaikan berat badan atau bahkan terkena obesitas .

Related Posts

Comments are closed.