Jawa, Sumatera, Hingga Papua Jadi Daerah Rawan di Pilkada 2018

Jawa, Sumatera, Hingga Papua Jadi Daerah Rawan di Pilkada 2018

Wakapolri Komjen Syafruddin mengungkap sejumlah daerah rawan di Pilkada serentak 2018. Lokasi rawan berada di Papua dan Pulau Jawa. “Daerah rawan yang pasti Jawa, Jabar, Jatim, Jateng. Kenapa demikian? Karena dari aspek pemilih yang begitu besar, terus tentu kontestasi juga akan resisten karena perebutan suara, 45 persen penduduk Indonesia ada di Jawa. Terutama Jabar dan Jatim yang paling besar, dan Jateng,” kata Wakapolri Syafruddin di kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (8/1/2017). “Kedua Papua. Karena aspek letak geografis dan aspek lain yang bisa terjadi di sana,” imbuhnya. Daerah rawan lain yang diungkap Wakapolri yakni Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara (Sumut). “Sulawesi Selatan karena melihat paslon yang akan berkontestasi politik, jadi banyak parameter yang bisa hitung. Sumut juga demikian, cukup rawan karena dari aspek kontestasi,” jelas Syafruddin. Menurut Syafruddin, hingga kini kondisi tanah air masih aman meski sudah memasuki tahun pilkada. Namun polisi sudah menyiapkan personel untuk persiapan menghadapi masa kampanye. “Setiap dinamika politik di situ kita akan antisipasi dari segi kekuatan. Tapi masih sampai saat ini, updatenya, kondusif kondisinya, namun kesiapan pasukan untuk pergrseran ke wilayah sudah kita siapkan untuk menghadapi masa sosialisasi kampanye pilkada,” tutur Syafruddin.

Baca juga :

IPDN Mengundang mantan Presiden RI Kelima Memberi Kuliah Umum JAKARTA – Didampingi Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Ermaya Suradinata dan Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Arief Mulya Eddie, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyambangi kediaman pribadi mantan Presiden RI kelima, Megawati Soekarnoputri. Tujuan kunjungan selain untuk… Baca Selengkapnya Plt Asisten I Provinsi Bengkulu : Deklarasi Lintas Agama, Cegah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Bengkulu – Pemda Provinsi Bengkulu melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) bekerjasama dengan Kanwil Kemenag (Kementerian Agama) Provinsi Bengkulu menggelar Penandatanganan Deklarasi dan Komitmen Tokoh Agama dan Ulama Dalam Pencegahan Terhadap Perempuan dan… Baca Selengkapnya Cegah Korupsi, Kemendagri Selalu ‘Menatar’ Para Kepala Daerah Terpilih JAKARTA – Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Arief Moelia Eddie menegaskan, kementerian berkomitmen untuk memerangi korupsi. Bahkan, dalam setiap kesempatan, Menteri Dalam Negeri tidak pernah bosan mengingat area rawan korupsi. Tidak hanya itu, Kemendagri juga telah menjamin kerjasama dengan… Baca Selengkapnya Ciptakan Pilkada Bersih, Peran Masyarakat Sangat Menentukan JAKARTA – Membangun pemerintahan yang bersih dan anti korupsi, bukan hanya tanggung jawab para penegak hukum, Kementerian Dalam Negeri dan lembaga lainnya. Tapi, ini tanggung jawab semua elemen bangsa. Terutama masyarakat.  Baca Selengkapnya Sitemap  |  Kontak  |  Webmail © Copyright PUSDATIN 2016. All Right Reserved Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat Telp. (021) 3450038, Fax (021) 3851193, 34830261,3846430 e-mail: pusdatin@kemendagri.go.id


