Kala KPU Kerja Hingga Malam Mendata Pemilih Pilkada Serentak

Kala KPU Kerja Hingga Malam Mendata Pemilih Pilkada Serentak

KPU tengah melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) untuk mendata ulang calon pemilih di Pilkada Serentak 2018. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) bahkan bekerja hingga malam hari. Seperti yang terlihat di Kelurahan Nanggewer, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (20/1/2018). PPDP menjalankan coklit hingga pukul 21.00 WIB dengan melakukan door to door ke rumah-rumah warga. Lurah Nanggewer, Dwi Asih Rachmawati ikut dalam proses coklit di wilayahnya. Dia mengatakan, proses coklit di lakukan hingga malam hari karena banyak warga di wilayahnya yang baru ada di rumah saat malam hari. “Dalam melayani masyarakat kita harus mengetahui karakteristik masyarakat itu sendiri, kebetulan kompleks ini penduduknya adalah para pekerja yang datangnya malam hari dan waktunya hanya bisa malam hari, yah kami selaku pelayan masyarakat harus menyesuaikannya,” ujar Asih saat mendampingi petugas KPU yang tengah melakukan coklit. Dia pun berharap agar coklit yang digelar serentak sejak tanggal 20 Januari itu dapat berjalan lancar. Menurut Asri, proses coklit untuk pemuktakhiran data pemilih di wilayahnya ditargetkan selesai hingga tanggal 18 Februari mendatang. “Semoga dengan Pencocokan dan Penilitian secara serentak seluruh Indonesia akan membuat semaraknya para pemilih untuk memilih pilihan hatinya masing-masing untuk memajukan daerahnya,” tuturnya. Seperti diketahui, KPU melakukan coklit untuk pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih. Dengan coklit ini, seluruh data pemilih akan diketahui setelah pencocokan oleh PPDP. Salah satunya pemilih yang berpindah tempat domisili. KPU tidak ingin ada warga yang memiliki hak pilih terlewatkan masuk dalam daftar pemilih. KPU Jabar pun menargetkan Daftar Pemilih di wilayahnya sudah ditetapkan pada akhir April 2018. “Nanti tanggal 20 Januari pencocokan dan penelitian oleh KPU kabupaten dan kota, lalu akan jadi DPS pada bulan April. Baru diumumkan ke masyarakat menunggu respon, takutnya ada revisi atau perbaikan,” ujar Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat, Senin (15/1).

KPU tengah melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) untuk mendata ulang calon pemilih di Pilkada Serentak 2018. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) bahkan bekerja hingga malam hari. Seperti yang terlihat di Kelurahan Nanggewer, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (20/1/2018). PPDP menjalankan coklit hingga pukul 21.00 WIB dengan melakukan door to door ke rumah-rumah warga. Lurah Nanggewer, Dwi Asih Rachmawati ikut dalam proses coklit di wilayahnya. Dia mengatakan, proses coklit di lakukan hingga malam hari karena banyak warga di wilayahnya yang baru ada di rumah saat malam hari. “Dalam melayani masyarakat kita harus mengetahui karakteristik masyarakat itu sendiri, kebetulan kompleks ini penduduknya adalah para pekerja yang datangnya malam hari dan waktunya hanya bisa malam hari, yah kami selaku pelayan masyarakat harus menyesuaikannya,” ujar Asih saat mendampingi petugas KPU yang tengah melakukan coklit. Dia pun berharap agar coklit yang digelar serentak sejak tanggal 20 Januari itu dapat berjalan lancar. Menurut Asri, proses coklit untuk pemuktakhiran data pemilih di wilayahnya ditargetkan selesai hingga tanggal 18 Februari mendatang. “Semoga dengan Pencocokan dan Penilitian secara serentak seluruh Indonesia akan membuat semaraknya para pemilih untuk memilih pilihan hatinya masing-masing untuk memajukan daerahnya,” tuturnya. Seperti diketahui, KPU melakukan coklit untuk pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih. Dengan coklit ini, seluruh data pemilih akan diketahui setelah pencocokan oleh PPDP. Salah satunya pemilih yang berpindah tempat domisili. KPU tidak ingin ada warga yang memiliki hak pilih terlewatkan masuk dalam daftar pemilih. KPU Jabar pun menargetkan Daftar Pemilih di wilayahnya sudah ditetapkan pada akhir April 2018. “Nanti tanggal 20 Januari pencocokan dan penelitian oleh KPU kabupaten dan kota, lalu akan jadi DPS pada bulan April. Baru diumumkan ke masyarakat menunggu respon, takutnya ada revisi atau perbaikan,” ujar Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat, Senin (15/1).

Pilkada serentak 2017 juga dilaksanakan di Papua dan Papua Barat. Ada 13 kabupaten dan 2 kota serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua Barat. Di antara dua provinsi itu, ada tiga daerah yang menggelar Pilkada dengan kandidat tunggal: Kota Jayapura (Papua) serta Kota Sorong dan Kabupaten Tambrauw (Papua Barat). Polda Papua mengerahkan 4.532 personel untuk Pilkada serentak kemarin. Jumlah itu terdiri 2.790 personel yang tersebar di seluruh Polres yang melakukan Pilkada, 1.000 personel Brimob, serta 800 personel TNI, dan sisanya dari Mabes Polri. Di Papua Barat, 7.000 personel diturunkan. Sebelumnya, Badan Intelijen Negara menyatakan di Jakarta bahwa Papua termasuk “daerah rawan Pilkada” terutama di daerah Pegunungan Tengah Papua, antara lain Tolikara, Puncak Jaya, Intan Jaya, Dogiyai, dan Nduga. Pada Senin, 13 Februari, sekitar pukul 11.30 waktu setempat, terjadi penembakan terhadap warga sipil di Puncak Jaya. Korban tewas adalah Adi Gading, sopir ojek beretnis Makassar, dan Nurhalim, etnis Jawa. Satu korban luka adalah Nus Kogoya, 45 tahun. Hingga kini belum ada laporan kredibel soal motif penembakan tersebut. Lokasi Pegunungan Tengah Papua dikenal medan yang sulit diakses, dan menghambat pekerjaan wartawan maupun pemantau kemanusiaan dalam mencari informasi yang kredibel dan bisa terverifikasi. Kebebasan wartawan dalam menjalankan tugasnya masih dihalang-halangi di Papua yang dikenal tertutup bagi pemantau luar. KPU provinsi Papua menganggarkan Rp460 milar untuk menggelar seluruh Pilkada di wilayahnya. Sementara KPU Kota Jayapura menyimpan anggaran hingga Rp46 miliar dari “perjanjian hibah” dengan pemerintah kota. “Kami sudah gunakan untuk membiayai pelaksanaan Pilkada ini dan kalau ada sisa, akan kami pertanggungjawabkan serta kembalikan,” kata Tjipto Wibowo, anggota KPU Kota Jayapura.

