Jokowi Soal Grasi Abu Bakar Ba’asyir: Belum Ada

Jokowi Soal Grasi Abu Bakar Ba’asyir: Belum Ada

Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin berharap Abu Bakar Ba’asyir diberi grasi alias pengurangan hukuman oleh Presiden Jokowi. Presiden Jokowi mengatakan permohonan grasi tersebut belum ada. “Sampai saat ini belum ada. Belum ada yang masuk kepada saya,” kata Jokowi kepada wartawan di Istana Negara, Kamis (1/3/2018) usai pelantikan Irjen Heru Winarko sebagai Kepala BNN. Soal kondisi Ba’asyir yang sakit, Jokowi mengakui mengizinkan agar Ba’asyir dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta Pusat. Pertimbangannya dari sisi kemanusiaan. “Kalau ada yang sakit tentu saja kepedulian kita membawa ke rumah sakit untuk disembuhkan,” ujarnya. Menurut pasal 1 angka 1 UU No 22 Tahun 2002 tentang Grasi, grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Sedangkan untuk rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945, dilakukan pemulihan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, dan dikembalikan kepada kedudukannya. Dengan kata lain, seseorang yang mendapatkan grasi dari presiden ialah orang yang bersalah namun memohon pengampunan kepada kepala negara. Tindak pidana atau kesahalahan orang itu tidak hilang tetapi pelaksanaan pidana seperti hukuman penjaranya saja yang diampuni. Grasi haruslah dimohonkan seseorang atau terpidana kepada presiden.

Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin berharap Abu Bakar Ba’asyir diberi grasi alias pengurangan hukuman oleh Presiden Jokowi. Presiden Jokowi mengatakan permohonan grasi tersebut belum ada. “Sampai saat ini belum ada. Belum ada yang masuk kepada saya,” kata Jokowi kepada wartawan di Istana Negara, Kamis (1/3/2018) usai pelantikan Irjen Heru Winarko sebagai Kepala BNN. Soal kondisi Ba’asyir yang sakit, Jokowi mengakui mengizinkan agar Ba’asyir dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta Pusat. Pertimbangannya dari sisi kemanusiaan. “Kalau ada yang sakit tentu saja kepedulian kita membawa ke rumah sakit untuk disembuhkan,” ujarnya. Menurut pasal 1 angka 1 UU No 22 Tahun 2002 tentang Grasi, grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Sedangkan untuk rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945, dilakukan pemulihan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, dan dikembalikan kepada kedudukannya. Dengan kata lain, seseorang yang mendapatkan grasi dari presiden ialah orang yang bersalah namun memohon pengampunan kepada kepala negara. Tindak pidana atau kesahalahan orang itu tidak hilang tetapi pelaksanaan pidana seperti hukuman penjaranya saja yang diampuni. Grasi haruslah dimohonkan seseorang atau terpidana kepada presiden.

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin meminta agar Ustaz Abu Bakar Ba’syir mendapat perawatan di RS Cipto Mangunkusumo (RSCM). Tak hanya itu, Ma’ruf juga berharap jika bisa Abu Bakar Ba’asyir juga diberi grasi alias pengurangan hukuman oleh Presiden Jokowi. “Beliau (Ba’syir) sakit diperlukan supaya diobati, kemudian juga diberikan semacam kalau bisa dikasih grasi. Ya itu terserah Presiden,” ujar Ma’ruf Amin saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (28/2/2018). Sebelumnya, KH Ma’ruf Amin membenarkan jika dirinya meminta Presiden Jokowi untuk mengizinkan Ustaz Abu Bakar Ba’asyir dirawat di RSCM. Ma’ruf menilai, Abu Bakar Ba’asyir pantas mendapatkan perawatan di rumah sakit nasional tersebut. “Ya (Jokowi) setuju, dan beliau sangat apresiasi. Ya untuk bagaimana beliau dirawat di RS,” katanya. Meski demikian, Ma’ruf mengatakan dirinya belum tahu pasti di ruangan mana Abu Bakar Ba’asyir dirawat. “Saya belum tahu persisnya, tapi Presiden setuju,” katanya. [Gambas:Video 20detik]

TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Majelis Ulama Indonesia Maruf Amin meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk memberikan grasi atau pengurangan hukuman kepada narapidana terorisme, Abu Bakar Baasyir . “Kalau bisa dikasih grasi. Ya itu terserah Presiden,” kata Maruf Amin di komplek Istana Negara, Jakarta pada Rabu, 28 Februari 2018. Baca: Abu Bakar Ba’asyir Bakal Menjalani Pemeriksaan Psikis di RSCM Baasyir telah menjalani hukuman hampir 7 tahun di penjara. Awalnya ia dihukum di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan, Jawa Tengah. Namun karena kondisi kesehatan yang menurun, ia dipindahkan ke Rumah Tahanan Gunung Sindur Bogor.

