JK Tegaskan Komitmen RI Dukung Perdamaian Afghanistan

JK Tegaskan Komitmen RI Dukung Perdamaian Afghanistan

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dipercaya menangani Konferensi Proses Kabul ke-2 terkait perdamaian di Afghanistan. JK pun menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk berkontribusi dalam proses perdamaian di Afghanistan. Dalam siaran pers yang disampaikan Jubir Wapres RI, Husain Abdullah, Rabu (28/2/2018), JK menyampaikan komitmen Indonesia tersebut di hadapan sejumlah pimpinan Afghanistan. “Saya hadir di sini dalam konferensi ini dan menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk berkontribusi dalam proses perdamaian dan perdamaian di Afghanistan,” kata JK di hadapan sejumlah pimpinan Afghanistan di Kabul, Rabu (28/2). Menurut JK, konferensi tersebut sangat penting bagi proses perdamaian di Afghanistan. Hal ini karena konflik berkepanjangan selama 40 tahun di negara tersebut telah membuat banyak pihak menderita. “Merobek persatuan masyarakat dan menghambat pembangunan sosial dan ekonomi. Karena konflik tidak pernah menguntungkan siapapun,” ujar JK. Foto: Wapres JK di Konferensi Proses Kabul ke-2 terkait perdamaian di Afghanistan. (Istimewa) Dalam pertemuan itu JK pun kemudian menyinggung persatuan di Indonesia yang penuh tantangan. Ada lebih dari 700 kelompok etnis dan 340 bahasa daerah yang membuat Indonesia menjadi bangsa yang pluralistik. “Alhamdulillah,kami mampu mengatasi tantangan dan konflik dan kami merasa terhormat untuk berbagi pengalaman ini,” imbuh JK. JK berpesan, perdamaian harus dipupuk dengan ikatan kepercayaan antara orang-orang di semua tingkat. Selain itu, perdamaian juga dilakukan dengan membangun komitmen yang kuat dan solid dari semua elemen masyarakat. Hal ini untuk menegakkan prinsip saling menghormati dan pengertian membangun dialog. “Inklusivitas dalam membangun perdamaian sangat penting. Setiap orang Afghanistan adalah elemen kunci dan harus menjadi bagian dari solusi. Suara setiap orang Afghanistan harus didengar. Tidak ada yang harus ditinggalkan, semua suara terdengar. Karena Inklusivitas menyuntikkan rasa memiliki dan berbagi tanggung jawab terhadap perdamaian dan pembangunan perdamaian,” pesan JK. JK juga menekankan yang terpenting dalam membangun perdamaian adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat serta kredibilitas proses perdamaian itu sendiri. “Ini adalah bahan penting untuk perdamaian yang tahan lama,” tegasnya. Hari ini merupakan hari kedua kunjungan JK di Afghanistan. Selain menghadiri Konferensi Proses Kabul ke-2 terkait perdamaian di Afghanistan, JK juga sempat menerima kunjungan kehormatan Yamamoto special representative for the united nation asssistance mission in Afghanistan (UNAMA) di Istana Haram Sarai, Kabul. Selain itu, JK juga mengunjungi Indonesia Islamic Center (IIC). Di sana JK melakukan Grounbreaking Klinik IIC, melaksanakan salat sunnag, serta berdialog dengan Majelis Ulama Afghanistan dan komunitas warga negara Indonesia yang tinggal di Afghanistan. JK kemudian menyempatkan singgah ke KBRI Kabul. Lalu kembali ke Istana Sarai untuk persiapan jamuan santap malam dengan Presiden Ashraf Ghani.

Baca juga :

Amerika Serikat telah menjadi salah satu sumber kemajuan terbesar yang dikenali dunia. Kami lahir akibat revolusi melawan sebuah kerajaan. Kami didirikan berdasarkan sebuah ide bahwa semua orang diciptakan sama, dan kami telah menumpahkan darah dan berjuang selama berabad-abad untuk memberikan arti kepada kata-kata tersebut – di dalam batas negara kami, dan di sekeliling dunia. Kami terbentuk oleh setiap budaya, yang datang dari setiap sudut bumi, dan berdedikasi pada sebuah konsep sederhana: E pluribus unum: “Dari banyak menjadi satu”.

seperti di kutip dari https://katakaminews.wordpress.com

Tapi kami akan mendukung Irak yang aman dan bersatu sebagai mitra, dan tidak pernah sebagai pelindung. Dan akhirnya, seperti halnya Amerika tidak pernah bisa mentoleransi kekerasan oleh kaum ekstrimis, kami tidak pernah boleh mengompromikan prinsip-prinsip kami. Serangan 11 September adalah trauma besar bagi negara kami. Rasa takut dan marah yang muncul karenanya bisa dipahami, tapi dalam sejumlah kasus, itu telah membuat kami bertindak berlawanan dengan pemikiran-pemikiran kami. Kami sedang mengambil langkahlangkah konkret untuk mengubah arah.

seperti di kutip dari https://katakaminews.wordpress.com

Kini waktunya untuk warga Palestina memusatkan perhatian kepada apa yang bisa mereka bangun. Penguasa Palestina harus mengembangkan kemampuan untuk memerintah, dengan institusi yang melayani kebutuhan rakyatnya. Hamas memiliki dukungan di sebagian kalangan rakyat Palestina, tetapi mereka juga punya tanggung jawab. Guna memainkan peran yang memenuhi aspirasi rakyat Palestina, dan untuk mempersatukan rakyat Palestina, Hamas harus mengakhiri kekerasan, menghormati persetujuan di masa lalu dan mengakui hak eksistensi Israel.

seperti di kutip dari https://katakaminews.wordpress.com

Tetapi saya memiliki keyakinan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi bahwa semua orang merindukan hal-hal tertentu: Kemampuan untuk mengungkapkan pendapat dan ikut menentukan bagaimana bentuk pemerintahan; mempercayai penegakan hukum dan penyelenggaraan keadilan yang sama untuk setiap orang; pemerintahan yang transparan dan tidak mencuri dari rakyatnya; kebebasan untuk hidup sesuai pilihan masing-masing. Itu bukan sekedar ide-ide Amerika, itu adalah hak asasi manusia dan oleh karena itu kami akan mendukungnya di mana saja.

seperti di kutip dari https://katakaminews.wordpress.com

merupakan inti setiap agama – bahwa kita memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh mereka. Kebenaran ini berlaku lintas negara dan lintas rakyat – sebuah keyakinan yang tidak baru, yang tidak hitam atau putih atau coklat; bukan kebenaran Kristen, atau Muslim atau Yahudi. Ini merupakan keyakinan yang berdetak dalam dari buaian keberadaban, dan masih tetap berdetak dalam jantung miliaran manusia. Ini merupakan rasa percaya pada orang lain, dan hal itulah yang membawa saya kesini hari ini.


Baca juga :