seperti di kutip dari https://tirto.id

Dua hari sebelum pencoblosan, muncul selebaran maupun imbauan di dunia maya, terutama di Facebook, menolak Pilkada di Kota Jayapura dengan sistem boyong partai untuk memperpanjang kekuasaan walikota sekarang, Benhur Tomi Mano, yang berpasangan dengan Rustan Saru, anggota DPR Papua dari Partai Amanat Nasional. Sementara selebaran menolak kandidat tunggal mulai terlihat sehari sebelum pencoblosan, 14 Februari, di sepanjang jalan Waena dan Abepura, pusat ekonomi dan pendidikan Ibukota Papua. Kampanye kotak kosong itu berupa mencetak ulang contoh kertas suara dengan logo KPU Kota Jayapura dan Pemda Kota Jayapura. Di dalamnya tertulis imbauan agar mencoblos kotak kosong. Ia dibagikan kepada masyarakat. Benhur-Rustan didukung oleh mayoritas partai dari PDIP, Nasdem, PKB, PKPI, Golkar, Hanura, dan Gerindra—total mengantongi 33 kursi parlemen kota. Itu bikin kekosongan lawan politik. Untuk informasi, Kota Jayapura semula akan diikuti oleh tiga kandidat. Dua kandidat lain ialah Abisai Rollo & Dipo Wibowo dan Boy Markus Dawir & Nur Alam. Kedua kandidat ini tak memenuhi syarat dukungan partai, yang ditetapkan oleh KPU Kota Jayapura minimal harus mengantongi 8 kursi parlemen kota. Abisai-Wibowo maupun Markus-Alam mendaftar ke KPU Kota Jayapura akhir tahun lalu tetapi mereka digugat oleh Benhur-Rustan soal saling klaim dukungan partai. Abisai-Wibowo semula mendapat rekomendasi Partai Golkar, dengan 7 kursi, dan Partai Bulan Bintang (1 kursi). Tetapi belakangan, sesudah saling klaim suara dukungan dari Golkar yang bahkan melibatkan KPU Pusat, partai berlambang beringin itu mengalihkan suara ke pasangan Benhur-Rustan. Begitu pula pada pasangan Markus-Alam, yang awalnya diusung oleh Partai Demokrat (4 kursi), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (4), dan Partai Persatuan Pembangunan (2). Benhur-Rustan memperkarakan KPU Kota soal dukungan Fraksi PKPI kepada Markus-Alam. Gugatan itu dimenangkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Jayapura, bahkan dikuatkan di tingkat kasasi. “Sehingga pasangan Markus-Alam kekurangan kursi di DPRD Kota Jayapura. Dan akhirnya tidak ikut dalm bursa ini,” kata Tjipto Wibowo, anggota KPU Kota kepada Arnold Belau, kontributor Tirto di Jayapura, Rabu kemarin (15/2/). Sebelum gelaran Pilkada kemarin, tiga anggota KPU Kota dipecat karena dinilai tidak becus menangani proses pencalonan kandidat, melanggar kode etik peraturan KPU, yang dikuatkan oleh putusan di PTUN Makassar, Desember tahun lalu. Karena kekurangan komisioner ini, gelaran Pilkada Kota akhirnya diambilalih oleh KPU Provinsi Papua. Benyamin Gurik dari Komite Nasiona Pemuda Indonesia Kota Jayapura mengatakan kotak kosong itu konsekuensi dari sistem pemilihan nasional sekarang. Hanya saja, kata Gurik, calon tunggal di Kota Jayapura bukan karena sifat, elektabilitas, dan ketokohan sang kandidat. Melainkan lebih karena ia memboyong hampir semua suara partai. “Kalau lihat Walikota Surabaya itu tokoh. Karena ketokohannya itu partai memberikan dukungan pada dia. Sedangkan di Papua, khususnya di Kota Jayapura, tidak. Sebab sifat ketokohannya tidak benar-benar tampak dalam lima tahun kemarin,” katanya. Marinus Yaung, dosen ilmu sosial dan politik dari Universitas Cenderawasih, mengatakan Kota Jayapura dengan calon tunggal “sangat buruk dan kacau pelaksanaannya.” Ia menilai, KPU dan Panwaslu terlihat tidak siap melaksanakan Pilkada dan situasi ini dimanfaatkan oleh pasangan calon tunggal dengan maksimal. “Yang lebih fatal lagi adalah foto kampanye atau alat peraga pasangan calon Benhur-Rustan dengan keterangan visi dan misinya terpasang di seluruh lokasi TPS di Kota Jayapura. Sesuai aturan PKPU tentang pelaksanaan pemungutan suara, foto contoh surat suaralah yang boleh ditempel di lokasi TPS, bukan foto pasangan calon. Ini bukti paling kuat tentang pelanggaran Pilkada yang dilakukan calon tunggal,” kata Yaung. Meski ada pelanggaran itu, kata Yaung, petugas di lokasi TPS membiarkannya saja. “Tapi yang menjadi pertanyaan berikutnya: siapa yang memiliki hak legal di Mahkamah Konstitusi untuk melaporkan atau mengajukan gugatan terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum dalam Pilkada Kota Jayapura kalau calon tunggal?” kata Yaung. Dalam aturan MK tahun 2015 , bila mayoritas jumlah suara memenangkan kandidat tunggal, yang punya wewenang menggugat ke MK adalah pemantau independen. “Sedangkan Kota Jayapura saat Pilkada berlangsung, tidak ada lembaga pemantau Pemilu yang telah terdaftar di KPU Kota dan terlibat dalam memantau pelaksanaan Pilkada. Jadi, sekalipun Benhur menang dengan cara-cara yang curang dan penuh pelanggaran hukum, tidak ada yang memiliki hak legal untuk gugat ke MK,” jelasnya. Selain itu, kritik Yaung pada infrastruktur penyelenggara Pilkada Kota yang tidak lengkap dan tidak siap. “Jadi sepertinya Pilkada ini hanya panggung boneka politik yang hanya untuk menyerahkan kembali kursi walikota ke tangan Benhur Tomi Mano dengan cara yang sedikit demokratis dan memiliki asas legalitas,” tambahnya. “Suatu sandiwara politik lokal yang tidak bermutu dan tidak menyenangkan untuk disajikan karena sama sekali tidak ada nilai edukasinya bagi masyarakat Kota Jayapura,” ia menegaskan. Tjipto Wibowo dari KPU Kota mengatakan bahwa kalau hasil pemungutan suara berimbang antara calon tunggal dan kotak kosong, maka ada kemungkinan Pilkada ulang. “Tentu saja untuk hasil ini, kami akan lihat nanti. Termasuk untuk Pilkada ulang sendiri, kami akan ikuti keputusan pusat,” kata Wibowo. Hasil sementara dari pantauan laman Pilkada KPU , Kamis siang ini (16/2), jumlah suara memenangkan pasangan tunggal ketimbang kotak kosong. Data yang masuk masih 38 dari 629 TPS, atau baru 6,04 persen. Ini pun masih sebatas dari Distrik Abepura. Sementara data TPS dari empat distrik lain belum masuk (Heram, Jayapura Selatan, Jayapura Utara, dan Muara Tami). Total jumlah pemilih sebanyak 308.775 orang. Tetapi angka ini melebihi jumlah penduduk Kota Jayapura, yakni 283.490 jiwa (BPS 2015).  Saat dikonfirmasi soal kejanggalan data DPT ini, Ketua KPU Provinsi Papua Adam Arisoi mengatakan “mungkin saja ada kekeliruan.” “Itu ada kesalahan penempatan orang pada TPS,” katanya.

seperti di kutip dari https://tirto.id

Dari pantauan kemarin, tak banyak antusiasme dari masyarakat mendatangi sejumah TPS di Kota Jayapura. Dari pukul 8 hingga 10.30 pagi kemarin (15/2), sedikit pemilih yang datang ke sejumlah TPS. Yang menarik perhatian justru di TPS 05 Hedam, Distrik Heram. Sekitar pukul 10.34 waktu setempat TPS tersebut dikagetkan oleh seorang bocah berusia 9 tahun, Vladmir D. H Rumainum, kelas 3 SD YPK Sion, yang datang dengan membawa surat undangan pencoblosan. Di kertas Daftar Pemilih Tetap tertulis ia lahir pada 30 September 1998, padahal Vladimir lahir pada 30 September 2007. “Yang saya heran itu di undangan yang diantar pada tanggal 13 Februari lalu, ada nama Vladmir. Padahal kami sudah kasih nama-nama sesuai kartu keluarga. Harusnya ada nama bapaknya. Tapi bapaknya tidak ada nama. Tetapi ada nama anak saya yang berusia menjelang 10 tahun ini,” kata Jois, mama Vladmir. Mama Vladimir tidak sempat protes karena surat undangan sudah ada dalam bentuk cetakan. Ia diminta untuk datang di hari pencoblosan. “Jadi kami datang untuk coblos. Tapi saya tidak coblos. Saya pilih golput saja,” katanya. Saat Vladmir menuju ke meja registrasi untuk mencoblos, Ketua Badan Pengawas Pemilu Papua Pegi Watimena, setelah mendapat laporan, mendatangi langsung TPS 05 Kelurahan Hedam untuk menemui Vladimir serta petugas TPS dan warga sekitar. Corneles Yom, ketua Kelompok Penyelanggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 5 Distrik Heram mengatakan sudah konfirmasi dengan lurah dan Panwaslu distrik untuk memutuskan apakah Vladmir bisa mencoblos atau tidak. Setelah Dionisius J. A. Deda dan Panwas Distrik tiba di TPS, mereka pun berkoordinasi dengan KPPS bersama Vladmir dan orangtuanya. Panwas Distrik Hedam, usai melakukan koordinasi dengan Lurah Hedam, KPPS dan orangtua Vladmir, menolak untuk diwawancarai. “Saya masih sibuk. Nanti saja,” katanya sambil berlalu. Para pemangku penyelenggara Pilkada akhirnya mengonfirmasi bahwa Vladmir tidak ikut mencoblos.