Baca juga : health info

Health Info 04 Jan 2018 12:00 Putra Kim Kardashian, Saint West yang baru berusia dua tahun, masuk rumah sakit karena pneumonia, Bagaimana kondisinya sekarang? Health Info 04 Jan 2018 11:30 Kembali tertangkap karena narkoba, Jennifer Dunn masih terlihat cengengesan. Ini cerita psikolog Polda yang pernah menangani Jennifer Dunn. Health Info 04 Jan 2018 10:30 Satu dari 20 orang di Amerika menderita wasir. Apa sebabnya? Ini semua yang perlu kamu tahu tentang kondisi menyakitkan ini. Health Info 04 Jan 2018 09:42 Dunia gaib selalu menjadi topik yang selalu hangat untuk dibicarakan. Health Info 04 Jan 2018 09:20 Kementerian Kesehatan mengungkapkan kesulitan penanganan kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) Difteri karena adanya ‘carrier’. Health Info 04 Jan 2018 09:13 Tahun 2017, tingkat kepuasan atas layanan mencapai 79 persen dan 75 persen untuk ketersediaan fasilitas kesehatan Health Info 04 Jan 2018 09:00 Kurang tidur, awalnya, akan berdampak pada kondisi fisik yang menurun. Namun, bila dibiarkan terus-menerus, akan banyak timbul masalah.

Wakapolri Komjen Syafruddin mengungkap sejumlah daerah rawan di Pilkada serentak 2018. Lokasi rawan berada di Papua dan Pulau Jawa. “Daerah rawan yang pasti Jawa, Jabar, Jatim, Jateng. Kenapa demikian? Karena dari aspek pemilih yang begitu besar, terus tentu kontestasi juga akan resisten karena perebutan suara, 45 persen penduduk Indonesia ada di Jawa. Terutama Jabar dan Jatim yang paling besar, dan Jateng,” kata Wakapolri Syafruddin di kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (8/1/2017). “Kedua Papua. Karena aspek letak geografis dan aspek lain yang bisa terjadi di sana,” imbuhnya. Daerah rawan lain yang diungkap Wakapolri yakni Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara (Sumut). “Sulawesi Selatan karena melihat paslon yang akan berkontestasi politik, jadi banyak parameter yang bisa hitung. Sumut juga demikian, cukup rawan karena dari aspek kontestasi,” jelas Syafruddin. Menurut Syafruddin, hingga kini kondisi tanah air masih aman meski sudah memasuki tahun pilkada. Namun polisi sudah menyiapkan personel untuk persiapan menghadapi masa kampanye. “Setiap dinamika politik di situ kita akan antisipasi dari segi kekuatan. Tapi masih sampai saat ini, updatenya, kondusif kondisinya, namun kesiapan pasukan untuk pergrseran ke wilayah sudah kita siapkan untuk menghadapi masa sosialisasi kampanye pilkada,” tutur Syafruddin.

Presiden Joko Widodo menegaskan pemetaan potensi friksi harus dimiliki aparat penegak hukum menjelang Pilkada 2018. Polisi pun sudah memiliki data sementara lokasi potensi rawan yaitu Jawa Barat, Papua, dan Kalimantan Barat. Dalam sambutannya pada Apel Kasatwil 2017 di Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang, Jokowi menegaskan data dan rencana pengamanan Pilkada atau Pilpres harus lengkap dan mendetil agar tidak terjadi gangguan dalam proses pesta rakyat itu. “Jadi menjelang 2018 juga menuju 2019, betul-betul pengamanan dipersiapkan secara detil. Pemetaan potensi friksi harus punya sehingga preventif bisa dilakukan. Sumber-sumber yang kita perkirakan akan memprovokasi juga harus dipetakan. Detil, siapa orangnya, mereka akan melakukan apa. Intelejen harus punya data komplit,” jelas Jokowi. Menurut pengalaman Jokowi yang sudah 2 kali mengikuti Pilwalkot, 1 kali Pilgub, dan 1 kali Pilpres, situasi akan mulai panas ketika masuk masa kampanye. Tapi Jokowi menganggap masyarakat saat ini makin cerdas dan dewasa sehingga aparat keamanan harus bisa menjaga agar situasi tetap dingin. “Tugas kita mengendalikan agar situasi tidak menjadi panas, naik boleh sedikit, anget boleh tapi tidak mencapai panas,” pungkas Presiden. Sementara itu Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan pihaknya sudah memetakan sejumlah daerah rawan. Sampai saat ini tercatat 3 daerah yang rawan saat pemilihan umum digelar. “Pilkada nanti diperkirakan yang agak rawan nanti Jawa Barat, itu lumbung terbesar. Perkirakan daerah timur di Papua, dan daerah lain besar yang sensitif masalah potensi sara di Kalimantan Barat. Kita rapatkan langkah antisipasi,” terang Tito. Ia menjelaskan hubungan dengan TNI juga menjadi kunci agar suasana tetap kondusif saat Pilkada. Pilkada akan digelar di 171 daerah di Kabupaten, Kota, dan Provinsi di Indonesia pada tahun 2018 mendatang. “Pak Presiden memberi garis bawah, hubungan Polri dan TNI mutlak harus baik di segala jajaran, karena TNI dan Polri pilar utama negara ini. Kalau tegak dan solid NKRI kuat,” pungkas Tito.