UI bertujuan pertama , mewujudkan universitas riset sebagai pusat unggulan iptekbudsen. Kedua , menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang bermoral, berkemampuan akademik dan professional dapat menerapkan, mengembangkan dan memperkaya khazanah iptekbudsen. Ketiga , mengembangkan dan menyebarluaskan iptekbudsen untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat serta memperkaya kebudayaan nasional. Keempat , mendukung pembangunan masyarakat yang demokratis dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri. Kelima , mencapai keunggulan kompetitif melalui penerapan prinsip sumber daya universitas yang dikelola dengan asas profesional.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Bagi universitas, modal utama terkumpul dalam Dewan Guru Besar sebagai salah satu organ universitas yang bertugas membina kehidupan akademik dan integritas moral serta etika akademika universitas. Wujud kualitas universitas tercermin pada mutu dan integritas yang dimiliki guru besar. Kualitas karya ilmiah yang tersebar dalam publikasi bermutu di luar negeri serta frekuensi kutipan karya guru besar oleh kelompok ilmuwan internasional dan mudah diserapnya tamatan universitas dalam pasaran intelektual karena berkualitas tinggi, merupakan indikator penentu urutan kualitas universitas di tingkat dunia.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Menggugah mahasiswa menumbuhkan rasa ingin tahu ( curiosity), dan merangsang mahasiswa untuk senantiasa kritis bertanya “apa, mengapa, bagaimana, untuk apa, bilamana” dalam menanggapi kejadian, adalah bagian pokok dari kewajiban guru besar mendorong proses pembelajaran universitas. Menggugah dan merangsang tumbuhnya benih dan semangat iptekbudsen adalah kewajiban utama sang guru besar. Untuk memungkinkan itu, guru besar itu sendiri perlu tumbuh menjadi sosok yang inspiratif bagi mahasiswa untuk bisa kritis bertanya, berpikir dan berkontemplasi sebagai bagian dari budaya kehidupan akademik.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Reklamasi pantai dan perairan laut Singapura yang dilakukan sejak 20 tahun lalu, terus berlangsung, dan direncanakan berlangsung hingga 2030. Kebijakan Singapura itu telah menimbulkan kekhawatiran membawa kerugian besar bagi Indonesia. Bukan hanya berpengaruh terhadap posisi dan pengukuran garis batas kedua negara, namun juga konsekuensi hilangnya lebih banyak lagi potensi Indonesia sebagai kawasan persinggahan, jalur pelayaran, dan perdagangan internasional yang sangat strategis dan menguntungkan dalam beberapa dasarwarsa sebelumnya, ketika Singapura belum melakukan proyek reklamasi pantai.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kawasan yang dieksploitasi pasirnya, yang dulunya indah, kini bopeng-bopeng besar bekas galian. Kawasan hutan lindung terbabat dan ekosistem darat dan pantai rusak, dengan kasus erosi dan abrasi yang hebat. Habitat terumbu karang di sekitarnya juga hancur. Pulau Sebait, yang luasnya mencapai 80 ha di Kabupaten Karimun, rusak parah, dengan angka kerugian bila diaudit senilai Rp 1 triliun. Dari angka kehilangan pasir sejak 2004 sampai sekarang, tercatat kerugian Rp 1,256 triliun. Jika diteruskan sampai 2015, kerugian dari pasir ini mencapai Rp 2,9 triliun.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Perluasan wilayah daratan Singapura menjadi masalah karena hingga saat ini belum ada kesepakatan batas Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) antara Indonesia dan Singapura. Dalam UNCLOS I ( First United Nations Conference on the Law of the Sea ), Batas Landas Kontinen (BLK) negara pantai adalah sampai kedalaman laut 200 mil, atau di luar batas itu sampai kedalaman air yang memungkinkan dilakukannya eksploirasi dan eksploitasi sumber daya alam. Namun, kedalaman Selat Singapura yang merupakan perbatasan Indonesia-Singapura kurang dari 200 mil, sehingga penghitungan BLK akan didasarkan pada garis tengah atau median yang ditentukan dari garis pangkal kedua negara.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Reklamasi pantai dan wilayah perairan Singapura yang menjorok ke wilayah perairan Indonesia, wajar saja menimbulkan kekhawatiran yang semakin besar atas terjadinya ancaman kedaulatan Indonesia dewasa ini dan di masa depan. Wajar mengingat proyek tersebut berlangsung selama beberapa dasawarsa hingga 2030. Hal itu akan mempengaruhi posisi perbatasan terluar wilayah dan penghitungan luas wilayah perairan masing-masing negara. Sehingga, Indonesia harus segera mengambil upaya tegas mencegah kerugian lebih banyak.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Untuk mencegah kerusakan lingkungan lebih parah lagi, ekspor pasir harus dihentikan. Pembatalan atas kebijakan pemda mengeluarkan izin ekspor pasir harus dilakukan. Kebijakan mengenai pelarangan ekspor pasir harus dijalankan secara konsisten. Jangan ada lagi praktik pelarangan yang tarik-ulur dengan Inpres No 2/2002, yang kemudian dibatalkan dengan ke Keppres No 33/2002 pada 23 Mei 2002, yang lalu dilarang kembali dengan Peraturan Mendag No 02/M-DAG/PER/1/2007 tentang Larangan Ekspor Pasir, Tanah, dan Top Soil, serta dengan Permendagri No 02M/DAG/Per/1/2007, yang efektif sejak 6 Februari 2007.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Lalu, Indonesia perlu mengajukan keberatan secara resmi terhadap kegiatan reklamasi yang dilakukan Singapura, karena menjorok ke wilayah perairan dan mengancam kedaulatan Indonesia atas wilayah daratan dan perairannya. Protes Pemerintah Singapura atas kebijakan Pemerintah Indonesia untuk menyetop ekspor pasir ke Singapura, harus diabaikan, apalagi jika pemerintahnya menekan Indonesia agar melanjutkan kembali kebijakan ekspor pasir. Sementara, upaya menarik dubes belum perlu dilakukan, karena posisi mereka masih dibutuhkan untuk saling memberi informasi secara langsung atas sikap yang akan diambil setiap pihak.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Lagi-lagi benar janji Tuhan, tidak akan ada manusia di muka bumi ini yang benar-benar sakti dan kuat melawan hukum Tuhan Yang Maha Perkasa. Apalagi para koruptor yang makan, minum, menafkahi anak istri, berpakaian dan berkendaraan menggunakan uang korupsi. Itu tidak lebih hanya kesenangan dan kemewahan bersifat sementara, sehingga sampai pada saatnya mereka akan merasakan akibat perbuatannya dengan merasakan penderitaan lahir dan batin, bahkan dipermalukan harga dirinya sampai pada keturunan-keturunannya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sebagai bangsa kita harus berani terlebih dahulu menegaskan sikap diri sendiri untuk tidak korupsi dan mengutuk serta menyerukan secara keras “hajar dan kejar koruptor”. Kita harus berani tegas dan tanpa tedeng aling-aling melaporkan koruptor yang kita ketahui ada bukti mereka korupsi. Hal itu bisa dilihat dari harta kekayaan yang tidak wajar. Mudah diketahui jika sebelum menjabat keadaannya biasa-biasa saja, tapi ketika menjabat atau setelah menjabat, kehidupan ekonominya berubah drastis mencolok mata, tidak seimbang dan tidak masuk akal dengan gaji jabatan yang mestinya diterima.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Perilaku korupsi pejabat yang semakin terang-terangan dan tanpa rasa malu, yang diikuti pula dengan bongkar-membongkar korupsinya itu, menjadi bukti kuat untuk menyatakan kini negara ini dalam keadaan darurat korupsi yang sangat membahayakan bagi kelangsungan bangsa dan negara. Kedahsyatan korupsi telah sampai melumpuhkan sistem kenegaraan dan pemerintahan yang semakin tidak mampu lagi mengendalikan arus besar korupsi. Dengan demikian, dalam tempo sesingkat-singkatnya harus segera dilakukan langkah-langkah pengambilalihan dan penyelamatan bangsa dan negara dengan semangat dan gerakan revolusi rakyat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kasus Yusril-Ruki, telah diselesaikan “secara adat” oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sebuah rapat kabinet koordinasi terbatas tentang langkah pemberantasan korupsi di Kantor Presiden pada 23 Februari 2007. Namun, menguaknya kasus itu menimbulkan keprihatinan kita sebagai bangsa. Momentum terjadinya kasus itu perlu dijadikan momentum yang tepat untuk mengoreksi total perilaku kekuasaan yang tidak mencerminkan kepemimpinan yang seharusnya memberi keteladanan kepada bangsa ini untuk tidak bermain-main dengan penegakan hukum korupsi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sikap presiden yang justru tidak konsisten menegakkan aturan itu bisa berimplikasi luas dalam penerapan Keppres No 80 Tahun 2003 selanjutnya. Yang berarti akan terjadi kendala aturan dan dasar hukum berkaitan dengan prosedur pengadaan barang dan jasa dalam upaya pemberantasan korupsi di lingkungan pejabat negara dan pemerintahan. Kondisi itu dapat menjadi pertanda buruk bagi keefektifan pemberantasan korupsi, dan sebaliknya akan banyak koruptor memanfaatkan kelemahan Keppres tersebut untuk meningkatkan nilai tambah korupsinya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sikap dan perilaku elite politik juga seharusnya mencerminkan nilai terima kasih atau syukur atas apa yang telah dimiliki. Rasa terima kasih (gratitude) merupakan suatu kearifan dari nilai keistimewaan yang memancarkan keluhuran budi dan rasa tanggung jawab yang sejati. Dapat dipastikan, manakala elite politik bangsa ini tidak mampu mentransformasikan diri dari budaya orang miskin kepada budaya ksatria, nasib bangsa ini akan selamanya menjadi soft-state yang terus terpuruk seperti dinujumkan Gunnar Myrdal (1968) dan ancaman sebagai “negeri bencana” akan sulit dihindari.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kriminolog Adrianus Meliala, korban selamat, ketika diwawancarai TV sesaat kejadian mengisahkan, pesawat menyentuh tanah dengan kecepatan lebih tinggi daripada kecepatan pendaratan biasa. Ketika roda menyentuh aspal landasan, pesawat terguncang dan mengudara kembali. Kondisi semacam itu beberapa kali terjadi, diakhiri berhentinya pesawat sebelum semua lampu listrik padam. Tercium bau hangus serta terpercik sinar-sinar di rangkaian kabel-kabel di balik panel kabin. Di pangkal sayap sebelah kanan terjadi ledakan, diikuti masuknya asap ke seluruh kabin. Beruntung pintu-pintu darurat sudah dibuka seorang awak kabin.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Teknik pendaratan, terutama pada landasan sedikit pendek, memerlukan beberapa macam pelaksanaan, seperti critical speed , pengendalian flaps (dapat berfungsi sebagai rem di ketinggian), dan power control . Biasanya pilot membuat full flaps untuk mempersiapkan steepest approach , sedikit menghunjamkan pesawat ke arah landasan. Kadang pilot memvisualisasikan adanya obstacle (halangan), misalnya bayangan sederet pohon dengan ketinggian tertentu (misal 50 kaki), yang seolah berada di ujung landasan, guna lebih waspada dalam ketinggian pesawatnya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Guna pendekatan dengan ketinggian itu, ia mengusahakan pesawatnya tidak menyentuh landing spot terlalu jauh di tengah landasan, sehingga pendaratan diakhiri overshooting atau kebablasan. Seterusnya ketika sampai saat short final , dengan roda-roda pendaratan sudah dibuka pelindungnya, full flaps , dan kecepatan cukup diturunkan bertahap sampai power off. Setelah (mesin) flare di ketinggian obstacle , atau hambatan bayangan tadi, pesawat siap touch down menyentuh landing spot yang benar.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kedua , kasus pelaporan balik terhadap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrachman Ruki yang dijalankan Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra atas dugaan penunjukan langsung pengadaan alat penyadap. Langkah itu dijalankan Yusril hanya beberapa saat seusai diperiksa KPK terkait dengan penunjukan langsung dalam pengadaan sistem identifikasi sidik jari otomatis pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kejadian itu memberikan kesan kuat Yusril tidak sudi diperiksa KPK. Padahal, bukankah hukum harus diterapkan kepada siapa saja, tidak terkecuali kepada seorang menteri?