seperti di kutip dari https://tirto.id

Kabid Humas Polda Papua Ahmad Kamal mengatakan, secara umum Pilkada serentak di 11 kabupaten/kota di Provinsi Papua “berjalan dengan lancar dan aman.” Meski demikian, ia menyebutkan terjadi beberapa kendala dan temuan saat melakukan pencoblosan. Di Kabupaten Jayapura, aparat mengamankan tiga orang yang diduga akan melakukan politik uang. Mereka diamankan bersama surat suara dan sejumlah uang, dan kasusnya masih didalami oleh panitia pengawas Pilkada. Selain itu telah ditemukan granat peninggalan Perang Pasifik di dekat salah satu TPS di Sentani Kota. Ia segera ditangani oleh Brimob Polda Papua. Di Kabupaten Puncak Jaya, Kamal menyebutkan pada malam Rabu kemarin, 14 Februari, sempat ada orang yang mau mencuri dua kotak suara di Distrik Gurage. Namun mereka segera ditangani oleh aparat kepolisian setempat. Di kabupaten Tolikara, Papua, proses pencoblosan di di Kelurahan Karubaga tidak terlaksana karena petugas KPPS tidak hadir. “Jadi sesuai dengan pertemuan tadi yang dipandu Kapolda Papua, Paulus Waterpauw, KPU Provinsi, KPUD Tolikara serta Bawaslu Kab. Tolikara yang dihadiri oleh tiga calon, sesuai dengan komunikasi yang dibangun, akhirnya disepakati bahwa Panwaslu dan KPU akan lakukan pemungutan besok jam 7 pagi,” kata Kamal, menyebut proses pemungutan suara di kelurahan tersebut digelar hari ini, Kamis (16/2). Di Kabupaten Jayapura, dari data sementara yang dihimpun Rabu kemarin (15/2), pasangan calon nomor (paslon) 2 Mathius Awoitauw & Giri Wijayantoro mengungguli 4 kandidat lain, yakni paslon 1 Yanni & Zadrak Afasedanya; paslon 3 Godlief Ohee & Frans Gina; paslon 4 Siska Yoku & Marselino Waromi; dan paslon 5 Jansen Monim & Abdul Rahman Sulaiman. Data sementara itu diperoleh dari 57 TPS di mana paslon 2 menang di 51 TPS, mendapatkan rata-rata lebih dari 100 suara di setiap TPS. Jumlah pemilih di Kab. Jayapura sendiri ada 132.094 orang, dengan 19 distrik dan 348 TPS. Rincian jumlah pemilih dan TPS di 9 kabupaten lain: Sarmi: 26.672 DPT dan 104 TPS. Kep. Yapen: 104.319 & 264. Intan Jaya: 79.337 & 185. Dogiyai: 122.128 & 292. Nduga: 94.071 & 421. Lanny Jaya: 113.366 & 400. Tolikara: 216.261 & 582. Puncak Jaya: 69.809 & 230. Mappi: 69.809 & 230. Total untuk 11 kabupaten/ kota di Provinsi Papua itu sebanyak 3.685 TPS dengan jumlah DPT sebesar 1.336.641 orang. Jumlah populasi Provinsi Papua sendiri sebanyak 3.149.375 jiwa (2015) dengan 29 kabupaten/kota. Beberapa kabupaten seperti Intan Jaya, Nduga, Mappi, Dogiyai, Yapen, Lanny Jaya, dan Sarmi belum ada laporan hasil Pilkada hingga hari ini. KPU Provinsi sendiri menyatakan bahwa rekapitulasi suara baru akan dilakukan dua hari sesudah pencoblosan.

seperti di kutip dari https://tirto.id

Hingga malam kemarin, Rabu (15/2), berdasarkan hitung cepat yang dirilis oleh Lembaga Survei Indonesia dan Jaringan Isu Publik (JIP), pasangan Dominggus Mandacan & Mohamad Lakatoni unggul sementara, yakni 54,31 persen. Ia menggungguli dua pesaingnya, Stepanus Malak & Ali Hindom (28,35 persen) dan Irene Manibuy & Abdullah Manaray (17,33 persen). Mandacan adalah mantan bupati Manokwari, sementara dua pesaingnya, Stepanus adalah Bupati Sorong, dan Irene Manibuy adalah wakil gubernur saat ini. Peneliti LSI Komar Adrian mengatakan, hasil survei ini dari sampel di 5 dapil: Papua Barat 1 (Manokwari, Manokwari Selatan, Pegaf, dan Bintuni), Papua Barat 2 (Kota Sorong), Papua Barat 3 (Raja Ampat dan Kabupaten Sorong), Papua Barat 4 (Kab. Maybrat, Sorong Selatan, dan Tambrauw), dan Papua Barat 5 (Kaimana dan Fakfak). Sementara dari pantauan laman Pilkada KPU , Kamis siang ini (16/2), pasangan nomor satu Dominggus-Lakatoni meraih 62,53 persen, dari data yang masuk 295 TPS atau baru 10,33 persen. Jumlah pemilih di Papua Barat sebanyak 702.124 orang dari total penduduk 871.510 jiwa (2015) di 13 kabupaten/kota. Mereka tersebar di 2.857 TPS. Rinciannya: Kota Sorong: 158.121 DPT dan 420 TPS. Kab. Sorong: 85.899 dan 385. Manokwari: 122.859 dan 400. Fakfak: 52.089 dan 222. Sorong Selatan: 39.183 dan 147. Raja Ampat: 36.695 dan 141. Teluk Bintuni: 45.465 dan 176. Wondama: 24.210 dan 99. Kaimana: 31.277 dan 151. Tambrauw: 24.998 dan 217. Maybrat: 12.914 dan 260. Manokwari Selatan: 20.679 dan 73. Pegunungan Arfak: 31.735 dan 166.

seperti di kutip dari https://tirto.id

Di Kota Sorong, hanya ada kandidat tunggal, yakni pasangan Lamberthus Jitmau & Pahima Iskandar yang diusung oleh 8 partai (Demokrat, Hanura, Gerindra, Golkar, Nasdem, PAN, PDIP, dan PKB). Semula ada tiga kandidat lain yang mencalonkan diri. Mereka adalah Aminadab Asmuruf & Arni Ternatani yang mengklaim didukung oleh Partai Demokrat dan Gerindra, Renold Yumame & Nurhaya Umar yang semula memegang rekomendasi PPP dan PAN tetapi bermasalah, dan Amos Watori & Nurjaha dari jalur independen tetapi gagal dalam proses verifikasi. Dukungan mayoritas partai juga sama di Kabupaten Tambrauw. Calon tunggal Gabriel Asem & Mesak Metusala Yekwam diusung oleh 9 partai (Demokrat, Gerindra, Golkar, Hanura, Nasdem, PAN, PDIP, PKB, dan PKS). Semula ada pasangan Yohanis Yembra & Yohan Warijo yang hendak mencalonkan diri, tetapi mereka gagal karena sulit mencari dukungan partai.

