Jokowi Belum Aman

Jokowi Belum Aman

Presiden Jokowi makin mantap menatap Pilpres 2019 setelah mengantongi dukungan dari parpol besar seperti PDIP, NasDem, PPP, NasDem dan Hanura. Namun elektabilitas Jokowi ternyata masih jauh dari aman. “Saya kira posisi Jokowi saat ini sangat rentan dan tidak aman. Kenapa? Karena suara Jokowi dalam skenario pertanyaan semi terbuka selalu turun dalam setahun belakangan ini dan tidak pernah menyentuh 50%,” kata Direktur Eksekutif Media Survei Nasional (Median), Rico Marbun, kepada wartawan, Kamis (1/3/2018). Dalam berbagai survei, Jokowi hanya meraih angka elektabilitas kisaran 40%. Jokowi masih harus kerja keras meyakinkan masyarakat untuk kembali memenangkan Pilpres 2019. “Jokowi harus meningkatkan performa dalam bidang ekonomi. Saat ini daya beli melemah, harga harga naik, listrik tinggi, rupiah terhadap dolar terus merosot, dan utang terus meningkat dengan angka yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang dihasilkan,” kata Rico. Selain meningkatkan kinerja, Jokowi juga harus pegang kendali dalam penentuan cawapres. Karena siapa cawapres pendampingnya jadi penentu suksesnya Jokowi di Pilpres 2019. “Jokowi sebaiknya mengambil lagi otoritas atas format koalisi dan pasangan dari tangan PDIP,” kata Rico. Hal ini penting karena PDIP terus menyerukan yang berhak menentukan siapa cawapres Jokowi ada di tangah Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Bicara soal elektabilita capres, situasi Jokowi yang belum aman ini terlihat jelas dari survei yang dilakukan Median pada awal Februari 2018 kemarin. Survei nasional dengan 1.000 orang responden yang dilakukan median menunjukkan elektabilitas Jokowi hanya di angka 35%. Berikut ini elektabilitas nama potensial capres berdasarkan responden Median: 1. Jokowi 35,0% 2. Prabowo 21,2% 3. Gatot Nurmantyo 5,5% 4. Anies Baswedan 4,5% 5. Agus Harimurti Yudhoyono 3,3% 6. Jusuf Kalla 2,2% 7. Hary Tanoesoedibjo 1,7% 8. Megawati 1,6% 9. Anis Matta 1,5% 10. Susilo Bambang Yudhoyono 1,2% 11. Fahri Hamzah 0,9% 12. TGB M Zainul Majdi 0,9% 13. Wiranto 0,7% 14. Puan Maharani 0,7% 15. Ahmad Heryawan 0,6% 16. Surya Paloh 0,5% 17. Mahfud MD 0,5% 18. Habib Rizieq Syihab 0,3% 19. Rhoma Irama 0,3% 20. Ustaz Abdul Somad 0,3% 21. Susi Pudjiastuti 0,2% 22. Muhaimin Iskandar 0,2% 23. Tri Rismaharini 0,2% 24. Moeldoko 0,1% Undecided 16,1% Baca Juga: Jokowi Seng Ada Lawan

Baca juga :

Sangat mungkin, dengan mencapreskan Jokowi, justru suara PDIP akan mengalami kemerosotan hebat. Mengapa? Karena partai ini dianggap ingin menang sendiri. Saat Jokowi lagi laku-lakunya di media, karena dukungan sponsor Mafia China yang intensif untuk membentuk pencitraan; PDIP mengakuisisi Jokowi. Sebaliknya, di mata semua partai yang punya kandidat capres masing-masing, mereka merasa marah dengan naiknya Jokowi melalui dukungan palsu media. Mereka pasti tidak rela kursi RI-1 jatuh ke tangan capres selain dari kubu mereka sendiri. Nah, di sini PDIP bisa dikeroyok oleh semua kekuatan politik.

seperti di kutip dari https://abisyakir.wordpress.com

Di sisi lain, pencapresan Jokowi tidak didukung oleh prestasi, kinerja, dan capaian positif. Di Solo masih meninggalkan seabreg masalah dan kasus hukum. Di Jakarta, apalagi. Jokowi nyaris baru blusukan kesana kemari, sambil tidak jelas apa hasilnya. Dalam pertarungan pilpres nanti, pasti rakyat akan melihat hasil kerja , bukan citraan. Bayangkan, kalau nanti Jokowi kampanye Pilpres, dia akan membuat janji-janji apalagi, wong janji-janjinya saat Pilkada DKI tidak ada yang direalisasikan dengan beres? Nanti dia akan jadi kandidat presiden yang paling banyak dicaci. “Halah ngibul, gombal, banyak omong. Janji segunung, hasil nol besar.”

seperti di kutip dari https://abisyakir.wordpress.com

Tapi tekanan ini bisa jadi lebih besar dari itu. Ia menyangkut hajat bisnis keluarga Megawati sendiri dan keselamatan posisi politiknya. Kami menduga, jaringan mafia pengusaha China itu menekan Mbak Mega minimal dalam dua poin: (a). Mereka akan melibas binis CPO/produksi minyak sawit yang selama ini deras menafkahi keluarga Megawati, sejak era Mega menjadi Presiden RI 2001-2004 lalu; (b). Mereka mengancam akan buka-bukaan soal data korupsi/pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Mega dan keluarga. Dengan tekanan begitu, tentu sangat sulit bagi Mega dan kawan-kawan untuk mendiamkan ajuan mafia China.