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Apalagi, dalam setiap lingkup jabatan politik tertentu, biasanya terdapat kode etik. Standar moralitas jabatan politik telah diregulasikan secara eksplisit dalam sebentuk tata aturan yang terurai dengan sistematis dalam bab, pasal, maupun ayat. Namun, keberadaan kode etik dalam jabatan politik bukan berarti menyingkirkan nilai-nilai baru etika yang terdapat dalam masyarakat. Itulah sebabnya kode etik harus selalu direvisi sesuai dengan tuntutan historis dan sosiologis yang melingkupinya. Sebab, kode etik hanya mengikat ruang lingkup komunitas moral secara khusus, misalnya anggota DPR atau jabatan politik kenegaraan yang lain.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Bencana sosial-ekonomi tersebut sesungguhnya perlu juga dipahami sebagai pancingan bagi kita untuk memberikan perhatian dan bantuan kepada masyarakat yang sedang ditimpa musibah bencana alam dan korban kebijakan pemerintah yang tidak bijak itu. Berbagai jenis bencana dan petaka tersebut seolah-olah memendarkan sinyal “SOS” agar orang-orang yang selamat, serbakecukupan, dan punya kekuasaan segera memberikan perhatian dan mengulurkan tangan. Dalam hal ini, kecaman dari kaum cendekiawan yang peduli nasib rakyat serta kritik dari kalangan akademisi yang masih punya hati nurani terhadap kebijakan pemerintah itu, juga bisa dimaknai sebagai sinyal solidaritas dimaksud.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Bentuk solidaritas dalam kasus bencana sosial-ekonomi itu tampaknya tidak berbeda dengan respons serupa kalau terjadi bencana alam. Kita masih ingat, ketika terjadi gempa bumi dan tsunami yang melanda wilayah NAD dan Sumatera Utara dua tahun lalu, respons dan kepedulian masyarakat berbagai lapisan dan golongan segera terbentuk. Mutatis mutandis dengan kejadian bencana alam, solidaritas bagi korban petaka kenaikan BBM dan keputusan-keputusan pemerintah yang merugikan kepentingan publik pun sekarang harus terorganisir dan terbangun secara partisipatif dari berbagai pihak dan masyarakat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Secara leksikal, solidaritas merupakan gabungan dan kesepakatan dari seluruh elemen atau individu, sebagai satu kelompok; kesatuan yang lengkap, seperti dari opini, tujuan, kepentingan, perasaan, dan sebagainya (lihat: Webster’s New World Dictionary , 1998). Dalam bentuk dan cakupannya, solidaritas dimaksud lazim diistilahkan solidaritas sosial. Menurut David Jary dan Julia Jary (1991), solidaritas sosial adalah suatu integrasi, dan derajat atau tipe integrasi tersebut dimanifestasikan oleh masyarakat atau kelompok.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kondisi bangsa yang menyesakkan dan memprihatinkan seperti sekarang ini harus membangunkan kembali rasa kesetiakawanan, kebersamaan, dan kepedulian pada diri bangsa setelah sekian lama asyik dengan konflik dan pertikaian memperebutkan kepentingan sendiri dan partainya. Respons dan fenomena positif dari kohesi sosial masyarakat yang bisa terbangun untuk membuktikan kepedulian dan kebersamaan dalam menanggung beban sosial-ekonomi itu -meminjam istilah Emile Durkheim– termasuk bentuk solidaritas mekanis. Menurut Durkheim, solidaritas itu dibangun atas dasar common roots dari identitas dan similaritas.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sebab, jika solidaritas itu hanya menjadi momentum sesaat -karena ada bencana alam atau kebijakan penguasa yang tidak memihak rakyat misalnya- pada akhirnya akan menjadi artifisial. Solidaritas yang artifisial sangat rentan bagi terjadinya manipulasi dan deviasi untuk kepentingan tertentu; mengharap dukungan politik di balik bantuan. Sangat tidak elok bila bangunan solidaritas membantu korban bencana alam, menolong kaum mustadh’afin dan masyarakat yang termarjinalkan itu ditempeli rencana-rencana dan tujuan-tujuan tersembunyi, seperti untuk kepentingan politik, ekonomi, dan sebagainya. Ibarat rumah indah dan kokoh, dicemari grafiti yang norak dan tidak senonoh.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam bidang politik, peran teknologi juga tidak bisa diabaikan. Para penguasa telah berlomba menempatkan kecanggihan senjata untuk mempertahankan wilayahnya dari serangan musuh, sekaligus menunjukkan identitas dirinya. Tidak hanya dalam mempertahankan wilayah dan menunjukkan identitas diri, teknologi juga sering dipakai penguasa sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan. Hal itu sudah terlihat dengan jelas sejak zaman dahulu kala. Nicollo Machiavelli adalah seorang pemikir yang sudah lama mengamini hal itu, karena memang pada zamannya ia menyaksikan langsung bagaimana hal itu berlangsung dalam sejarah dunia Barat pada zamannya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Menurut Hans Jonas sebagaimana digambarkannya dalam buku The Imperative Responsibility: In Search of an Ethics for the Technological Age (1984: London), ada dua argumen mendasar mendasari keterkaitan teknologi dengan eksistensi manusia. Argumen pertama adalah posisi sentral manusia. Berbeda dengan Abad Pertengahan, di era modern eksistensi manusia menjadi pusat (antroposentris). Konsep bahwa manusia adalah subjek bagi dirinya sendiri diajarkan sebagai pandangan universal. Konsekuensi pemahaman itu ialah bahwa manusia menjadi penguasa atas dirinya dan alam semesta.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Paradigma antroposentris di atas menjadi pendorong bagi manusia modern untuk melakukan perubahan dalam segala aspek kehidupannya. Perubahan itu tidak saja berkaitan dengan paradigma berpikir, melainkan juga bersangkut-paut dengan pola hidup keseharian. Argumen kedua adalah kemajuan. Kemajuan merupakan ideologi manusia modern. Karena ideologi itu, manusia modern selalu berusaha untuk melawan status quo. Status quo dipandang sebagai musuh yang paling berbahaya karena menghambat kemajuan itu sendiri.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ketiga , potensi deviasi fungsi teknologi. Seperti dikatakan di atas, di satu sisi teknologi telah memperbaiki kehidupan manusia modern, pada sisi lain teknologi memungkinkan tindakan kejahatan semakin cepat dan meluas. Melalui penyalahgunaan teknologi hal itu sangat dimungkinkan. Dan fakta sejarah telah memperlihatkan itu. Kita ingat serangan 11 September 2001. Peristiwa terbaru adalah apa yang menimpa Wakapoldawiltabes Semarang, Lilik Poerwanto. Ia telah menjadi korban dari penyalahgunaan teknologi (baca: senjata).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Proses pembentukan Provinsi Irjabar dimulai oleh pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri, sebagai presiden waktu itu, melalui Instruksi Presiden (Inpres) No 1/2003 tentang percepatan pengaktifan kembali Provinsi Irian Jaya Tengah (Irjateng) dan Irjabar. Pembentukan Provinsi Irjateng ditunda oleh pemerintah pusat karena terjadi saling bunuh sesama orang Papua yang mendukung dan menolak deklarasi provinsi tersebut di Timika. Sementara Provinsi Irjabar dipertahankan karena tidak terjadi pertikaian sesama orang Papua di Manokwari.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Karena itu perlu kebijakan publik untuk melindungi para pengusaha dan pekerja lokal. Kalau semua berbasis pada kompetensi global, maka unskilled labor yang merupakan mayoritas pekerja di Indonesia mau dikemanakan? Mereka perlu diarahkan agar tak kena dampak negatif dari globalisasi. Mereka perlu mengisi sektor riil antara lain di bidang pertanian, industri, maupun jasa, baik dalam lingkup formal maupun informal. Jadi, tak bisa diserahkan pada hiruk-pikuk market mechanism semata; perlu ada upaya-upaya afirmatif tertentu.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam megatrend globalisasi, ada disappearing process yang tidak sehat. Misalnya soal beras, sampai sekarang sulit dipahami mengapa kita masih mau impor beras. Kebijakan itu kurang memihak kesejahteraan petani, sebab harga beras dalam negeri sepertinya harus tetap murah. Memurahkan harga beras lebih tepat dilakukan melalui diversifikasi pangan dengan ekstensifikasi dan intensifikasi jagung, ubi-ubian, pisang yang bisa dikombinasikan untuk substitusi beras, bukan dengan melulu mengimpor beras dari luar negeri. Dalam kondisi impor beras, petani masuk dalam lingkup negatrend ; ada penghilangan terhadap potensi dan kesempatan bagi petani yang sebetulnya masih bisa dipacu secara lokal seraya memacu kekuatan pengimbang terhadap pengusaha atau importir yang bermain dalam megatrend global.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Demikian juga sesudah kita merdeka. Namun, sejak Orde Baru berkuasa, tidak sedikit peraturan pemerintah dikeluarkan atas nama pembangunan, akan tetapi justru menjadikan Ibukota seperti saat ini: macet dan banjir. Lalu untuk apa konsep metropolitan yang belum selesai dipertanggungjawabkan itu diganti dengan konsep megapolitan, jika kondisi Jakarta tetap seperti saat ini? Untuk itu di dalam pembahasan undang-undang pemerintahan Ibukota Jakarta sebelum disahkan di DPR perlu terlebih dahulu dikaji di masyarakat atau disosialisasikan. Juga dijelaskan pengertian istilah-istilah megapolitan kepada masyarakat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam hemat penulis, pelanggaran serius di antaranya terjadi di daerah Kebayoran Baru hingga Dukuh Atas, yang sudah ditetapkan Presiden Soekarno sebagai daerah terbuka, dan daerah Semanggi sebagai jalur “lintas cepat”, hanya boleh dibangun gedung yang bersifat emergensi dan monumental seperti Markas Polda Metro Jaya, RS Jakarta sebelum dipindahkan, Gedung Veteran, dan Kompleks Stadion Utama Senayan, dan tidak diperbolehkan membangun gedung yang bersifat komersial seperti sekarang ini sudah banyak terdapat di sekitar Semanggi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Inilah kondisi terakhir Jakarta yang membuat penulis teringat Ali Sadikin dan salah satu stafnya, almarhum Ir Rio Tambunan, konseptor pembangunan kota Jakarta melalui Master Plan (rencana induk tata ruang) periode 1965-1985. Ir Rio yang diangkat menjadi Kepala Dinas Tata Kota DKI Jakarta (1971-1975) dan penulis sendiri hingga tahun 1988 menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Kota, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, bersama-sama pernah menyatakan kekecewaan atas sejumlah pelanggaran tata ruang yang dilegalkan oleh mereka yang menjabat setelah 1985 itu.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sebagai bangsa, malu rasanya melihat Ibukota seperti itu. Kota ini sering ditertawakan orang asing atas cara pengaturan tata ruang yang sangat amburadul. Sebagai contoh, arus keluar masuknya kendaraan ke Plaza Semanggi yang pada saat Bung Karno di daerah itu hanya boleh dibangun gedung yang bersifat monumental yaitu Gedung Veteran, sekarang tidak lagi memenuhi logika paling sederhana sekalipun dalam disiplin ilmu planologi, apalagi dari segi estetika. Lebih memalukan lagi, setiap tahun Ibukota terendam, lembaga negara justru hanya berebut “proyek” penanganan musibahnya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Namun, cara penyampaian Bung Jakob sama sekali tidak formal. Benar, pada awal uraiannya sesuai dengan latar belakang akademisnya, maka beberapa karya dan contoh klasik dikutip tentang bangsa-bangsa yang berhasil mengangkat diri mereka ke taraf modern, sehingga tidak tercecer dalam kompetisi global yang serba sengit. Dengan sendirinya, karya terkenal seorang ahli sosiologi Jerman pada awal abad ke-20, Max Weber (terjemahan bahasa Inggris: The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism – Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme ) dikutip.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Jepang dengan periode Restorasi Meiji pada tahap akhir abad ke-19 dan tahap awal abad ke-20 mentransformasi dirinya dari masyarakat pertanian-feodal ke negara industri modern. Dan Bung Jakob tidak lupa mengutip ahli ekonomi Swedia Gunnar Myrdal yang mempelajari gejala kemiskinan dan proses pembangunan. Ia terkenal dengan karyanya, Asian Drama (1968), yang mengkaji secara terperinci negara-negara di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Dan menguraikan faktor-faktor yang menghambat perubahan menuju modernisasi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Analisis kebijakan dan kecukupan beras perlu dipertajam dan lebih difokuskan kepada petani. Apa perlu belajar lagi dari pengalaman pemerintah 40 tahun lalu dengan sistem Bimas (bimbingan massal) di bidang pertanian dengan penerapan “Panca Usaha Tani” yang membawa Indonesia swasembada beras tahun 1988? Yang lebih mengherankan, akhir-akhir ini para pejabat dan pengambil keputusan cenderung saling menyalahkan pupuk bersubsidi tidak sampai pada konsumen tepat waktu dan tepat jumlah beberapa musim tanam lalu. Bahkan Kepala Bulog berani mengatakan “meragukan kesahihan data BPS” mengenai produksi padi dan luas lahan panen padi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Itulah sebabnya mengapa data luas lahan dan hutan kritis tidak pernah berkurang, bahkan sebaliknya, sekalipun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tingkat I dan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tingkat II, dana Dekonsentrasi, dana Alokasi Khusus (DAK), serta dana tugas pembantuan terus meningkat. Pertanyaannya, ke mana dan untuk apa saja dana yang demikian besar? Adakah perasaan bersalah aparat dengan kejadian longsor yang memakan nyawa tidak bersalah itu?