Jumat, 17 Februari, atau dua hari setelah gelaran Pilkada serentak di Indonesia, rumah mewah dua lantai di Jalan Teuku Nyak Arief, Lampriet, Banda Aceh, tampak lengang. Rumah yang sudah disulap sebagai markas pemenangan pasangan Muzakir Manaf-TA. Khalid ini hanya ada beberapa orang, termasuk seorang pemuda bertubuh gempal dan berkulit legam yang menyarankan saya menyambangi kantor DPA Partai Aceh di Batoh, Lueng Bata. “Di sana ramai,” katanya. “Karena proses rekap suara di situ.” Pemandangan itu tampak kontras dan sangat tidak biasa. Selama proses Pilkada berjalan, Posko Pemenangan Pusat wakil gubernur petahana yang diusung Partai Aceh dan partai koalisi itu tak pernah sepi. Halaman kantor seluas lapangan voli selalu dipenuhi kendaraan roda dua dan empat. Bahkan sebagian tamu yang datang ke kantor ini terpaksa memarkirkan mobilnya di sisi badan jalan, berjejer hingga 200 meter, seperti terlihat sejak Rabu sore hingga malam di hari pemungutan suara. Sementara kantor pemenangan Zaini Abdullah-Nasaruddin di Jalan Teungku di Blang, Lamdingin, tak kalah sepi. Tak ada lagi atribut kampanye yang sebelumnya memenuhi areal rumah gubernur petahana itu. Bahkan sebagian poster besar bergambar Zaini-Nasaruddin sudah sobek. Dari jauh, seorang pemuda sedang bersantai di balkon, mengisap rokok dalam-dalam. Selebihnya nyaris sepi aktivitas. Di hari yang sama, Posko Pemenangan Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah di Jalan Sudirman, Lamteumen, juga tiada aktivitas mencolok. Hanya terlihat beberapa orang bercengkerama di kursi yang disusun melingkar, juga beberapa mobil dan sepeda motor di parkiran. Di rumah bergaya klasik inilah tim pemenangan mantan gubenur Aceh 2007-2012 Irwandi Yusuf sedang merekap suara dari seluruh Aceh. Seusai hari pencoblosan, suasana di tiap-tiap kantor pemenangan para kandidat gubernur dan wakil gubernur Aceh, termasuk kedua kandidat terkuat, memang tidak sama lagi. Apalagi jika perolehan suara para jagoan seret, melenceng dari harapan.

seperti di kutip dari https://tirto.id

Turun dari mobil Range Rover Freelander hitam, Irwandi Yusuf yang didampingi istrinya, Darwati A. Gani, tampak sumringah. Matanya agak merah, tapi ekspresinya masih bersemangat. Mengenakan setelan kemeja putih lengan panjang dipadu jas hitam, dengan topi khas pilot hijau lumut bertengger di kepalanya, Irwandi menyalami satu per satu anggota tim pemenangan yang sudah menunggunya di pintu rumah. Awak media yang sejak petang menunggu di kantor DPD Partai Demokrat Aceh tak alpa mengabadikan sosok yang dikenal sebagai ahli propaganda GAM itu. Dua hari setelah Pilkada serentak, untuk kedua kalinya, kubu Irwandi-Nova Iriansyah menggelar konferensi pers soal perolehan suara terakhir yang sudah masuk ke Sekber mereka. Intinya, mereka mengumumkan keunggulan atas pesaing terdekat mereka, Muzakir-Khalid. Suara keduanya sama-sama di atas 30 persen, tetapi kubu Irwandi unggul 6 persen.  Nova, yang didaulat untuk memaparkan hasil sementara berbasis formulir C1, dengan percaya diri mengumumkan pihaknya sebagai pemenang Pilkada Aceh. Tak mau kalah, kubu Muzakir-Khalid juga menggelar konferensi pers di kantor pemenangan mereka untuk kali kedua pada Senin malam, 20 Februari. Bila di konferensi pers perdana pada Rabu malam, 15 Februari, mereka mengklaim kemenangan sebesar “41 persen” lewat hitung cepat, di hari Senin itu mereka tidak lagi bicara soal keunggulan. Juru bicara Partai Aceh Suadi Lawueng, dalam keterangan kepada wartawan, hanya meminta kader partai dan tim pemenangan pasangan calon (paslon) Muzakir-Khalid untuk “tetap tenang menghadapi isu yang berkembang.” Adi, demikian pria bertubuh mungil itu disapa, menyerukan tim di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, dan gampong agar mengawal proses penghitungan suara di wilayah masing-masing. Baik Muzakir maupun Khalid tak tampak di lokasi acara.  Adi yang didampingi beberapa petinggi Partai Aceh seperti Teungku Adly Tjalok menjawab ragu atas pertanyaan wartawan soal berapa persentase suara yang diperoleh jagoannya. Adi beralasan, timnya masih bekerja memvalidasi jumlah suara lewat formulir C1. Ketika terus ditanya jumlah suara yang masuk ke pihaknya, sekali lagi Adi tak menjawab secara lugas, “Kita menghargai pihak penyelenggara Pilkada, yaitu KIP Aceh.”

seperti di kutip dari https://tirto.id

Irwandi Yusuf dan Muzakir Manaf ialah sahabat dekat. Keduanya memegang jabatan penting di Gerakan Aceh Merdeka. Irwandi adalah juru propaganda GAM dan Muzakir adalah panglima GAM. Meski berseberangan, keduanya saling menghargai dan menghormati. Dalam setiap kesempatan, Muzakir selalu memanggil “Bang” kepada Irwandi, demikian pula Irwandi memanggil “Mualem” untuk Muzakir. Setelah itu mereka pasti berbicara sambil mendekatkan wajah. Saking akrabnya, bahkan Irwandi dan Muzakir pernah tinggal satu rumah di jalan menuju Lamrueng, Aceh Besar. Jauh sebelum hiruk-pikuk Pilkada 2017, dua tahun lalu keduanya sempat lepas kangen di sebuah hotel di Jakarta Pusat. Pertemuan dua petinggi Aceh Merdeka itu berlangsung hingga larut malam. Munawar Liza Zainal, petinggi Partai Nasional Aceh—pecahan Partai Aceh yang didirikan Irwandi dan beberapa elit GAM jelang Pilkada 2012—melukiskan pertemuan itu sebagai ajang nostalgia. “Setelah sekian lama tak berkomunikasi, tadi malam mereka bertemu untuk bersilaturahmi dan membuka kembali hubungan yang selama ini terputus,” kata Munawar, salah satu peserta pertemuan, seperti dilansir acehkita.com . Seusai pertemuan itu, menyeruak kabar kalau Irwandi sedang menjajaki berpasangan dengan Mualem dalam Pilkada 2017. Apalagi, dalam pertemuan itu, hadir beberapa sosok yang dikenal dekat dengan mereka seperti Amir Faisal Nek, Teuku Rafli Pasha, Teuku Irsyadi, Izil Azhar atau Ayah Merin, juga Munawar Liza. Namun, seiring berlalu waktu, wacana menduetkan mereka dalam satu paket menghilang dengan sendirinya. Ada kabar masing-masing enggan menjadi nomor dua. Hubungan Irwandi dan Muzakir memang naik-turun. Perhelatan politik di Aceh pasca-damai membuat mereka sering berseberangan jalan. Pada pemilihan gubernur 2006, misalnya, Mualem lebih memilih menjaga perasaan orang tua GAM seperti Malik Mahmud, Muhammad Usman Lampoh Awe, dan Zaini Abdullah, dengan mendukung pasangan Ahmad Humam Hamid-Hasbi Abdullah, alih-alih mendukung Irwandi yang sama-sama dari GAM lapangan. Majunya Irwandi sebagai calon gubernur Aceh pada 2006 lewat jalur independen memang tak bisa dilepaskan dari gagalnya komunikasi politik para elite GAM. Padahal, pasca-MoU Helsinki 2005, GAM sudah menyatakan dengan lugas mengubah haluan perjuangan: dari gerakan bersenjata ke perjuangan politik. Momentum Pilkada 2006 dan wacana pendirian partai lokal menjadi basis medan perang baru untuk gerakan pembebasan Aceh yang dibangun Hasan Tiro pada 1976 itu. Upaya ke arah itu terlihat jelas, misalnya, ketika elite GAM menggelar Duek Pakat Bansa Aceh Ban Sigom Donja di Gedung Dayan Dawood, 20-21 Mei 2006 . Forum rapat orang Aceh seluruh dunia itu sebenarnya berhasil memilih wakil dari GAM untuk bertarung dalam Pilkada 2006. Tgk Nashiruddin bin Ahmed-Muhammad Nazar, yang disokong para Panglima Wilayah GAM, secara mengejutkan mengungguli pasangan Hasbi Abdullah-Ahmad Humam Hamid, calon gubernur yang dijagokan elite GAM dari kalangan tua. Hasil rapat tersebut tak disambut gegap-gempita, seperti layaknya sebuah keputusan penting organisasi perlawanan. Aroma perpecahan antara GAM dari kelompok muda dan tua tak terelakkan. Teungku Nash, sapaan akrab Nasruddin bin Ahmed, kemudian memilih mundur di tengah jalan. Kuat dugaan, mantan anggota juru runding GAM itu sengaja diminta mengundurkan diri oleh elite tua GAM. Mundurnya Tgk Nash melempangkan jalan bagi Hasbi Abdullah, adik kandung Menteri Luar Negeri GAM Zaini Abdullah. Untuk meredam perpecahan yang lebih besar, seusai rapat tersebut, GAM membuat pernyataan penting dan mengejutkan: tidak ikut dalam Pilkada 2006, dan memilih fokus pada ide pembentukan partai politik lokal untuk menghadapi Pemilu 2009. GAM mempersilahkan kader-kader terbaiknya untuk bertarung dalam Pilkada. Di tengah kegalauan sikap GAM tersebut, dari Calang, Aceh Jaya, datang kabar yang lagi-lagi mengejutkan. Humam Hamid dan Hasbi Abdullah dideklarasikan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur dari Partai Persatuan Pembangunan. Para mantan Panglima Wilayah GAM plus aktivis Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA) bertindak cepat mencari pengganti Tgk Nash yang memilih mundur itu. Sejumlah nama sempat disorongkan seperti MN Djuli. Namun, menurut informasi yang beredar saat itu, tokoh GAM yang lama bermukim di Malaysia itu tidak begitu dikenal di lapangan. Nama yang tersisa dan sedang populer saat itu adalah Irwandi Yusuf, yang mewakili GAM di Aceh Monitoring Mission. Irwandi relatif lebih bisa diterima oleh pasukan GAM di lapangan. Setidaknya, dari 17 Panglima Wilayah dalam teritorial GAM, 15 di antaranya dengan suara bulat mendukung Irwandi untuk bertarung dalam Pilkada 2006. Dua lainnya, seperti Panglima GAM Wilayah Pidie dan Pasee, memilih ikut kelompok tua: mendukung pasangan Humam-Hasbi. Posisi Muzakir dilematis. Di satu sisi, ia harus mendengarkan aspirasi para panglima wilayah di bawah komandonya. Tapi, di lain sisi pula, ia tak bisa mengabaikan peunutoh kelompok tua GAM. Dalam pelbagai kesempatan, Mualem digiring untuk secara terbuka mendukung pasangan Humam-Hasbi. Dalam pertemuan di Wisma Daka pada Agutus 2006, misalnya, Muzakir menyatakan Komite Peralihan Aceh (KPA)—lembaga tempat bernaung para mantan kombatan GAM—mendukung pasangan Humam-Hasbi. “Kami selaku Ketua KPA Pusat dan seluruh KPA wilayah, mendukung paket Humam Hamid dan Hasbi Abdullah,” kata Mualem yang didampingi Ilyas Abed, seorang petinggi GAM. Empat hari kemudian, di Kantor KPA di kawasan Lamdingin, Kuta Alam, juru bicara KPA Sofyan Dawood didampingi beberapa petinggi GAM, ulama, akademikus, dan aktivis mendeklarasikan Irwandi Yusuf-Muhammad Nazar sebagai calon gubernur dan wakil gubernur dari jalur independen. Dawood menegaskan bahwa GAM secara organisasi tetap tidak akan maju dalam prosesi Pilkada 2006. “Ini atas nama perorangan personel GAM,” kata bekas juru bicara militer Aceh Merdeka itu. Menariknya, seminggu menjelang pemilihan yang dihelat pada 9 Desember 2006, Ketua KPA Muzakir Manaf mencabut dukungan terhadap pasangan Humam-Hasbi. Penarikan dukungan yang ditandatangani oleh 18 perwakilan KPA seluruh Aceh itu disebut-sebut untuk menjaga agar suara GAM tidak pecah dalam Pilkada. “Secara organisasi, kita netral, tidak mendukung siapa pun,” kata Mualem. Ia membolehkan masing-masing pribadi di KPA untuk punya pilihan. Dalam Pilkada itu, pasangan Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar, mantan pentolan SIRA, terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur Aceh dengan perolehan suara mencapai 38.20 persen, unggul jauh di atas pasangan yang disokong kalangan tua GAM, Humam-Hasbi, yang hanya meraih 14 persen suara.

