Kapolresta ke Pembuat Viral Pungli Polisi: Bisa Kena UU ITE

Kapolresta ke Pembuat Viral Pungli Polisi: Bisa Kena UU ITE

Seorang sopir merekam dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum polisi di Palembang. Polisi menilai penyebar video dapat dipidana jika tidak terbukti dan dapat dijerat UU ITE. Kapolresta Palembang Kombes Wahyu Bintono HB menyebut sampai saat ini belum ada laporan yang diterima atas dugaan terjadinya pungli oleh anggota. Namun demikian, pihaknya kerap mengingatkan anggota di lapangan untuk tetap bekerja secara profesional. “Itu kan kita tidak tahu yang dikasih apa dan motifnya memviralkan itu untuk apa. Seharusnya kalau memang ada dugaan pungli langsung saja laporkan, kan kalau prosedurnya juga sudah ada. Jadi tidak terjadi fitnah nantinya dan saya juga sudah sampaikan agar anggota kerja secara profesional,” kata Wahyu saat dikonfirmasi detikcom melalui telepon seluler, Kamis (1/3/2018). Saat ini banyak orang yang sengaja menyebarkan berita-berita tidak benar atau hoax. Sehingga setelah berita tersebut viral masyarakat sulit untuk melihat mana yang benar dan mana yang salah. Untuk itu, Wahyu mengimbau agar kiranya masyarakat juga tidak mudah percaya dengan hal-hal yang demikian. Termasuk ikut memviralkan berita hoax karena dapat dijerat UU ITE. “Ya kalau untuk memviral-viralkan saja tanpa ada bukti bisa saja kena jerat UU ITE. Jadi jangan sembarangan menyebar dan memviralkan kalau bukti tidak jelas,” sambungnya. “Kalau ada masyarakat merasa dirugikan oleh oknum anggota polri, kan sudah ada mekanisme. Jadi datang, tunjukkan dimana dan nanti kita proses kalau itu memang fakta,” sambungnya lagi. Diberitakan sebelumnya, ulah oknum polisi diduga melakukan pungli terhadap pengendara truk di Palembang terekam video dan menjadi viral. Dalam rekaman video berdurasi 60 detik itu, terlihat seorang sopir truk dihadang mobil polisi. Sang sopir kemudian turun dan memberikan sesuatu kepada oknum polisi yang ada di mobil. Namun setelah sopir kembali ke mobil, oknum polisi berpangkat Aipda tersebut turun dari mobilnya dan mendatangi sang sopir. Oknum polisi itu diduga tidak terima dengan pemberian sang sopir yang saat itu membawa cabai dari Jawa Tengah menuju Medan, Sumatera Utara. “Tadi sudah pak,” kata sopir. “Jangan kayak itulah Mas, lainlah ini Polresta Palembang ini, tadi itu OI (Polres Ogan Ilir),” kata polisi yang belum diketahui namanya tersebut. Saat ditelusuri, sopir yang memprotes ulah oknum polisi tersebut ternyata bernama Didik. Ia mengaku merekam video itu kerena sudah beberapa kali dihadang oleh oknum polisi. Peristiwa ini terjadi pada Minggu (25/2) saat akan melintas di pintu masuk Tol Palembang – Indralaya dan flyover simpang baru Kertapatih.