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Lahan yang “diserahkan” masyarakat adat itu telantar bagaikan padang prairie sejauh mata memandang. Melalui musyawarah adat, Raja Asli dan Raja Manimpo, didampingi komunitas adatnya, melakukan upacara pelepasan hubungan magis sosio-psikologis kultural antara tanah dan nurani batin masyarakatnya, melalui ritual budaya lokal yang disebut pago-pago , Agustus 1998. Setelah proses itu dilalui Sitorus dengan baik dan benar, mulailah rangkaian peristiwa ekonomis yang lazim di dalam dunia industri perkebunan kelapa sawit.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Walau hanya diakui adat, benih-benih hubungan intim “suami istri” antara Sitorus dengan KPKS dan Masyarakat Adat telah berbuah dengan tumbuhnya perkebunan kelapa sawit seluas 47.000 ha. Nah, apakah “benih-benih” yang tumbuh dari perkawinan adat itu hasil kejahatan? Bukankah negara sempat mengakui “perkawinan” itu? Mengapa “perkawinan” itu tidak disahkan saja oleh negara? Mengapa negara justru, membuyarkan “perkawinan” adat itu, mengadili “pengantin prianya”, dan memusnahkan “benih-benih” yang tumbuh dari perkawinan itu.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Nampak juga Barisan Kehormatan Militer. Di ruang besar Balairung, disemayamkan jenazah Prof Koesnadi Hardjasoemantri (umur 80 tahun) mantan Rektor UGM. Ia tewas dalam kecelakaan pesawat Garuda Rabu pagi. Jenazahnya yang hangus terbakar baru dapat diidentifikasi Rabu menjelang tengah malam berdasarkan foto rontgen giginya. Kenapa Bung Koes harus meninggal dalam kondisi yang begitu mengerikan? Kenapa dia tidak sempat menyelamatkan diri seperti sejumlah penumpang lainnya? Pertanyaan itu terus mengganggu pikiran saya dalam penerbangan Garuda Kamis pagi antara Jakarta-Yogyakarta.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Setelah lama tidak berhubungan, dalam suatu kunjungan ke negeri Belanda sebagai wartawan Sinar Harapan pada tahun 1979, saya jumpai Koesnadi yang bertugas sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan. Karena jumlah mahasiswa Indonesia yang cukup besar di Belanda dan ada beberapa program kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Belanda di bidang pendidikan dan kebudayaan, maka cakupan tugas Bung Koesnadi luas sekali. Namun ia masih sempat memperdalam studinya di bidang ilmu hukum, dengan spesialisasi di bidang hukum lingkungan hidup, di Universitas Leiden yang ter- kenal itu. Kami bercakap-cakap seperti “tempo doeloe” saja: informal dan serba lepas.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Koesnadi bekerja sebagai Sekretaris Jenderal departemen tersebut mulai 1 Oktober 1980. Namun puncak karir dan realisasi cita- citanya tercapai pada pertengahan 1990’an ketika dia menjadi Rektor UGM. Dia memperoleh gelar Sarjana Hukum setelah menjadi mahasiswa selama lebih dari 10 tahun. Selama periode itu dia melibatkan diri pada serangkaian kegiatan yang menyangkut hidup seorang mahasiswa. Karena itu selama menjadi Rektor, ia secara sadar dan penuh dedikasi membangun suatu Civitas Academica yang meningkatkan kualitas UGM.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Waperdam Malaysia Tun Dr Ismail dalam memoir -nya yang baru diterbitkan menyatakan seluruh riwayat hidupnya adalah agenda yang “dibatalkan” secara mendadak oleh peristiwa atau kejadian force majeur di luar kekuasaannya. Tun Dr Ismail dipersiapkan oleh Tun Abdul Razak, PM kedua Malaysia pengganti Tengku Abdurahhman untuk menggantinya. Tun Razak menderita kanker, tapi ternyata Tun Dr Ismail yang juga menderita kanker, malah wafat lebih dahulu. Karena itu pengganti Tun Abdul Razak ialah Datuk Huseinn Onn, putra salah satu pendiri UMNO Datuk Onn.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kontradiksi seperti itu mungkin bisa ditutupi atau dimanipulasi oleh sesama elite yang terlibat. Tapi bagi Jibril, yang paling mengetahui lubuk terdalam hati nurani dan iktikad manusia, tentu tidak akan mudah “memaafkan” atau menolerir perbuatan yang jelas tidak memenuhi rasa kepatutan, kelayakan moral dan etika. Orang bersalah patut dihukum, tidak boleh dibebaskan dengan alasan apa pun, apalagi yang bersifat subjektif atas dasar diskriminasi kedudukan, politik, pangkat, jabatan, dan kekuasaan uang untuk membengkokkan dan memanipulasi secara tidak etis.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tapi, dikotomi Krugman juga mengandung nuansa pertentangan kelas model Marxisme. Bedanya di Barat dan AS, terjadi akomodasi atas dasar mutual benefit untuk tidak menghancurkan satu sama lain dalam konfrontasi ala Leninisme Stalinisme Maoisme, yang akhirnya toh gagal menciptakan surga komunisme. Para serikat buruh di Eropa Barat dan AS serta para industrialis berhasil mencapai konsensus untuk saling menghidupi, saling bergantung, dan saling membutuhkan dengan pakta penciptaan kelas menengah yang kuat sebagai landasan stabilitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pada Maret 2007, situasi internasional berubah. AS sudah bersedia duduk satu meja dengan Iran dan Suriah pada konferensi Baghdad tentang masa depan Irak. Terdapat indikasi akan terjadi kompromi dalam konflik nuklir AS-Iran mengikuti pola solusi dengan Korea Utara yang sudah tercapai. Sementara dalam pemilihan DPRD Teheran, kubu reformis pimpinan Wali Kota Mohamad Qalibaf menggusur pendukung Ahmedinejad di DPRD Teheran. Jadi dalam skenario Teheran II, kaum reformis mengadang dan menciutkan kubu ortodoks konservatif Ahmedinejad.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Di Jakarta, yang disebut elite nasionalis sedang sibuk ingin menggalang koalisi untuk mengadang PKS. Kelompok nasionalis merasa sebagai mayoritas 60 persen akan bisa mengalahkan kelompok religius 40 persen. Tapi bagi yang jeli menelusuri, akan merasa bahwa kelompok nasionalis tidak solid dan nyaris tidak punya ideologi kuat yang mengakar dan lebih mudah terjerat oleh gizi dan money politics pragmatis. Sehingga bisa terjadi perpecahan dalam kelompok “mayoritas nasionalis”, yang malah membawa kelompok religius bisa merebut kursi Gubernur DKI dengan mayoritas sederhana 40 persen vs 30-30 persen.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pengumuman koalisi tiga partai besar yakni Golkar, Demokrat, dan PDI-P mengusung Fauzi Bowo merupakan kewaspadaan kelompok nasionalis terhadap skenario Teheran I. Tapi, memang lucu Golkar yang “kecil di DKI” malah menjadi leader dalam pencalonan Fauzi. Manuver Jusuf Kalla itu membuat baik Presiden Yudhoyono maupun Megawati tidak berkutik dan malah menjadi mitra junior langkah catur saudagar Bugis yang cekatan itu. Koalisi nasionalis untuk menghadang “calon Ahmedinejad Jakarta” langsung ingin merebut kemenangan dalam satu putaran.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kubu religius PKS sekarang memang harus defensif, karena Ahmedinejad sendiri sadar akan kemerosotan citranya. Ia bahkan sowan ke Arab Saudi dan bersedia duduk semeja dengan AS dalam konferensi Baghdad. Rakyat adalah political animal yang aneh, justru karena itu pilgub atau pilpres yang bebas bisa menghasilkan surprise , bahkan untuk sutradara kawakan seperti Jusuf Kalla. Seandainya Sarwono bisa muncul sebagai calon independen seperti Aceh, mungkin masih ada pilihan di luar poker nasionalis vs religius.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kejadian unik ini (apakah ada di negara berkembang -bukan Barat- lainnya seorang pakar ilmu ekonomi dipuji secara meluas seperti Prof Widjojo Nitisastro?) dicetuskan oleh peluncuran buku-buku: “Kesan Para Sahabat tentang Widjojo Nitisastro” (55 penyumbang, 528 halaman) dan dalam bahasa Inggris “Tributes for Widjojo Nitisastro from 27 Foreign Countries” (71 penyumbang, 382 halaman). Di antara para penyumbang dari luar negari adalah Dr Manmohan Singh (sekarang Perdana Mentari India ) yang sebagai menteri keuangan pernah khusus menjumpai Pak Widjojo untuk menampung ide-ide tentang membangun ekonomi yang berorientasi pasar secara bertahap.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Jasa Prof Dr Widjojo Nitisastro yang amat mengesankan ialah mendorong pertumbuhan ilmu ekonomi di Indonesia, setelah dirintis oleh Dr Sumitro, Dekan pertama FE UI. Pak Widjojo malahan pernah menjadi mahasiswa Prof Sumitro. Buku-buku yang disebut di atas menunjukkan bahwa ilmu ekonomi di Indonesia, dibandingkan dengan negara-negara tetangga umpamanya, jauh lebih maju dan lebih tinggi kualitasnya. Padahal, ilmu ekonomi relatif masih muda umurnya di Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda agaknya dengan sengaja tidak membuka perguruan tinggi ilmu ekonomi, karena khawatir akan mendorong kelompok intelektual Indonesia menjadi lebih kritis tentang kolonialisme dan ingin cepat merdeka.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Apa yang dikenang dan diulang-ulang dalam berbagai wawancara dan dalam sejumlah sambutan ketika buku-buku terbitan Kompas itu diluncurkan Selasa (13/3) lalu adalah peranan gemilang yang digelar oleh Dr Widjojo dan para rekannya (Moh Sadli, Ali Wardhana, Saleh Afiff, Rachmat Saleh, Subroto, Emil Salim) sejak awal Orde Baru pada tahun 1966 ketika Jenderal Soeharto mulai berperan. Bagaimana memulihkan ekonomi yang berantakan dan secepatnya membantu masyarakat Indonesia yang menderita, termasuk kelas menengahnya, adalah jasa Widjojo dan kawan-kawan yang bekerja keras tanpa terlalu banyak berteori. Namun tetap menerapkan dalil-dalil pokok ekonomi yang dikesampingkan sama sekali oleh rezim Presiden Sukarno.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Seperti digambarkan oleh Prijono Tjiptoherijanto, pernah staf pengajar di FE UI, dalam tulisan untuk “Widjojo Nitisastro 70 tahun”, prestasi tim Widjojo tampak benar pada peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi selama jangka 25 tahun, “Pembangunan Jangka Panjang Pertama (1968-1993). Pendapatan masyarakat dari rata-rata sebesar US$ 70, memasuki awal tahun 1970-an menjadi US$ 1.280 pada akhir tahun 1996. Pertumbuhan ekonomi juga meningkat menjadi sekitar 6-8 persen per tahun. Kemudian dapat diurutkan angka-angka tentang peningkatan melek huruf, fasilitas kesehatan dan pendidikan, perbaikan infrastruktur yang juga memperlancar mobilitas fisik dan arus informasi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sukses yang dicapai setelah pembangunan jangka panjang pertama itu telah menimbulkan persoalan di bidang pembangunan politik. Tampaknya tidak disadari sepenuhnya bahwa pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan seiring dengan munculnya generasi muda menimbulkan desakan untuk beropini secara lebih bebas, bahkan tuntutan untuk ikut dalam proses mengambil keputusan. Pembangunan ekonomi yang sedari mulanya tidak dikaitkan dengan pembangunan politik atau peningkatan demokrasi pasti menimbulkan ketegangan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Mengikuti hujan pujian yang ditujukan kepada Prof Widjojo Nitisastro akhir-akhir ini saya jadi teringat pada ucapan seorang penulis modern Tiongkok, Han Suyin. Ketika ia sedang mempersiapkan sebuah biografi tentang Zhou Enlai, Perdana Menteri dan Menlu RRT (1898-1976), ia diwawanca- rai oleh wartawan The New York Times . Wartawan menanyakan mengapa ia ingin menulis biografi yang nadanya kritis tapi masih menghargai jasa Zhou Enlai sebagai negarawan dan diplomat yang tetap memperjuangkan kepentingan RRT, meskipun dipermainkan oleh Mau Zedung. Han Suyin menjawab; In order for history to be correct, he should be a man and not a legend”. (Supaya sejarah itu benar, maka tokoh yang bersangkutan harus digambarkan sebagai manusia dan bukan sebuah legenda).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Soeharto walaupun kuat, gemar melakukan langkah adu domba dan perimbangan kekuatan. Karena itu ada jabatan yang tumpang tindih antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektur Jenderal Pembangunan, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Cerita ini bagaikan kisah klasik yang masih dipertontonkan hingga kini. Konflik dan persaingan dalam jajaran incumbent seperti konflik Yusril – KPK tidak memberi prospek cerah bagi tegaknya supremasi hukum, trias politika, dan kekalahan hukum oleh politik sebagai panglima.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Efisiensi kabinet dan birokrasi hanya terjamin bila ada perimbangan yang kuat antara legislatif dan eksekutif yang mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau parpol yang sempit. Kalau Presiden ingin punya prerogatif bisa membentuk dan membongkar pasang departemen seperti zaman Sukarno atau Soeharto, maka itu tidak akan efisien. Begitu pula kalau DPR ingin menikmati jatah dan jabatan menteri tetek bengek, dan memaksakan jumlah menteri yang lebih banyak dari kabinet Jepang dan AS.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Bila Jenderal Abdul Haris Nasution masih di tengah kita, barangkali mata beliau akan terus sembab. Sebagai konseptor dwifungsi ABRI, ia meyakini kekuatan TNI yang amat terbatas akan kesulitan mengamankan teritorial RI yang begitu luas. Namun, tugas mustahil itu bisa terlaksana bila mereka mendapatkan dukungan rakyat, sebagaimana yang kemudian ia tulis dalam memoarnya, Strategy of Guerrilla Warfare . Adalah paradoks bila kemudian TNI yang eksis karena dukungan rakyat, ketika ia berada di panggung kekuasaan (jabatan) berbalik menjadi killing machine dan penindas rakyat yang notabene menjadi pendukung utama mereka.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dwifungsi sipil ini akan meningkatkan supremasi sipil, tanpa melemahkan ABRI. Konsep itu akan meningkatkan militansi semua warga negara dan menggugah kesadaran mereka bahwa tanggung jawab pertahanan dan keamanan bukan hanya di pundak ABRI semata. Konsep itu praktis juga akan meningkatkan intelektualitas ABRI karena bergabungnya sipil dengan berbagai latar belakang pendidikan. ABRI yang intelek sangat penting, karena sangat berbahaya memiliki tentara yang militan tapi matanya ditutup (karena kurang wawasan atau tidak intelek). Sejarah menulis, Jenderal Sudirman adalah jenderal sipil yang sebelum merintis karier militer adalah pendidik.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dephan melalui RUU Komponen Cadangan menargetkan wajib bela negara paling tidak 300 orang profesional (bukan penganggur) dari tiap provinsi dengan masa dinas lima tahun, tidak dengan konsep dwifungsi sipil. Sebab, konsep itu bisa menjangkau bahkan jutaan rakyat Indonesia. Biaya opersionalisasinya juga murah, karena diintegrasikan dengan tingkat pendidikan. Misalnya, dengan mewajibkan kurikulum pendidikan bela diri. Setiap jenjang pendidikan naik, tingkatan bela diri yang harus dikuasai pun juga naik.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Selintas konsep itu terlihat sederhana. Namun, hemat penulis, justru di sinilah uniknya. Sebab, berbeda dengan Singapura, satu-satunya kelebihan kita adalah melimpahnya sumber daya manusia (dan sumber daya alam tentunya). Karena itu, aspek pertahanan dioptimalkan sesuai dengan sumber daya manusia yang kita miliki. Kita akan kesulitan bila harus meniru cara bermain Singapura dengan memperkuat armada udara. Untuk membeli empat buah Sukhoi 27 seharga 40 juta dolar saja, kita sudah belepotan karena cekaknya biaya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Mari kita lihat sejenak prinsip-prinsip delimitasi batas maritim internasional sebelum lebih jauh melihat ketegangan kedua negara. Delimitasi batas maritim diatur dalam hukum laut internasional yang dalam hal ini diejawantahkan dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) atau Konvensi PBB tentang Hukum Laut. UNCLOS 1982 adalah konvensi termutakhir yang dewasa ini diratifikasi sebagian besar negara pantai di seluruh dunia termasuk Indonesia dan Singapura. Dalam menyelesaikan batas maritimnya, kedua negara sudah sepantasnya mengacu kepada UNCLOS 1982.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sesungguhnya zona maritim bisa diklaim secara unilateral tanpa berurusan dengan negara lain sepanjang klaim tersebut tidak melanggar atau mengganggu klaim negara lain (tetangga). Meski demikian, pada kasus Indonesia dan Singapura, tampaknya tidak mungkin bagi Indonesia mengklaim semua jenis zona maritim (laut teritorial, zona tambahan, ZEE, dan landas kontinen) tanpa mengganggu klaim Singapura, demikian pula sebaliknya. Mengingat lokasinya yang sangat berdekatan satu sama lain, Indonesia dan Singapura bahkan perlu melakukan delimitasi untuk laut teritorial mengingat jaraknya yang kurang dari dua kali 12 ML.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Perlu dicatat, Indonesia dan Singapura sudah menyepakati batas maritim internasional di Selat Singapura. Kedua negara itu menandatangani perjanjian batas laut territorial pada 25 Mei 1973, yang menetapkan enam titik batas sebagai titik belok garis batas. Indonesia meratifikasi perjanjian tersebut pada 3 Desember 1973, sedangkan Singapura meratifikasi perjanjian tersebut kira-kira setahun kemudian, 29 Agustus 1974 ( The Geographer , 1974). Sejak kedua negara meratifikasi, perjanjian tersebut secara resmi berlaku dan mengikat secara hukum.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Lepas dari dicapainya kesepakatan antara Indonesia dan Singapura di awal tahun 70an, penting untuk diketahui bahwa kedua negara belum menyelesaikan delimitasi batas maritim untuk keseluruhan kawasan maritim yang seharusnya didelimitasi. Masih ada segmen di sebelah barat dan timur yang harus diselesaikan. Perundingan untuk ini sebenarnya sudah dimulai pada tahun 2005 dalam rangka menyelesaikan perjanjian batas maritim 1973. Sejumlah perundingan telah dilakukan baik di Indonesia maupun Singapura, yang sayang sekali belum menghasilkan kesepakatan final antara kedua negara.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sementara itu, Singapura sendiri sangat aktif melakukan reklamasi dan konstruksi pelabuhan, yang berakibat pada perubahan bentuk pantainya. Reklamasi itu secara signifikan menggeser garis pantai Singapura ke arah selatan. Pertanyaannya kemudian, “apakah perubahan garis pantai berpengaruh bagi klaim maritim Singapura?” Lebih jauh lagi, “akankah perubahan itu mempengaruhi perjanjian batas maritim antara Indonesia dan Singapura?” Untuk menjawab pertanyaan itu, kita bisa mengacu pada UNCLOS, yang dalam hal ini telah diratifikasi kedua negara.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Senjata nuklir sama sekali melampaui kondisi konvensional itu. Senjata nuklir (bersama senjata biologis, kimia, dan sebagainya) termasuk yang sekarang disebut senjata pemusnah massal. Bila senjata serupa itu dipakai, yang terkena bukan saja tentara musuh, melainkan juga dan malah terutama, warga sipil yang tidak ikut dalam perang atau yang dalam bahasa Inggris disebut noncombatants : anak-anak, ibu-ibu, orang berusia lanjut, dan sebagainya. Dengan membabi buta, senjata nuklir membunuh seluruh penduduk suatu kota atau daerah. Banyak etikawan menyimpulkan: pemakaian senjata nuklir tidak pernah dapat dibenarkan. Senjata-senjata itu menurut kodratnya tidak etis.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kini semakin terdengar suara yang menyerukan penyelesaian masalah nuklir secara definitif. Sekarang saatnya -mereka tegaskan- untuk mengadakan perlucutan nuklir total. Dana luar biasa besar yang dihemat dengan itu, lebih baik dipakai memerangi kelaparan dan penyakit yang masih melanda banyak negara miskin. Tentu saja, hal itu hanya bisa dilaksanakan dalam rangka PBB. Jika masih ada satu dua negara yang merasa enggan ikut dalam persetujuan ini, mereka dapat dipaksakan oleh komunitas internasional.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sebagai sebuah perusahaan umum, Bulog memiliki tugas publik yang mulia, yaitu menjaga ketahanan pangan nasional. Di tingkat konsep ketahanan itu dapat memiliki perspektif mikro tentang kecukupan pangan dan gizi bagi seluruh lapisan masyarakat, dan juga dapat bermakna sangat makro tentang ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan dalam konteks pasar nasional, regional, dan pasar lokal. Sedangkan, semua orang tahu, mendesain suatu ketahanan pangan di tingkat mikro dan makro sekaligus, bukan pekerjaan mudah, apalagi di tengah era keterbukaan dan ekonomi pasar sekarang ini.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Terakhir, Direksi Bulog dituntut kompatibel dengan strategi prioritas pembelaan dan perlindungan bagi petani (terhadap persaingan dengan pasar global) melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi produksi. Bulog juga bervisi lebih ground dalam meningkatkan kecukupan pangan ( food adequacy ), tidak semata kebijakan pangan murah ( cheap food policy ). Misi ini memang agak berat. Namun, akan menjadi ringan jika dipikul bersama dengan Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, dan anggota ka-binet lainnya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Apa sesungguhnya tujuan KKP? Dalam TOR-nya disebutkan secara spesifik tujuannya, “ to establish the conclusive truth in regard to the events prior to and immediately after the popular consultation in 1999, with a view to further promoting reconciliation and friendship, and ensuing the non-recurrence of similar events”. Untuk mengungkap kebenaran sejati atas kejadian dan peristiwa baik sebelum maupun segera setelah referendum. (Kata “ consultation” sebenarnya bermakna “jajak pendapat” atau “referendum”).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Untuk bisa mencapai tujuannya, KKP terutama diberi mandat mengungkap kebenaran sejati seputar hakikat, sebab-musabab, dan keluasan tindak kekerasan yang diduga melanggar HAM yang timbul sebelum maupun setelah berlangsungnya referendum di Timtim. Untuk itu, ke-10 anggota KKP bekerja keras dengan menghimpun dan mempelaja-ri semua berkas yang ada, baik yang berasal dari SPSC, CAVR, KPP HAM, maupun pengadilan ad-hoc HAM di Indonesia. Untuk kepentingan cek dan ricek, KKP juga melakukan dengar pendapat publik.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tanggal 27 Maret nanti KKP menggelar dengar pendapat ronde II. Kali ini di sebuah hotel berbintang lima di Jakarta. Habibie dikabarkan akan hadir; sedang kehadiran Wiranto masih teka-teki. Kehadiran dua tokoh itu amat penting, karena kerusuhan di Timtim pascareferendum tidak bisa dipisahkan dari kebijakan politik pemerintah Habibie yang tiba-tiba memberikan opsi kedua (merdeka) kepada rakyat Timtim. Sedang Wiranto memegang kendali operasi militer tertinggi (setelah Presiden/Panglima Tertinggi), sehingga apa yang dilakukan para pejabat militer di Timtim, pasti, minimal sepengetahuan Wiranto.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ketika opsi merdeka dibuka pemerintah Habibie, wajar jika banyak elemen masyarakat di Timtim, termasuk oknum-oknum militer Indonesia, yang kecewa, bahkan marah, lalu melakukan serangkaian tindakan anarkis sebagai bentuk protes keras mereka. Jangan lupa, lebih dari 100.000 personel ABRI tewas di Timtim sejak wilayah itu masuk dalam jurisdiksi RI. Timtim ibarat “gunung berapi” yang meletus dahsyat sekali. Korban memang tidak bisa dihindari. Bisa saja ada sementara oknum aparat yang bertindak sadis. Namun, prinsip cause-and-effect rasanya perlu ditegakkan dalam hal ini.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Namun, kelihaian politik mereduksikan keindonesiaan sekadar menjadikannnya benda yang memuaskan dahaga kerakusan amat sering menciptakan kecelakaan paling pedih di kekinian. Sebagian orang telah merobek keindonesiaan dan merendahkan kebangsaan ini sebagai alat yang memuaskan segudang nafsu tak terpuaskan. Bangsa ini menciut menjadi arena pertarungan merebut kesempatan memerkaya diri, memenuhkan lumbung ketamakan, dan mencuci kotoran menjijikkan dengan mekanisme juridis yang bisa dibeli dengan uang.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kemiskinan dan kerusakan lingkungan berkorelasi positif. Bahkan keduanya memiliki hubungan kausalitas derajat polinomial. Pada derajat pertama, kemiskinan terjadi karena kerusakan lingkungan atau sebaliknya lingkungan rusak karena kemiskinan. Pada tingkatan polinomial berikutnya, kemiskinan terjadi akibat kerusakan lingkungan yang disebabkan karena kemiskinan periode sebelumnya. Hal sebaliknya berpeluang terjadi, lingkungan rusak karena kemiskinan yang dipicu oleh kerusakan lingkungan pada periode sebelumnya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Jeffrey Sachs dalam kesimpulan bukunya The End of Poverty menekankan pentingnya hubungan kemiskinan dan kerusakan lingkungan sebagai peubah penentu kesejahteraan dan kemakmuran. Menurutnya, sementara investasi pada kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur mungkin dapat mengatasi perangkap kemiskinan yang sudah ekstrem kondisinya, degradasi lingkungan pada skala lokal, regional, dan global dapat meniadakan manfaat investasi tersebut. Dengan kata lain, ada banyak variabel penting yang ikut menentukan kesejahteraan dan kemiskinan, namun lingkungan alam bisa dipandang sebagai yang terpenting.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sejak ditetapkan pada September 2000 dan diikuti dengan penatapan Milleneium Project pada 2002 di Johannesburg, Afrika Selatan oleh Kofi Annan, banyak negara dunia memberikan perhatikan serius pada pencapaian target-target yang ditetapkan. Dalam kaitan dengan pengentasan kemiskinan, tiga target yang disepakati untuk dicapai yaitu mengurangi separuh jumlah penduduk yang pendapatannya di bawah $1 sehari, mengurangi separuh jumlah penduduk yang kelaparan, serta meningkatkan jumlah ketersediaan pangan bagi orang miskin.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Target yang berkaitan keberlanjutan lingkungan adalah memadukan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan dan program pembangunan setiap negara, meningkatkan jumlah orang yang dapat akses air bersih, serta meningkatkan secara siginifikan kehidupan 100 juta orang yang hidup di daerah kumuh. Target-target itu membuka debat publik secara demokrasi tentang kinerja pemerintah. Partai politik juga menggunakan target-target ini untuk secara terbuka mengevaluasi kebijakan dan program pemerintah.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tidak untuk diperdebatkan, hanya sebagai indikator, pada 2002 jumlah penduduk miskin 36,4 juta (18,1 persen). Pada September 2006, dengan standar $1,55 sehari, jumlahnya menjadi 39,40 juta. Di saat yang sama, dilaporkan 25 persen anak, usia hingga 5 tahun, menderita gizi buruk. Juga, kematian ibu 307 per 100.000 kelahiran, atau tiga kali kematian di Vietnam dan enam kali Malaysia atau Tiongkok. Per tumah tangga, pada Januari 2006 terdapat 17,8 juta, atau 33,4 persen, rumah tangga miskin (RTM). Menurut pidato kenegaraan terakhir, ada 192 juta, atau 36,1 persen RTM. Sementara target RPJM 12,5 persen pada 2006.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sudahkah pekerjaan berpolitik menjadi panggilan bagi mereka, bahwa kerja adalah rahmat (sehingga harus bekerja tulus penuh syukur); kerja adalah amanah (sehingga harus bekerja benar penuh tanggung jawab); kerja adalah panggilan (sehingga harus bekerja tuntas penuh panggilan); kerja adalah aktualisasi (sehingga harus bekerja keras penuh semangat); kerja adalah ibadah (sehingga harus bekerja serius penuh kecintaan); kerja adalah seni (sehingga harus bekerja kreatif penuh suka cita); kerja adalah kehormatan (sehingga harus bekerja tekun penuh keunggulan); kerja adalah pelayanan (sehingga harus bekerja sempurna penuh kerendahan hati)?

