Jelang Pilkada Papua, Kapolda Imbau Timses Tak Provokasi Massa

Jelang Pilkada Papua, Kapolda Imbau Timses Tak Provokasi Massa

Polisi bekerja sama dengan tokoh agama dan tokoh adat untuk mewujudkan Pilkada Papua yang damai. Kapolda Papua Irjen Boy Rafli Amar meminta para tim sukses pasangan calon untuk tidak memprovokasi massa. “Kami juga mohon kepada paslon dan timses untuk tidak memobilisasi massa untuk tujuan yang tidak baik, jadi itu sudah kita sampaikan, sehingga para tokoh juga ikut menyuarakan. Kita ingin seluruh siapapun yang ikut kontestasi Pilkada ini siap menang dan siap kalah, serta sepakat untuk melakukan secara damai,” kata Boy di Mabes Polri, Jl. Trunojoyo, Jakarta Selatan, Kamis (4/1/2018). Selain itu, Boy juga mengatakan akan berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu untuk mengamankan saat pendafataran Pilkada Papua nanti. “Kita akan lihat dengan seksama, dan tentu kita akan jalin komunikasi, kerja sama dengan KPU, Bawaslu, untuk bisa kita amankan rangkaian pendaftaran pasangan calon,” imbuh dia. Sementara itu, Boy mengatakan belum ada indikasi gerakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) mengganggu Pilkada Papua. Namun, pihaknya sudah berjaga bersama TNI mengamankan titik-titik rawan. “Memang sejauh ini belum terlihat ada hubungan langsung antara pilkada dengan gerakan KKB, jadi KKB agenda-agendanya selama ini memang lain, tetapi ke depan sangat dimungkinkan dia ikut mengganggu,” jelas dia.

Polisi bekerja sama dengan tokoh agama dan tokoh adat untuk mewujudkan Pilkada Papua yang damai. Kapolda Papua Irjen Boy Rafli Amar meminta para tim sukses pasangan calon untuk tidak memprovokasi massa. “Kami juga mohon kepada paslon dan timses untuk tidak memobilisasi massa untuk tujuan yang tidak baik, jadi itu sudah kita sampaikan, sehingga para tokoh juga ikut menyuarakan. Kita ingin seluruh siapapun yang ikut kontestasi Pilkada ini siap menang dan siap kalah, serta sepakat untuk melakukan secara damai,” kata Boy di Mabes Polri, Jl. Trunojoyo, Jakarta Selatan, Kamis (4/1/2018). Selain itu, Boy juga mengatakan akan berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu untuk mengamankan saat pendafataran Pilkada Papua nanti. “Kita akan lihat dengan seksama, dan tentu kita akan jalin komunikasi, kerja sama dengan KPU, Bawaslu, untuk bisa kita amankan rangkaian pendaftaran pasangan calon,” imbuh dia. Sementara itu, Boy mengatakan belum ada indikasi gerakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) mengganggu Pilkada Papua. Namun, pihaknya sudah berjaga bersama TNI mengamankan titik-titik rawan. “Memang sejauh ini belum terlihat ada hubungan langsung antara pilkada dengan gerakan KKB, jadi KKB agenda-agendanya selama ini memang lain, tetapi ke depan sangat dimungkinkan dia ikut mengganggu,” jelas dia.

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian memimpin upacara kenaikan pangkat 79 perwira menengah Polri. Di antara 79 Polisi ada 3 Polisi wanita yang dinaikkan pangkatnya. Upacara dilaksanakan pukul 08.20 WIB kenaikan pangkat dan pelantikan ini dilaksanakan di gedung Rupatama Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Kamis (4/1/2018). Pelantikan ini berdasarkan STR 3622/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017, yang ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian. “Berdasarkan surat perintah Perwira Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 78 polisi telah dinaikkan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari pangkat pertama,” ujar komandan upacara saat laporan upacara kenaikan pangkat. Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, upacara kenaikan pangkat Perwira Menengah rutin dilaksanakan 6 bulan sekali di Mabes Polri. “Ini adalah kegiatan Pamen ke bawah rutin 6 bulan sekali pasti ada kenaikan pangkat, ada sekian puluh yang dilantik di Mabes Polri, kalau Polda sudah dilantik oleh Kapolda ada beberapa yang naik pangkat Kombes ke bawah, Januari dan Juli itu rutin,” ucap Setyo. Foto: Kapolri naikan pangkat 79 perwira menengah (Zunita-detikcom)

Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Aziz mengklaim 1,3 ton ganja yang diungkap Polres Jakarta Barat adalah penangkapan terbesar di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Ia pun mengapresiasi kinerja Polres Metro Jakbar itu. “Dalam sejarah penangkapan di Polda Metro Jaya, sementara inilah penangkapan yang paling besar. Saya berikan apresiasi kepada Polres Metro Jakarta Barat,” kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Idham Aziz di Polres Metro Jakarta Barat, Kamis (4/1/2017). Tidak bisa dipungkiri, peredaran narkotika di Jakarta memang masih tinggi. Untuk itu, Idham memerintahkan jajarannya untuk meningkatkan operasi pemberantasan narkotika. “Teman-teman tahu sendiri narkoba sangat berbahaya bagi pengguna maupun generasi bangsa kita. Mohon doanya kepada teman-teman karena proses ini masih dikembangkan terus,” sambung Idham. Idham juga memerintahkan kepada jajaran untuk menindak tegas bandar narkotika. Sebab, bandar-bandar narkotika telah merusak masa depan generasi bangsa. “Saya sudah perintahkan seluruh Polres kalau ada bandar, terutama dari asing agar ditindak tegas yang terukur dan sesuai prosedur hukum,” tegas Idham. Seperti diketahui, Polres Metro Jakarta Barat yang dipimpin oleh Kasat Narkoba AKBP Suhermanto dan Kanit I Satresnarkoba Polres Jakarta Barat AKP Fajri Gani mengungkap jaringan Jakarta-Aceh yang mencoba mengedarkan 1,3 ton ganja kering dari Aceh. Dalam kasus ini, polisi menangkap enam orang tersangka. Ganja tersebut diangkut menggunakan truk yang dimodifikasi. Para pelaku juga menutupi ganja dengan tumpukan arang untuk kelabui petugas. Idham juga memerintahkan kepada jajaran untuk menindak tegas bandar narkotika. Menurutnya bandar narkotika telah merusak masa depan generasi bangsa. “Saya sudah perintahkan seluruh Polres kalau ada bandar, terutama dari asing agar ditindak tegas yang terukur dan sesuai prosedur hukum,” tegasnya. Seperti diketahui, Polres Metro Jakarta Barat yang dipimpin oleh Kasat Narkoba AKBP Suhermanto dan Kanit I Satresnarkoba Polres Jakarta Barat AKP Fajri Gani mengungkap jaringan Jakarta-Aceh yang mencoba mengedarkan 1,3 ton ganja kering dari Aceh. Dalam kasus ini, polisi menangkap enam orang tersangka. Ganja tersebut diangkut menggunakan truk yang dimodifikasi. Para pelaku juga menutupi ganja dengan tumpukan arang untuk kelabui petugas.

Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif kena operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Abdul Latif ternyata elite Partai Berkarya, partainya Tommy Soeharto. Abdul adalah Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Berkarya Kalimantan Selatan. Partai Berkarya sudah mendengar kabar ditangkapnya Abdul. “Saya juga baru dengar tuh. Iya, DPW di Kalsel,” kata Ketum Partai Berkarya Neneng Anjarwati Tutty saat dikonfirmasi, Kamis (4/12/2018). Partai Berkarya akan melihat perkembangan kasus, sebelum memutuskan soal bantuan hukum. Partai Berkarya akan taat aturan. “Jadi kita masih nunggu perkembangannya nanti,” ujar Neneng. Neneng A Tutty (tengah). Foto: Agung Pambudhy Partai Berkarya merupakan salah satu partai baru yang membetot perhatian. Di tingkat pusat, Partai Berkarya sudah lolos verifikasi faktual sebagai peserta Pemilu 2019. Namun verifikasi di tingkat daerah masih akan diulang. Abdul Latif sebelumnya aktif di Partai Golkar, namun dia keluar dan masuk ke partai yang didirikan Tommy Soeharto itu. Jabatannya adalah Ketua DPW Kalsel Partai Berkarya.