seperti di kutip dari https://abisyakir.wordpress.com

Sebenarnya, para mafia China juga tahu bahwa pencalonan Jokowi sangat berisiko. Risiko terbesar adalah mengundang amarah politik/sosial Umat Islam yang telah dikalahkan dalam Pilkada Jakarta sehingga terpilih Ahok sebagai wakil gubernur. Pencapresan Jokowi jelas akan menaikkan Ahok sebagai Gubernur DKI. Dan kita tahu sendiri, dalam kepemimpinannya Ahok lebih seperti orang stress daripada seorang Wakil Gubernur. Omongan dia lebih mirip ucapan preman Cilitan atau Kampung Rambutan, daripada seorang pejabat birokrasi.

seperti di kutip dari https://abisyakir.wordpress.com

Mereka tak peduli Jokowi tak punya prestasi, tak becus ngatur Jakarta, khianat pada kepercayaan rakyat, melanggar janji-janji, dan seterusnya. Mereka tak peduli semua itu. “Persetan dengan prestasi Jokowi!” Begitu kira-kira omongan mereka. Mereka semata-mata hanya TIDAK INGIN MELIHAT NEGARA INDONESIA DIPIMPIN OLEH PRABOWO . Sekalipun sebenarnya yang membawa Jokowi ke Jakarta adalah Prabowo sendiri. Maka itu uang miliaran-triliunan siap dihambur-hamburkan, untuk mengangkat pamor Jokowi dan hancurkan pamor Prabowo.


Baca juga :

Ketiga staf pengajar Fisipol UGM Yogayakarta itu tanpa diduga tiba – tiba bicara tentang Joko Widodo. Ya Joko Widodo atau lebih kita kenal dengan nama Jokowi. Yang sangat menarik dari pembicaraan kami itu adalah mengenai peran ketiga dosen UGM tersebut dalam ‘menciptakan’ sosok Jokowi sehingga menjadi ‘orang atau tokoh’ seperti yang kita ketahui selama setahun terakhir ini. Jokowi dapat dikatakan sebagai hasil ciptaan ketiga dosen UGM ini. Mereka adalah dosen, ahli komunikasi massa dan ahli politik dari UGM Yogyakarta yang menjadikan Jokowi sebagai ‘eksprimen’ atau ‘kelinci percobaan’ dalam rangka menguji efektifitas sebuah pencitraan yang dilakukan secara sistematis dan akademis. Meski demikian mereka mengungkapkan kekecewaan yang mendalam terhadap Jokowi yang mereka nilai lupa diri dan tidak memiliki hubungan manusiawi yang baik. Mereka juga menuduh Jokowi sebagai orang yang tidak tahu membalas budi dan mudah melupakan jasa orang lain. Ketiga dosen tersebut mengatakan bahwa selama Jokowi menjadi gubernur Jakarta, tidak sekali pun mau menerima telpon dari mereka, apalagi mengharapkan Jokowi sudi menghubungi mereka. Sifat jokowi yang lupa diri, lupa balas jasa dan tidak menjaga pertemanan itu sudah nenjadi rahasia umum di kalangan sahabat – sahabat atau kolega – kolega Jokowi di Solo dan Jawa Tengah.

seperti di kutip dari https://nbasis.wordpress.com

” Sejak Jokowi jadi Gubernur Jakarta perangainya memang jauh berubah. Kita kenal betul karakter Jokowi, namun dulu tidak separah ini” ujar salah seorang dari mereka. Mendengar ekspresi kekecewaan orang – orang yang telah membesarkan Jokowi itu, saya hanya bisa tersenyum kecut. “Mereka tidak tahu, jangan hanya dosen dari UGM, Prabowo dan Jusuf Kalla yang sangat berjasa membantu mengangkat Jokowi dari hanya tokoh kota kecil menjadi Gubernur DKI Jakarta saja, dia tega khianati karena mendapatkan tuan – tuan baru yang merupakan konglomerat tionghoa termuka di Indonesia”, batin saya.

seperti di kutip dari https://nbasis.wordpress.com

Banyak orang yang tidak mengenal Jokowi yang sebenarnya. Apalagi mengenai karakter aslinya yang jauh dari sosok jokowi sebagaimana dicitrakan media – media milik para konglomerat atau media bayaran mereka. Jokowi sebagai manusia, tidaklah sebaik dan sejujur yang ditulis dan diberitakan mayoritas media massa nasional. Banyak catatan buruk tentang Jokowi, terutama jika dikaitkan dengan track record korupsinya dan kebohongan – kebohongan yang dilakukannya. Kehebatan Jokowi hanyalah pada kemampuan aktingnya untuk tampil alamiah ketika berada di tengah – tengah warga. Jokowi juga sangat mudah menjanjikan apa saja tanpa merasa berdosa atau terbebani bilamana janji – janji itu sebagaian besar tidak mampu dia penuhi. Bagi Jokowi, berjanji itu semudah menghirup nafas. Dia tidak peduli dengan harapan warga yang membumbung tinggi lalu jatuh terhempas ke bumi ketika janji itu dia ingkari.