seperti di kutip dari https://tirto.id

Irwandi Yusuf cukup optimis bakal diusung Partai Aceh dalam Pilkada 2011. Dalam beberapa kesempatan, alumnus S2 Fakultas Kedokteran Hewan, Oregon State University (1993), ini sangat berharap didukung oleh Partai Aceh. “Tahap pertama tentu melalui partai yang saya besarkan dan saya biayai, yaitu Partai Aceh. Kalau Partai Aceh tidak berkenan mencalonkan saya, kan, ada jalur independen dan ada partai lain,” kata Irwandi kala itu. Harapan diusung partai besutan kombatan GAM itu buyar setelah politikus Partai Aceh Adnan Beuransah menyatakan PA tidak akan mendukung Irwandi Yusuf—saat itu masih menjabat Gubernur Aceh—sebagai kandidat gubernur dari partai yang diketuai Mualem. Partai Aceh memang cukup hati-hati mengeluarkan pernyataan terkait siapa yang bakal diusung dalam Pilkada kedua pasca-Helsinki. Tapi, dalam rapat pimpinan PA/KPA di kediaman mantan Perdana Menteri GAM Malik Mahmud, di kawasan Geuceu Kayee Jatoe, Banda Aceh, dengan penuh percaya diri Mualem mengumumkan PA mengusung Zaini Abdullah dan dirinya sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Itu mengubah konstelasi dalam tubuh eks-petinggi GAM. Irwandi jelas tak punya kesempatan lewat pintu Partai Aceh. Apalagi Mualem telah meminta Irwandi mengurungkan niat mencalonkan diri sebagai gubernur dan memilih ikut keputusan partai. “Sebaiknya kita satu suara saja, dan mendukung pasangan yang sudah ditetapkan ini,” kata Muzakir, kendati ia tak mempersoalkan jika Irwandi tetap memilih maju. “Itu terserah Bang Irwandi, tapi saya harap dia mundur dan satukan suara dengan Partai Aceh.” Masuknya nama Muzakir sebagai calon wakil gubernur menunjukkan petinggi GAM tidak percaya diri bisa mendulang suara jika hanya mengandalkan nama Zaini Abdullah. Nama Zaini berada di bawah bayang-bayang Malik Mahmud. Partai Aceh tampaknya belajar banyak dari kegagalan pasangan Humam-Hamid dalam Pilkada 2006 setelah dikalahkan oleh Irwandi-Nazar. Rupanya keputusan rapat yang dipimpin Malik Mahmud itu pun tak bulat. Menduetkan Zaini-Muzakir mendapat penolakan dari internal KPA/PA. Teungku Ir Liggadinsyah, saat itu juru bicara Partai Aceh, mengatakan kepada wartawan bahwa usulan nama Zaini-Mualem tidak mendapat dukungan dari mayoritas Ketua KPA/PA Wilayah. “Sebanyak 20 dari 23 wilayah menolak untuk menyetujui usulan pimpinan karena yang dicalonkan kami nilai tidak layak dan bernuansa nepotisme,” ujar Linggadinsyah. Menurutnya, rapat dengan agenda tunggal menentukan Cagub dan Cawagub Aceh berakhir deadlock. Ia mengklaim, 20 dari 23 total Ketua KPA/PA menolak keputusan pimpinan, di antaranya Muharram (Ketua KPA Aceh Besar), Mukhlis Basyah (Ketua PA Aceh Besar), Izil Azhar (Ketua KPA/PA Sabang), Saiful Cagee (Ketua KPA Bireuen), Darwis Jeunieb (Ketua PA Bireuen), Abu Sanusi (Ketua KPA/PA Aceh Timur dan Langsa), Bakhtiar Syarbini (Ketua KPA/PA Aceh Jaya), dan banyak lagi. Mualem murka. Urusan internal yang seharusnya tak bocor ke publik malah berseliweran di media online dan jejaring sosial. Muzakir mempertanyakan kapasitas Linggadinsyah, “Siapa Linggadinsyah, mempertanyakan keputusan pimpinan partai? Dia itu juru bicara haram.” Perpecahan di tubuh Partai Aceh, yang dibangun para mantan kombatan, memang tak terelakkan. Beberapa petinggi ngotot mendukung Irwandi Yusuf. Buntutnya, beberapa tokoh GAM yang disinyalir mendukung Irwandi dicopot dari jabatan di KPA. Muharram Idris, misalnya, dicopot sebagai Ketua KPA Aceh Rayeuk dan digantikan oleh Effendi Kobra. Linggadinsyah, yang terang-terangan menolak keputusan pimpinan GAM, diberhentikan dari jabatannya. Nasib serupa menimpa Saiful Husein alias Cagee yang, saat penetapan calon gubernur dari PA, mengembalikan stempel KPA dan mundur sebagai Ketua KPA Wilayah Batee Iliek. Posisinya kemudian diisi oleh Darwis Jeunieb, mantan Panglima GAM Wilayah Batee Iliek. Kelak, Saiful Cagee meninggal setelah mendapatkan tiga kali tembakan di kepala dan kaki sampai otaknya berhamburan. Kejadian tragis itu tepat di depan warung kopi miliknya, Gurkha, di Matangglumpang Dua, pada tengah malam 22 Juli 2011. Motifnya masih sumir. Banyak yang mengaitkan kejadian itu dengan naiknya tensi Pilkada 2006. Irwandi merasa sangat terpukul atas kejadian yang menimpa salah seorang pendukung setianya itu. Media mencatat, Pilkada 2012 adalah pesta politik paling berdarah di Aceh. Sedikitnya, 14 orang tewas termasuk para pekerja dari pulau Jawa. Pelaksanaan Pilkada sempat ditunda berkali-kali hingga molor pada 9 April 2012–dari jadwal semula Desember 2011. Kandidat pasangan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf memenangkan pertarungan setelah meraup lebih dari 50 persen suara, unggul atas Irwandi Yusuf yang mendapatkan sekitar 30 persen suara.

