Jaksa Cecar Saksi soal 21 Rekening Penyuap Eks Dirjen Hubla

Jaksa Cecar Saksi soal 21 Rekening Penyuap Eks Dirjen Hubla

Jaksa pada KPK mengungkap modus pemberian suap oleh Komisaris PT Adiguna Keruktama (AGK) Adiputra Kurniawan ke eks Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) Kemenhub Antonius Tonny Budiono. Salah satunya dengan kepemilikan puluhan rekening atas nama Joko Prabowo dan Yongkie Gold Wing. Hal itu terungkap dari keterangan tiga saksi yang dihadirkan jaksa yaitu mantan Kepala Cabang Bank Mandiri Pekalongan Sri Utami, Komang Susiawati karyawan BUMN Bank Mandiri, dan eks pimpinan cabang Bank Mandiri Cabang Graha Rekso dari Oktober 2015, Lukmanul Hakim. Puluhan rekening itu dengan rincian 21 rekening atas nama Joko Prabowo di Mandiri Cabang Pekalongan, 6 rekening Mandiri Yongkie Gold Wing di Bank Mandiri cabang Rekso Jakut, dan beberapa rekening di Bank Mandiri Cabang Mangga Dua atas nama Yongkie Gold Wing. Jaksa kemudian mencecar Sri Utami soal kepemilikan rekening atas nama Joko Prabowo hingga berjumlah 21. Menurut Sri, Adiputra merupakan nasabah prioritas. “Adiputra Kurniawan sudah ada sebagai nasabah prioritas,” kata Sri ketika bersaksi dalam sidang lanjutan terdakwa Tonny di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (1/2/2018). Sri mengatakan pengajuan rekening itu dilakukan oleh bendahara perusahaan PT AGK. Dia membeberkan bendahara perusahaan tersebut membawa surat kuasa dengan rekomendasi dari Adiputra. “Saat itu ada bendahara dari perusahaan pak Adi namanya Fita dan Lusi datang membawa formulir untuk membuka rekening atas nama Joko Prabowo,” jelas Sri. “Surat rekomendasi dari Pak Adi, 21 rekening atas nama Joko Prabowo,” sambungnya. Sri menjelaskan pembukaan puluhan rekening itu diajukan bertahap. Bermodal kepercayaan terhadap nasabah prioritasnya dia pun tak menaruh kecurigaan. “Nggak ada, karena kami bekerja dengan trust kepada nasabah, karena Pak Adi sudah bertahun-tahun menjadi nasabah prioritas,” jelas Sri. Dia menambahkan ke-21 rekening itu pun mendapat jaminan dari karyawan PT AGK. “Yang menjamin Joko Prabowo adalah karyawan Adiguna Keruktama,” ucapnya. Sementara itu, Komang mengatakan selama ini pihaknya tidak memperbolehkan pembukaan rekening melalui kuasa orang lain. Namun, soal aturan ini memang belum ada patokan baku. “Setahu kami yang bersangkutan harus datang sendiri ke Bank Mandiri. Tidak ada aturan soal kuasa, saya tidak bisa, ada surat kuasa sendiri kita perlu konfirmasi dan sebagainya, tapi kalau di aturan normatif dateng langsung,” katanya. Komang menjelaskan rekening atas nama Yongkie Gold Wing sudah ada sebelum dirinya menjabat di kantor cabang Mangga Dua. Namun, menurut dokumen miliknya pihak customer service sudah melakukan pengecekan terkait rekening dengan identitas ganda. “Kalau kasus Yongkie Gold Wing di cabang kami, berdasarkan dokumen terlihat petugas yag melayani pembukaan rekening tersebut melakukan konfirmasi dan kroscek beberapa nama yang nasabah berikan sesuai dengan nama yang dia isi,” jelasnya. “Kalau di dokumen itu, ketika itu mengkonfirmasi ke nomor-nomor telepon yang diberikan si calon nasabah. Saya tahu dari catatan kecil yang ditulis di halaman belakang dan halaman yang bukan rekening,” imbuh Komang. Menurut Komang, pembukaan rekening atas nama Yongki juga sempat ditolak di kantor cabangnya. Alasannya KTP yang dibawa tak sesuai dengan domisili bank. “Berdasarkan yang saya lihat informasi CS sempat menolak kedatangan Yongkie Gold Wing dengan alasan KTP-nya tidak sesuai dengan domisili cabang kami. Beberapa waktu kemudian yang bersangkutan memberikan surat catatan kerja, rekomendasi dari perusahaan,” ujarnya. “(Profesi sebagai) manajer Keruktama?” tanya jaksa pada KPK. “Ketika itu berbunyi demikian,” jawab Komang.