seperti di kutip dari https://nbasis.wordpress.com

Bagi kalangan menengah, menilai seorang Jokowi itu sangat mudah. Kinerja Jokowi sebagai Walikota Solo terbukti hanya di bawah rata – rata. Fakta tentang prestasi buruk Jokowi selama jadi walikota itu mudah diakses di situs Badan Pusat Statistik atau Kementerian Dalam Negeri. Disana tidak ada sedikitpun terlihat keistimewaan atau hal yang menonjol dari seorang Jokowi. Setahun jadi Gubernur DKI Jakarta, Jokowi terbukti gagal menjalankan program pemerintah daerah. Penyerapan APBD DKI tahun 2013 sangat rendah yakni hanya 22% saja per akhir Oktober 2013. Jika nanti pada akhirnya APBD bisa diserap di atas 80% sudah dapat dipastikan sebagian besar uang rakyat itu dikorupsi atau dijadikan bancaan melalui proyek – proyek fiktif. Dugaan korupsi Gubernur Jokowi di DKI Jakarta sudah banyak mencuat ke publik, diantaranya adalah korupsi puluhan miliar di pengadaan Kartu Jakarta Sehat (KJS) pada akhir 2012 lalu dan sekitar 17 miliar rupiah saat penunjukan langsung PT Askes sebagai mitra program KJS. Belum lagi dugaan korupsi Jokowi pada proyek sumur resapan yang dimark up hingga ratusan persen.

seperti di kutip dari https://nbasis.wordpress.com

Di Solo Jokowi memiliki banyak catatan hitam berupa dugaan korupsi yang sayangnya tidak pernah diusut serius oleh aparat hukum. Jokowi terbukti melalukan penyimpangan penggunaan anggaran KONI Solo yang dialihkannya sebagian untuk klub sepak bola Persis Solo dan sebagian lagi diduga untuk dirinya sendiri tanpa ada persetujuaan DPRD Solo. Korupsi lain dilakukan Jokowi pada proyek rehabilitasi pasar, hibah dana pemda Jawa Tengah, pengadaan Videotron, dana bantuan siswa miskin, proyek rehabilitasi THR Sriwedari, pengadaan mobil dinas Esemka dan seterusnya.

seperti di kutip dari https://nbasis.wordpress.com

Kronologis Pelepasan Aset Pemda Solo. Bermula dari rencana Pemda Jawa Tengah untuk membeli bangunan hotel atau Balai Peristirahatan Maliyawan yang terletak di Tawangmangu, Solo/ Surakarta. Bangunan hotel itu, meski tanahnya adalah milik Pemda Jawa Tengah, namun bangunan di atas tanah tersebut adalah aset milik Pemda Solo / Surakarta karena dibangun dengan biaya /anggaran APBD Solo ( Surakarta) sekitar 12 tahun lalu. Namun, rencana Pemda Jateng membeli bangunan hotel aset Pemda Surakarta itu kandas karena Walikota Surakarta, Joko Widodo tidak pernah menyetujui. Jokowi selalu menolak permohonan Pemda Jateng itu meski tidak jelas apa alasannya. Padahal sebagai unit usaha yang dikelola BUMD PT Citra Mandiri Jateng, Hotel Maliyawan itu tidak menguntungkan dan gagal beri deviden kepada Pemda Solo (Surakarta) dan Pemda Jateng.

seperti di kutip dari https://nbasis.wordpress.com

Karena permintaan membeli bangunan hotel selalu ditolak Walikota Jokowi, Pemda Jateng balik berencana ingin menjual aset Pemda Jawa Tengah berupa tanah yang di atasnya berdiri bangunan yang dipergunakan sebagai Hotel Maliyawan yang dikelola oleh BUMD PT. Citra Mandiri Jawa Tengah (CMJT) itu. Rencana Pemda Jateng menjual tanah hotel tersebut melalui BUMN CMJT secara langsung, terbuka dan lelang tentu tidak mudah karena bangunan hotel yang berada di atas tanah itu adalah milik atau aset Pemda Surakarta. Pilihan terbaik adalah dengan menawarkan rencana penjualan / pelepasan tanah aset Pemda Jateng itu kepada Pemda Surakarta. Nanti, setelah Pemda Surakarta membeli tanah aset Pemda Jateng tersebut, terserah kepada Pemda Surakarta, apakah akan menjual kembali tanah berikut bangunan hotelnya atau mau mengelola sendiri operasional Hotel Maliyawan itu.

seperti di kutip dari https://nbasis.wordpress.com

Namun, berdasarkan Nota Kesepakatan Pemkot Surakarta dengan DPRD Kota Suarakarta No 910/3.314 dan No 910/1/617 tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kota Solo Tahun 2010, anggaran untuk pengadaan tanah Hotel Maliyawan ternyata tidak muncul sama sekali. Kemudian diketahui bahwa Walikota Solo (Surakarta) mengajukan surat kepada Inspektorat Kota Surakarta yang berisi perintah Walikota untuk menelaah/mengkaji aspek hukum dan perundang-undangan terkait rencana Pemda Surakarta melepas aset berupa bangunan yang terletak di atas tanah Hotel Maliyawan, Tawangmangu, Surakarta.

