Kabareskrim Diminta Jelaskan soal ‘Duit Korupsi Kembali Kasus Bisa Setop’

Kabareskrim Diminta Jelaskan soal ‘Duit Korupsi Kembali Kasus Bisa Setop’

Mabes Polri belum memberikan tanggapan terkait pernyataan Kabareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto soal kasus bisa disetop bila duit diduga hasil korupsi dikembalikan. Pihak Polri akan lebih dulu meminta penjelasan Kabareskrim. “Nanti saya cek ke Pak Kabareskrim dulu klarifikasinya seperti apa dan pernyataan beliau seperti apa,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto kepada wartawan di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (1/3/2018). Jawaban ini disampaikan Setyo terkait pernyataan Kabareskrim dalam sambutannya saat menghadiri penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH). Kabareskrim saat itu berbicara mengenai penanganan kasus dugaan korupsi. “Kami pun sudah mengeluarkan STR (surat telegram rahasia) jajaran kalau masih penyelidikan, kemudian si tersangka mengembalikan uangnya. Kta lihat persoalan ini mungkin tidak akan kita lanjutkan kepada penyidikan,” kata Ari Dono di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (28/2). Opsi tersebut, menurutnya, muncul karena beban anggaran yang besar untuk penyidikan kasus korupsi. Biaya penanganan ini, menurut Kabareskrim, kadang tidak sebanding dengan uang diduga hasil korupsi yang diselidiki. “Kalau yang dikorupsi Rp 100 juta kan negara tekor, penyidikan segitu. Nanti penuntutan berapa lagi? Peradilan sampai dengan masa pemidanaan. Kalau semua jalan penegakan hukum seperti ini sementara kerugian negara akibat korupsi hari ini di bawah Rp 200 juta, maka negara akan semakin rugi karena ada penegakan hukum seperti ini,” sambungnya. Soal pernyataan pengembalian uang ini, Setyo sependapat karena kembalinya uang korupsi ke kas negara tidak menambah beban anggaran penyidikan korupsi di kepolisian. “Menurut saya, logikanya benar. Karena indeks satu kasus ratusan juta untuk mengembalikan dana ke negara, sementara kita dapat Rp 200 juta tapi mengeluarkannya Rp 300 juta berarti tekor. Tapi saya akan klarifikasi lagi ke Kabareskrim pendapat beliau seperti apa,” jelas dia. Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH), di antaranya Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Polri ini menekankan koordinasi dalam penegakan hukum. Sebelumnya, Mendagri Tjahjo menuturkan latar belakang pentingnya MoU dan PKS ini di samping mandat dari Pasal 385 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Negara, juga agar tidak terjadi kegamangan penyelenggara pemerintah daerah dalam bertindak. “Karena takut tersangkut pidana atau dicari-cari kesalahannya untuk dipidana sehingga pembangunan daerah dapat berjalan efektif,” sambung Mendagri. Mendagri berharap PKS ini dapat segera diimplementasikan di jajaran kewilayahan sehingga target pembangunan di daerah dapat tercapai. “Prinsipinya, semua laporan masyarakat mesti ditindaklanjuti oleh APIP dan APH sepanjang data identitas nama dan alamat pelapor serta laporan dugaan tindak pidana korupsi dilengkapi dengan bukti-bukti permulaan/pendukung berupa dokumen yang terang dan jelas,” ujar Mendagri. Hal-hal strategis yang diatur terkait penanganan aduan adalah batasan laporan yang berindikasi administrasi dan pidana. Laporan yang berindikasi administrasi, menurut Mendagri, berkategori tidak terdapat kerugian keuangan negara/daerah. Apabila terdapat kerugian keuangan negara/daerah tapi telah diproses melalui tuntutan ganti rugi atau tuntutan perbendaharaan paling lambat 60 hari sejak laporan hasil pemeriksaan APIP atau BPK diterima oleh pejabat atau telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai oleh APIP atau BPK, hal tersebut tetap pada indikasi administrasi. “Termasuk diskresi sepanjang terpenuhi tujuan dan syarat syarat digunakannya diskresi sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik,” kata Mendagri.