Jaksa pada KPK mengungkap modus pemberian suap oleh Komisaris PT Adiguna Keruktama (AGK) Adiputra Kurniawan ke eks Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) Kemenhub Antonius Tonny Budiono. Salah satunya dengan kepemilikan puluhan rekening atas nama Joko Prabowo dan Yongkie Gold Wing. Hal itu terungkap dari keterangan tiga saksi yang dihadirkan jaksa yaitu mantan Kepala Cabang Bank Mandiri Pekalongan Sri Utami, Komang Susiawati karyawan BUMN Bank Mandiri, dan eks pimpinan cabang Bank Mandiri Cabang Graha Rekso dari Oktober 2015, Lukmanul Hakim. Puluhan rekening itu dengan rincian 21 rekening atas nama Joko Prabowo di Mandiri Cabang Pekalongan, 6 rekening Mandiri Yongkie Gold Wing di Bank Mandiri cabang Rekso Jakut, dan beberapa rekening di Bank Mandiri Cabang Mangga Dua atas nama Yongkie Gold Wing. Jaksa kemudian mencecar Sri Utami soal kepemilikan rekening atas nama Joko Prabowo hingga berjumlah 21. Menurut Sri, Adiputra merupakan nasabah prioritas. “Adiputra Kurniawan sudah ada sebagai nasabah prioritas,” kata Sri ketika bersaksi dalam sidang lanjutan terdakwa Tonny di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (1/2/2018). Sri mengatakan pengajuan rekening itu dilakukan oleh bendahara perusahaan PT AGK. Dia membeberkan bendahara perusahaan tersebut membawa surat kuasa dengan rekomendasi dari Adiputra. “Saat itu ada bendahara dari perusahaan pak Adi namanya Fita dan Lusi datang membawa formulir untuk membuka rekening atas nama Joko Prabowo,” jelas Sri. “Surat rekomendasi dari Pak Adi, 21 rekening atas nama Joko Prabowo,” sambungnya. Sri menjelaskan pembukaan puluhan rekening itu diajukan bertahap. Bermodal kepercayaan terhadap nasabah prioritasnya dia pun tak menaruh kecurigaan. “Nggak ada, karena kami bekerja dengan trust kepada nasabah, karena Pak Adi sudah bertahun-tahun menjadi nasabah prioritas,” jelas Sri. Dia menambahkan ke-21 rekening itu pun mendapat jaminan dari karyawan PT AGK. “Yang menjamin Joko Prabowo adalah karyawan Adiguna Keruktama,” ucapnya. Sementara itu, Komang mengatakan selama ini pihaknya tidak memperbolehkan pembukaan rekening melalui kuasa orang lain. Namun, soal aturan ini memang belum ada patokan baku. “Setahu kami yang bersangkutan harus datang sendiri ke Bank Mandiri. Tidak ada aturan soal kuasa, saya tidak bisa, ada surat kuasa sendiri kita perlu konfirmasi dan sebagainya, tapi kalau di aturan normatif dateng langsung,” katanya. Komang menjelaskan rekening atas nama Yongkie Gold Wing sudah ada sebelum dirinya menjabat di kantor cabang Mangga Dua. Namun, menurut dokumen miliknya pihak customer service sudah melakukan pengecekan terkait rekening dengan identitas ganda. “Kalau kasus Yongkie Gold Wing di cabang kami, berdasarkan dokumen terlihat petugas yag melayani pembukaan rekening tersebut melakukan konfirmasi dan kroscek beberapa nama yang nasabah berikan sesuai dengan nama yang dia isi,” jelasnya. “Kalau di dokumen itu, ketika itu mengkonfirmasi ke nomor-nomor telepon yang diberikan si calon nasabah. Saya tahu dari catatan kecil yang ditulis di halaman belakang dan halaman yang bukan rekening,” imbuh Komang. Menurut Komang, pembukaan rekening atas nama Yongki juga sempat ditolak di kantor cabangnya. Alasannya KTP yang dibawa tak sesuai dengan domisili bank. “Berdasarkan yang saya lihat informasi CS sempat menolak kedatangan Yongkie Gold Wing dengan alasan KTP-nya tidak sesuai dengan domisili cabang kami. Beberapa waktu kemudian yang bersangkutan memberikan surat catatan kerja, rekomendasi dari perusahaan,” ujarnya. “(Profesi sebagai) manajer Keruktama?” tanya jaksa pada KPK. “Ketika itu berbunyi demikian,” jawab Komang.