seperti di kutip dari https://nbasis.wordpress.com

Pihak Inspektorat Kota menberikan jawaban atas telaah dan kajian hukumnya kepada Walikota Joko Widodo. Dalam surat dari Inspektorat tersebut, ditegaskan bahwa untuk pemindahtanganan aset bangunan milik Pemda (Hotel Maliyawan) diperlukan penaksiran oleh tim dan hasilnya ditetapkan dengan keputusan Walikota. Selanjutnya Pemkot harus memohon izin penghapusan aset dari DPRD Kota Solo. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan PP No 6/2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pasal 37 serta Perda No 8/2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

seperti di kutip dari https://nbasis.wordpress.com

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat jelas bahwa pada awalnya, Walikota Solo Joko Widodo masih menjalankan mekanisme dan prosedur pelepasan aset secara benar dan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, setelah Walikota Joko Widodo ketahuan sudah menjual aset Pemda Solo/Surakarta secara diam – diam kepada Lukminto, Direktur PT. Sritex, sikap, perilaku dan pernyataan – pernyataan Joko Widodo berubah 180 derajat alias menjadi seorang pembohong. Ada apakah dengan Joko Widodo terkait pelepasan aset Pemda Solo berupa bangunan hotel Maliyawan itu ?

seperti di kutip dari https://nbasis.wordpress.com

Jokowi Mendadak Berubah 180 Derajat dan Berbohong. Kenapa terjadi perubahaan sikap, perilaku dan pernyataan Joko Widodo terkait penjualan aset Pemda Solo secara diam-diam kepada Lukminto ? Kenapa tiba-tiba Joko Widodo selalu ngotot pertahankan pernyataan dan pendapatnya bahwa penjualan bangunan hotel aset Pemda itu TIDAK memerlukan persetujuan DPRD Solo dan TIDAK perlu mengacu serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku ? Berkali – kali Joko Widodo mengatakan kepada publik bahwa sebagai walikota, pihaknya tidak perlu minta izin persetujuan kepada DPRD. Tidak perlu dengan penerbitan Peraturan Daerah / Perda terlebih dahulu jika pemda ingin menjual asetnya. Bahkan Jokowi mengatakan pelepasan aset pemda secara tanpa minta persetujuan DPRD terlebih dahulu itu, sudah sangat sering dia lakukan. Semuanya aman – aman saja, dalih Jokowi pada sekitar Juli 2012 lalu.

seperti di kutip dari https://nbasis.wordpress.com

Mencermati perubahan sikap Joko Widodo dan kengototannya menabrak hukum itu, anak siswa SMA atau mahasiswa semester I pun mengerti dan paham bahwa pasti ada kolusi antara Jokowi dan Lukminto yang sangat patut diduga menghasilkan suap untuk Joko Widodo. Berapa besar dugaan suap dari Lukminto kepada Joko Widodo sehingga Joko berani melanggar hukum, UU dan menipu DPRD dan rakyat Solo serta seluruh rakyat Indonesia itu ? Berapa besar kerugian negara akibat KKN Jokowi – Lukminto itu ? Silahkan KPK, Kejaksaan dan Polri mengusut tuntas agar hukum dapat ditegakkan dan keadilan dapat terwujud. Sikap kita yang toleran/pembiaran terhadap perbuatan kriminal, kejahatan atau korupsi Jokowi ini, sesungguhnya sama saja dengan kita menyetujui perbuatan haram tersebut. Sekian.


Baca juga : jokowi mantu

Peristiwa 26 Nov 2017 09:45 Beberapa warga bahkan rela berangkat sejak subuh dari rumahnya demi bisa melihat kirab Kahiyang-Bobby. Peristiwa 26 Nov 2017 06:21 Pernikahan Kahiyang Ayu-Bobby Nasution tidak hanya acara adat semata. Peristiwa 24 Nov 2017 11:02 Pengulosan pada Jokowi dilakukan Sabtu besok. Rencananya prosesi itu akan diselipkan saat rangkaian acara yang dihadiri oleh Jokowi. Peristiwa 24 Nov 2017 07:44 Awalnya 10 kerbau akan dipotong. Tapi melihat kondisi, maka prosesi ritual hanya dilakukan secara simbolis di acara pesta Kahiyang-Bobby. Peristiwa 23 Nov 2017 11:40 Acara yang akan dihelat 26 November 2017 akan kaya dengan masakan adat Tapanuli Selatan dan campuran nasional. Peristiwa 22 Nov 2017 22:22 Gladi resik kirab budaya kereta kencana untuk acara ngunduh mantu putri Presiden Joko Widodo, Kahiyang Ayu. Peristiwa 22 Nov 2017 13:41 Kirab digelar agar masyarakat Medan bisa ikut merasakan kebahagian yang tengah dirasakan Kahiyang Ayu-Bobby Nasution.


Baca juga :

Selamat siang menjelang sore semua, oh ya saya ingin berbagi apa yang saya ketahui mengenai capaian pemerintahan Jokowi JK selama 3 tahun ini di bidang politik, pertahanan, keamanan dan keadilan hukum ya (sebelumnya mengenai capaian pemerintahan 3 tahun jokowi JK di bidang ekonomi) . Nah pengetahuan yang akan saya share di artikel ini saya dapat dari mengikuti konfresi pers #3tahun pemerintahan Jokowi JK yang diselenggarakan oleh forum medan merdeka 9 atau FMB9 (sebuah forum diskusi jurnalis dan Pemerintah untuk kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik), bertempat di Gedung Bina Graha Kawasan Istana RI pada tanggal 19 Oktober 2017 pukul 13.00 sampai selesai.