seperti di kutip dari https://tirto.id

Sosok pria bertubuh tegap berkulit hitam menyandarkan tubuhnya ke dinding. Penampilannya terlihat lebih muda dengan kemeja biru tua lengan panjang yang dilipat sebatas siku dan sepatu kulit cokelat dipadu jins pudar. Di sudut ruangan berpendingin udara itu ia berdiri mematung. Matanya sesekali menatap lurus tempat Irwandi Yusuf, Nova Iriansyah, dan beberapa pengurus partai pengusung mengelar konferensi pers. Ia terlihat asik membaca dan membalas pesan ponsel yang dipegangnya, kadang berbicara setengah berbisik dengan Teuku Hadi, mantan perwakilan GAM di Jerman, yang berdiri di samping kanannya. Kehadiran pria yang disapa Ayah Merin itu tak begitu menyita perhatian. Awak media lebih fokus meliput konferensi pers ketimbang sosok bernama lengkap Izil Azhar itu. Sejak setahun silam, Ayah Merin santer diberitakan sudah berpaling dari Irwandi Yusuf. Disebut-sebut, ia kembali merapat ke kubu Muzakir Manaf. Isu ini kian mengembung setelah Mantan Panglima GAM Wilayah Sabang itu absen dalam sejumlah acara penting Partai Nasional Aceh, termasuk saat rapat pimpinan partai pada Oktober 2015. Bersama Sofyan Dawood, Ayah Merin adalah pendiri sekaligus pengurus teras partai. Kepada awak media yang meliput acara tersebut, Irwandi mengatakan alasan absennya mereka. “Sofyan Dawood dan Ayah Merin … lagi menjalankan tugas penting partai,” katanya. Sebagai ahli propaganda, Irwandi memang lihai bermain siasat. Di masa konflik, namanya nyaris tak terekam di media. Ia mampu berperan ganda: seorang dosen dan pemasok informasi tentang GAM bagi kalangan wartawan. Pernyataan yang dibuat GAM di media, terutama untuk media asing, sebagian hasil olahannya. Ia menulis dan menerjemahkan pernyataan atas nama Muzakir Manaf dan Sofyan Dawood. Tidak mengherankan jika namanya tak sekali pun muncul di media kala itu. Baru setelah penangkapannya di Jakarta saat darurat militer (2003-2004) di era Presiden Megawati, publik dan awak media mengetahui bila Irwandi adalah propagandis GAM. Irwandi berulang kali mengatakan bahwa partai yang dibentuknya, PNA, tidak pecah. Awalnya ia menolak menjelaskan secara detail apa tugas partai yang dibebankan kepada Sofyan Dawood dan Ayah Merin. “Sebenarnya saya malas membuka hal yang sebenarnya, karena mengurangi efek yang akan kita raih. Tapi supaya tidak negatif, saya akan buka hari ini,” katanya ditulis sebuah harian lokal di Aceh. Selain Sofyan dan Ayah Merin, kata Irwandi, ada lima orang lagi yang mendapat tugas khusus dari PNA. Mereka diperintahkan untuk mendekati partai dan calon yang berpotensi maju dalam Pilkada. Pada awal Oktober 2015, Ayah Merin dan Sofyan terlihat makan malam bersama di rumah makan Tomyan, di kawasan Peuniti, Banda Aceh. Foto mereka saat itu bertebaran di sosial media, dengan beragam spekulasi. Apakah mereka sedang menjalankan tugas partai atau sudah merapat ke kubu Mualem—sapaan akrab Muzakir Manaf? “Mana ada. Itu tidak benar, tidak ada itu penugasan partai. Saya tidak pernah ditugaskan oleh partai, justru saya yang menugaskan partai,” kata Sofyan. Sejak itu, Sofyan Dawood seperti menjauh dari Irwandi. Mantan Panglima GAM Wilayah Pasee itu lebih sering terlihat bersama Tarmizi A. Karim, calon Gubernur Aceh yang diusung Partai Golkar, Nasdem, dan PAN dalam Pilkada 2017. Terakhir, mantan juru bicara militer GAM itu dipercaya sebagai ketua tim pemenangan pasangan Tarmizi A. Karim-T. Machsalmina Ali. Ini mengejutkan. Selama dua kali Pilkada Aceh sebelumnya, sosok yang disapa Aduen itu selalu berada di balik kubu Irwandi Yusuf. Seusai konferensi pers, saya bertanya kepada Irwandi soal apa yang saya duga sebagai operasi penyusupan ke kubu lawan. Irwandi lalu tertawa. “Mereka itu infiltrator,” jawabnya. “Sudah lihat, kan? Mereka satu per satu kembali kepada saya.” Irwandi tidak menjawab ketika ditanyakan siapa lima orang lagi yang disebutkannya “menjalankan tugas khusus partai.” Ia berlalu ke dalam mobil berpelat BL 666 JM. Detik-detik terakhir menjelang hari pencoblosan, Sofyan Dawood menggelar konferensi di Aceh Timur, jauh dari Banda Aceh. Kepada awak media, Sofyan mengatakan tidak lagi berada di tim Tarmizi Karim. “Sebagai ketua tim, saya tak pernah diajak diskusi dan koordinasi,” katanya, yang mengaku belum menetapkan pilihan akan berlabuh ke mana. Hanya saja, ketika menggelar konferensi pers itu, ia ditemani oleh Islamuddin, mantan Wakil Walikota Sabang, yang juga anggota tim pemenangan Irwandi Yusuf.