Direktur PT Adhiguna Keruktama (AGK) David Gunawan mengaku tidak tahu tentang perbuatan pamannya, yang juga Komisaris PT AGK, Adi Putra Kurniawan, yang melakukan suap. Selain itu, David tak tahu bahwa Adi sampai menggunakan belasan ATM untuk melancarkan aksinya. “Ada cerita ngasih ATM ke KSOP (Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan)?” tanya jaksa kepada David dalam sidang lanjutan terdakwa Adi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (25/1/2018). “Nggak ada, kalau saya tahu, nggak mungkin saya bolehin . Beliau ini juga paman saya, jadi saya sebagai ponakan bisa juga memberi pertimbangan, Pak,” jawab David. Kemudian, jaksa menanyakan tentang belasan ATM dan rekening yang dibuat Adi menggunakan identitas palsu, salah satunya dengan nama Yongki. Adi merupakan terdakwa penyuap eks Dirjen Hubla Antonius Tony Budiono. “Anda tahu soal Yongki membuat KTP palsu di Jalan Pramuka?” tanya jaksa. “Nggak tahu, saya tahunya setelah sidang karena saya mengikuti,” jawab David. David juga mengaku tidak tahu tentang belasan ATM milik pamannya itu. Namun dia mengaku pernah tahu tentang transfer uang dari PT AGK ke rekening atas nama Yongki Gold Wing. Menurut David, memang ada permintaan menandatangani cek kosong oleh Adi Putra selaku komisaris. Saat itu, ia mengira cek tersebut untuk mencairkan uang yang akan dimasukkan ke rekening milik Adi Putra. “Sebelum kejadian ini saya nggak tahu disetorkan atas nama Yongki. Saya tahunya disetor atas nama Pak Adi, ternyata disetorkan atas nama Pak Yongki,” ucapnya. Kemudian, David mengaku Adi Putra pernah bercerita bahwa ia mengenal Tonny, yang saat itu masih menjabat Dirjen Hubla. Selain Tonny, David menyebut Adi Putra mengenal pihak lain di Ditjen Hubla. Jaksa juga sempat menanyakan soal proses PT AGK bisa menang sejumlah proyek pengerukan, seperti di Pulau Pisau hingga Tanjung Emas, Semarang. Menurut David, perusahaannya itu mengikuti semua syarat dan memasang harga yang lebih murah dibanding pesaing hingga bisa menang lelang proyek.