seperti di kutip dari https://ucijunaedi.wordpress.com

Sebagai tuan rumah kepala staff presiden Teten Masduki membuka acara konfresni pers yang dihadiri hampir sekitar 250 orang media cetak maupun online. Menurut Teten bahwa sevara umum capaian pemerintahan jokowi JK dalam pembangunan politik dan demokrasi ini semakin meningkat dan baik, saat ini pemerintah telah berupaya mendukung penyelenggraan pemilihan kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota. Jika dilihat dari partisipasi pemilih dan keamanan tentunya kita perlu bangga, hal ini dikarenakan menurut teten partisipasi pemilih semakin dan dari sisi keamanan juga penyelenggaraan demokrasi ini berangsung baik tanpa ada gangguan apapun.

seperti di kutip dari https://ucijunaedi.wordpress.com

Seain itu juga pemerintahan Jokowi JK menurutnya telah melakukan banyak penanggulangan terhadap konflik-konflik sosial yaitu dengan cara rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah. Pemerintahan Jokowi JK juga terus meningkatkan kapasitas intelejen dari aparatur pusat dan daerah serta proses-proses demokrasi dalam pembangunan mitigasi dan non mitigasi kepada masyarakat miskin. selain itu pemerintah juga terus meningkatkan jumlah kebijakan yang baik dan kondusif melalui program perlindungan ibu dan anak serta reformasi sistem hukum perdata melalui penyelesaian gugatan sederhana.

seperti di kutip dari https://ucijunaedi.wordpress.com

Mengenai penanggulangan radikaslisme dan terorisme ini Indonesia selain menggunakan hard approach yaitu dengan cara-cara kekerasan mencari, menemukan menghabiskan terror, Indonesia juga menggunakan pendekatan soft approach dengan car-cara yang lebih lembut dan lebih manusiawi dengan cara-cara cerdas untuk memberingus mereka yang pikirannya sudah teror dibrain wash atau didik kembali, dimasyarakatkan bahwa dijadikan sumber2 kekuatan untuk membantu lawan terorisme, pendekatan ini banyak mendapatkan apresiasi dunia dan ilmu ini sedang digali untuk ditiru oleh dunia.

seperti di kutip dari https://ucijunaedi.wordpress.com

Mengenai Reformasi Hukum saat ini pemerintahan Jokowi JK telah menunjukan indeks pembangunan hukum yang baik mulai dari tahun 2015 ke tahun 2017 ada peningkatan baik dari target maupun capaiannya terutama tahun 2017. Khususnya mengenai deregulasi atau instrumen hukum Wiranto menyadari bahwa ada langkah-langkah tindakan kuat dari pemerintah untuk melakukan penyederhanaan regulasi-regulasiyang tumpang tindih, yang tidak tepat yang menghambat penegakkan hukum. Misalnya pengaturan senjata api ada regulasi 1948 sampai 2017 masih kita anut, itu kita akan deregulasikan.

seperti di kutip dari https://ucijunaedi.wordpress.com

Penanggulangan HAM di Papua, saat ini pemerintahan Jokowi JK terus melakukan penyelesaian pelanggaran HAM di papua ini namun karena banyak kendala dan masalah yang ada disana jadi memang terlihat pemerintah seperti kurang serius menanganinya. Tidak mudah memang dalam menyelesaikan pelanggaran disana selain masyarakat belum bisa membedakan mana pelanggaran HAM berat dengan pelanggaran ham biasa atau kriminal biasa bahkan banyak kriminal biasa langsung dimasukkan atau dituduhkan pelanggaran ham berat, terkendala juga dengan pembuktian dan kesaksian.

seperti di kutip dari https://ucijunaedi.wordpress.com

Menurut Tjahjo Kumolo Kementrian Dalam Negeri adalah kementrian kebijakan bukan teknis, kebijakan ini pun berbeda dengan yang dulu, kalau dulu sangat powerfull dalam membuat kebijakan, sekarang hanya bagaimana membangun tata kelola pemerintahan pusat dan daerah yang harus bekerja efektif dan efisiensi dalam mempercepat reformasi birokrasi dan memperkuat Otonomi Daerah. Selain itu Kementrian Dalam Negeri juga menggerakan dan mengorganisir daerah itu supaya lebih fokus dalam arti program strategis pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten agar berjalan efektif.

seperti di kutip dari https://ucijunaedi.wordpress.com

Tjahjo Kumolo juga memaparkan bagaimana kesuksesan Pilkada serentak pada tahun 2015 telah menyelenggarakan 268 pilkada dengan lancer dan baik termasuk Pilkada DKI Jakarta. Tersisa pada tahun 2018 ada 171 Pilkada yang akan dilaksanakan. Harapannya pilkada ini juga akan aman dan terkendali. Tjahjo Kumolo juga menambahkan bahwa syarat dari kesuksesan Pilkada itu adalah ketika tingkat partisipasi pemilih meningkat, tidak ada lagi politik uang, tidak ada kampanye yang berujaran kebencian, sara dan lain sebagianya.