seperti di kutip dari https://tirto.id

Suara yang masuk ke Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU untuk Pemilihan Gubernur Aceh 2017 hingga Kamis  (23/2) pukul 12.30 mencapai 2.511.709 suara atau 99,30 persen. Pasangan Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah memperoleh 889.927 suara atau 37,16 persen, unggul dari pesaing terdekatnya Muzakir Manaf-TA Khalid yang mengumpulkan 761.354 suara atau 31,79 persen. Pasangan Irwandi-Nova menang di 14 kabupaten/kota, beberapa di antaranya memiliki jumlah pemilih cukup besar seperti Bireuen, Aceh Besar, Banda Aceh, dan Aceh Tamiang. Sebaliknya Muzakir-Khalid unggul di 8 kabupaten/kota. Di Aceh Utara, kabupaten dengan jumlah pemilih paling besar di Aceh, pasangan yang diusung Partai Aceh ini meraup 45,9 persen. Mereka juga menang di Aceh Timur, Pidie, Kota Lhokseumawe, Aceh Barat, Pidie Jaya, Aceh Jaya, dan Aceh Selatan. Irwandi hanya memperoleh 14 persen di Aceh Utara, masih kalah dari calon nomor urut 1, Tarmizi A. Karim—mantan penjabat gubernur Kalimantan Timur, Aceh dan Kalimantan Selatan—yang meraih 33 persen suara. Seperti Muzakir, Tarmizi juga putra Aceh Utara, dan pernah menduduki kursi Bupati Aceh Utara saat Aceh masih dibalut konflik. Perolehan suara Tarmizi yang cukup besar ini seperti mengonfirmasi “tugas khusus partai” yang dibebankan Irwandi Yusuf kepada Sofyan Dawood. Majunya Tarmizi dalam kontestasi Pilkada Aceh 2017 secara matematis menguntungkan Irwandi, yang sadar tak akan mampu meraup banyak suara di basis Partai Aceh itu. Kehadiran Tarmizi setidaknya bisa memecah suara elektorat. Sebagai mantan Bupati Aceh Utara, Tarmizi tentu masih punya kans mendulang suara di Kabupaten petro dolar itu, sesuatu yang tak akan mampu dilakukan oleh Irwandi. Dengan menyusupkan Sofyan ke kubu Tarmizi, Irwandi berharap bisa menggerus suara Mualem. Strategi ini menjadi kunci dalam memenangkan pertarungan. “Banyak yang menyesal memilih Tarmizi,” kata seorang anggota tim pemenangan Partai Aceh. “Mereka memilih Tarmizi karena dianggap akan menang.” Hal serupa dilakukan Irwandi di Pidie, kabupaten yang memiliki jumlah pemilih nomor tiga terbesar di Aceh. Caranya, membantu kebutuhan KTP Zakaria Saman atau akrab disapa Apa Karya agar lolos persyaratan yang ditetapkan KIP untuk bisa menjadi kandidat. Hal ini terbukti. Apa Karya, kandidat nomor urut 2, mampu mendulang perolehan suara secara signifikan, nomor tiga tertinggi di Pidie, meski raihan suara untuknya di tingkat provinsi nomor dua dari bawah. Keberadaan kandidat Zaini Abdullah (meraup suara tak lebih dari 7 persen), yang juga putra Pidie, semakin mempermulus strategi itu.

seperti di kutip dari https://tirto.id

Menilik jumlah suara di Situng KPU, sebenarnya sang pemenang Pilkada Aceh 2017 sudah bisa dipastikan milik pasangan Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah. Meski begitu, sang jawara secara resmi baru diketahui setelah Komisi Independen Pemilihan (KIP) menggelar sidang pleno rekapitulasi dan pengumuman perolehan suara tingkat provinsi. Hendra Fauzi, Komisioner KIP Aceh, menuturkan KIP Aceh baru menggelar sidang pleno setelah semua hasil rekap dari kabupaten/kota diterima pihaknya. Rekap hasil perhitungan di kecamatan harus sudah disampaikan ke KIP kabupaten/kota pada 16-22 Februari. Sementara rekap dan pengumuman hasil perhitungan di tingkat kabupaten/kota harus siap pada 22-24 Februari. “Kita di KIP masih menunggu hasil pleno di tingkat Kabupaten/kota,” katanya, akhir pekan kemarin. Menurutnya, rekap dan pengumuman tingkat provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur akan dilangsungkan KIP pada 25-27 Februari 2017. Namun, siapa pun yang nanti diumumkan sebagai pemenang Pilkada Aceh, hemat saya, hendaknya berkaca pada kebesaran hati Zakaria Saman alias Apa Karya, calon gubernur yang paling santai menerima hasil Pilkada. Selama Pilkada, Apa Karya adalah bintang. Ia menebar keceriaan sepanjang Pilkada, dengan mengusung politik kegembiraan. Perolehan suaranya yang tak lebih dari 6 persen tidak bikin ia sedikit pun terlihat kecewa maupun sedih. Apa Karya menjadi antitesis dari persaingan politik elite mantan pejuang GAM. Dalam acara kopi pagi dengan para wartawan di Sekber, tempat berkumpulnya jurnalis di Banda Aceh, 18 Februari lalu atau tiga hari setelah gelaran Pilkada serentak, mantan Tuha Puet Partai Aceh itu meminta semua calon untuk menerima apa pun hasil Pilkada. “ Bek rioh-rioh ,” katanya dalam bahasa Aceh. Ia meminta siapa pun tak boleh mencederai perdamaian hanya karena gagal meraih ambisi politik. Sepatutnya, kandidat yang menang segera merangkul pihak yang kalah. Bersama-masa membangun Aceh tercinta, alangkah bijaknya. Sebagaimana kolega saya menulis di Tirto , dua hari lalu, pekerjaan rumah para pemimpin politik di Aceh mesti menjawab sejumlah problem mendasar rakyat: ia harus menurunkan ranking kemiskinan; ia harus memperbaiki peringkat pendidikan; ia juga harus menjalankan program-program pemberantasan korupsi; dan membuat strategi-strategi terperinci untuk melawan gizi buruk atau wabah penyakit. Juga yang tak kalah penting: menyelesaikan kejahatan kemanusiaan masa lalu di Aceh.

Pasangan suami istri Syamsuar Syam-Misliza mendaftar sebagai Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang, Sumatera Barat di Pilkada Padang 2018 melalui jalur perseorangan. Syamsuar-Misliza tiba di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang pada Rabu (10/1/2018) lalu, sekitar 1,5 jam sebelum batas pendaftaran pilkada berakhir. Pasangan itu datang ke KPU Kota ditemani lima orang pendamping. Tidak hanya itu, istri kedua Syamsuar, Yuli Farida juga turut mendampingi. “Kalau yang lain datang siang, kami sengaja memilih datang malam,” ujarnya saat melakukan registrasi pendaftaran. Ketua KPU Padang Muhammad Sawati mengatakan, kandidat dari jalur perseorangan ini merupakan pasangan yang ketiga mendaftar ke KPU Padang, sejak pendaftaran dibuka pada Senin 8 Januari 2018. “Pendaftaran sudah ditutup, jadi yang mendaftar mengikuti pilkada Padang 2018 hanya tiga pasangan calon,” kata dia. KPU menyatakan Syamsuar-Misliza harus menambah syarat dukungan sebanyak 29.060 KTP lagi, setelah verifikasi dari 45.318 dukungan yang dikumpulkan namun hanya 26.586 KTP yang memenuhi syarat. “Namun mereka tetap bisa mendaftar, KPU memberikan waktu hingga 18 Januari untuk melengkapi persyaratan itu,” ujar Sawati. Menurutnya ada beberapa faktor yang menyebabkan dukungan yang dikumpulkan tidak memenuhi syarat, di antaranya KTP yang dikumpulkan orangnya tidak dapat ditemui dan tidak bisa dihadirkan kepada petugas verifikasi, kemudian adanya pendukung yang berstatus sebagai PNS. Syarat minimal dukungan untuk pasangan calon perseorangan yang maju pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Padang adalah 41.116 dukungan yang tersebar lebih dari 50 persen kecamatan se-Kota Padang, atau 7,5 persen berdasarkan daftar pemilih tetap (DPT) pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada pemilihan serentak 2015 lalu.  Dari pantauan terakhir, pasangan ini belum memberikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) pada KPU menjelang ditutupnya pendaftaran. Menurut salah satu anggota KPU, dari pengakuan keduanya sudah mengurus LHKPN namun terjadi kekeliruan. KPU meminta dokumen ini dilengkapi tetapi hingga batas akhir pendaftaran pasangan ini belum juga memberikan dokumen tersebut. Menurut pengamat politik dari Universitas Negeri Padang (UNP) Sumatera Barat, Dr Eka Vidya menilai KPU Pusat perlu membuat aturan mengenai pasangan suami istri yang mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada). “Jika terpilih dan menjabat, maka praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) terbuka lebar,” kata Eka di Padang, Kamis. Memang tidak ada aturan yang melarang hal tersebut, ujarnya baik dari undang-undang maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU), namun jika menjabat akan ada banyak permasalahan yang muncul, salah satunya KKN itu.

“Untuk posisi sekretaris PPK dan PPS memang meski dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), atau  Aparatur Sipil Negara (ASN). Nah nantinya, dua orang lagi akan segera dicari dan secepatnya juga akan dilantik. Jadi perlu disampaikan, untuk Sekretaris PPK nanti SKnya dari Walikota, sedangkan Sekretaris PPS cukup dari SK Lurahnya, biar mudah,” ungkap Kanti. (TIM) l dan Sekcam yang nantinya akan menjadi Sekretaris PPK dan PPS, sehingga mereka pun perlu ikut dalam acara raker kali ini. Cuma memang saat ini mereka belum dilantik,,” jelas Kanti di Ciloto Indah Permai, Minggu (12/11) malam.

