Kabakamla Bantah Beri Arahan soal Pembagian Jatah Suap

Kabakamla Bantah Beri Arahan soal Pembagian Jatah Suap

Kepala Bakamla (Kabakamla) Laksamana Madya Arie Soedewo membantah pernah memerintahkan anak buahnya soal pembagian jatah fee atau komisi terkait proyek satellite monitoring. Pembagian jatah itu disebut kepada 3 anak buahnya. “Saya tidak perintahkan itu (soal pembagian jatah suap),” ucap Arie saat bersaksi dalam sidang lanjutan perkara suap proyek satellite monitoring Bakamla dengan terdakwa Nofel Hasan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (31/1/2018). Dalam surat dakwaan, jaksa pada KPK menyebut Arie memberikan arahan agar 3 anak buahnya yaitu Eko Susilo Hadi, Bambang Udoyo, dan Nofel Hasan mendapatkan masing-masing Rp 1 miliar. Jatah itu dimintakan ke pemenang tender proyek tersebut yaitu PT Melati Technofo Indonesia (MTI). Saat itu, Eko menjabat sebagai Deputi Informasi, Hukum, dan Kerja Sama Bakamla. Sedangkan Nofel Hasan merupakan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla, kemudian Bambang Udoyo sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). “Apakah pernah saksi melalui Eko mempertanyakan ada bagian Bakamla. Pertanyakan itu nggak?” tanya hakim. “Saya tidak pernah pertanyakan,” jawab Arie. Dalam surat dakwaan Nofel, jaksa KPK menyebutkan pada 9 November 2016, M Adami Okta (mantan pegawai PT MTI/terdakwa perkara yang sama) datang ke kantor Bakamla dan bertemu Eko. Kepentingan Adami adalah untuk mengurus paspor untuk keberangkatan ke Jerman meninjau pabril alat satellite monitoring. Saat itu, Adami diberitahu Eko tentang adanya arahan dari Arie bahwa ada jatah untuk Bakamla sebesar Rp 7,5 persen dari nilai kontrak. Adami pun menjanjikan 2 persen terlebih dulu. Kemudian pada 10 November 2016, Eko pernah melaporkan hasil pertemuannya dengan Adami kepada Arie. Setelah itu Arie menyampaikan pada Eko untuk memberikan masing-masing Rp 1 miliar kepada Nofel dan Bambang. Dalam perkara tersebut, Nofel didakwa menerima SGD 104.500. Uang itu diterima Nofel dari Fahmi Darmawansyah (mantan Direktur PT MTI) melalui 2 anak buahnya yaitu M Adami Okta dan Hardy Stefanus. PT MTI merupakan pemenang tender pengadaan proyek satellite monitoring di Bakamla. Selain itu, uang suap itu dimaksudkan agar Nofel dapat mengupayakan tanda bintang pada anggaran pengadaan drone.

Kepala Bakamla (Kabakamla) Laksamana Madya Arie Soedewo membantah pernah memerintahkan anak buahnya soal pembagian jatah fee atau komisi terkait proyek satellite monitoring. Pembagian jatah itu disebut kepada 3 anak buahnya. “Saya tidak perintahkan itu (soal pembagian jatah suap),” ucap Arie saat bersaksi dalam sidang lanjutan perkara suap proyek satellite monitoring Bakamla dengan terdakwa Nofel Hasan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (31/1/2018). Dalam surat dakwaan, jaksa pada KPK menyebut Arie memberikan arahan agar 3 anak buahnya yaitu Eko Susilo Hadi, Bambang Udoyo, dan Nofel Hasan mendapatkan masing-masing Rp 1 miliar. Jatah itu dimintakan ke pemenang tender proyek tersebut yaitu PT Melati Technofo Indonesia (MTI). Saat itu, Eko menjabat sebagai Deputi Informasi, Hukum, dan Kerja Sama Bakamla. Sedangkan Nofel Hasan merupakan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla, kemudian Bambang Udoyo sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). “Apakah pernah saksi melalui Eko mempertanyakan ada bagian Bakamla. Pertanyakan itu nggak?” tanya hakim. “Saya tidak pernah pertanyakan,” jawab Arie. Dalam surat dakwaan Nofel, jaksa KPK menyebutkan pada 9 November 2016, M Adami Okta (mantan pegawai PT MTI/terdakwa perkara yang sama) datang ke kantor Bakamla dan bertemu Eko. Kepentingan Adami adalah untuk mengurus paspor untuk keberangkatan ke Jerman meninjau pabril alat satellite monitoring. Saat itu, Adami diberitahu Eko tentang adanya arahan dari Arie bahwa ada jatah untuk Bakamla sebesar Rp 7,5 persen dari nilai kontrak. Adami pun menjanjikan 2 persen terlebih dulu. Kemudian pada 10 November 2016, Eko pernah melaporkan hasil pertemuannya dengan Adami kepada Arie. Setelah itu Arie menyampaikan pada Eko untuk memberikan masing-masing Rp 1 miliar kepada Nofel dan Bambang. Dalam perkara tersebut, Nofel didakwa menerima SGD 104.500. Uang itu diterima Nofel dari Fahmi Darmawansyah (mantan Direktur PT MTI) melalui 2 anak buahnya yaitu M Adami Okta dan Hardy Stefanus. PT MTI merupakan pemenang tender pengadaan proyek satellite monitoring di Bakamla. Selain itu, uang suap itu dimaksudkan agar Nofel dapat mengupayakan tanda bintang pada anggaran pengadaan drone.

Related Posts

Comments are closed.