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ketiga , faktor yang juga berpengaruh adalah pola hubungan atasan-bawahan di tubuh Polri. Berkaca pada kasus Hance di Semarang, yang bersangkutan marah dan menolak dimutasi sehingga menembak atasannya. Karena itu proses mutasi, demosi, dan promosi harus dilakukan berdasarkan prestasi ( merit system ) dengan mengedepankan reward and punishment, sehingga menghasilkan polisi yang profesional dan berkualitas di semua tingkatan jabatan. Hal itu terlepas dari apakah dalam kasus mutasi Hence itu sesuai prosedur atau tidak.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pada saat ini DPR sedang membicarakan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kementerian Negara bersama Presiden yang diwakili Mensesneg. Dalam membahas RUU itu, sikap fraksi-fraksi terbelah dua. Sebagian fraksi menghendaki adanya ketentuan yang dengan tegas membatasi kekuasaan presiden dalam membentuk, mengubah, dan membubarkan kementerian negara dimuat dalam UU ini. Sebagian fraksi menolaknya dengan alasan pengaturan seperti itu hanya akan mereduksi kekuasaan pemerintahan yang menurut UUD 1945 harus dilaksanakan oleh presiden menurut UUD dan bukan menurut UU. Pembatasan seperti itu juga tidak sejalan dengan pilihan politik kita untuk menerapkan sistem pemerintahan presidensial.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sebenarnya kebutuhan untuk membuat UU tentang Kementerian Negara merupakan amanat Pasal 17 ayat (4) UUD Negara RI Tahun 1945 yang menyatakan “pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.” Kalau ketentuan Pasal 17 ayat (4) itu dibaca dan dikaitkan dengan ayat-ayat sebelumnya, jelaslah dengan ketentuan tersebut pembentuk UUD menginginkan adanya UU yang mengatur tentang pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara yang merupakan kewenangan presiden dalam rangka menjalankan kekuasaan pemerintahan menurut UUD. Namun, tata caranya harus diatur DPR bersama pemerintah dalam UU agar presiden tidak bertindak sewenang-wenang.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pasal 17 ayat (4) dan tiga ayat lainnya merupakan gugus peraturan yang terpaut erat dengan ketentuan Pasal 4 UUD 1945 yang mencerminkan Cita Negara ( Staatsidee ) kita mengenai sistem pemerintahan negara yang kita anut. Pasal 4 itu sendiri menyatakan Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD (ayat 1) dan dalam melakukan kewajibannya ia dibantu satu orang wakil presiden (Pasal 4 ayat 2) dan menteri-menteri negara (Pasal 17 ayat 1). Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden (ayat 2) dan setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan (ayat 3). Selanjutnya dikatakan dalam ayat 4 pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam UU.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pelaksanaan sistem pemerintahan presidensial yang disertai pembatasan dan mekanisme kontrol yang sangat ketat terhadap kekuasaan presiden memang tidak hanya tercermin dalam Pasal 17 ayat (4), tetapi ditemukan juga dalam sejumlah pasal UUD 1945 hasil perubahan seperti antara lain Pasal 5 bahwa presiden tidak lagi menjadi pelaku kekuasaan perundang-undangan; ketentuan Pasal 14 ayat (1) bahwa Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA. Begitu juga dalam memberikan amnesti dan abolisi serta mengangkat duta dan menerima penempatan duta negara lain harus memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13 ayat 1 dan 2). Dalam UUD 1945 lama kewenangan- kewenangan tersebut sepenuhnya menjadi urusan presiden.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Selain itu ketentuan mengenai jabatan presiden dan wapres yang bersifat fixed term – yaitu memegang masa jabatan untuk lima tahun dan setelahnya hanya bisa dipilih kembali dalam satu kali masa jabatan (Pasal 7) – yang menjadi karakter pokok dari sistem presidensial, dibatasi oleh ketentuan dalam UUD 1945 yang tetap memberi peluang untuk memberhentikan presiden dan atau wapres sebelum masa jabatannya berakhir berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam UUD. Itu semua tercermin dari semangat untuk membatasi dan mengawasi kekuasaan presiden dalam sistem presidensial sehingga praktik penyelenggaraan kekuasaan presiden yang menyimpang dari ketentuan UUD seperti yang terjadi pada era pemerintahan sebelumnya tidak terjadi lagi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Hal penting yang memerlukan perhatian adalah bahwa RUU Kementerian yang tengah dibahas DPR bersama Pemerintah itu adalah RUU yang dibuat untuk negara kita yang menganut sistem pemerintahan presidensial sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 4. Dengan menegaskan sistem presidensial tetap dipertahankan, suka atau tidak suka sebenarnya kita masih membutuhkan lembaga presiden yang kuat yang karena memimpin pemerintahan sehari-hari, presiden harus diberi kewenangan yang luas. Namun pemberian kewenangan yang luas seperti itu haruslah disertai dengan mekanisme kontrol yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Selain tercermin dalam ketentuan mengenai fixed term untuk jabatan presiden dan wapres, dianutnya sistem presidensial juga tercermin dalam ketentuan mengenai pemilihan presiden dan wapres secara langsung oleh rakyat. Paket pemilihan presiden dan wapres yang menang dalam pemilu mencerminkan program-program yang ditawarkan paket calon presiden dan wapres selama kampanye pemilu berlangsung disukai dan disetujui rakyat, dan paket tersebut dipercaya oleh pemilih mampu menjalankan program-program tersebut sehingga merekalah yang dipilih.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Konsep keamanan individual merujuk pada kondisi (jaminan) keamanan yang dapat diberikan negara kepada individu agar dapat dengan damai menjalankan kehidupannya sehari-hari, baik dalam bekerja untuk kehidupan yang layak, menikmati kehidupannya dewasa ini dan di masa depan. Konsep itu kelihatan tampak egoistik dan sangat Barat karena lebih menonjolkan peran manusia secara individual atau sebagai an independent human being , dan kontradiktif dengan Timur yang lebih menekankan keamanan bersama dalam konteks masyarakat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sejalan dengan kerusakan lingkungan hidup dunia, baik oleh eksploitasi komersial maupun kemiskinan, keamanan individual masyarakat di Barat, tidak hanya di negara berkembang yang belum menyadari hal itu, pun turut terancam. Karenanya tidak heran, gerakan kesadaran lingkungan yang berangkat dari gerakan individual, bermunculan dan melakukan tekanan terhadap kebijakan pemerintah sendiri maupun negara berkembang, yang mengalami proses degradasi dan destruksi lingkungan hidup secara masif dan cepat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Di samping itu, peredaran obat bius dan narkotika, aksi kriminalitas dan terorisme global, kian meningkatkan ancaman terhadap keamanan individual, yang sekaligus menciptakan rasa tidak aman di negara-negara maju. Ancaman terhadap keamanan individual yang meningkat, yang menciptakan rasa tidak aman, tentu saja berpengaruh terhadap meningkatnya tekanan warga negara terhadap pemerintah masing-masing, sehingga pemerintah mengambil tindakan mengintroduksi kebijakan protektif atas kepentingan warga negara mereka.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Walaupun demikian, transformasi makna keamanan kolektif yang berkembang dari keamanan individual itu, tidak menghilangkan makna keamanan kolektif semula, yakni dalam arti pakta militer atau aliansi pertahanan. Sebab, dalam realitasnya, negara maju, dan bahkan, adikuasa tunggal seperti Amerika Serikat, masih membutuhkan upaya memelihara keamanan kolektif dalam perspektif tersebut. Contohnya dalam pembentukan payung antimisil stra- tegis Tiongkok dan Korea Utara, bersama-sama dengan Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Di mandala Eropa, negara Eropa yang sangat enggan untuk terus bergantung pada bantuan militer Amerika Serikat di masa depan, telah memikirkan untuk menciptakan pertahanan bersama dari ancaman serangan luar. Tercipta pertahanan antara Inggris dan Prancis, ataupun Prancis dan Jerman. Sementara, kehadiran NATO dengan eksisnya peran dominan Amerika Serikat, juga membuk- tikan konsep keamanan kolektif dalam arti tradisional, masih diterapkan. Hanya bedanya, dewasa ini tidak lagi se- rigid pada masa sebelum Perang Dingin berakhir.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ada faktor lain lagi kenapa kelompok sekitar PM Sutan Sjahrir dengan dukungan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh Hatta khawatir akan suatu konflik politik dan militer dengan Belanda berlarut-larut. Selama pendudukan Jepang, pihak militer Jepang telah mengadakan latihan semi militer yang menyeluruh untuk pemuda-pemudi Indonesia dan membentuk organisasi para militer. Semuanya itu untuk memperkuat pertahanannya, terutama di Jawa, Bali, dan Sumatera dalam menghadapi kemungkinan pendaratan pasukan-pasukan Sekutu.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam mengenang Perjanjian Linggarjati yang berumur 60 tahun pada tanggal 25 Maret 2007, maka yang menonjol adalah visi luas dan keberanian politik yang dimiliki seorang tokoh pemimpin seperti Perdana Menteri Sutan Sjahrir. Pasal 1 yang dikutip di atas telah menimbulkan kehebohan bukan saja di kalangan radikal kiri yang dikobarkan oleh Tan Malaka. Juga, sebagian dari sayap kanan yang supernasionalistik menganggap Sjahrir dan para pendukungnya telah “menjual” kedaulatan Indonesia Merdeka. Ia dicap sebagai pengkhianat bangsa. Dua hari setelah penandatanganan, di depan suatu rapat umum di halaman Balai Kota di Merdeka Selatan, Sjahrir pidato menguraikan pemikiran dan keyakinan di balik Perjanjian Linggarjati.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sebagaimana banyak diulas di berbagai media massa, kejadian tragis di pagi hari berkait kelindan dengan etika kepolisian, perekrutan, kultur kekerasan pendidikan, jenjang karier/mutasi, beban tugas yang berat, sementara kesejahteraan tidak adil. Dalam kasus Briptu Hance, dari sisi sosial ekonomi saja mudah ditebak kesejahteraaan yang bersangkutan jauh dari standar seorang pelayan negara. Bagaimana mungkin seorang yang hidup di bawah standar mampu memberikan pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat?