Jakarta, CNN Indonesia — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyatakan lima wilayah padat penduduk di Indonesia masuk dalam kategori rawan konflik selama ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018. Lima daerah itu adalah Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua. “Pilkada 2018 berlangsung di daerah yang boleh dikatakan daerah-daerah gemuk. Daerah gemuk ini artinya potensi kerawanannya tinggi,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto di bilangan Jakarta Selatan, Senin (27/11). Kepolisian dari tingkat pusat hingga satuan wilayah kini mulai mempelajari potensi kerawanan yang dapat terjadi selama penyelenggaran Pilkada Serentak 2018. Menurut Setyo, faktor agama menjadi faktor dominan yang dapat menimbulkan konflik dibandingkan kesukuan atau faktor lain. Selain itu, perpindahan partai politik para calon atau pasangan calon juga diperkirakan akan menimbulkan gesekan di masyarakat. Setyo pun mengambil contoh penyelenggaraan Pilkada di Jawa Barat dan Jawa Timur, di mana ada partai politik yang mengusung kandidat bukan dari kader internal. “Kami lihat, di mana ada potensi konflik, di situ akan kami siapkan pengamanan lebih,” ucap Setyo. Jenderal bintang dua itu menjelaskan, ada 10 variabel yang menjadi pedoman bagi para kepala kepolisian di tingkat satuan wilayah dalam mengamankan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018. Hal itu antara lain berkaitan dengan profesionalitas penyelenggara Pemilu, konflik kepengurusan atau internal partai politik, calon petahana, profesionalisme panitia pengawas, kondisi geografis, potensi konflik pasangan calon, sejarah konflik, karakteristik masyarakat, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta profesionalitas pengamanan. Pada kesempatan sama, Kepala Bagian Renops Sops Polri Kombes Edi Setio Budi Santoso menuturkan, persiapan pengamanan yang telah dilakukan Polri jelang penyelenggaran Pilkada Serentak 2018 adalah memetakan daerah rawan konflik. Polri juga tengah merampungkan pembahasan anggaran pengamanan pilkada bersama pemerintah daerah yang menggelar pilkada. Anggaran pengamanan pilkada ini bersumber dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang menggelar Pilkada Serentak 2018. “Kami juga melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait DPS (daftar pemilih sementara), TPS (tempat pemungutan suara), karena ini akan berpengaruh ke rencana pengamanan pilkada,” ucap Edi. Jumlah DPS yang dipegang Polri ada 167.015.805 orang, dengan jumlah TPS sebanyak 392.226 titik. Edi menekankan, angka ini kemungkinan masih akan berkembang. Dari jumlah itu, TPS yang masuk dalam kategori aman ada 328.389 TPS, kategori rawan I sebanyak 42.233 TPS, dan kategori rawan II sebanyak 12.509 TPS. Dengan perkiraan DPS/TPS sebanyak itu, pengamanan yang disiapkan sebanyak 171.507 personel Polri, 36.968 personel TNI, serta 756.470 personel Pelindunf Masyarakat (Linmas). (gil)

Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, lima daerah tersebut adalah Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua. “Pilkada 2018 berlangsung di daerah yang boleh dikatakan daerah-daerah gemuk. Daerah gemuk ini artinya potensi kerawanannya tinggi,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (28/11). Menurut Setyo, Mabes Polri bersama jajaran seluruh kepolisian daerah telah mempelajari potensi kerawanan yang dapat terjadi dalam pelaksanaan Pilkada 2018. Terdapat 10 variabel yang menjadi pedoman kepolisian dalam mengamankan pilkada di daerah masing-masing, yakni profesionalitas penyelenggara pemilu, konflik kepengurusan/internal parpol, calon petahana, profesionalisme panitian pengawas, kondisi geografis, potensi konflik calon, sejarah konflik, karakteristik masyarakat, gangguan kamtibmas, serta profesional pengamanan. Strategi pengerahan aparat di antaranya pada saat pengumuman deklarasi damai diterjunkan 1/3 jumlah kekuatan, sedangkan saat pemungutan suara maka pengerahan aparat sebesar 2/3 kekuatan. “Tiap objek pengamanan juga memakai pola, jadi seragam di seluruh Indonesia, 2 2 1. Jadi ada dua polisi dan dua kamra yang mengamankan satu TPS yang kondusif,” papar Setyo. Sejumlah hal yang berpotensi menjadi pemicu kerawanan dalam pilkada di antaranya tidak ada nama pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), kekurangan logistik, dan pasangan calon yang tidak legowo menerima kekalahan. Sementara, untuk kotak suara dan lembar surat suara sudah dijamin keamanannya. “Pengamanannya ketat. Dari mulai pencetakkan dikawal polisi sehingga (kemungkinan) kebakaran, pencurian, kehilangan tidak akan terjadi,” beber Setyo. Pemungutan suara Pilkada 2018 akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018 di 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Tahapan Pilkada 2018 telah dimulai sejak Agustus 2017. [wah]

VIVA  – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan Misbah mengatakan, pihaknya telah melakukan pemetaan daerah rawan konflik di pemilihan kepala daerah 2018. Ada tiga provinsi yang masuk dalam kategori tingkat kerawanan tertinggi. Dari tiga provinsi tersebut, Papua merupakan daerah yang punya kerawanan tertinggi. “Tiga provinsi yang dikategorikan tinggi nilai kerawanannya adalah Papua, Kalimantan Barat, dan Maluku,” kata Abhan dalam acara grand launching Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilihan Kepala Daerah 2018 di Hotel Sahid, Jakarta Selatan, Selasa 28 November 2017. Ia menjelaskan, suatu daerah atau provinsi yang masuk dalam kategori kerawanan tinggi apabila memiliki skor antara 3.00 hingga 5.00. Provinsi yang memiliki skor 2.00 hingga 2.99 masuk dalam kategori rawan tingkat sedang. Sementara, provinsi yang mendapat skor 0 hingga 1.99 masuk dalam kategori rendah.

seperti di kutip dari https://www.viva.co.id

Hasil riset yang dilakukan Bawaslu sejak pertengahan 2017, Provinsi Papua mendapatkan indeks skor 3.41. Sementara, Provinsi Maluku mendapatkan skor 3.25, dan Provinsi Kalimantan Barat mendapatkan skor 3.04. “Skor atau penilaian ini dilakukan berdasarkan pengawasan pelaksanaan pemilu sebelumnya. Skor ini mencakup tiga dimensi yaitu penyelenggaraan, kontestasi, dan partisipasi,” ujarnya menambahkan. Menurut dia, kerawanan tinggi pada Pilkada di Papua ditentukan oleh dimensi partisipasi. Hal itu disebabkan pertisipasi pemantau pemilu dan perlindungan terhadap hak pilih yang masih minim. Adapun kerawanan di Maluku ditentukan dimensi penyelenggaraan, terutama berkaitan dengan integritas dan profesionalitas penyelenggara. “Adapun penyebab kerawanan tinggi pada Pilgub Kalimantan Barat ada pada dimensi kontestasi, di antaranya disebabkan oleh maraknya politik identitas, penggunaan isu SARA, dan politisasi birokrasi,” ujarnya. Selain itu, Bawaslu juga merilis 14 provinsi lainnya yang masuk dalam kategori kerawanan tingkat sedang dengan skor 2.00 hingga 2.99. keempat belas provinsi itu adalah, Sumatera Utara dengan skor 2.89, Sulawesi Tenggara 2.81, Kalimantan Timur 2.76, Maluku Utara 2.71. Kemudian, Provinsi Nusa Tenggara Timur 2.70, Jawa Timur 2.68, Sumatera Selatan 2.55, Nusa Tenggara Barat 2.54, Sulawesi Selatan 2.53, Jawa Barat 2.52, Riau 2.46, Lampung 2.28, Bali 2.19, dan Jawa Tengah 2.15. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengakui, bahwa tingkat kerawanan pemilu di Indonesia masih tinggi. Menurut dia, indikator kerawanan tinggi dalam pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia dapat dilihat dari masih maraknya penggunaan isu SARA dan tingginya angka politik uang dalam pilkada di sejumlah daerah. “Ini tugas kita bersama-sama. Pak Presiden sudah berkali-kali mengingatkan bahwa pelaksanaan pemilu baik pilkada serentak, pileg maupun pilpres harus berjalan dengan kondusif,” kata Tjahjo. (mus)

JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ) RI merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilihan Kepala Daerah 2018, Selasa (28/11/2017). Sebanyak tiga provinsi dinilai memiliki kerawanan paling tinggi. “Tiga provinsi yang dikategorikan tinggi nilai kerawanannya ialah Papua, Maluku, dan Kalimantan Barat,” kata Koordinator Divisi Pencegahan dan Sosialisasi Bawaslu RI Muhammad Afifuddin, Selasa. Provinsi yang masuk kategori kerawanan tinggi memiliki nilai kerawanan atau indeks antara 3,00 sampai 5,00. Baca:  Terkait Penanganan Politik Uang dalam Pilkada, Bawaslu Koordinasi dengan KPK Papua memiliki berada di angka 3,41; Maluku 3,25, dan Kalimantan Barat 3,04. Afifuddin mengatakan, kerawanan tinggi pada Pilgub Papua ditentukan oleh dimensi partisipasi. “Hal itu disebabkan partisipasi pemantau pemilu dan perlindungan terhadap hak pemilih yang minim,” kata Afifuddin. KOMPAS/PRIYOMBODO Ilustrasi Pilkada Sementara itu, kerawanan tinggi pada Pilgub Maluku ditentukan dari dimensi penyelenggara, terutama berkaitan dengan integritas dan profesionalitas penyelenggara. Adapun, penyebab kerawanan tinggi pada Pilgub Kalimantan Barat ada pada dimensi kontestasi, di antaranya karena maraknya politik identitas, penggunaan isu SARA, dan politisasi birokrasi. Sementara, 14 provinsi lain yang juga akan menggelar Pilkada 2018 dikategorikan memiliki kerawanan sedang, dengan nilai antara 2,00 hingga 2,99. Berturut-turut yaitu Sumatera Utara (2,86); Sulawesi Tenggara (2,81); Kalimantan Timur (2,76); Maluku Utara (2,71); Nusa Tenggara Timur (2,70); Jawa Tengah (2,68), serta Sumatera Selatan (2,55). Selanjutnya, Nusa Tenggara Barat (2,54); Sulawesi Selatan (2,53); Jawa Barat (2,52); Riau (2,46); Lampung (2,28); Bali (2,19), serta Jawa Timur (2,15). “Hasil penelitian pada tingkat kabupaten/kota menunjukkan terhadap enam wilayah yang masuk kategori kerawanan tinggi, yaitu Kabupaten Mimika (3,43), Kabupaten Paniai (3,41), Kabupaten Jayawijaya (3,40), Kabupaten Puncak (3,28), Kabupaten Konawe (3,07), serta Kabupaten Timor Tengah Selatan (3,05),” ujar Afifuddin. Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan, tiga dimensi yang menjadi alat ukur untuk menyusun IKP yaitu penyelengaraan, kontestasi, serta partisipasi. Abhan mengungkapkan, IKP dirilis dengan harapan dapat menjadi alat pemetaan pengukuran potensi, prediksi, dan deteksi dini untuk menentukan wilayah-wilayah prioritas yang diidentifikasi sebagai wilayah rawan dalam proses pemilu demokratis. Selain itu, IKP juga bertujuan sebagai alat untuk mengetahui dan mengidentifikasi ciri, karakteristik, dan kategori kerawanan dari berbagai wilayah yang akan melangsungkan pemilu. “Sebagai sumber data rujukan, informasi, dan pengetahuan serta rekomendasi dalam mengambil keputusan,” kata Abhan. Dari hasil IKP Pilkada Serentak 2018 , Bawaslu RI menginstruksikan kepada jajaran pengawas pemilu untuk melakukan optimalisasi pencegahan, pengawasan, penindakan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengeluarkan hasil Indeks Kerawanan Pemilu untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018, yang menempatkan Papua, Kalimantan Barat dan Maluku sebagai provinsi dengan tingkat kerawanan tinggi. Ketua Bawaslu Abhan mengatakan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2018 