Jakarta – Direktur PT Adhiguna Keruktama (AGK) David Gunawan mengaku tidak tahu tentang perbuatan pamannya, yang juga Komisaris PT AGK, Adi Putra Kurniawan, yang melakukan suap. Selain itu, David tak tahu bahwa Adi sampai menggunakan belasan ATM untuk melancarkan aksinya. “Ada cerita ngasih ATM ke KSOP (Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan)?” tanya jaksa kepada David dalam sidang lanjutan terdakwa Adi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (25/1/2018). “Nggak ada, kalau saya tahu, nggak mungkin saya bolehin . Beliau ini juga paman saya, jadi saya sebagai ponakan bisa juga memberi pertimbangan, Pak,” jawab David. Kemudian, jaksa menanyakan tentang belasan ATM dan rekening yang dibuat Adi menggunakan identitas palsu, salah satunya dengan nama Yongki. Adi merupakan terdakwa penyuap eks Dirjen Hubla Antonius Tony Budiono. “Anda tahu soal Yongki membuat KTP palsu di Jalan Pramuka?” tanya jaksa. “Nggak tahu, saya tahunya setelah sidang karena saya mengikuti,” jawab David. David juga mengaku tidak tahu tentang belasan ATM milik pamannya itu. Namun dia mengaku pernah tahu tentang transfer uang dari PT AGK ke rekening atas nama Yongki Gold Wing. Menurut David, memang ada permintaan menandatangani cek kosong oleh Adi Putra selaku komisaris. Saat itu, ia mengira cek tersebut untuk mencairkan uang yang akan dimasukkan ke rekening milik Adi Putra. “Sebelum kejadian ini saya nggak tahu disetorkan atas nama Yongki. Saya tahunya disetor atas nama Pak Adi, ternyata disetorkan atas nama Pak Yongki,” ucapnya. Kemudian, David mengaku Adi Putra pernah bercerita bahwa ia mengenal Tonny, yang saat itu masih menjabat Dirjen Hubla. Selain Tonny, David menyebut Adi Putra mengenal pihak lain di Ditjen Hubla. Jaksa juga sempat menanyakan soal proses PT AGK bisa menang sejumlah proyek pengerukan, seperti di Pulau Pisau hingga Tanjung Emas, Semarang. Menurut David, perusahaannya itu mengikuti semua syarat dan memasang harga yang lebih murah dibanding pesaing hingga bisa menang lelang proyek. (haf/dhn)

Jakarta, CNN Indonesia — Jaksa Penuntut Umum menuntut mantan Komisaris PT Adhiguna Keruktama, Adi Putra Kurniawan empat tahun penjara dan denda Rp200 juta subsidier lima bulan kurungan. Adiputra dinilai terbukti menyuap mantan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono. “Menuntut majelis hakim menyatakan terdakwa Adiputra Kurniawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi,” ujar jaksa Dian Hamisena saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (4/1). Jaksa menyatakan Adi Putra menyuap Tonny sebesar Rp2,3 miliar terkait perizinan pengadaan sejumlah proyek di Ditjen Hubla. Uang itu diberikan melalui kartu ATM yang ditransfer secara bertahap. Untuk memberikan uang tersebut, Adi Putra membuat 21 rekening dengan identitas yang berbeda-beda. Rekening itu bisa digunakan Tonny sewaktu-waktu. Dalam pertimbangannya, jaksa menyatakan modus pemberian suap melalui kartu ATM itu tergolong relatif baru dan jarang terjadi. Menurut jaksa, cara ini dapat mempersulit proses pengungkapan tindak pidana. “Dikhawatirkan pula cara ini dapat diikuti pelaku lainnya,” kata jaksa. Selain pada Tonny, Adi Putra juga dinilai terbukti memberikan uang kepada sejumlah pejabat Kemenhub lainnya, yakni Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Emas Semarang Marwansyah sebesar Rp341,5 juta, Wisnoe Wihandani Rp440 juta, Sapril Imanuel Ginting Rp80 juta, dan Mauritz HM SIbarani Rp88 juta. Kemudian Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Pulang