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pembunuhan terhadap atasan sendiri menjadi potret yang paling mungkin, karena dalam asumsi Hance yang menentukan kesejahteraan sebagai prajurit adalah atasan. Meminjam Novel Ali (2007), tindakan Hance terhadap atasannya mencerminkan pelanggaran etika kepolisian. Pertanyaan Novel sangat menggelitik, apakah etika ini terus-menerus diberikan atau hanya ketika seorang anggota Polri menjalani pendidikan di Secaba atau Akademi Kepolisian? Maka mudah ditebak dengan cepat, idealisme sebagai pelayan publik luntur sejalan dengan ramainya godaan menjadi polisi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kultur kekerasan itu meminjam terminologi Johan Galtung (2001) akan menjadi kultur kekerasan berantai atau efek domino. Kekerasan yang dilakukan pemimpin kepada anak buah, dengan mudah berantai kepada anak buah yang lebih rendah pangkatnya, bahkan kepada masyarakat yang mestinya dilindungi. Kekerasan yang sudah dilakukan akan terpendam menjadi efek bawah sadar yang sewaktu-waktu bisa diledakkan ketika tekanan atau situasi pahit mendera seseorang. Sebagian masih percaya kultur kekerasan sengaja diciptakan untuk mendisiplinkan seseorang. Padahal, kalangan pendidik justru menentang keras praktik kekerasan karena akan melahirkan efek balas dendam.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Selain itu kesejahteraan mestinya bukan hanya milik pemimpin. Bukan rahasia lagi banyak anggota Polri dan juga TNI dengan pangkat rendah hingga pensiun belum mempunyai rumah sendiri. Sementara pada sisi lain banyak petinggi Polri, yang masih aktif maupun pensiunan, mampu memiliki rumah mewah dengan kendaraan bagus. Padahal dengan gaji standar tidak mungkin membangun rumah mewah seperti sering kita saksikan selama ini. Ambil contoh Hance dengan rumah petak ukuran 4 X 6 meter di Asrama Polisi Kabluk Semarang yang dihuni 11 keluarga.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pembangunan di Jakarta bergerak cepat dalam segala aspek sehingga diperlukan bentuk organisasi pemerintah yang lebih adaptif melayani dinamika kekhususan Jakarta. Singkatnya, jika ditinjau dari perspektif kepemimpinan, waktu, dan kapasitas, akibat tingginya intensitas kegiatan gubernur dan wakil gubernur (hanya satu) saat ini, kurang menunjang pencapaian pemerintah yang sensitif, transparan, responsif, bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, sehingga dapat dianggap tidak civilized . Kita perlu membangun Pemerintah Jakarta yang lebih dapat menjadi penjaga dan pelaksana nurani rakyat, siap setiap saat melayani kepentingan rakyat, sehingga reformasi dan demokrasi semakin menjadi nyata dan profesional.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Secara langsung maupun tidak langsung, sistem pemerintahan suatu wilayah memiliki efek terhadap kesejahteraan rakyatnya. Suatu sistem dapat menjadi patokan atau batasan apa yang dilakukan seseorang. Jadi jika sistem yang diberlakukan berdampak baik bagi rakyat, hendaknya sistem tersebut dijalankan secara konsisten. Namun jika suatu sistem berdampak buruk, hendaknya sistem tersebut dibenahi atau diganti dengan yang adaptif. Kenyataan saat ini, masih banyak yang perlu dibenahi di Jakarta dari berbagai sudut pandang terutama pelayanan masyarakat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Keberadaan pemerintah daerah sebagai hasil pembagian Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat terkait dengan Bab VI UUD 1945. Khusus bahasan mengenai Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sangat terkait dua hal. Pertama , Ayat (4) Pasal 18 UUD 1945 yang berbunyi “gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.” Kedua , Ayat (1) Pasal 18b UUD 1945 yang berbunyi “negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.”

