Jokowi Panggil Pakar Hukum Bahas UU MD3, Pengamat: Langkah Baik

Jokowi Panggil Pakar Hukum Bahas UU MD3, Pengamat: Langkah Baik

Pengamat politik Adi Prayitno mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo memanggil empat pakar hukum untuk membahas Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), dan RKUHP. Menurutnya, langkah tersebut adalah hal baik di tengah polemik. “Langkah Jokowi mengumpulkan pakar hukum di Istana Negara mesti diapresiasi sebagai upaya mencari jalan keluar. Ini langkah baik di tengah polemik revisi UU MD3,” kata Adi kepada detikcom, Rabu (28/2/2018). “Setidaknya presiden punya framing begaimana seharusnya menyikapi UU MD3 yang kontroversial ini,” sambungnya. Adi menilai, Jokowi sebaiknya dapat mengambil tindakan tegas terkait UU MD3 dengan segera mengeluarkan Perppu. Sebab akan berpotensi mengancam demokrasi. “Apa pun caranya, UU MD3 harus dianulir karena berpotensi subversif dan mengancam demokrasi. Presiden sepertinya perlu mengeluarkan Perppu karena kita sedang dalam darurat demokrasi,” ujar Direktur Parameter Politik Indonesia ini. Terkait RUU KUHP, Adi juga menyarankan agar dilakukan peninjauan kembali terhadap beberapa pasal yang masih menjadi kontroversi salah satunya adalah pasal penghinaan terhadap presiden. Pasal tersebut, kata Adi, akan meninggalkan kesan menakutkan bagi publik. “Untuk RUU KUHP, pasal penghinaan presiden mesti ditinjau karena berpotensi subversif. Kesan seram pasal penghinaan presiden masih melekat kuat di kalangan kelompok civil society yang saat ini mendukung Jokowi,” tuturnya. Sebelumnya, empat pakar hukum dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan. Mereka dimintai pandangan mengenai UU MD3 dan RKUHP. Empat pakar hukum tersebut yakni mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, Luhut Marihot Parulian Pangaribuan, Maruarar Siahaan dan Edward Omar Sharif Hiariej. Mereka diundang Jokowi ke Istana Kepresidenan untuk minum teh sambil membahas hukum di Indonesia. “Jadi, yang dilakukan pertama adalah minum teh. Kan sering sama Presiden kita minum teh. Lalu yang kedua diskusi soal masalah-masalah hukum yang sekarang menjadi perhatian,” ujar Mahfud MD di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (28/2).

Pengamat politik Adi Prayitno mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo memanggil empat pakar hukum untuk membahas Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), dan RKUHP. Menurutnya, langkah tersebut adalah hal baik di tengah polemik. “Langkah Jokowi mengumpulkan pakar hukum di Istana Negara mesti diapresiasi sebagai upaya mencari jalan keluar. Ini langkah baik di tengah polemik revisi UU MD3,” kata Adi kepada detikcom, Rabu (28/2/2018). “Setidaknya presiden punya framing begaimana seharusnya menyikapi UU MD3 yang kontroversial ini,” sambungnya. Adi menilai, Jokowi sebaiknya dapat mengambil tindakan tegas terkait UU MD3 dengan segera mengeluarkan Perppu. Sebab akan berpotensi mengancam demokrasi. “Apa pun caranya, UU MD3 harus dianulir karena berpotensi subversif dan mengancam demokrasi. Presiden sepertinya perlu mengeluarkan Perppu karena kita sedang dalam darurat demokrasi,” ujar Direktur Parameter Politik Indonesia ini. Terkait RUU KUHP, Adi juga menyarankan agar dilakukan peninjauan kembali terhadap beberapa pasal yang masih menjadi kontroversi salah satunya adalah pasal penghinaan terhadap presiden. Pasal tersebut, kata Adi, akan meninggalkan kesan menakutkan bagi publik. “Untuk RUU KUHP, pasal penghinaan presiden mesti ditinjau karena berpotensi subversif. Kesan seram pasal penghinaan presiden masih melekat kuat di kalangan kelompok civil society yang saat ini mendukung Jokowi,” tuturnya. Sebelumnya, empat pakar hukum dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan. Mereka dimintai pandangan mengenai UU MD3 dan RKUHP. Empat pakar hukum tersebut yakni mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, Luhut Marihot Parulian Pangaribuan, Maruarar Siahaan dan Edward Omar Sharif Hiariej. Mereka diundang Jokowi ke Istana Kepresidenan untuk minum teh sambil membahas hukum di Indonesia. “Jadi, yang dilakukan pertama adalah minum teh. Kan sering sama Presiden kita minum teh. Lalu yang kedua diskusi soal masalah-masalah hukum yang sekarang menjadi perhatian,” ujar Mahfud MD di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (28/2).

