Jamin Polri Netral di Pilkada, Tito: Kita Tak Mau Korbankan Institusi

Jamin Polri Netral di Pilkada, Tito: Kita Tak Mau Korbankan Institusi

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan institusinya netral pada gelaran Pilkada Serentak 2018. Tito tak mau institusi dikorbankan demi perorangan yang maju di pilkada. “Saya mengeluarkan TR (telegram rahasia) untuk menjaga netralitas. Kepada siapa pun juga, siapa pun paslonnya, kita memiliki sanksi internal, kode etik. Masyarakat bisa melihat ini era bukan zaman dulu, ini ‘zaman now’. Zaman IT cukup dengan kita kalau ada yang tidak netral sedikit di- capture. Pasti kita investigasi internal. Kita tidak ingin mengorbankan institusi demi perorangan, itu yang penting,” kata Tito memberi penegasan dalam program ‘Mata Najwa’ yang ditayangkan Trans7 , Rabu (10/1/2018). Tito menyebut majunya perwira Polri pada pilkada bukan kali ini saja terjadi. Semua warga negara memiliki hak politik, namun ada aturan terkait dengan anggota Polri. “Polri juga warga negara, mereka memiliki hak politik untuk dipilih. Yang tidak boleh memilih adalah ketika masih berdinas. Tapi, ketika dia ingin mengabdikan dirinya sebagai kepala daerah, hak politik tidak hilang. Dia silakan mengajukan, tapi harus mengundurkan diri,” sambungnya. Tito menyebut ada 10 perwira yang maju dalam pilkada tahun ini. Tiga orang di antaranya maju pada pilgub. “Saya sudah me- nonjob -kan mereka untuk menjaga netralitas,” tegasnya. Sementara itu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan setiap orang memang berhak mencalonkan diri. Namun, sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, calon yang berasal dari TNI/Polri harus mengundurkan diri dari institusinya. “Ketika mendaftar, harus membawa surat pengajuan untuk pensiun dini, itu pun kami penuhi, tidak menunggu 60 hari seperti SK pensiun. Paling tidak ketika pendaftaran seminggu kemudian SK pensiun keluar, menjadi orang sipil, masyarakat sipil,” ujarnya.