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sesuai dengan dinamika dan kompleksitas pembangunan di Jakarta yang bergerak cepat dalam segala aspek, tidaklah mengherankan jika diperlukan bentuk organisasi Pemerintah Jakarta yang dapat lebih adaptif melayani dinamika kekhususan Jakarta. Singkatnya, jika ditinjau dari perspektif kepemimpinan, waktu dan kapasitas, akibat tingginya intensitas kegiatan gubernur dan wakil gubernur (hanya satu) saat ini, dinilai kurang menunjang pencapaian pemerintah yang berpihak kepada rakyatnya. Bahkan Bang Yos pernah mengungkapkan, kehadiran satu wakil gubernur pada saat ini membuat Pemerintah DKI Jakarta terengah-engah menjalankan pemerintahan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Wakil-wakil gubernur membidangi pembangunan, sosial kemasyarakatan, pemerintahan, dan perekonomian. Permasalahan banjir yang tak pernah absen merupakan salah satu tugas dari Wakil Gubernur Bidang Pembangunan yang menyinergikan penanganan secara terpadu dengan Jabar dan Banten. Demikian juga, dengan wakil gubernur yang lain akan fokus pada tugas pokok dan fungsinya menuju masyarakat Jakarta yang adil, aman, dan sejahtera. Di sini jelas terlihat profesionalisme politis yang diwakili gubernur, dan profesionalisme teknis, sosial, ekonomi dan administratif diwakili empat wakil gubernur sangat terpenuhi dan sesuai dengan tuntutan pelayanan publik terkini dan antisipasi jauh ke depan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Bulan Juni 2006 Global Nexus Institute memperoleh hasil kajian dua pakar Harvard University berjudul How Much is a Seat on The US Security Council Worth? Kajian itu mengulas tentang bantuan luar negeri dan makna voting di forum PBB. Bagaimana RI bisa bermain kartu percaturan global secanggih negara lain yang menikmati arus dana ratusan juta atau miliaran dolar? Bagaimana kita mengaktualkan asas quid pro quo dalam diplomasi global kita? The Washington Post sejak Maret 2007 membuat serial sebulan penuh berjudul Lobbyist: Washington Biggest Business. Nilai jasa lobi tahun 2006 US$ 2,5 miliar dibanding US$ 100 juta pada 1975.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Hari Selasa, 10 April 2007, Global Nexus Institute sebagai lembaga lobi pertama di Indonesia, akan menggelar Exclusive Breakfast Roundtable, di Sumba Room Hotel Borobudur. Acara itu menampilkan Mr Paul Miller, Ketua American League of Lobbyist untuk menguraikan seluk-beluk lobi di AS. Pada 26 Januari 2007 dalam diskusi QTV saya merujuk kajian Economist Intelligence Unit (EIU ) bahwa Indonesia akan masuk 10 besar ekonomi pada 2030. Kolom saya Senin, 29 Januari, berjudul “Indonesia, 10 Besar Ekonomi 2030?” Force majeur, banjir membatalkan acara peluncuran Global Nexus Institute 6 Maret menjadi 10 April 2007.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Di Indonesia, mantan Presiden Soeharto pernah mengeluarkan peraturan penyelenggara negara harus melaporkan kekayaan pribadi. Tapi laporan itu hanya boleh dibaca presiden dan biasanya disimpan di laci, tidak di-tindaklanjuti. Di zaman Reformasi pernah ada Komite Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara. Biasanya laporan kekayaan itu diumumkan dan para menteri selalu menekankan adanya faktor hibah dalam jumlah kekayaan. Mestinya hibah itu ditelusuri, siapa dan mengapa serta ada kaitan apa bisa terjadi hibah miliaran.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Elite politik Indonesia mahir melakukan praktik money politics dengan transaksi lintas lembaga Trias Politika. Antara eksekutif, legislatif dan judikatif serta masyarakat bisa terjadi transaksi dana untuk mengamankan kepentingan masing-masing dalam percaturan politik. Tapi Indonesia kurang lincah menuntut quid pro quo atas manuver diplomatik. Pemerintah negara-negara yang memerlukan favor AS biasanya menunjuk lobbying firm untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan mereka tanpa mengurangi peranan kedutaan besar mereka di Washington DC.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Salah satu lobbyist terkenal ialah Tongsun Park yang di tahun 1970-an berhasil memperjuangkan alokasi bujet AS untuk bantuan ke Korea Selatan. Tongsun Park baru-baru ini terlibat dalam skandal Oil for Food Iraq yang terkait dengan mantan Sekjen PBB Kofi Annan. Perlu diketahui, peranan Kongres (DPR dan Senat) di AS sangat penting untuk mengesahkan anggaran bantuan dan bisa memveto atau menghalangi langkah presiden, Senator Demokrat Patrick Leahy adalah yang paling keras menolak bantuan militer untuk RI karena stereotype TNI bertradisi pelanggar HAM.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Suara Indonesia dalam Dewan Keamanan PBB tentang resolusi sanksi terhadap Iran mestinya memperoleh quid pro quo dari AS. Di sini pentingnya lobbyist untuk menggarap tangible benefit dari bobot suatu langkah diplomatik. Sebab “ there is no such thing as free lunch in the world. You have to pay for your lunch “. Mengatur quid pro quo ini merupakan profesi rutin bagi lobbyist . Kehadiran Global Nexus Institute adalah untuk bersinergi dengan Pemerintah agar kartu diplomasi bisa dimanfaatkan bagi sebesar besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Diperlukan kemauan politik yang dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat, khususnya dalam hal keefektifan dana. Hal itu dicapai dengan menyusun program perbaikan gizi yang dilandasi konsep dan data ilmiah yang bersifat universal, yang menjadi bagian integral dari kebijakan dan rencana pembangunan sosial ekonomi jangka pendek dan panjang, nasional maupun daerah. Karena dana pembangunan negara miskin umumnya terbatas, harus dicari program yang berbiaya relatif kecil dengan dampak besar terhadap kesejahteraan rakyat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kebijakan yang mendorong terpenuhinya permintaan dan kebutuhan masyarakat meliputi enam hal. Yakni, bantuan langsung tunai (BLT) bersyarat bagi keluarga miskin, kredit mikro untuk pengusaha kecil dan menengah, pemberian suplemen makanan khususnya pada waktu darurat, pemberian suplemen zat gizi mikro khususnya zat besi, vitamin A dan zat yodium, bantuan pangan langsung kepada keluarga miskin, serta pemberian kartu miskin untuk keperluan berobat dan membeli makanan dengan harga subsidi, seperti beras untuk orang miskin (raskin) dan MP-ASI untuk balita keluarga miskin.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Peran dunia usaha dalam program pembangunan manusia yang meliputi empat hak dasar (pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan rasa aman) memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan pembangunan nasional secara keseluruhan. Apalagi, akibat terbatasnya anggaran, belanja publik untuk program pembangunan manusia yang disediakan pemerintah masih terbatas. Praktis untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membiayai kesehatan, pangan, dan pendidikan, pemerintah selama ini lebih banyak bergantung pada pertumbuhan ekonomi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Arahan kebijakan pemerintah tersebut bertumpu pada pengembangan inovasi-inovasi lokal se- bagai simbol kemitraan antarse- luruh pemangku kepentingan ( stakeholders ) yang meliputi pemerintah, legislatif, dunia usaha, LSM, dan komponen masyarakat lainnya. Melalui kebijakan yang komprehensif tersebut akan mendorong kesadaran dunia usaha dalam menjalin kemitraan yang efektif dengan pemangku kepentingan lainnya. Pada akhirnya, saya berharap kesadaran dunia usaha dalam mendukung program pembangunan manusia Indonesia harus terintegrasi dengan gerakan masyarakat secara keseluruhan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Teten Masduki (2007) mencatat Indeks Persepsi Korupsi hasil survei Transparency International dalam lima tahun terakhir skornya cuma naik dari 1,9 (2001) ke 2,4 (2006), sehingga Indonesia bertahan dalam kelompok negara ter-korup. Governance Assessment Survey (2007) UGM-PGR terhadap enam indikator tata kelola pemerintahan ( governance ) versi Bank Dunia di 10 provinsi dan 10 kabupaten, salah satunya menyimpulkan, pungli masih lazim dan pemberantasan korupsi terhambat keseriusan pemerintah dan lembaga bukan pemerintah.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Bencana banjir, genangan dan longsor, waktunya simultan dengan kekeringan, rawan pangan, dan gizi. Apabila frekuensi terjadinya pertemuan dua kutub bencana itu semakin tinggi, cepat dan pasti akan memunculkan bencana baru yang jauh lebih dahsyat. Malapetaka yang lebih besar akan terjadi apabila pada saat bersamaan terjadi perubahan iklim, baik global, regional, dan lokal. Besarannya diprediksi akan lebih dahsyat, karena efeknya kontinu, tidak berbatas ( continue and non-boundaries ), bahkan lebih kejam dibandingkan terorisme karena tidak membedakan target ( non-selected target ).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tanda tandanya sangat jelas, apabila kita bandingkan kinerja ekonomi dan lingkungan Indonesia dengan Vietnam, Myanmar, dan Laos 10 tahun lalu dan sekarang. Kebangkitan ekonomi dan lingkungan ketiga negara tersebut kini sangat cepat, cemerlang, dan menjanjikan. Sementara itu, progress pembangunan Indonesia langsung dieliminir bencana lingkungan, sehingga secara entitas, resultannya negatif. Itulah sebabnya, sekalipun Presiden dan pembantunya sudah bekerja luar biasa keras, siang dan malam, tanda-tanda kebangkitan ekonomi nasional belum sepadan dengan pengorbanannya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Terhadap sektor pertanian, dampak bencana banjir dan kekeringan yang demikian besar akan semakin berat apabila ditambah dengan perubahan iklim. Besarnya risiko dan biaya produksi pangan akibat kenaikan suhu, intensitas, durasi radiasi matahari, kecepatan angin maksimum maupun rata-ratanya antar tempat maupun waktu menyebabkan kelangkaan air ( water scarcity ), eksplosi hama sangat tinggi, sehingga sangat menyulitkan petani dalam melakukan antisipasi dalam budi daya. Posisi petani yang terus terjepit akibat deraan lingkungan itu masih harus menyubsidi orang kaya perkotaan dan orang miskin dalam bentuk harga beras murah yang semestinya bukan menjadi tanggung jawabnya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tujuan implementasi Solusi e-Demokrasi adalah untuk menyediakan sistem informasi pendukung kerja KPU/KPUD sebagai penyelenggara yang komprehensif dan terpadu. Pentingnya mewujudkan visi dari KPU/KPUD yaitu menjadi penyelenggara pemilu yang independen, imparsial, serta profesional sehingga hasil kerjanya dipercaya semua pihak, serta meningkatkan kualitas demokrasi dengan terselenggaranya pemilu yang lebih berkualitas dengan partisipasi masyarakat seluas-luasnya atas dasar prinsip-prinsip demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan beradab.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kelemahan pendataan kependudukan menjadi problem besar dalam menyelenggarakan pemilu/pilkada di Indonesia sekarang ini. Reliabilitas atau keandalan data kependudukan masih sangat rendah. Meskipun pemerintah membenahi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) untuk pemerintah daerah dengan anggaran cukup besar, langkah di lapangan tampak tambal sulam karena tidak berdasarkan solusi telematika yang komprehensif. Akibatnya pemutakhiran database kependudukan secara online untuk pemilu maupun pilkada mendatang juga banyak terkendala.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Di sinilah pentingnya peniadaan tarik-menarik kepentingan, antara siapa pun atau pihak mana pun, yang dalam jangka waktu panjang, menengah, atau pendek, dapat mengakibatkan kendala reformasi. Padahal, reformasi Polri merupakan conditio sine qua non (prasyarat mutlak) mewujudkan Polri yang profesional, mandiri, demokratis, dan bersih. Tanpa dukungan masyarakat, perubahan kultur pribadi anggota Polri (karakter polisi), khususnya yang diduga korupsi, menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang, keliru menggunakan diskresi, memberikan pelayanan yang buruk, atau melakukan tindakan diskriminatif dalam pelayannya, mustahil dapat dilaksanakan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Reformasi Polri, juga merupakan prasyarat mutlak guna meniadakan justifikasi publik atas kekuasaan berlebihan Polri. Jika justifikasi publik atas kewenangan yang berlebihan dibiarkan tersebar, akan mendorong tumbuh serta berkembangnya kesan umum, berupa superbody -nya Polri. Kesan demikian sama sekali tidak menguntungkan, karena memang Polri punya batas kewenangan di tengah sedemikian luasnya wewenang sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Mungkin seabrek rencana besar TVRI di tahun 2007 diiringi dengan perbaikan pola kebijakan baik manajemen maupun programnya itu yang membuat karyawan meradang. Tidak bisa dimungkiri, fakta di lapangan sebelumnya menunjukkan karyawan banyak “bermain” menentukan harga produksi. Dengan diberlakukan pola manajemen satu pintu dalam kerja sama, tentunya akan banyak memangkas kebebasan “bermain” di lapangan. Apalagi janji adanya transparansi dan akuntabilitas dari direksi baru sedikit banyak membuat karyawan yang sebelumnya berada dalam zona “kenyamanan” tersebut bak mati kutu.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan duka mendalam kepada Presiden Afghanistan Ashraf Ghani, beserta seluruh rakyat Afghanistan, atas tragedi yang terjadi di Kabul, ibu kota Afghanistan, termasuk penyerangan yang terjadi pada dua hari lalu dan Senin (29/1) pagi. “Saya berdoa agar para korban dapat segera pulih dan kepada keluarga serta kerabat yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran,” kata Presiden Jokowi dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan bilateral dengan Presiden Afghanistan di Istana Presiden Agr, Kabul, Afghanistan, Senin siang waktu setempat. Seperti diinformasikan melalui laman resmi Setkab , Selasa (30/1) pagi, pada kesempatan itu Presiden Jokowi menyatakan, bahwa kunjungannya ke Afghanistan ini merupakan bentuk penghormatan dirinya atas kunjungan serupa yang dilakukan Presiden Afghanistan ke Indonesia pada tahun lalu. Kunjungan Kenegaraan Bilateral Presiden Republik Indonesia ke Afghanistan ini sekaligus menjadi yang pertama setelah hampir enam dekade berlalu. “Kunjungan saya ke Afghanistan merupakan kunjungan Kenegaraan Bilateral pertama Presiden Republik Indonesia setelah hampir enam dekade. Terakhir Presiden Sukarno berkunjung ke Afghanistan pada Mei 1961,” ujar Presiden seraya menambahkan, kunjungan ini dapat dimaknai sebagai komitmen kuat Indonesia untuk dapat meningkatkan hubungan dan kerja sama dengan Afghanistan. Indonesia, lanjut Presiden, juga berkomitmen untuk membangun perdamaian dan mendukung kesejahteraan bangsa Afghanistan. Komitmen tersebut diperkuat dalam pertemuan bilateral antara kedua negara yang berlangsung hangat dan penuh rasa persaudaraan. Presiden Jokowi menegaskan, kerja sama terkait pembangunan perdamaian di Afghanistan makin dimatangkan kedua pihak. “Indonesia dan Afghanistan akan meningkatkan berbagai kegiatan yang dapat membantu proses peace building dan rekonsiliasi di Afghanistan,” ucap Presiden. Salah satu bentuk dukungan Indonesia dalam mewujudkan perdamaian di Afghanistan, menurut Presiden, ditunjukkan dengan berlanjutnya pembangunan kompleks Indonesia Islamic Centre (IIC) di Kabul. Rencananya, fasilitas kesehatan akan turut dibangun dalam kompleks tersebut pada tahun ini. “Klinik kesehatan di kompleks IIC akan mulai dibangun pada musim semi 2018 melengkapi Masjid As-Salam yang telah digunakan oleh masyarakat Afghanistan sejak tahun 2015,” ungkap Presiden. Kompleks IIC ini merupakan simbol atau monumen dari persahabatan Indonesia dan Afghanistan. Lokasi tersebut diharapkan akan menjadi pusat kegiatan yang mendorong perdamaian. Sementara itu, Presiden Ashraf Ghani menyambut baik kehadiran Presiden Jokowi di Kabul, Afghanistan. “Saya sangat menghargai dan menyampaikan terima kasih dari rakyat Afghanistan atas kedatangan di sini. Presiden Jokowi selalu mendorong terjadinya perdamaian di Afghanistan,” ucap Presiden Ghani. Selain itu, kedatangan Presiden Jokowi juga membawa berkah bagi masyarakat Afghanistan. Kedatangan Presiden ke Kabul diiringi turunnya hujan salju yang diyakini membawa berkah. “Kedatangan Yang Mulia tidak perlu membawa emas, tapi membawa hujan dan salju. Hujan dan salju merupakan berkah bagi kami. Salju dan hujan tidak pernah memilih akan turun pada orang kaya atau orang miskin,” ucap Presiden Ghani. (Der)

