Jaksa ke Terdakwa e-KTP: Kenapa Begitu Nurut Sama Andi Narogong?

Jaksa ke Terdakwa e-KTP: Kenapa Begitu Nurut Sama Andi Narogong?

JAKARTA, KOMPAS.com – Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini bahwa pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong merupakan tangan kanan dari Ketua DPR RI Setya Novanto dalam korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Hal itu tercantum dalam surat dakwaan jaksa KPK terhadap Andi Narogong yang dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (14/8/2017). “Terdakwa sebagai representasi dari Setya Novanto,” ujar jaksa KPK Wawan Yunarwanto saat membacakan surat dakwaan. Dalam uraian fakta-fakta, jaksa mengatakan bahwa Andi pernah mengajak Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman, pejabat pembuat komitmen proyek e-KTP Sugiharto, dan Sekretaris Jenderal Kemendagri Diah Anggraini, untuk bertemu dengan Setya Novanto.

seperti di kutip dari http://nasional.kompas.com

Baca: Mengenal Andi Narogong, Pelaku Utama di Balik Skandal Korupsi E-KTP Pertemuan dilaksanakan di Hotel Grand Melia, Jakarta. Dalam pertemuan itu, Andi memperkenalkan para pejabat Kemendagri tersebut dengan Novanto, yang saat itu menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar. Menurut jaksa, saat itu Andi dan pejabat Kemendagri meminta dukungan Novanto dalam proyek e-KTP. Menurut jaksa, saat itu Novanto menyatakan kesediaan untuk mendukung terlaksananya proyek. “Terdakwa mengajak bertemu karena Setya Novanto merupakan kunci anggaran di DPR,” kata jaksa.

seperti di kutip dari http://nasional.kompas.com

Baca:  KPK Dalami Sumber Dana yang Diduga Digunakan Adik Andi Narogong Sebagai tindak lanjut untuk mendapat dukungan, menurut jaksa, Andi kembali mengajak Irman untuk bertemu Novanto di Lantai 12 Gedung DPR RI. Dalam pertemuan itu, Andi mengatakan, ‘Pak Nov, bagaimana ini anggaran supaya Pak Irman tidak ragu?’. Kemudian dijawab oleh Novanto dengan mengatakan, ‘ Ini sedang kami koordinasikan’. Menurut jaksa, sebelum Irman dan Andi meninggalkan ruang kerjanya, Novanto mengatakan kepada Irman bahwa mengenai perkembangan persetujuan anggaran, Irman dapat menghubungi Andi Narogong.

Eks Dirjen Dukcapil Irman mengatakan, saat menjabat Mendagri, Gamawan Fauzi sempat marah-marah ketika Kemendagri disebut menerima jatah fee e-KTP. Namun Gamawan belakangan disebut hanya diam saat fee akan diberikan. “Pak Gamawan tidak ada komentar soal itu,” kata Irman saat bersaksi dalam sidang terdakwa korupsi e-KTP Setya Novanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (25/1/2018). Majelis hakim heran mendengar keterangan dari Irman. Sebagai Mendagri, seharusnya Gamawan bisa bersikap ketika tahu akan ada pemberian uang dalam proyek e-KTP. “Seharusnya kan Pak Menteri bersikap. Itu kan dilarang juga terima uang. Artinya, Gamawan juga tahu soal itu,” kata hakim anggota Ansyori Saifudin. Jatah fee Rp 78 miliar itu berasal dari Andi Agustinus alias Andi Narogong. Ketua majelis hakim Yanto kemudian menimpali dan gantian bertanya kepada eks Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemendagri Sugiharto. “Saksi ini asalnya dari mana, usianya berapa?” kata Yanto. “Saya asal Lamongan, Jawa Timur, sekarang 59 tahun,” jawab Sugiharto. Yanto kemudian memberikan perumpamaan tentang gadis desa era ’80-an yang dilamar perjaka. “Jadi kalau gadis-gadis ’80-an kan belum modern ya, belum seperti sekarang. Dulu dilamar perjaka diam tanda apa,” tanya Yanto kepada Sugiharto. “Ya mau,” jawab Sugiharto lugas, yang disambut gelak tawa hadirin sidang.

Pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong dituntut 8 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Andi Narogong diyakini jaksa terbukti terlibat kasus korupsi proyek e-KTP. “Menuntut supaya majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, menyatakan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” ujar jaksa pada KPK membacakan surat tuntutan dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta, Kamis (7/12/2017). Jaksa menyatakan Andi Narogong bersama pihak lain mengarahkan perusahaan tertentu, dalam hal ini konsorsium PNRI, sebagai pemenang lelang proyek e-KTP. Tiga konsorsium yang diminta Andi menang lelang proyek ini adalah PNRI, Astragraphia, dan Murakabi Sejahtera. “Terdakwa memiliki kenalan dengan para pejabat, seperti Setya Novanto, Diah Anggraeni, dan Irman, mempunyai kedekatan menaruh wewenang untuk memenangkan anggaran di DPR. Terdakwa melakukan intervensi PNRI, Murakabi, dan Astragraphia untuk memenangkan konsorsium tersebut,” ucap jaksa. Selain itu, jaksa menyatakan Andi Narogong memperkaya diri dan orang lain. Perbuatan Andi Narogong disebut jaksa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 2.314.904.234.275,39. “Demikian adanya unsur terdakwa memperkaya diri sendiri dan orang lain serta korporasi,” ujar jaksa. Jaksa juga menyatakan Andi Narogong mempunyai hubungan dengan Setya Novanto untuk membahas anggaran proyek e-KTP di DPR. Andi pun pernah bertemu dengan Novanto di Hotel Gran Melia, Jakarta Pusat. “Kemudian Andi bertemu Setya Novanto, Diah, Irman dan Sugiharto. Setya Novanto bilang ada proyek nasional ayo dukung bersama-sama. Atas mendapatkan dukungan Novanto Andi mengajak Irman bertemu Novanto di lantai 12 ruang Fraksi Golkar di DPR,” ucap jaksa. Andi disebut jaksa melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Terdakwa kasus korupsi proyek e-KTP, Irman, merasa ditekan Komisi II DPR saat proyek e-KTP berlangsung. Menurut mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri itu, anggota dewan meminta ‘perhatian’ “Mendengar penjelasan saya, Pak Burnap (Burhanudin Napitupulu) sangat antusias dan mengatakan ‘saya akan dukung e-KTP secara penuh tetapi untuk mendukung ini, saya perlu mengajak teman-teman juga’. Ada perhatian juga, dalam bentuk apa? ‘Perhatian, biasalah’,” ucap Irman dalam sidang lanjutan perkara korupsi e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (25/1/2018). Awalnya Irman mengaku keberatan dengan permintaan uang itu. Namun belakangan Irman mengatakan Burhanudin menyampaikan padanya bila ada yang memberikan dana talangan. “‘Pak Irman untuk fokus teman-teman di sini terkait anggaran sudah ada yang menalanginya’. Saya kaget, ‘siapa Pak?’ Katanya Andi, Andi yang mana? Andi Agustinus,” kata Irman. Setelah itu, Irman mengaku terus didesak Komisi II DPR. Salah satu yang mendesaknya terkait uang yaitu Chairuman Harahap. “Jadi awalnya saya nggak mau, nggak sanggup karena Andi Narogong. Setelah pelaksanaan proyek Komisi II selalu mendesak, Pak Chairuman menghubungi saya, (saya bilang) jangan ke saya tapi Andi, tapi dikaitkan terus ke pembahasan,” urainya. “Kalau nggak ada dari Kemdagri nanti susah mengendalikan rapat-rapat di komisi II. Saya tolak, akhirnya tenang berapa minggu. Setelah berapa minggu Bu Miryam menghubungi saya, kok ke saya lagi. Ini supaya lancar pembahasannya, karena mau reses,” kata Irman menirukan Miryam. Sebagai Dirjen Dukcapil, Irman mengatakan dirinya bukan pemegang kuasa anggaran. Ia pun berkonsultasi ke Sugiharto soal permintaan uang tersebut. “Karena didesak terus saya dari awal berkomitmen nggak mau, saya komunikasikan ke PPK, saya sampaikan ke Pak Giharto. Pak gimana nih bu Miryam minta berulang-ulang,” katanya. Menurutnya Miryam pun tak berhenti menghubunginya terkait permintaan uang untuk Komisi II DPR itu. Merasa terdesak ia pun memintakan ke Sugiharto. “Pertama saya lupa, ditunda sampai setelah saya tunda-tunda saya ditelepon oleh Miryam yang diawali oleh telepon Bu Sekjen, terus coba ngomong sama Bu Miryam. Ditekan berapa kali, saya ngomong ke pak Giharto ya sudah pak karena didesak terus,” katanya. Majelis hakim pun bertanya jika kunci e-KTP ada di tangan Novanto mengapa malah yang mendesak dari anggota Komisi II. “Andi bilang kuncinya di SN kenapa yang desak Burhanuddin Napitupulu?” tanya hakim. “Karena awal saya kenalnya sama Burhanudin Napitulu, setelah kenal Andi baru tahu SN,” terangnya.