Sekjen Partai NasDem Johnny G. Plate menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa membatalkan revisi UU MD3 sebelum menjadi undang-undang. Salah satunya Jokowi melakukan pendekatan komunikasi dengan pimpinan DPR. “Presiden bisa komunikasi dengan pimpinan DPR dan fraksi di DPR untuk mencari jalan keluar. Mungkin dari sisi konstruksi hukum untuk menarik kembali DPR membahas kembali, nah ini harus ada celah hukum,” ucap Johnny dalam diskusi PARA Syndicate bertema ‘Kontroversi Revisi UU MD3: Anti Demokrasi dan Kontra Pemberantasan Korupsi’ di Jalan Wijaya Timur 3 Nomor 2A Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (23/2/2018). Ketua Fraksi Partai NasDem DPR ini juga menyatakan, Jokowi bisa menerbitkan Perppu untuk jika tak setuju dengan UU MD3. Namun Perppu itu bisa terbit dengan alasan kuat yakni revisi UU MD3 telah merugikan rakyat. “Tapi kami melihat (Presiden Jokowi) bisa menerbitkan Perppu, ada alasan mendesak. Perppu harus mendalami adanya penyanderaan rakyat, itu bisa menjadi alasan,” jelas Johnny. Selain itu, Johnny menyatakan jika revisi UU MD3 bisa dibatalkan dengan mengajukan gugatan dengan melakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK). Lebih baik, sebut Johnny MK membatalkan seluruh revisi UU MD3 dalam pelaksanaan JR. “Sisi lain judicial review, judicial review yang mana apakah menelah pasal per pasal. Atau judicial review yang menyeluruh. Kalau mungkin dilakukan judicial review batal menyeluruh tentu itu lebih baik, kalau revisi bisa dilakukan menyeluruh,” ucap dia. Dalam rapat paripurna di DPR, Fraksi NasDem melakukan aksi walk out. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap pengesahan revisi UU MD3. Seperti diketahui, Presiden Jokowi belum mau meneken revisi UU MD3 meski telah disahkan DPR. Ini lantaran pasal-pasal di UU MD3 menimbulkan kontroversi karena membuat DPR imun dan antikritik. Hanya, meski berbicara soal penurunan demokrasi, Jokowi belum mau menerbitkan perppu. Presiden belum memberikan langkah konkret.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaruh perhatian besar terhadap Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang sudah disahkan oleh DPR, terutama pada pasal imunitas DPR. Yasonna mengatakan ada kemungkinan Jokowi tak akan menandatangani UU tersebut. “Presiden cukup kaget juga (mengenai pasal imunitas dan pemanggilan paksa, red), makanya saya jelaskan. Masih menganalisis ini, dari apa yang disampaikan belum menandatangani dan kemungkinan tidak menandatangani,” kata Yasonna setelah menemui Presiden Jokowi di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/2/2018). Yasonna mengatakan dirinya sudah menjelaskan latar belakang UU MD3 tersebut kepada Jokowi. Pembahasan UU tersebut mengalami dinamika yang cepat. Dia juga menegaskan persoalan hak imunitas dalam UU MD3 tersebut seharusnya didasari aspek penghinaan terhadap parlemen ( contempt of parliement ), bukan didasari aspek yang tanpa batas. “Pasal 20A ayat 3 mengatakan DPR punya hak imunitas itu yang diturunkan, tapi dijaga sedemikian rupa hak imunitas bukan tanpa batas, harus ada batasan. Kemudian anggota DPR dalam menjalankan tugas tidak dapat dituntut pidana harus seizin mahkamah (MKD DPR), harus mendapat pertimbangan mahkamah (MKD DPR) karena keputusan MK sebelumnya harus dengan persetujuan presiden,” jelasnya. Dia juga menjelaskan eksekusi hak imunitas itu harus melalui pertimbangan Mahkamah Kehormatan DPR. Tujuannya harus ada penyaring. “Semoga filternya ada di DPR, apa pun pertimbangan DPR supaya beban semua tidak sampai ke presiden, presiden sudah ada pertimbangan yaitu mahkamah dewan tapi tetap presiden yang buat keputusannya,” ujar Yasonna. Terkait dengan kemungkinan tidak ditandatanganinya UU MD3 tersebut, Yasonna memulangkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi. Dia juga mengatakan belum ada kemungkinan untuk mengeluarkan Perppu untuk menyikapi UU MD3 tersebut. “Tidak (Perppu). UU tanpa ditandatangani kan sah sendiri, tapi apa pun itu terserah Bapak Presiden, saya tidak mau ada pikiran Bapak Presiden seperti itu (mengeluarkan Perppu),” katanya. Lantas, bagaimana cara pemerintah untuk menyanggah UU tersebut? “Ke MK. Ingat saat saya keluar paripurna? Daripada kita capek-capek, lebih baik kita gugat ke MK, kita mempunyai mekanisme check and balances , kewenangan DPR dan pemerintah dicek MK, itu bagusnya sistem ketatanegaraan kita, rakyat punya kesempatan menguji, konsitusionalitas ayat-ayat di MD3, kita dorong rakyat kita uji ke MK,” jelasnya.