Sudah 14 orang diciduk polisi karena terlibat sindikat penyebar hoax, Muslim Cyber Army (MCA). DPR mendorong Polisi dan Badan Intelijen Negara (BIN) agar mengungkap penyokong dana MCA yang pemesan isu kebencian bikinan MCA. Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta komisi-komisi terkait di DPR mendorong Polisi dan BIN untuk berkonsensentrasi soal isu ini. Soalnya, hoax bikinan MCA sudah meresahkan masyarakat. “Meminta Komisi III DPR mendorong Kepolisian RI untuk segera mengusut tuntas dan menindak tegas jaringan kelompok penyebar hoax MCA, terutama tim inti yang merupakan konseptor (pelaku utama) kelompok MCA, baik yang ada didalam negeri maupun luar negeri,” kata Bambang dalam keterangan tertulisnya, Kamis (1/3/2018). Jaringan-jaringan MCA dikabarkan sampai ke luar negeri. MCA adalah kelompok terstruktur yang punya empat jaringan, masing-masing jaringan bertugas menampung, merencanakan, menyebar, dan menyerang kelompok lain. Polisi menyatakan ada satu tersangka kasus MCA ini yang berada di luar negeri, yakni Korea Selatan. Isu-isu yang disebar MCA adalah isu-isu hoax bernada kebencian Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA). Hoax soal penculikan ulama hingga kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) adalalah salah satu produk mereka. Ini meresahkan. Maka BIN harus menyelidiki sampai ke akar-akarnya, dan menemukan kelompok kriminal serupa yang masih eksis. “Meminta Komisi I DPR mendorong BIN, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bekerja lebih intensif dengan Kepolisian RI melakukan penyelidikan secara mendalami dan mengungkap kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain yang membiayai ataupun memesan untuk menyebarkan hoax melalui kelompok MCA, serta mengidentifikasi kemungkinan adanya kelompok penyebar hoax lain yang beraksi di media sosial,” tutur Bambang. Soal pembiayaan, Badan Reserse Krimiinal (Bareskrim) Polri sedang mendalami pemodal MCA. Polisi memperkirakan kerja-kerja MCA butuh biaya banyak. Adapun untuk para penyedia layanan aplikasi media sosial, DPR mengimbau mereka untuk patuh terhadap ketentuan. Masyarakat juga diajaknya untuk tetap tenang dan bijaksana menanggapi isu-isu berseliweran di media sosial. “Mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dengan berita isu ujaran kebencian, maupun isu SARA serta secara bijak dalam bermedia sosial,” kata dia.

Irjen Heru Winarko resmi menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Dia mengatakan akan melanjutkan sejumlah program dan kebijakan yang dijalankan Kepala BNN sebelumnya, Komjen Budi Waseso (Buwas). “Yang jelas saya akan lanjutkan apa yang jadi kebijakan Pak Budi Waseso. Tentu kita akan lakukan bagaimana pencegahan, pemberantasan, tugas yang merupakan tanggung jawab BNN. Saya mengharapkan bantuan semuanya karena narkoba adalah musuh kita bersama,” ujar Heru di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (1/3/2018). Sebelum pelantikan Heru, Buwas mengatakan dirinya telah menitipkan pesan terkait hal yang harus ditingkatkan maupun dibenahi di BNN. Buwas berharap Heru dapat melaksanakan program tersebut sebaik mungkin. “Banyak, nanti mungkin banyak hal yang harus saya sampaikan ke pengganti saya karena itu harus ada yang dilanjutkan, ditingkatkan, kita banyak hal yang harus dibenahi termasuk kemampuan kita tingkatkan,” kata Buwas di Kompleks Istana Kepresidenan. Selain itu, Buwas juga berharap peningkatan di bidang sarana dan prasarana melalui program yang telah dia buat. “Tidak hanya itu, banyak hal yang harus ditingkatkan termasuk sarana prasarana yang lain antara lain gedung BNN. Kemarin kita juga masih tangkap jaringan ini hubungan dengan Lapas. Memang banyak hal harus dibenahi tapi khusus BNN program sudah ada, sistem sudah saya buat, walaupun memang belum sempurna karena ini cukup lama waktunya saya baru 2,5 tahun tapi itu yang bisa saya perbuat bagi bangsa dan negara,” ujar Buwas. [Gambas:Video 20detik]