Pisau Otto Patriwan sebesar Rp800 juta, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjugn Emas Semarang Gajah Rooseno sebesar Rp1,137 miliar, Hesti Widiyaningsih sebesar Rp17,4 juta, Jatmiko sebesar Rp10 juta, Boby Agusta Rp30 juta, Herwan Rasyid sebesar Rp20 juta, dan Ignatius Martanto sebesar Rp17,5 juta. Jaksa Tolak JC Dalam tuntutannya, jaksa juga menolak permohonan Adi Putra sebagai justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Permohonan JC ini diajukan Adi Putra ke KPK pada 21 Desember 2017. Jaksa menyatakan, Adi Putra dan Tonny sebagai penerima suap merupakan pelaku utama dalam perkara ini sehingga permohonan JC tidak dapat dikabulkan. Selain itu Adiputra juga belum memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara Tonny yang baru akan disidangkan. “Berkaitan dengan hal tersebut di atas kami berpendapat bahwa permohonan justice collaborator Adi Putra Kurniawan tidak dapat dikabulkan karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan,” ucap jaksa. Atas perbuatannya, jaksa menilai Adi Putra terbukti melanggar Pasal 5 huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHPidana. (osc/gil)

Perusahaan Taksi Wanti-Wanti Dampak Putusan MA SEMARANG – Perusahaan-perusahaan transportasi dan taksi konvensional di daerah-daerah meminta tetap ada regulasi untuk moda transportasi berbasis aplikasi daring. Mereka mengkhawatirkan dampak buruk yang akan hadir bila regulasi yang telah diberlakukan di daerah-daerah ikut direvisi, menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) terkait pencabutan sejumlah pasal Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Ken- daraan Bermotor Umum , Tidak Dalam Trayek. \ Direktur Puri Kencana Taksi, Agus Sutopo, menilai, keberadaan taksi daring ini tetap harus diatur agar iklim usaha dan persaingan transportasi di ibu kota Provinsi Jawa Tengah itu tetap sehat. “Kami menganggap putusan MA itu betul dan kami siap melaksanakannya, tapi apakah tidak penting pengaturan?” kata Agus Sutopo, di Semarang, Kamis (24/8). Ia menegaskan, kalau ke depan keberadaan taksi daring ini tidak diatur, akan ada dampak yang jauh luar biasa. Terlebih, sementara ini telah kerap terjadi gesekan antara pengemudi transportasi umum konvensional dan pengemudi transportasi daring. Yang perlu disadari oleh penyedia taksi daring, menurut Agus Sutopo, aturan yang sebelumnya diterapkan bukan sekadar membatasi, melainkan juga untuk mengantisipasi sejumlah dampak keberadaan transportasi daring. “Apa yang terjadi jika semuanya dibuat bebas dan lepas dari aturan? Bisa bubar, Mas!” kata Agus menegaskan dengan nada tinggi. Ia bortarhsilsoal kapasitas moda transportasi di Semarang. Jika tak ada aturan, jumlahnya akan semakin membeludak tidak terkendali. “Sekarang lihat di jalan, populasi transportasi daring semakin banyak. Bahkan, menjadi booming dengan mudahnya orang membawa pulang mobil cukup dengan uang muka Rp 10 juta dan dibisniskan untuk transportasi daring,” kata dia. Dalam putusannya, para hakim MA mencabut sejumlah regulasi krusial dalam Permen-hub Nomor 26/2017. Di antaranya, soal perlunya pengaturan tarif bawah, pendirian badan hukum, serta keharusan bagi pengemudi taksi daring menguji kelaikan kendaraan mereka. Direktur New Atlas Taksi, Semarang, Tutuk Kurniawan menambahkan, para pengusaha transportasi konvensional di daerah pasti akan mempersoalkan putusan MA tersebut. Apa pun putusan tersebut harus diikuti. Namun, Tutuk menyatakan, “Pertanyaan saya ya itu, apakah MA tahu permasalahan transportasi di lapangan?”