JAKARTA,  JITUNEWS.COM –  Presiden Joko Widodo memanggil empat orang ahli hukum ke Istana Merdeka. Empat orang ahli hukum yang diundang antara lain Mahfud MD, Maruarar Siahaan, Luhut Pangaribuan, dan Edward Omar Sharif Hiariej. Novel Baswedan Dorong Pembentukan TGPF Mereka dipanggil ke Istana untuk membahas soal UU MD3 dan KUHP yang saat ini tengah dibahas di DPR. Pertemuan Jokowi dengan empat orang ahli hukum tersebut digelar tertutup selama dua jam dimulai sejak pukul 15.00 WIB. “Jadi yang dilakukan pertama minum teh. Kan sering sama Presiden kita minum teh. Lalu yang kedua, diskusi soal masalah-masalah hukum yang sekarang menjadi isu penting. Jadi Presiden mendengar masukan-masukan tentang apa yang dilihat oleh para pakar ini,” kata Mahfud MD usai bertemu Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada hari Rabu (28/2).

seperti di kutip dari http://www.jitunews.com

Jokowi Ajukan Perry Warjiyo Sebagai Calon Gubernur BI “Ya kita memberi pandangan-pandangan yang bisa jadi alternatif saja kepada Presiden. Kita tahu persis bahwa Presiden harus mengambil keputusan dan beliau punya kewenangan untuk mengambil putusan apapun. Dan tentu kita menunggu berbagai hal. Terus terang tadi yang dibahas itu tentang MD3 dan KUHP,” lanjutnya. Ia menjelaskan soal usulan yang disampaikan ahli hukum ke Jokowi. Seperti, soal KUHP terkait dengan pasal-pasal yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. “Tentang zina, LGBT dan sebagainya kita bahas. Kita punya pandangan, pandangan bermacam-macam. Tentunya Presiden punya wewenang sepenuhnya untuk mengambil sikap tentang itu,” ujarnya. “Lalu kita mengatakan Presiden punya hak konstitusional, wewenang konstitusional, untuk segera mengambil keputusan apapun itu konsekuensi dari jabatan presiden sehingga kita harus ikuti apa yang dikatakan,” imbuhnya. Mahfud menegaskan, semuanya tergantu pada Jokowi, termasuk mengenai Perppu yang saat ini masih diperbincangkan. “Semua yang ada di media massa yang Anda tulis itu tadi dibahas satu per satu. Kelemahan dan kekuatannya,” jelasnya. “Tapi kita senang Presiden sangat responsif mendengar itu semua dan mengomentari satu per satu,” tuturnya. Jokowi Puji Film Dilan, Fahri Hamzah: Jadi Pengen Nonton

DPR mengesahkan revisi UU tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD dan pengamat menganggapnya sebagai upaya kriminalisasi terhadap praktik demokrasi, khususnya rakyat yang kritis terhadap DPR. “Ini merupakan kriminalisasi oleh DPR terhadap suara rakyat yang kritis kepada mereka,” kecam Bivitri Susanti pakar dari Pusat Studi hukum dan kebijakan (PSHK). “Ini kriminalisasi terhadap hak demokrasi.” Pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) itu dilakukan pada Senin (12/2) sore. Revisinya yang dipermasalahkan adalah memberikan otoritas ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang dianggap merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Revisi Pasal 122 terkait tugas MKD itu menuai kontroversi karena DPR dianggap menjadi antikritik dan kebal hukum. Pengamat menganggapnya sebagai upaya kriminalisasi terhadap praktik demokrasi, khususnya rakyat yang kritis terhadap DPR. Namun Ketua Badan Legislasi DPR, Supratman Andi Agtas, berkilah bahwa pasal itu bukan untuk membatasi masyarakat mengkritik kinerja DPR, namun untuk menjaga martabat DPR sebagai lembaga negara. Lembaga legisla si , bukan penegak hukum “DPR harus dikritik. Yang kita tidak mau kan soal jangan sampai ada yang membandingkan DPR itu dengan ucapan-ucapan yang tidak etis, tidak sepantasnya, yang merendahkan martabat,” kata Supratman. Sidang pengesahan revisi UU MD3 itu diwarnai oleh walkout -nya Partai Nasdem, yang meminta agar pengesahan ditunda. Partai PPP juga mengajukan punundaan. Sekretaris Jenderal Nasdem, Jhonny G Plate, menjelaskan alasan partainya menolak pengesahan revisi UU MD3 itu karena dapat memberikan persepsi buruk ke publik.