Sidang Setya Novanto di Pengadilan Tipikor (Ari Saputra/detikcom) Jakarta – Jaksa pada KPK heran eks Dirjen Kemendagri Irman terkesan menurut kepada Andi Agustinus alias Andi Narogong. Irman beralasan Andi merupakan orang yang mengatur pertemuan terkait proyek e-KTP. “Kenapa Pak Irman begitu nurut dengan Andi,” tanya jaksa Abdul Basir dalam sidang lanjutan e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto di Pengadilan Tipikor, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (25/1/2018). “Karena proses panjang itu tadi, jamin anggaran apa pun yang dijanjikan Andi bahkan bisa bertemu, dan memang Bu Sekjen waktu telepon saya dia yang akan mempresentasi,” jawab Irman. Dalam persidangan, Irman mengaku Andi merupakan pihak yang mengatur pertemuannya dengan Setya Novanto bersama Sugiharto dan Sekjen Kemendagri Diah Anggraeni di Hotel Gran Melia. Saat ditanya jaksa, ia membenarkan anggaran pertama untuk e-KTP pada 2011 hanya disetujui sebesar Rp 1 triliun, itu pun masih diberi tanda bintang. Namun, setelah pertemuan dengan Novanto di Gran Melia, ia mengakui anggaran itu bertambah menjadi Rp 2,46 triliun. Hal yang berbeda terjadi ketika pada 2008 ia mengusulkan proyek senilai Rp 60 miliar untuk uji petik sebelum mengenal Andi ataupun Novanto. “Rp 60 miliar nggak berhasil, itu untuk uji petik. Itu nggak berhasil, nggak disetujui, tahun 2008,” katanya. Ia juga membenarkan pertemuan dengan Novanto di Gran Melia dan di lantai 12 ruangan Fraksi Golkar ikut mempengaruhi pengawalan 3 konsorsium yang dipegang Andi. “Mengawal 3 konsorsium Pak Andi, apa yang bikin Pak Irman nurut Andi. Apakah salah satunya pertemuan di lantai 12 itu?” tanya Basir. “Iya betul,” jawab Irman. (ams/fdn) korupsi e-ktp sidang setya novanto

Andi Agustinus alias Andi Narogong dinilai mempunyai hubungan yang dekat dengan Ketua DPR Setya Novanto dalam pengadaan mega proyek e-KTP. Hal itu disampaikan Jaksa Penuntut Umum KPK Wawan Yunarwanto dalam sidang pembacaan tuntutan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (7/11/2017). “Terdakwa [Narogong] punya hubungan cukup dekat dengan Setya Novanto, Diah Anggraeni dan Irman menggunakan hubungan untuk mempengaruhi pejabat untuk melakukan intervensi dalam pengadaan paket pengadaan penetapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional (KTP Elektronik) tahun 2011-2012,” kata Wawan. Wawan menyatakan hubungan itu kemudian digunakan untuk membentuk tiga konsorsium yang terafiliasi dengan Narogong yaitu Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI), Astagraphia dan Murakabi. Ia menyatakan Narogong juga menggunakan wewenang Setya Novanto, Irman, Diah Anggraeni dan Sugiharto untuk melakukan intervensi terhadap anggaran pengadaan e-KTP 2011-2012. “Sehingga perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Irman, Setnya Novanto, Diah Anggraeni, dan Sugiharto lebih dekat dengan penyalahgunaan kewenangannya karena kedudukan yang melekat dalam jabatannya,” tambah jaksa Wawan. Narogong dikatakan Wawan juga membuat komitmen dengan mantan Ketua Komisi II DPR dari fraksi Golkar Burhanuddin Napitupulu untuk memperlancar pembahasan anggaran proyek e-KTP. “Dan Burhanuddin selanjutnya mengatakan ke Diah Anggraeni dan menyampaikan ke Irman bahwa yang mengawal adalah terdakwa karena terdakwa pengusaha yang komit akan janjinya,” ungkap jaksa Wawan. Ia menyatakan, pada awal tahun 2010, Narogong juga mendatangi Irman yang saat itu menjabat sebagai Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri di ruang kerja dan menindaklanjuti pertemuan dengan Burhanuddin. Narogong bersedia memberikan uang kepada anggota DPR dan Kemendagri untuk perlancar pembahasan e-KTP. “Terdakwa bertemu dengan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemendagri Sugiharto untuk berkoordinasi. Terdakwa disarankan berkoordinasi dengan direktur PT Kalatama Winata Cahyadi,” tambah jaksa Wawan. Menurut Wawan, Irman kemudian menyampaikan bahwa proyek e-KTP harus mendekati pihak DPR. Sementara Narogong menyampaikan akan bekerja sama dengan DPR dan menyediakan dana ke DPR serta beberapa pejabat kemendagri. “Hal itu kembali disampaikan ke Irman dan Winata Cahyadi namun hal itu ditolak Winata sehingga upaya pendekatan ke Kemendagri dan DPR dilakukan sendiri terdakwa. Pernyataan itu juga disampaikan ke Irman yaitu `fee` yang meminta 8 persen dari nilai proyek tapi Winata menolak sehingga upaya dilakukan langsung oleh terdakwa,” jelas jaksa Wawan. Padahal, kata Wawan, Narogong tak patut ikut dalam pembahasan APBN karena hal itu hanya boleh dibahas oleh Presiden dan DPR. “Tapi terdakwa menyalahgunakan kewenangan karena dekat dengan Setya Novanto sehingga dapat turut serta melakukan pertemuan-pertemuan yang pokoknya memutuskan pembahasan anggaran KTP-E di DPR,” kata jaksa Ariawan Agustiartono. Dalam perkara ini, Andi Agustinus alias Andi Narogong dituntut 8 tahun penjara ditambah denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan ditambah pidana tambahan membayar uang pengganti 2,15 juta dolar AS dan Rp1,18 miliar subsider 3 tahun kurungan.

Related Posts

Comments are closed.