Mabes Polri belum memberikan tanggapan terkait pernyataan Kabareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto soal kasus bisa disetop bila duit diduga hasil korupsi dikembalikan. Pihak Polri akan lebih dulu meminta penjelasan Kabareskrim. “Nanti saya cek ke Pak Kabareskrim dulu klarifikasinya seperti apa dan pernyataan beliau seperti apa,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto kepada wartawan di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (1/3/2018). Jawaban ini disampaikan Setyo terkait pernyataan Kabareskrim dalam sambutannya saat menghadiri penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH). Kabareskrim saat itu berbicara mengenai penanganan kasus dugaan korupsi. “Kami pun sudah mengeluarkan STR (surat telegram rahasia) jajaran kalau masih penyelidikan, kemudian si tersangka mengembalikan uangnya. Kta lihat persoalan ini mungkin tidak akan kita lanjutkan kepada penyidikan,” kata Ari Dono di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (28/2). Opsi tersebut, menurutnya, muncul karena beban anggaran yang besar untuk penyidikan kasus korupsi. Biaya penanganan ini, menurut Kabareskrim, kadang tidak sebanding dengan uang diduga hasil korupsi yang diselidiki. “Kalau yang dikorupsi Rp 100 juta kan negara tekor, penyidikan segitu. Nanti penuntutan berapa lagi? Peradilan sampai dengan masa pemidanaan. Kalau semua jalan penegakan hukum seperti ini sementara kerugian negara akibat korupsi hari ini di bawah Rp 200 juta, maka negara akan semakin rugi karena ada penegakan hukum seperti ini,” sambungnya. Soal pernyataan pengembalian uang ini, Setyo sependapat karena kembalinya uang korupsi ke kas negara tidak menambah beban anggaran penyidikan korupsi di kepolisian. “Menurut saya, logikanya benar. Karena indeks satu kasus ratusan juta untuk mengembalikan dana ke negara, sementara kita dapat Rp 200 juta tapi mengeluarkannya Rp 300 juta berarti tekor. Tapi saya akan klarifikasi lagi ke Kabareskrim pendapat beliau seperti apa,” jelas dia. Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH), di antaranya Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Polri ini menekankan koordinasi dalam penegakan hukum. Sebelumnya, Mendagri Tjahjo menuturkan latar belakang pentingnya MoU dan PKS ini di samping mandat dari Pasal 385 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Negara, juga agar tidak terjadi kegamangan penyelenggara pemerintah daerah dalam bertindak. “Karena takut tersangkut pidana atau dicari-cari kesalahannya untuk dipidana sehingga pembangunan daerah dapat berjalan efektif,” sambung Mendagri. Mendagri berharap PKS ini dapat segera diimplementasikan di jajaran kewilayahan sehingga target pembangunan di daerah dapat tercapai. “Prinsipinya, semua laporan masyarakat mesti ditindaklanjuti oleh APIP dan APH sepanjang data identitas nama dan alamat pelapor serta laporan dugaan tindak pidana korupsi dilengkapi dengan bukti-bukti permulaan/pendukung berupa dokumen yang terang dan jelas,” ujar Mendagri. Hal-hal strategis yang diatur terkait penanganan aduan adalah batasan laporan yang berindikasi administrasi dan pidana. Laporan yang berindikasi administrasi, menurut Mendagri, berkategori tidak terdapat kerugian keuangan negara/daerah. Apabila terdapat kerugian keuangan negara/daerah tapi telah diproses melalui tuntutan ganti rugi atau tuntutan perbendaharaan paling lambat 60 hari sejak laporan hasil pemeriksaan APIP atau BPK diterima oleh pejabat atau telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai oleh APIP atau BPK, hal tersebut tetap pada indikasi administrasi. “Termasuk diskresi sepanjang terpenuhi tujuan dan syarat syarat digunakannya diskresi sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik,” kata Mendagri.

Jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Grobogan ambles. Akibatnya sebuah truk tronton sempat terperosok hingga jalan di kawasan itu tersendat. Pengguna jalan diminta untuk berhati-hati. Jalan yang ambles berada di wilayah Kecamatan Bringin dengan Kecamatan Kedungjati. Jalan yang amblesnya hanya bisa dilewati separuh jalan saja. Kepala Dusun Mojo, Desa Wiru, Sukris mengatakan, yang ambles ini statusnya jalan provinsi yang menghubungkan antara Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang dan Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan. Jalan yang terbuat dari beton itu mulai ambles sejak sebulan lalu. Jalan yang ambles sepanjang 40 meter dengan kedalaman sekitar 1 meter. “Kelihatan parah sejak 3 hari lalu. Atas kejadian ini, kami telah melaporkan kepada kecamatan dan PU. Kemudian, telah dilakukan pengecekan,” katanya saat ditemui di lokasi amblesnya jalan yang berada di wilayah Dusun Mojo, Desa Wiru, Kecamatan Bringin, Kamis (1/3/2018). Ia berharap, agar segera dilakukan perbaikan kembali atas amblesnya jalan tersebut. Para pengemudi truk sempat urunan membeli pasir dan batu untuk menutup jalan yang ambles. Kapolsek Bringin Naf’an menambahkan setelah kejadian tanah ambles, warga bersama petugas memasang rambu-rambu agar pengguna jalan untuk lebih berhati-hati. “Jalan ini menghubungkan antara Bringin dengan Kedungjati dan Salatiga,” katanya. Menurutnya jalan yang ambles ini masih bisa dilalui dengan cara bergantian, namun demikian pada Rabu malam, ada truk tronton yang lewat kemudian terperosok. Terperosoknya truk tersebut menyebabkan arus lalu lintas tidak bisa dilewati. “Karena ada truk tronton yang terperosok, jalan tidak bisa dilalui. Kemudian, dilakukan rekayasa arus lalu lintas baik dari Kedungjati, Grobogan dan maupun dari Bringin,” ujarnya. Semua kendaraan harus antre Foto: Eko Susanto/detikcom Salah satu pengemudi truk pasir samudra, Miftah (28) mengaku, adanya truk tronton yang terperosok tersebut sejak pukul 03.00 WIB, hingga pukul 14.30 WIB, masih berhenti menunggu evakuasi truk tronton. “Setelah ambles, kami urunan untuk menguruk agar jalan bisa dilewati kembali,” tuturnya seraya menyebut ada 40 truk harus menunggu hingga tronton dievakuasi. Hal senada disampaikan pengemudi lainnya, Agus (32). Ia bersama sekitar 100 pengemudi truk pasir yang melintas jalan tersebut urunan untuk membeli uruk tanah. “Setelah diuruk, separuh jalannya bisa dilalui sekalipun harus bergantian,” ujar dia.

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melantik Irjen Pol Heru Winarko sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) di Istana Negara, Jakarta besok, Kamis 1 Maret 2018. Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu akan menggantikan posisi Komjen Pol Budi Waseso yang akan memasuki masa pensiun pada Maret 2018. Berdasarkan surat undangan yang beredar, Irjen Pol Heru Winarko akan dilantik sekira pukul 09.00 WIB. Dengan begitu, Heru nantinya akan resmi menjadi jenderal bintang tiga. Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah meneken surat Keppres tentang penunjukkan Heru sebagai Kepala BNN. “Benar Presiden telah menunjuk Pak Heru. Keppres sudah diteken,” kata sumber di kalangan Istana , Rabu (28/2/2018). Sebelumnya, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi membenarkan soal tiga nama calon‎ Kepala BNN yang diusulkan oleh Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian kepada Kepala Negara. Mereka adalah Kabareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto, Deputi Pemberatasan BNN Irjen Pol Arman Depari dan Deputi Penindakan KPK Irjen Pol Heru Winarko. Johan menjelaskan, ‎keputusan Kepala Negara memilih satu dari tiga nama itu, tentunya memiliki penilaian tersendiri mau pun masukan dari pihak-pihak luar, satu di antaranya adalah Kapolri. (nag)

Related Posts

Comments are closed.