. Sedangkan pihak perusahaan Taksi Citra di Malang Raya, Jawa Timur, menilai, teknologi daring pada transportasi sebenarnya sudah tidak bisa dihindari. Namun, Direktur Taksi Citra Rudy Haryanto berharap pemerintah dapat membatasi tarif yang tidak merugikan transportasi konvensional. “Pemerintah perlu turut andil dalam kuota dan tarif agar tidak terlalu jauh dari tarif kendaraan konvensional. Kalau tidak begitu, dapat ter-jadi benturan di bawah,” ujar Rudy kepada Republika. Menurut Rudy, sejauh ini tarif transportasi konvensional diatur oleh pemerintah dengan patokan tertentu. Sementara kendaraan daring tak ada batasan dari pemerintah yang berarti ditentukan perusahaan aplikasi. Melihat situasi ini, dia menyarankan, pemerintah agar bisa sama-sama mengatur tarif ba- wah ataupun atas pada transportasi daring demi menghindari hal yang tidak diinginkan. “Jangan terlalu rendah sama yang konvensional, apalagi kalau lagi ada promo yang tarifnya bisa Rp 10 ribu. Itu kan tidak masuk akal, bisa saling bunuh-bunuhan nanti dan yang kena kan pengemudinya,” kata dia menegaskan. Perusahaan Taksi Citra belum lama ini telah mengintegrasikan diri dengan sistem daring. Hingga saat ini, sudah 150 taksi yang terjaring dalam sistem teknologi ini, baik di Malang Raya maupun Batu. Dengan kata lain, hanya 40 persen taksinya yang belum dilibatkan dalam sistem ini secara berangsur. Adapun sistem tarifnya, Rudy menjelaskan, terdapat dua konsep yang diterapkan. Dalam hal ini, tarif menyesuaikan sistem apa yang dipakai pengemudi saat mengantar pelanggan. “Kalau yang dapatnya daring, ya pakai tarif daring. Begitu juga, dengan konvensional sesuai di mana pelanggan diambil lalu diantarkan,” katanya menambahkan. Seperti diketahui, sopir-sopir taksi Citra bisa mendapatkan pelanggan lewat fitur layanan Gocar pada aplikasi Gojek. Selain Citra, perusahaan taksi di Malang lainnya juga mulai mengikuti sistem ini, seperti Argo Perdana dan Argo Mandala dengan sistem kerja sama. Menyayangkan putusan Sementara itu, Ketua Organda NTB, Antonius Zaremba Mustafa Kamal mengaku, sedang mendiskusikan putusan Mahkamah Agung terkait Permenhub Nomor 26 Tahun 2017. “Ini kita lagi diskusikan, sebelum nantinya kita serahkan ke DPP Organda Pusat,” ujar Anton kepada Republika di Mataram, kemarin. Anton menyayangkan dicabutnya sejumlah pasal dalam Permenhub Nomor 26 Tahun 2017 tersebut. Menurut Anton, permenhub itu sudah mengakomodasi seluruh pihak, baik transportasi konvensional maupun transportasi berbasis daring. Mestinya sebagai lembaga peradilan tertinggi, MA seharusnya mengakomodasi berbagai pihak sebelum mengambil keputusan. “Permenhub kemarin itu sudah berimbang. Ini seperti lagu Joshua (mantan artis cilik -Red) terbit lagi, diobok-obok,” kata Anton. Anton mengatakan, meski belum semasif di kota-kota besar, kehadiran taksi daring di NTB memiliki pengaruh yang signifikan bagi keberlangsungan transportasi konvensional di NTB. Organda NTB selama ini selalu mengikuti peraturan pemerintah, mulai dari penentuan tarif, uji kir, hingga pajak. Namun, kehadiran transportasi daring, menurut Anton, dirasa cukup mengganggu karena tidak melakukan pada yang telah dilakukan para pengusaha transportasi konvensional. Anton menilai, terbitnya Permenhub Nomor 26 Tahun 2017 sebagai solusi terbaik bagi kedua pihak. Menurut dia, peraturan dari pemerintah merupakan hal yang mutlak untuk dipenuhi. Jika tidak diatur, tentu akan terjadi kekacauan di lapangan. Meski begitu, Anton meminta anggota Organda di NTB untuk tenang dan menunggu arahan pusat. muhammad nur- syamsyi td fitriyan zamzami BOWO PRIBADI/WILDARZRIYANI Original Post