seperti di kutip dari https://ucijunaedi.wordpress.com

Kementrian saat ini mempunyai 4 deputi yang akan fokus pada pekerjaannya masing-masing, ditargetkan oleh kemenpan RB setiap tahun indeks reformasi birokrasi terus mengalami kenaikan. Saat ini birokrasi serapan hanya berorientasi pada outcome, hal ini sering dikeluhkan Presiden Jokowi uangnya habis tapi hasilnya ga jelas. Untuk itu Kempan RB akan terus memperbaiki dengan akuntabilitas kinerja sehingga nanti setiap program harus jelas dulu apa yang mau dicapai apa uang menjadi outcome nya baru di berikan anggarannya. Untuk menerapkan program ini Kemenpan RB mulai dari tahun 2018 bekerjasama dengan Kementerian keuangan, Bapennas mulai menerapkan integrasi perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja, jadi nanti di setiap unit kementrian itu harus jelas dulu target apa yang akan dicapai. Dengan penerapan ini berharap akan menjadi efisiensi yang tinggi yang kemudian menjadi penghematan anggaran yang baik untuk pemerintahan kita.

seperti di kutip dari https://ucijunaedi.wordpress.com

Membangun TNI yang professional dalam rangka menghadirkan Negara melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman bagi seluruh warga Negara. Hal ini telah ditunjukan dengan terus meningkat anggaran pertahanan dari 86,4 Triliun pada tahun 2014 menjadi 114 Trilliun pada tahun 2017. Anggaran ini antara lain untuk membangun kesejahteraan profesionalisme prajurit yang diwujudkan dalam bentuk pembangunan perumahan. Pada tahun 2015 Kementrain Pertahanan telah bekerjasama dengan Kementrian PUPR dan telah membangun 4.946 unit rumah negara untuk prajurit, total rumah yang telah dibangun sehingga 2017 yaitu 7. 761 unit rumah. Selain itu juga anggaran pertahanan digunakan untuk alutsista agar kekuatan pokok minimum MEF II dapat tercapai sehingga tahun 2017 ini capaian pemenuhan MEF di proyeksikan mencapai 50,9 %.

seperti di kutip dari https://ucijunaedi.wordpress.com

Pengamanan perbatasan, Kementrian Pertahanan telah membangun jalanan inpeksi, perbatasan Kalimantan sepanjang 1.246 km, membangun pos pengamanan perbatasan baik itu di Kalimantan, Papua dan NTT sebanyak 80 pos dan juga sarana prasana juga dibangun. Di Pulau Natuna jalur pacu diperpanjang dan diperlebar, di Pulau Sebatik dibangun dermaga, di Papua dan NTT juga dibangun jalur distrik menuju ke pos perbatasan sepanjang 40 Km dan 10 Km, selain itu juga di perbatasan telah dilengkapi dengan peralatan alat berat zeni dan pesawat tanpa awak.

seperti di kutip dari https://ucijunaedi.wordpress.com

Ikut serta mewujudkan kedamaian dunia. Kementrian Pertahanan dalam hal ini telah mengirimkan lebih dari 2.700 pasukan perdamaian dunia PBB tiap tahunnnya, jumlah ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara terbesar yang mengirim pasukan perdamaian dunia. Berbagai pertemuan bilateral multilateral di bibidang pertahanan juga dilaksanakan tiap tahunnya dalam berbagai pertemuan tersebut telah disampaikan keamana regional yang penting harus diantisipasi dan diwaspadai misalnya saja masalah Korea Utara, Laut Cina Selatan, Phipina Selatan, dan Rohingya.

seperti di kutip dari https://ucijunaedi.wordpress.com

Membangun industri pertahanan dalam negeri yang kuat, mandiri dan berdaya saing. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kontribusi pada pemenuhan pokok minimum industri pertahanan di dalam negeri. kontribusi ini terus mengalami peningkatan dari 28,1% di tahun 2014 menjadi 44,6 % di tahun 2016. Kontribusi ini ditetapkan pada 7 industri strategis yang antara lain penguatan minum TNI diselenggarakan oleh PT Pindadad bekerjasama dengan industri pertahanan Turki. Penguasaan teknologi kapal selam dilakukan oleh PT PAL bekerjasam dengan Korea Selatan.

TEMPO.CO, Jakarta – Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA memprediksikan elektabilitas Joko Widodo atau Jokowi sebagai petahana calon Presiden RI dalam pemilihan presiden 2019 ada di posisi tertinggi. Meski demikian, elektabilitas Jokowi yang terbilang tinggi tersebut tak membuat posisinyanya aman melawan para capres lainnya. “Elektabilitas Jokowi sebagai petahana masih tertinggi dibanding capres lainnya. Namun, posisi elektabilitasnya belum aman,” kata Peneliti LSI Denny JA, Adjie Alfaraby, di kantornya pada Jumat, 2 Februari 2018. LSI Denny JA menggelar survei untuk memprediksi elektabilitas Jokowi dan kandidat capres lainnya dalam Pilpres 2019. Survei itu digelar pada 7–14 Januari 2018 terhadap 1.200 responden. Baca: PolMark: Jokowi Unggul Telak Atas Prabowo di Luar Jawa Sumatera