Target Partisipasi Pemilih Nasional 77,5 persen Komisioner KPU RI, Viryan Aziz “Karena masih sulit kita mencari daerah yang tingkat partisipasinya di atas 77,5 persen untuk daerah perkotaan. Mudah-mudahan Kota Pontianak bisa menjadi pionirnya” PONTIANAK, SP – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) menargetkan angka partisipasi pemilih dalam Pilkada serentak 2018 sebesar 77,5 persen.  Satu di antara Komisioner KPU RI, Viryan Aziz yakin KPU Pontianak dan Pemerintah Kota akan bersinergi untuk meningkatkan partisipasi pemilih dari Pilkada sebelumnya. Partisipasi pemilih Pontianak kala itu paling tinggi berada di angka 75 persen. “Karena masih sulit kita mencari daerah yang tingkat partisipasinya di atas 77,5 persen untuk daerah perkotaan. Mudah-mudahan Kota Pontianak bisa menjadi pionirnya,” katanya usai Peluncuran Tahapan Pilwako Pontianak 2018 di Pontianak Convention Centre (PCC), Selasa (31/10). Keyakinannya dengan peningkatan angka partisipasi pemilih bukan tanpa sebab. Dia yakin strategi dan progam sudah dilakukan, supaya KPU bekerja secara maksimal.  “Kami mengajak masyarakat Kota Pontianak agar sama-sama menggunakan hak pilihnya,” ajaknya. Sementara terkait pemilihan pasangan calon wali kota dan wakilnya, dia meminta warga memprioritaskan visi misi dan program. Karena pada akhirnya, hal itu akan menjadi acuan siapa pun kepala daerah yang terpilih untuk bekerja.  Visi misi dan program juga akan dijadikan dokumen resmi dalam kebijakan perencanaan pembangunan di daerah tersebut. “Siapa pun kepala daerah yang terpilih, sudah bukan lagi sekadar basa-basi politik, bukan sekadar bersifat normatif, tapi ini sifatnya memang akan nyata dilaksanakan,” ucapnya. Tingkat partisipasi masyarakat bisa dilihat dalam Peluncuran Tahapan Pilwako Pontianak 2018 yang dilangsungkan KPU Pontianak. Menurutnya, dari semua daerah yang pernah dia kunjung, Pontianak yang paling meriah dan ramai pesertanya.  Kerja sama KPU, Pemkot dan DPRD jika terus berjalan baik, akan membuat pelaksanaan Pemilu berjalan lancar. “Mudah-mudahan kerja sama yang baik antara KPU, Pemerintah Kota dan DPRD bisa menjadi modal awal agar Pilkada Serentak di Kota Pontianak tanggal 27 Juni 2018, pemungutan suaranya dari jam tujuh sampai jam satu siang terlaksana dengan baik,” pungkasnya. Sementara itu, Ketua KPU Pontianak, Sujadi berharap terjadi peningkatan angka partisipasi pemilih. Dalam Pilpres 2014 lalu, angka 75 persen berhasil dicatatkan. Namun untuk kepala daerah, berada di kisaran 70 persen. “Kita berharap meningkat dan minimal menjadi 75 persen, kalau bisa sampai 90 persen,” ucapnya. Sejauh ini pihaknya terus melakukan sosialisasi di lapangan. Namun memang diakuinya, keterbatasan anggaran jadi kendala. Besaran yang dimiliki KPU ini bisa dikatakan sangat efisien. Kerja KPU telah dimulai beberapa bulan lalu. Selain mengurus bagaimana partisipasi bertambah, pihaknya juga sibuk persiapan administrasi lain. Di antaranya pembentukan badan adhock PPS dan PPK dan diumumkan hari ini. “Kita minta komentar dari masyarakat juga terhadap mereka yang dinyatakan lolos tapi mempunyai integritas yang buruk, bisa disampaikan agar menjadi pertimbangan dalam penetapan finalnya,” ucapnya. Tahapan pemilihan sendiri dimulai 24-29 November 2017. Di mana KPU mulai menerima penyerahan syarat dukungan bakal calon perseorangan dengan menyerahkan minimal 35.423  dukungan.  Selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, masa tenang dan hari H pencoblosan.  “Kami berharap dengan peluncuran ini yang didukung oleh seluruh komponen masyarakat. Kami berharap Pilwako dan Pilgub bisa berjalan aman, lancar dan damai, serta melahirkan pemimpin yang  ideal,” pungkasnya. Jangan Apatis Wali Kota Pontianak, Sutarmidji meminta warga kota tak apatis dalam Pemilihan Wali Kota Pontianak 2018 mendatang. Warga negara yang baik menurutnya bukan yang hanya pandai berkoar tapi ketika pemilihan, justru tak ambil bagian. “Jangan apatis, harus cari pemimpin yang memang punya integritas baik, punya kompetensi, program jelas, terukur, tidak bombastis, program bisa membawa kesejahteraan. Kalau yang lainnya tidak usah,” katanya, usai menghadiri acara Tahapan Peluncuran Pilwako Pontianak 2018 di Pontianak Convention Centre, Selasa (31/10). Walau demikian, Sutarmidji memiliki keyakinan angka partisipasi pemilih bisa mencapai 78 sampai 80 persen. Pasalnya, ada banyak warga Pontianak yang bekerja di luar kota. Mereka belum tentu akan pulang saat pemilihan berlangsung.  “Melihat partisipasi rata-rata yang paling tinggi pernah 73 persen, kalau pemilihan gubernur dan wali kota, partisipasi perkiraan saya 78 persen ke atas, mudah-mudahan lebih,” ucapnya.  Keyakinannya bukan tanpa alasan. Jarak tempuh di Pontianak dekat. Hampir bisa dipastikan tak ada hambatan. Tempat Pemungutan Suara (TPS) pun tak jauh dari rumah. Beda dengan wilayah lain di Kalbar yang bisa sampai beberapa kilometer.  Masalah e-KTP menurutnya tak menjadi soal. Hampir semua wajib KTP sudah melakukan perekaman. Kecuali mereka yang baru masuk usia 17 tahun. Blangko pun sudah tersedia. Hingga kini setidaknya 452 ribu e-KTP telah tercetak. Sementara pemilih Kota Pontianak paling banyak 490 ribu jiwa.  “Blangkonya cukup, waktunya masih ada karena satu hari kita bisa cetak 300, satu bulan sembilan ribu. Kalau masih ada waktu lima bulan, berartikan 45 ribu. Pemilih yang wajib e-KTP yang belum merekam tidak sampai segitu,” jelasnya.  Dia yakin Kota Pontianak siap untuk Pemilu mendatang.  “Saya yakin kota bisa, hindari surat keterangan, kalau pun ada surat keterangan, jangan dipalsukan,” pungkasnya. (bls/and)

“Surat suara dari jumlah DPT kita 7,2 juta pemilih ditambah 2,5 persen per TPS yang kami siapkan,” kata Betty, Selasa (18/4). Jadi, kata dia, KPPS akan mencatat jumlah surat suara yang mereka terima secara faktual yang mereka terima di lapangan. “Itu yang tercatat di C-1 mereka,” kata dia. Ihwal, penyebaran logistik, menurut Betty, paling lambat malam sampai dini hari nanti penyebaran logistik, alat kelengkapan dan peralatan di TPS sudah tersebar. “Malam ini selambat-lambatnya atau biasanya subuh diambil KPPS untuk diletakkan di TPS masing-masing, sekarang sudah ada yang disebarluaskan. Tadi pagi sudah ada yang disebarluaskan. Biasanya kan TPS itu ditaronya di RT/RW nanti mereka ambil  subuh nanti ditaruh di tempat mereka (TPS),” ujar Betty. Selain itu, pada sore nanti, KPU DKI akan memusnahkan surat suara yang rusak dan cacat. “Mudah-mudahan besok semuanya dapat berjalan aman, lancar, dan bisa menjadi model di pilkada daerah lainnya,” ujarnya.

Related Posts

Comments are closed.