seperti di kutip dari http://www.bbc.com

Meski begitu, pengesahan UU MD3 ini pakar hukum dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Bivitri Susanti, menyebut UU itu merupakan kriminalisasi terhadap rakyat yang kritis terhadap DPR, walaupun penegakan hukum tetap dilakukan oleh polisi. “Pasal yang seakan-akan menakut-nakuti masyarakat itu harus dibatalkan, karena tidak sesuai dengan nafas konstitusi yang melindungi warga untuk menyatakan pendapat,” tegasnya. “Kalau memang ada yang dianggap ‘menghina’ DPR dalam memberi kritiknya, kalau DPR tidak suka, sebagaimana lembaga lain atau orang-orang lainnya, laporkan saja ke polisi, tidak perlu MKD.” Ia mengingatkan, MKD tidak bisa memanggil rakyat yang dianggap menghina, karena MKD bukan penegak hukum.”

TEMPO.CO, Jakarta – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan DPR telah mengacaukan garis ketatanegaraan dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD ( UU MD3 ). “DPR sudah mengacaukan garis-garis ketatanegaraan. Soal problem etik dicampur dengan problem hukum,” kata Mahfud di Kantor Staf Presiden, Jakarta pada Rabu, 14 Februari 2018. Baca: Soal UU MD3, MKD: Pasal Imunitas Tak Berlaku untuk Pidana Khusus Salah satu contohnya, kata Mahfud, adalah pemberian wewenang kepada Mahkamah Kehormatan Dewan untuk memanggil paksa seseorang yang dinilai menghina DPR, baik secara lembaga maupun perseorangan. Menurut Mahfud, MKD tak perlu mendapat wewenang itu karena KUHP telah mengaturnya. “Menghina, mencemarkan pejabat publik atau lembaga publik itu sudah ada hukumnya,” kata dia. 

seperti di kutip dari https://nasional.tempo.co

Mahfud mengatakan, DPR tak seharusnya ikut campur dalam penegakan hukum. Lembaga itu bukanlah polisi yang memiliki wewenang di bidang hukum. “Untuk menegakkan hukum itu ada lembaga monokrasi seperti pengadilan, polisi, jaksa, dan sebagainya,” kata dia. Baca: Soal UU MD3, Pengamat: Persekongkolan Jahat Pemerintah-DPR DPR mengesahkan UU MD3 dua hari lalu. Pengesahan UU ini diwarnai aksi walk out dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan NasDem. Simak: Grafis Jumlah Anggota Dewan yang Mangkir selama 2017 Beleid UU MD3 ini tetap disahkan meski mencantumkan beberapa isu yang kontroversial. Beberapa di antaranya adalah penambahan rumusan bab pemanggilan paksa yang melibatkan kepolisian, penggunaan hak angket, interpelasi, dan hak menyatakan pendapat. Aturan ini juga menghidupkan kembali badan akuntabilitas keuangan negara.

Jakarta, CNN Indonesia — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal memanggil kaum disabilitas dalam waktu dekat. Pemanggilan ini dilakukan untuk membahas lahan parkir bagi kaum berkebutuhan khusus. “Kita akan panggil teman-teman disabilitas, aspirasinya sebenarnya sudah disampaikan tinggal langkah untuk memfasilitasnya. Jakarta milik semuanya baik mereka yang tidak memiliki kebutuhan khusus maupun mereka yang memiliki kebutuhan khusus,” kata Anies di kawasan Jakarta Timur, Minggu (25/2). Anies akan memanggil pihak-pihak yang dianggap bakal bersinggungan dengan pengadaan parkir bagi tunanetra. Menurutnya, Jakarta bukan milik satu kelompok semata. “Lalu kita duduk sama sama. Bukan hanya mau pemerintah, bukan hanya yang mau pemilik fasilitas, bukan hanya penyandang disabilitas,” ungkap dia. Bisa jadi, lanjut Anies, penambahan fasilitas tak hanya dilakukan untuk penyandang disabilitas semata. Semua tergantung keputusan rapat bersama. “Mungkin (ada penambahan) bagi mereka yang menggunakan kendaraan bermotor, termasuk juga mereka yang membutuhkan fasilitas tambahan karena tunanetra,” ujar Anies. Sejak masa kampanye, Anies-Sandi berjanji untuk lebih memperhatikan kaum disabilitas. Salah satunya adalah membangun fasilitas umum bagi kaum disabilitas.

Related Posts

Comments are closed.