Narapidana terorisme Abu Bakar Ba’asyir menjalani perawatan di RSCM pagi ini. Ba’asyir akan dijaga ketat polisi selama menjalani perawatan di rumah sakit. “Pasti ada pengamanan dari Densus dan Brimob,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono saat dihubungi detikcom, Kamis (1/3/2018). Menurut Argo, pemindahan Ba’asyir menjadi kewenangan dari pihak LP Gunung Sindur. Polisi hanya akan menyiapkan pengamanan apabila ada permintaan dari pihak Lapas. “Dia (Ba’asyir) kan sudah wewenang Lapas, kalau dibawa ke rumah sakit minta bantuan ke polisi,” tuturnya. Selain dari polisi, pengamanan Ba’asyir di RSCM juga akan dilakukan oleh pihak Lapas. “Lapas juga kan punya Pamdalnya,” sebutnya. Dalam pengamanan Ba’asyir ini, polisi mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satunya dengan melakukan penjagaan di depan ruang perawatan. “Semua kita antisipasi oleh pihak kepolisian,” ujarnya.

Posisi Budi Waseso (Buwas) sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) resmi diisi Irjen Heru Winarko hari ini. Buwas, yang memasuki masa pensiun bulan ini, mengaku akan menjadi bapak rumah tangga. “Saya yang jelas jadi bapak rumah tangga karena saya harus mulai lindungi anak-cucu saya dari permasalahan narkoba. Yang pasti saya jadi bapak rumah tangga membantu ibu rumah tangga,” kata Buwas saat diwawancarai wartawan di Istana Negara, Kamis (1/3/2018). Buwas menyatakan siap-siap saja jika nantinya kembali dilirik untuk mengemban jabatan tertentu jika dibutuhkan negara. “Pada intinya, saya lahir dari abdi negara, maka tugas-tugas saya untuk negara dan bangsa ini. Kalau negara membutuhkan saya, saya siap bila diperlukan. Tapi kalau tidak diperlukan juga tidak apa-apa, saya buktikan saya jadi abdi negara yang baik,” ujar Buwas. “Saya buktikan saya abdi negara, abdi masyarakat, dan hari ini saya juga mengakhiri itu sebagai abdi negara selesai hari ini. Selesai pengabdian saya, hari ini per 1 Maret saya sudah tidak jadi anggota Polri aktif. Sukses semua, bantu Kepala BNN yang baru,” sambungnya.