seperti di kutip dari https://nasional.tempo.co

Hasil survei menyebutkan bahwa elektabilitas Jokowi saat ini mencapai 48,50 persen. Sementara, elektabilitas gabungan kandidat capres pesaing Jokowi sebesar 41,20 persen. Sedangkan sebanyak 10,3 persen responden lainnya belum menentukan pilihan. Elektabilitas Jokowi yang tinggi itu juga disebabkan oleh kepuasan masyarakat atas kinerjanya selama ini. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi mencapai lebih dari 70 persen. Meski demikian, kata Adjie, elektabilitas Jokowi masih belum menyentuh angka 50 persen atau lebih. Sehingga, bukan tidak mungkin kandidat lainnya dapat menyalip Jokowi. Adjie mengatakan penyebab Jokowi belum aman adalah tiga isu, yakni permasalahan ekonomi, isu primordial, dan isu buruh negara asing. Baca: LSI: Pendamping Jokowi dan Prabowo di Pilpres Harus Tokoh Islam Berdasarkan survei, sebanyak 52,6 persen responden menyatakan harga kebutuhan pokok makin memberatkan. Sebesar 54 persen responden juga mengaku kesulitan mencari lapangan pekerjaan. Tingkat pengangguran juga dianggap meningkat oleh sebanyak 48,4 persen responden. Jokowi juga disebut rentan terhadap isu primordial. LSI Denny JA memprediksikan isu agama akan kembali menguat setelah Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Elektabilitas Jokowi, kata Adjie, terancam karena pemikirannya yang tidak ingin mencampuradukkan agama dan politik. Hanya sebanyak 32,5 persen responden yang setuju atas pemikiran Jokowi tersebut. Sementara, sebesar 40,7 persen menyatakan agama dan politik seharusnya tidak dipisah. “Mayoritas belum menempatkan Jokowi sebagai figure capres yang ramah dengan isu (agama dan politik) ini,” kata Adjie. Isu buruh asing juga menjadi penyebab tidak amannya elektabilitas Jokowi. Adjie mengatakan, isu tersebut memiliki resistensi yang kuat di publik. Banjirnya tenaga asing semakin mempersempit lapangan pekerjaan di Indonesia. Sebanyak 58,3 persen responden menyatakan sangat tidak suka dengan isu tenaga asing ini. Banyaknya responden yang membenci isu itu akan mengancam elektabilitas Jokowi karena keterbukaan pemerintahannya terhadap tenaga asing. Menurut Adjie, elektabilitas Jokowi akan aman jika dirinya mampu mengelola ketiga isu tersebut dengan baik sebelum masa pilpres 2019 . “Namun jika tidak dikelola dengan baik, Jokowi akan melemah dan bisa disalip capres lain,” kata Adjie.

Ketum Gerindra Prabowo Subianto dinilai masih menjadi capres pesaing terkuat Joko Widodo pada Pilpres 2019 versi survei PolMark Indonesia. Melihat elektabilitas Jokowi, Gerindra yakin Prabowo punya peluang besar. “Kita melihat posisi Pak Jokowi yang belum aman, jadi peluang Pak Prabowo dan Gerindra. Meski Presiden Jokowi sering masuk TV, ternyata hanya di angka 30 persen (tingkat kemantapan memilih), angka periode kedua SBY malah lebih kuat. Ternyata Pak Jokowi posisinya mengkhawatirkan, bisa dikalahkan,” ujar Wasekjen Gerindra Andre Rosiade seusai rilis PolMark di SCBD, Jakarta Selatan, Senin (18/12/2017). Andre yakin Prabowo bisa mengejar elektabilitas Jokowi. Apalagi jika Prabowo sudah turun gunung. “Ini jadi patokan kami, Gerindra, survei akhir November dan awal Desember diumumkan bahwa ternyata Pak Jokowi bisa dikalahkan, dan insyaallah 2019 kita bisa dapat presiden baru,” bebernya. “Bahwa pemilih yang belum menentukan pilihan tinggi, inilah kunci kemenangan Pak Prabowo insyaallah 2-3 bulan lagi, Pak Prabowo resmi diusung Gerindra dan akan turun ke kampung-kampung. Beliau akan menunjukkan figur pemimpin yang merakyat,” imbuh Andre. Andre kemudian membeberkan sejumlah kritik terhadap pemerintahan Jokowi. Salah satunya soal infrastruktur yang masif namun belum dirasakan manfaatnya untuk masyarakat. “Infrastruktur luar biasa, namun belum dirasakan masyarakat. Pak Jokowi bukan saja terkenal bapak infrastruktur, tapi juga dikenal bapak perpajakan nasional. Rakyat sulit, pengangguran tinggi, harga kebutuhan tinggi, apa saja dipajakin . Bukan hanya pajak pendapatan, bukan pajak pendapatan juga dipajakin , SPP motor akan masuk PPH. Jadi intinya bukan hanya terkenal bapak infrastruktur, tapi juga bapak perpajakan,” urainya. Dia juga menyoroti soal Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, yang disoraki massa saat Aksi Bela Palestina di Monas kemarin. Padahal Lukman hadir sebagai representasi pemerintah. “Menteri Agama berpidato di kalangan umat Islam, sebagai representatif Presiden Jokowi, representasi pemerintah Indonesia, disoraki, disuruh turun 60 detik. Menunjukkan pemerintah dianggap umat Islam adalah pemerintah yang ‘mengkriminalisasi ulama dan tidak berpihak pada umat’,” ucap Andre.