Baca juga : 7332

Menkopolhukam Wiranto, mengatakan dari sisi kehormatan bangsa, Pilkada merupakan simbol kehormatan demokrasi. Ia berharap pemilihan serentak bisa sukses. Dan proses demokrasi yang berjalan harus berorientasi kepada kepentingan rakyat. “Dalam negara demokrasi, wilayah politik merupakan wilayah dominan yang sangat penting dalam backup demokrasi. Dengan demikian pemilu adalah ukuran apakah sebuah negara itu mampu melaksanakan demokrasi yang benar,” kata Wiranto dalam rapat koordinasi yang dihadiri para kepala daerah di 101 daerah yang akan menggelar pemilihan sejumlah pejabat negara, mulai dari Panglima TNI, Kapolri, Mendagri, di Jakarta, Selasa (31/1). Wiranto menilai, dari sisi penyelenggaraan, pemilu baik pemilihan lokal atau nasional dari periode ke periode kian baik. Dan, sekarang di era digital, proses pemilihan tak bisa dilepaskan dari kemajuan teknologi. Ia berharap, dengan teknologi, penyelenggaraan pemilu bisa lebih baik lagi. “Dengan kemajuan itu, informasi lebih cepat tersebar dengan luar biasa. Ada positif dan negatif. Positifnya kalau teknologi itu digunakan dengan baik, kita beruntung. Semua informasi bisa cepat diakses. Tapi sayangnya di satu sisi digunakan untuk hal-hal negatif,” tuturnya. Efek negatif dari penyalahgunaan teknologi kata Wiranto terasa di pemilu. Terjadi saling serang dan hujat di dunia maya. Imbasnya terasa di dunia nyata. Pemerintah pun tak tinggal diam dalam memerangi efek negatif penggunaan teknologi informasi, terutama hoax. “Kita sudah meresmikan badan cyber nasional. Kita juga bentuk satuan tugas anti hoax,” katanya. Menurut Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, rapat koordinasi yang digelar kementeriannya bertujuan untuk menyamakan persepsi dari seluruh stakeholder yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan. Selain untuk mereview kembali persiapan-persiapan yang sudah dilakukan. “Perlu saya sampaikan pertama pemda di 101 daerah sudah memfasilitasi anggaran baik untuk KPU, Bawaslu, dan keamanan. Prinsipnya cukup tercukupi,” kata Tjahjo, di Jakarta, Selasa (31/1). Dalam catatannya, lanjut Tjahjo, memang masih ada tiga daerah yang masih secara bertahap mencairkan anggaran pemilihan. Kepada tigdaerah itu, ia minta segera mencairkan anggaran untuk pemilihan. Ia juga mengingatkan, agar semua stakeholder saling bekerjasama, baik itu Pemda, kepolisian dan TNI. “Hari ini kita kumpulkan semua untuk meninjau ulang mana-mana yang daerah dianggap gelagat perkembangan dan dinamika. Misalnya kasus di Buton kemarin. Semuanya punya komitmen kalau Pilkada itu sukses kalau aman, partisipasi masyarakat maksimal, sehingga target KPU di atas 77 persen bisa tercapai, naik dari 2015,” kata Tjahjo. Laporan Pelanggaran Dalam kesempatan itu juga Tito mengungkapkan bahwa sampai saat ini ada sejumlah pelanggaran yang terjadi. Kepolisian mencatat, ada 220 laporan yang terkait dengan pelanggaran di masa kampanye. Tapi dari 220 laporan itu hanya 9 laporan yang diteruskan jadi tindak pidana pemilu. Sisanya 62 laporanm masih pembahasan. Tapi sebagian besar bukan tindak pidana pemilu. “Laporan yang tidak disertai bukti pendukung. Dari sini menunjukkan indikator kerawanan kecil,” ujarnya. Tito juga mengingatkan, pasca pemilu mesti juga dicermati. Karena itu ia minta KPU sebagai penyelenggara mesti netral. Tokoh masyarakat pun mesti ikut andil mensukseskan pemilu. Jangan sampai tokoh masyarakat ikut memanaskan situasi. Dan kepada para pasangan calon beserta pendukungnya.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan institusinya netral pada gelaran Pilkada Serentak 2018. Tito tak mau institusi dikorbankan demi perorangan yang maju di pilkada. “Saya mengeluarkan TR (telegram rahasia) untuk menjaga netralitas. Kepada siapa pun juga, siapa pun paslonnya, kita memiliki sanksi internal, kode etik. Masyarakat bisa melihat ini era bukan zaman dulu, ini ‘zaman now’. Zaman IT cukup dengan kita kalau ada yang tidak netral sedikit di- capture. Pasti kita investigasi internal. Kita tidak ingin mengorbankan institusi demi perorangan, itu yang penting,” kata Tito memberi penegasan dalam program ‘Mata Najwa’ yang ditayangkan Trans7 , Rabu (10/1/2018). Tito menyebut majunya perwira Polri pada pilkada bukan kali ini saja terjadi. Semua warga negara memiliki hak politik, namun ada aturan terkait dengan anggota Polri. “Polri juga warga negara, mereka memiliki hak politik untuk dipilih. Yang tidak boleh memilih adalah ketika masih berdinas. Tapi, ketika dia ingin mengabdikan dirinya sebagai kepala daerah, hak politik tidak hilang. Dia silakan mengajukan, tapi harus mengundurkan diri,” sambungnya. Tito menyebut ada 10 perwira yang maju dalam pilkada tahun ini. Tiga orang di antaranya maju pada pilgub. “Saya sudah me- nonjob -kan mereka untuk menjaga netralitas,” tegasnya. Sementara itu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan setiap orang memang berhak mencalonkan diri. Namun, sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, calon yang berasal dari TNI/Polri harus mengundurkan diri dari institusinya. “Ketika mendaftar, harus membawa surat pengajuan untuk pensiun dini, itu pun kami penuhi, tidak menunggu 60 hari seperti SK pensiun. Paling tidak ketika pendaftaran seminggu kemudian SK pensiun keluar, menjadi orang sipil, masyarakat sipil,” ujarnya.

Related Posts

Comments are closed.