Jenderal Gatot Nurmantyo digoda PPP untuk maju Pilgub Jateng 2018. Namun mantan Panglima TNI itu tak berminat. “Ya saya ucapkan terima kasih atas pernyataan tersebut, untuk Jawa Tengah. Tapi mohon maaf bahwa saya punya cita-cita sejak masuk tentara. Saya ingin menuntaskan tugas saya sebagai prajurit sampai purna tugas,” kata Jenderal Gatot kepada detikcom, Kamis (4/1/2018). Gatot mengatakan dia akan purna tugas bulan Maret 2018 mendatang. Gatot tak ingin pensiun dini, cita-citanya adalah menyelesaikan tugas hingga akhir. “Karena cita-cita saya untuk jadi Panglima TNI kan sudah tercapai. Dan (cita-cita) saya untuk hingga purna tugas harus tercapai juga,” ujarnya. “Untuk semuanya saya ucapkan terima kasih atas pernyataan-pernyataan tersebut,” imbuhnya. Adalah PPP yang mempertimbangkan untuk mengusung Jenderal Gatot di Pilgub Jateng 2018. Pertimbangan ini muncul karena ada usulan dari PPP Solo. “(PPP) mendiskusikan opsi baru seperti yang disampaikan oleh teman-teman PPP Solo Raya yang mengusulkan agar Pak Gatot Nurmantyo diusung sebagai cagub Jateng,” kata Arsul saat dimintai konfirmasi detikcom, Selasa (2/1/2018).

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) menolak gugatan yang diajukan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kemenkum HAM menilai gugatan tersebut tak memiliki dasar hukum. “Kami menolak gugatan dari penggugat. Dia tak punya dasar hukum karena sudah dibubarkan jadi nggak sah,” ungkap anggota tim kuasa hukum Kemenkum HAM, Teguh Samudra, di PTUN Pulo Gebang, Jakarta Timur, Kamis (4/1/2018). Hal itu diucapkan Teguh seusai sidang pembacaan duplik dari pihak tergugat, yakni Kemenkum HAM, di PTUN, Jakarta Timur. Teguh mengatakan keputusan yang dikeluarkan Kemenkum HAM tersebut sudah sesuai dengan UU yang berlaku. “Kita tidak mungkin membuat suatu keputusan tidak berdasarkan ketentuan undang-undang sesuai kewenangan kita. Kita juga sudah minta pendapat dari kementerian terkait,” ucap dia. Untuk itu, dia menilai gugatan dan replik yang disampaikan HTI hanya ilusi. Teguh menganggap HTI sedang berupaya mempengaruhi publik bahwa yang dikatakannya itulah yang benar. “Jadi kita jelas dari duplik itu, dari gugatan maupun repliknya penggugat itu sekadar ilusi. Dia berangan-angan seolah-olah yang diomongkan itu yang benar. Dia ingin mempengaruhi pendapat publik apa yang dikemukakan itu, itu yang benar. Sebenarnya tidak,” jelasnya. Sementara itu, I Wayan Sudirta, yang juga anggota tim kuasa hukum Kemenkum HAM, menambahkan, dalam pembacaan duplik, pihak HTI sempat menyanggah. Menurutnya, HTI menantang Kemenkum HAM membuktikan tuduhan bahwa HTI adalah organisasi terlarang. “Lalu mereka menantang. Mana buktinya dia melanggar, ya saya jawab. Ada ratusan kegiatan mereka di berbagai daerah yang mempromosikan khilafah mengganti Pancasila dan UUD, itu pelanggaran pasti. Ada dua kali kegiatan di Gelora Bung Karno mewacanakan penggantian Pancasila dan UUD,” beber dia.

Saya adalah pemegang polis Asuransi Generali, yang menanggung ibu saya. Pada tanggal 22 Desember 2017, beliau dirawat di salah satu rumah sakit swasta di Surabaya untuk melakukan operasi pengangkatan kandungan (23/12). Karena tidak kunjung ada konfirmasi dari Asuransi Generali perihal pertanggungannya menyebabkan operasi diundur beberapa jam. Terpaksa saya membuat pernyataan kalau tidak ditanggung akan menggunakan biaya sendiri. Tanggal 27 Desember 2017, ibu saya diperbolehkan pulang. Saat melakukan pelunasan pembayaran, biaya pembedahan hanya ditanggung kelas minor. Padahal jika menurut dokter harusnya masuk mayor. Saya sudah menghubungi pihak asuransi, tetapi tiidak ada tanggapan. Karena waktu sudah sore dan saya harus melakukan pembayaran karena loket hendak tutup, maka saya lunasi terlebih dahulu supaya tidak dikenakan biaya tambahan lagi. Sebelum pulang, saya mampir ke ruang dokter untuk menanyakan hal ini. Dokter menjelaskan bahwa ada beberapa tindakan yang dilakukan oleh dokter selain pengangkatan kandungan. Tapi yang ditanggung hanya satu tindakan saja. Saya diberi waktu 2×24 jam untuk komplain ke pusat. Berhubung tidak ada tanggapan sampai hari ini, maka saya buat tulisan ini ke suara pembaca. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya mohon dari pihak asuransi Generali bisa memberi tanggapan. Terima kasih. Fransiscus franciscus83@yahoo.com 081553255400

Related Posts

Comments are closed.