Berdasarkan hasil survei PolMark Indonesia, elektabilitas Presiden Joko Widodo menduduki peringkat pertama dengan 50,2 persen, kemudian disusul Ketum Gerindra Prabowo Subianto dengan besaran 22 persen. Namun, dari hasil elektabilitas itu, baru 30,5 persen responden yang mantap memilih Jokowi. PolMark juga menghitung kemantapan responden untuk memilih Jokowi pada Pilpres 2019. Ketika ditanya ‘apakah pilihan responden terhadap calon presiden masih mungkin berubah atau sudah tidak mungkin berubah (mantap), ternyata baru 49,5 persen responden yang menyatakan pilihannya sudah mantap, 33,3 persen masih bisa berubah, dan menjawab tidak tahu atau tidak jawab 17,2 persen. “Sekalipun elektabilitas Jokowi sudah mencapai 50,2 persen, ternyata pemilih mantapnya baru 30,5 persen. Jumlah pemilih Prabowo masih sangat terbatas, 9,9 persen dibandingkan pemilihnya 22 persen. Ini mengindikasikan dua hal: Jokowi belum ada dalam zona aman keterpilihan dan pintu bagi kemungkinan munculnya kandidat alternatif masih terbuka,” ujar Eep. Sementara itu, separuh responden beralasan memilih Jokowi sebagai calon presiden karena dinilai bervisi kerakyatan, dekat dengan rakyat dan peduli pada masyarakat. Pada pemilih Prabowo alasan yang sama hanya disebut oleh 13 persen dari 22 persen saja. Kemudian separuh pemilih Prabowo memilih Prabowo karena dinilai memiliki ketegasan dan kewibawaan dalam memimpin. Alasan yang sama disebutkan oleh 13,7 persen dari 50,2 persen pemilih Jokowi. “Data ini menegaskan karakterisasi Jokowi vis a vis Prabowo yang sama dengan yang terbangun saat Pilpres 2014. Data ini sekaligus menegaskan bahwa Jokowi akan mendapatkan lawan sangat serius dan menantang jika ada kandidat alternatif yang bisa memiliki kandidat alternatif yang bisa memiliki dua karakter sekaligus merakyat dan pada saat yang sama dinilai tegas dan berwibawa dalam memimpin,” papar CEO PolMark Eep Saefullah. Survei digelar pada 13-25 November 2017 dengan sampel 2.600 responden yang dipilih secara acak ( multistage random sampling ) di seluruh provinsi, dan 260 desa. Margin of error +/- 1,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Berikut ini hasil survei kemantapan memilih calon: 1. Joko Widodo 30,5 dari 50,2 2. Prabowo Subianto 9,9 dari 22 3. Agus Harimurti Yudhoyono 2,s dari 4,8 4. Anies Rasyid Baswedan 2 dari 4,5 5. Gatot Nurmantyo 1,1 dari 2,0 6. Hary Tanoesoedibjo 0,5 dari 1,6 7. Muhaimin Iskandar 0,2 dari 0,3 8. Chairul Tanjung 0,2 dari 0,5 9. Budi Gunawan 02 dari 0,3 10. Zulkifli Hasan 0 dari 0,2 11. Tito Karnavian 0 dari 0,2 12. Sri Mulyani 0 dari 0,2 13. Budi Waseso 0 dari 0,2 14. Puan Maharani 0 dari 0,1

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis survei Pilpres 2019. Joko Widodo (Jokowi) masih menjadi kandidat capres terkuat tapi belum sepenuhnya aman. Survei digelar pada periode 7-14 Januari 2018 dengan metode multistage random sampling . Ada 1.200 responden yang disurvei. Margin of error survei 2,9 persen. Metode wawancara adalah tatap muka dan menggunakan kuesioner. [Gambas:Video 20detik] Peneliti LSI Adjie Alfaraby mengatakan elektablitas Jokowi masih kuat dibanding calon lainnya. Jika Pilpres 2019 dilakukan hari ini, 48,50% responden akan memilih Jokowi. Sedangkan 41,2 % pemilih akan memilih pemimpin baru dan 10,30% tidak menjawab atau tidak tahu. Ada alasan Jokowi belum aman. “Isu ekonomi yang menjadi perhatian publik adalah mahalnya harga sembako, makin meningkatnya pengangguran, dan sulitnya mencari lapangan kerja,” terang Adjie di kantornya, Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat (2/2/2018). Di tingkat kepuasan, 9,30% pemilih mengaku sangat puas terhadap kinerja Jokowi, 65,60% cukup puas, 21,30% kurang puas, 1,40% tidak puas sama sekali, serta 2,40% menjawab tidak tahu dan tidak menjawab. Selain diterpa berbagai isu, peluang Joko Widodo terpilih kembali menjadi presiden pada 2019 mendatang terancam oleh popularitas sejumlah tokoh. Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merupakan 3 nama dengan tingkat popularitas tinggi. “Untuk tokoh/capres yang popularitasnya di atas 90%, dari nama-nama yang akan bertarung, hanya Prabowo Subianto yang masuk. Popularitas Prabowo di angka 92,5%,” tutur dia. [Gambas:Video 20detik] Urutan kedua dalam hal popularitas capres ditempati Anies Baswedan dan AHY. Masing-masing mendapat 76,7 persen dan 71,2 persen. Di urutan selanjutnya, ada Jenderal Gatot Nurmantyo yang, sebentar lagi pensiun dari TNI. “Popularitas Gatot sebesar 56,5%. Sayangnya, sejak pensiun (dari Panglima TNI), kiprah Gatot memudar. Padahal ibarat pentas, penonton masih rindu dan bertepuk tangan menanti atraksinya,” ucap Adjie.

Related Posts

Comments are closed.