ini dibuat untuk implementasi tugas pengawasan dan pencegahan melalui pemetaan dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran dan kerawanan selama Pilkada serentak. “Indeks Kerawanan Pilkada ini diperlukan sebagai  early warning system  di setiap tahapan di wilayah pilkada. Tujuan IKP dilakukan untuk melakukan pemetaan dan mendeteksi dini dalam menentukan wilayah prioritas, identifikasi karakteristik wilayah Pilkada, serta referensi dalam menentukan strategi dan langkah antisipatif pencegahan,” kata Abhan dalam Peluncuran IKP di Jakarta, Selasa (28/11/2017). Riset dilakukan terhadap 171 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak tahun 2018, Bawaslu mengategorikan satu provinsi memiliki tingkat kerawanan tinggi jika nilainya mencapai 3,00 hingga 5,00. Berdasarkan penelitian Bawaslu sejak pertengahan tahun 2017, Provinsi Papua memiliki skor indeks 3,42; Maluku mendapat skor 3,25 dan Kalimantan Barat (Kalbar) memperoleh skor indeks 3,04. Fakotr yang menyebabkan tingkat kerawanan di Provinsi Papua tinggi antara lain karena dari segi partisipasi, peran serta pemantau pemilu dan perlindungan terhadap hak pilih masih minim.  Di Provinsi Maluku, angka kerawanan pilkada yang tinggi antara lain berkaitan dengan penyelenggaran, khususnya integritas dan profesionalitas penyelenggaraannya. Sementara penyebab tingginya kerawanan pilkada di Provinsi Kalimantan Barat adalah maraknya penggunaan isu suku, ras, agama dan antargolongan (SARA), politik identitas dan politisasi birokrasi dalam pelaksanaan tahapan Pilkada. Bawaslu juga mencatat 14 provinsi lainnya dalam kategori kerawanan tingkat sedang dengan skor 2,00 – 2,99 yang di antaranya meliputi Sumatera Utara (2,86), Sulawesi Tenggara (2,81, Kalimantan Timur (2,76), dan Maluku Utara (2,71). Selanjutnya ada Provinsi Nusa Tenggara Timur (2,70), Jawa Timur (2,68), Sumatera Selatan (2,55), Nusa Tenggara Barat (2,54), Sulawesi Selatan (2,53), Jawa Barat (2,52), Riau (2,46), Lampung (2,28), Bali (2,19), dan Jawa Tengah (2,15).

Pilkada Serentak 2018 akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018. Tahapan pilkada dimulai bulan Agustus 2017. Dalam perlaksanaanya, Pilkada serentak tahun 2018 akan melibatkan 171 daerah, yang terdiri dari 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Berdasarkan data dari Bawaslu, terdapat tiga daerah yang masuk kategori rawan karena nilai IKP nya tinggi. IKP adalah Indeks Kerawanan Pilkada yang bernilai 0 hingga 5. Sedangkan daerah yang dianggap rawan memiliki nilai IKP diatas 3. Tiga daerah tersebut yaitu Papua, Maluku dan Kalimantan Barat.  Namun, data tersebut berbeda dengan yang dikeluarkan oleh kepolisian, Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto menyatakan ada beberapa daerah yang dianggap paling rawan dalam Pilkada serentak 2018 nanti, yakni Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Papua, dan Jawa Timur. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyiapkan 171.507 personel untuk mengamankan Pilkada serentak 2018 di 171 daerah di Indonesia. Polri juga  melakukan koordinasi dengan TNI dan Linmas dalam rangka pengamanan Pilkada serentak. Menurut Eddy, TNI akan mengerahkan 36.968 personel dan Linmas akan mengerahkan 756.470 personel.

Related Posts

Comments are closed.