Presiden PKS Sohibul Iman buka-bukaan soal pemecatan Fahri Hamzah dari partainya. Dia membongkar ‘dosa-dosa’ Fahri sehingga dipecat dari seluruh keanggotaan partai. Sohibul mengungkap awal mula perseteruan PKS dengan Fahri adalah ketika dia hendak merotasinya dari posisi Wakil Ketua DPR. Dia meminta Fahri dalam kapasitasnya sebagai pimpinan tertinggi partai pada Oktober 2015. Foto: Sohibul Iman/PKS “(Saya katakan) ‘Fahri, setelah saya lihat, antum ini ternyata tidak cocok sebagai etalase tertinggi PKS.’ Etalase tertinggi PKS hari ini kan pimpinan DPR, karena menteri nggak punya kan. ‘Kayaknya antum ini cocoknya di alat kelengkapan yang lain.’ Sudah kita sediakan di BKSAP. Ini bulan Oktober tanggal 20,” ujar Sohibul kepada wartawan, Kamis (1/3/2018). Saat itu, menurut Sohibul, Fahri mengiyakan dan bersedia mematuhi keputusan partai. Hanya, Fahri meminta tidak langsung dicopot dari kursi pimpinan DPR karena masih memiliki tugas muhibah ke luar negeri yang telah dijadwalkan jauh hari sebelumnya. “Terus dia bilang, ‘Siap ustaz.’ Itu benar-benar kader PKS, asli itu. (Fahri mengatakan) ‘Siap Taz, sami’na wa atha’na , saya siap mundur dari pimpinan DPR terserah saya nanti ditempatkan di mana, yang penting saya tetap berada di PKS. Tapi saya sudah punya janji sebagai pimpinan DPR, mau muhibah ke sana-ke sini-kemari, tolong izinkan saya sampai pertengahan Desember.’ ‘Silakan,’ kata saya,” cerita Sohibul. Namun, masih kata Sohibul, ternyata Fahri tidak memenuhi janjinya. Saat Desember 2015, tidak seperti yang dijanjikannya, Fahri terus-menerus membuat alasan agar tidak dilengserkan dari posisi Wakil Ketua DPR. Secara aturan sesuai dengan UU MD3, fraksi memang berhak mengatur kader-kadernya di alat kelengkapan Dewan, termasuk di kursi pimpinan DPR. “Begitu masuk Desember mulai, nggak mau. Apa itu bukan bohong? Bohong itu namanya dan membangkang namanya itu. Coba di partai lain,” tutur Sohibul. Dia lalu memberi contoh soal partai lain yang memaksa kadernya masuk di Mahkamah Kehormatan Dewan, padahal si kader tidak berkenan. Pimpinan partai itu, kata Sohibul, mengancam akan memecat hingga akhirnya kader yang dimaksud bersedia diproyeksikan di MKD. “Ketika MKD lagi panas-panasnya. Itu organisasi, termasuk korporat kan juga gitu . Nah Fahri tu begitu, simpel konstruksinya. Kenapa dia kemudian tiba-tiba jadi tidak mau? Bahkan kemudian membuat cuat-cuit aneh-aneh. Itu semakin jauh dari tabiat kader PKS,” ucapnya. PKS pun akhirnya memecat Fahri dari seluruh keanggotaan partai pada April 2016. Hanya, Fahri menggugat PKS ke PN Jakarta Selatan dan mengadukan sejumlah petinggi partai tersebut, termasuk Sohibul Iman. Pada Desember 2016, PN Jaksel memenangkan gugatan Fahri dan menyatakan pemecatannya tidak sah. PKS kemudian mengajukan banding, yang kemudian kembali kalah dari Fahri. Seiring pasang-surut hubungan keduanya, Fahri tetap mengaku sebagai kader PKS. “Kan belum selesai (masalah hukum soal pemecatan Fahri), kita masih kasasi. Itu sebagai bagian proses, ya silakan aja ,” tutup Sohibul.

Anggota DPR Fraksi Gerindra Aryo Hashim Djojohadikusumo menyatakan seluruh kader partainya ingin Prabowo Subianto menjadi capres 2019. Ia menyebut Ketua Umum Gerindra tersebut pun siap maju sebagai capres jika mendapat dukungan yang solid. “Kalau dari Gerindra, seluruh kader menginginkan Pak Prabowo. Pak Prabowo hanya menyampaikan, beliau siap maju apabila dukungan dari partai solid, dukungan dari masyarakat solid,” kata Aryo di kantor PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2018). Pernyataan itu disampaikan Aryo setelah menghadiri peluncuran buku ‘Nalar Politik Rente’ karya Ketum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak dan pidato kebangsaan para tokoh. Aryo menyatakan dukungan untuk Prabowo berdasarkan sejumlah survei juga cukup tinggi meski jarang memberi pernyataan di media. “Pak Prabowo hampir tidak pernah membuat pernyataan, statement, di media saja dukungan solid di 22-23 persen. Berarti bisa dibilang lebih dari seperlima warga Indonesia tidak ingin berpaling dari Pak Prabowo,” ucapnya. Namun Aryo belum tahu kapan dukungan untuk Prabowo sebagai capres pada Pilpres 2019 diumumkan Gerindra. Saat ini Gerindra sedang membangun komunikasi dengan banyak partai. “Karena serentak, banyak yang harus lebih cepat dari biasanya. Contohnya, pendeklarasian pasangan. Kita berharap, mungkin, belum tentu terjadi, kita mendeklarasikannya pasangan. Artinya, koalisinya sudah jelas, nama figur cawapresnya sudah jelas,” ujar Aryo.

Related Posts

Comments are closed.