seperti di kutip dari https://nasional.tempo.co

Laki-laki berusia sekitar 80 tahun itu dipenjara karena terbukti bersalah dalam tindakan terorisme. Ia pun mendapat vonis 15 tahun penjara sejak 2011. Baca: Dirawat di RS Harapan Kita, Kaki Abu Bakar Baasyir Membengkak Selain grasi, Maruf Amin meminta Jokowi memberikan izin agar Baasyir dirawat di rumah sakit. Menurut dia, Jokowi menyetujui masukan tersebut. “Saya pernah menyampaikan itu ke Presiden dan Presiden merespon bagus,” ujarnya. Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi dan Informasi, Johan Budi, mengatakan belum bisa berkomentar terkait usulan Ba’asyir dirawat di rumah sakit. “Mau saya konfirmasi dulu,” kata Johan Budi. Abu Bakar Baasyir diketahui mengalami pembengkakan di kakinya. Pada Agustus 2017, Baasyir pernah menjalani pemeriksaan dan perawatan di RS Pusat Jantung Harapan Kita. Dari hasil pemeriksaan, ada gangguan katup pembuluh darah yang mengakibatkan pembengkakan. Problem yang dialami Ba’asyir adalah gangguan kronik pada pembulu vena, yaitu pembulu vena bagian dalam tidak kuat untuk memompa darah ke atas. Namun pembuluh darah arterinya tidak mengalami sumbatan.

Saat ditanya soal kemungkinan pemberian grasi dan abolisi kepada Ba’asyir, Jokowi mengaku belum memprosesnya karena belum ada surat permohonan yang masuk. “Sampai hari ini belum ada,” ucapnya. “Belum ada surat yang masuk ke saya,” imbuh dia. Grasi, menurut pasal 1 angka 1 UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi, adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Abolisi, menurut UU Darurat No 11/1954 tentang Amnesti dan Abolisi, adalah penghapusan penuntutan pidana. Pemberian abolisi mempertimbangkan pertimbangan Mahkamah Agung.

seperti di kutip dari https://www.cnnindonesia.com

Sebelumnya, kuasa hukum Ba’asyir, Achmad Michdan, menyebut bahwa kliennya itu mengalami pembengkakan di kedua kakinya akibat masalah pembuluh darah. Gejala awalnya berupa bintik-bintik hitam yang kemudian semakin lama membesar. Pihak Ditjen PAS menyebut Ba’asyir menderita CVI Bilateral atau kelainan pembuluh darah vena berkelanjutan. Sebelumnya, proses perizinan pengobatan sempat terkendala dengan syarat pengawalan dari Detasemen Khusus 88/Antiteror Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang diberikan oleh pihak Lapas. Selain pengobatan, pihak kuasa hukum juga sudah mengajukan permohonan pembebasan, tahanan rumah.

Presiden Jokowi di Rakernas PDIP di Sanur, Bali. (Foto: Dok. Biro Pers Setpres) Ketum MUI, KH Ma’ruf Amin, melobi Presiden Joko Widodo untuk memberikan grasi atau pengurangan masa hukuman bagi terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba’asyir . Namun, hingga saat ini Jokowi mengaku belum akan memberikan grasi kepada Ba’asyir. “Sampai saat ini belum ada. Belum ada surat yang masuk ke saya,” ujar Jokowi usai pelantikan Kepala BNN di Istana Negara, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (1/3). Tapi, Jokowi menilai jika ada terpidana yang sakit, maka pemerintah berkewajiban memberi kesempatan untuk berobat. “Ini kan dari sisi kemanusiaan, yang juga saya kira untuk semuanya. Kalau ada yang sakit, tentu saja kepedulian kita untuk membawa ke rumah sakit untuk disembuhkan,” lanjut Presiden. Jokowi menyebut kemungkinan Ba’asyir akan dipindahkan sementara agar bisa dirawat. Saat melobi Jokowi, Ma’ruf Amin menyebut permintaan grasi diajukan karena saat ini kondisi kesehatan pendiri Pondok Pesantren Islam Al Mu’min ini mengalami penurunan. Menurut Ma’ruf, jika grasi dari Jokowi untuk Ba’asyir diterbitkan, Pimpinan Jemaah Islamiyah itu bisa menjalani perawatan di rumah sakit luar penjara. Abu Bakar Ba’asyir saat ini masih mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. Dia menjalani hukuman 15 tahun penjara sejak 2011 karena dituduh terlibat dalam pelatihan terorisme di Bukit Jalin, Jantho, Aceh Besar.

Related Posts

Comments are closed.