Wakil Ketua DPR Fadli Zon terus mengkritisi perlakuan Indonesia terhadap lembaga Dana Moneter Internasional (IMF). Fadli menyayangkan uang negara dipakai untuk penyelenggaraan acara IMF-Bank Dunia di Bali pada Oktober nanti. “Silakan saja, dan bagus Bali menjadi tempat pertemuan. Tapi biaya Rp 1 triliun itu bisa digunakan untuk yang lain, yakni untuk petani, nelayan, atau infrastruktur pendidikan/kesehatan,” kata Fadli kepada detikcom, Rabu (28/2/2018). Acara di Bali yang itu adalah Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia Tahun 2018 atau International Monetary Fund-World Bank Annual Meetings 2018 (IMF-WB AM 2018) akan digelar di Nusa Dua, pada 12-14 Oktober 2018 mendatang. Fadli Zon menyebut nominal uang dari Indonesia kelewat besar untuk acara itu. “Kenapa sampai sebesar itu? Dan (acara itu) diperlakukan sebagai event mahapenting,” gugat Fadli. “Padahal IMF ini yang menghancurkan ekonomi kita 1997-1998,” kata Fadli. Dihubungi detikcom secara terpisah, Ketua Satuan Tugas Persiapan Annual Meeting IMF-World Bank dari Bank Indonesia, Peter Jacob menjelaskan bahwa acara IMF-World Bank di Bali pada Oktober nanti diselenggarakan lewat mekanisme kerjasama. Dia mengoreksi Fadli Zon, biayanya bukan Rp 1 triliun. “Biayanya nggak sampai Rp 1 triliun. Kalau yang dikemukakan, itu Rp 800 miliar untuk acara Oktober 2018. Persiapannya sudah sejak dua tahun,” kata Peter Jacob. Adapun Ketua Komisi IX DPR yang membidangi soal keuangan, Merlchias Markus Mekeng, tak mempermasalahkan negara mengeluarkan modal besar untuk acara IMF-World Bank. Soalnya itu demi menarik investor. Hasil yang baik tentu perlu modal yang cukup. “Kalau mau mancing ikan gede, pancingnya juga harus bagus, umpannya juga jangan umpan kecil,” kata Mekeng bermain analogi.

Sepasang kekasih yang bermesraan di ruko kosong, Kecamatan Kaliwates, digerebek Satpol PP Pemkab Jember. Sepasang kekasih ini diduga hendak berbuat mesum di ruko sebelah Timur Roxy Mall itu. Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Pemkab Jember, Nino Eka Putra menjelaskan, saat digerebek, sepasang kekasih ini sedang bermesraan di sela pilar-pilar ruko. “Saat itu sekitar pukul 10 malam, dan petugas kami sedang melakukan patroli rutin. Ketika berada di sekitar ruko itu, terlihat ada sepasang pemuda seumuran 20 tahunan sedang berduaan di antara pilar-pilar besar di depan ruko kosong itu. Kami menduganya sedang berbuat mesum,” ujar Nino saat dikonfirmasi, Rabu (28/2/2018). Untuk menghindari hal-hal yang tidak baik, lanjut Nino, petugas mendatangi sepasang kekasih itu, dan mengingatkan untuk segera meninggalkan tempat dan pulang ke rumahnya. “Karena saat itu sudah menjelang tengah malam, dan kami ingatkan untuk segera pulang. Yang pemuda itu saat ditanyai mengaku rumahnya di (kecamatan) Rambipuji, dan pasangannya anak (kecamatan) Balung,” ujarnya. Dengan ditemukan persoalan tersebut, kata Nino, pihak Satpol PP Pemkab Jember berusaha selalu intensif untuk terus melakukan patroli. Karena tidak ingin di wilayah Kabupaten Jember tercipta wilayah yang tidak baik, dan banyak terjadi perbuatan mesum. “Sehingga kami akan terus rutin melakukan patroli, agar tercipta suasana kondusif. Terlebih lagi di tempat-tempat sepi dan rawan,” tandas Nino. Jika nantinya petugas masih memergoki persoalan yang sama, Nino menegaskan tidak akan segan untuk melakukan tindakan tegas, dan dibawa ke pihak kepolisian untuk diproses hukum. “Marilah kita sama-sama menjaga ketertiban umum, salah satunya tidak melakukan perbuatan tidak senonoh, apalagi di tempat umum,” pungkasnya.

Kedutaan besar (Kedubes) dinilai memiliki peran terkait adanya warga negara asing (WNA) alias bule yang hidup di Indonesia tapi kehabisan ongkos. Pihak kedubes dinilai jadi pihak yang harus bertanggung jawab atas bule yang hidup menggelandang di Indonesia. Terkait hal ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Arrmanatha Nasir mengatakan masing-masing kedubes memiliki aturan yang berbeda. Tiap kedubes memiliki cara untuk mencegah warga negaranya telantar di negeri lain. “Masing-masing negara memiliki aturan berbeda beda. Secara umum kedubes membantu sesuai dengan aturan mereka sendiri,” ujar Arrmanatha kepada detikcom, Selasa (27/2/2018). “Ada yang bantu menghubungi keluarga yang bersangkutan, ada yang memulangkan. Kasusnya beda-beda. Tidak bisa dipukul rata,” sambung pria yang akrab disapa Tata ini. Dalam beberapa kesempatan masyarakat Indonesia menunjukkan empati kepada bule yang kehabisan ongkos ini. Ada yang memberikan uang kepada bule yang meminta bantuan. Ada pula yang memberikan tumpangan saat menemui bule yang kehabisan ongkos. Saat ditanya apakah memberikan bantuan berupa uang sebagai tindakan yang tak patut dilakukan dan perlu melaporkan ke kedubes WNA tersebut, Tata tak menjawab secara langsung. Dia mengatakan pengecekan izin tinggal terhadap bule tersebut patut dilakukan. “Harus dicek juga apakah izin tinggal mereka masih ada,” ujar Tata. Sebelumnya diberitakan, anggota Komisi I DPR yang membidangi hubungan internasional, Dave Laksono, mengatakan kedubes WNA yang kehabisan ongkos itu ialah pihak yang harus bertanggung jawab. “Bagi para wisman yang kehabisan ongkos di tengah jalan, sebaiknya kedutaan mereka yang bertanggung jawab akan nasib mereka. Kita sebagai tuan rumah yang baik hanya dapat membantu fasilitasi sebaiknya mungkin,” tutur Dave kepada wartawan, Selasa (27/2) siang. Dave menilai, fenomena bule atau wisatawan asing yang kehabisan ongkos saat berwisata ke Indonesia diyakini bukan gara-gara kebijakan bebas visa. Dave mengatakan di antara mereka ada yang terlihat ‘kere’. Namun, ada di antara mereka juga yang punya gaya hidup seperti menginap di hotel besar, makan di restoran mewah, dan belanja produk lokal.

Related Posts

Comments are closed.