100 Hari Anies-Sandi Tertib Kotanya, Bahagia Warganya? Nirwonojoga Kemitraan Kota Hijau MEMBANGUN Kota Jakarta harus tertib aturan dan perencanaan, siapa pun gubernurnya. Penataan Jakarta harus menjadi contoh (baik) penataan kota-kota di Indonesia. Ibarat manusia, Kota Jakarta dinilai sudah mengidap obesitas (kegemukan, tambun, gendut, dan tidak lincah bergerak). Jakarta masih menghadapi persoalan banjir, baik banjir air di musim hujan, banjir kendaraan bermotor yang semakin menyesaki jalanan Ibu Kota, maupun banjir manusia, terutama pendatang pasca-Hari Raya Idul Fitri. Anies-Sandi sebagai gubernur dan wakil gubernur baru DKI Jakarta harus fokus pada penanganan tiga persoalan utama, yakni bagaimana mengurangi secara signifikan, terukur, dan bertahap terhadap penanganan banjir. Lalu, menguraikan kemacetan lalu lintas dan mengantisipasi para pendatang. Lima tahun bukanlah waktu yang lama. 100 hari Seratus hari tentu waktu yang singkat untuk menilai keberhasilan kinerja Anies-Sandi. Menilik apa yang sudah dilakukan Anies-Sandi dalam 100 kerja, sayangnya belum menyentuh ketiga persoalan utama tersebut. Anies-Sandi memilih untuk segera memenuhi janji kampanye. Kebijakan penutupan Alexis (menyusul tempat hiburan lain) dan (proses alot) pencabutan HGB terhadap upaya penghentian reklamasi Teluk Jakarta patut diapresiasi masyarakat. Sementara itu, beberapa kebijakan terlihat tidak siap dan terburu-buru dieksekusi, tanpa didukung rencana induk yang matang, terindikasi maladministrasi, dan melanggar aturan hukum. Kasus penutupan Jalan Jati Baru Raya untuk menampung pedagang kaki lima (PKL) terbukti tidak efektif membebaskan trotoar dari PKL di Tanah Abang. UU No 38/2004 tentang Jalan, UU No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Perda No 1/2014 tentang RDTR DKI Jakarta 2030, dan Perda No 8/2007 tentang Ketertiban Umum pun diabaikan. Wacana pencabutan larangan sepeda motor melintasi Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat yang terkabul pascaputusan Mahkamah Agung No 57 P/ HUM/2017, tidak dimanfaatkan sebagai momentum pembenahan transportasi massal. Revisi desain pedestrian (yang sudah selesai) dilakukan untuk menyediakan jalur khusus sepeda motor, mengurangi lebar ruang pejalan kaki yang direncanakan semula. Sementara itu, program OK Otrip masih dalam tahap uji coba di lapangan, gubernur justru berwacana mengembalikan becak sebagai angkutan warga di kampung (wisata). Padahal, Perda No 8/2007 tentang Ketertiban Umum (Pasal 29 ayat 1) dengan jelas melarang becak di seluruh wilayah DKI Jakarta. Hal ini diperkuat dengan Perda 5/2014 tentang Transportasi, yakni becak tidak masuk rencana induk pola makrotrans-portasi massal terpadu. Program hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang sudah diluncurkan menyisakan banyak pertanyaan. Konsep rumah tapak bergeser menjadi rumah vertikal (sejatinya rumah susun). Lokasi dan aksesibilitas. Uang muka 0% berganti RpO, yakni Pemprov DKI Jakarta (APBD) akan menanggung uang muka sebesar 1%. Lama cicilan sampai dengan 20 tahun, sedangkan masa jabatan 5 tahun. Target sasaran masyarakat berpenghasilan Rp4juta-Rp7juta. Satu tahun Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan. Visi, 5 misi, dan 23 janji kerja Anies Sandi diterjemahkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana kerja perangkat daerah, serta rencana anggaran belanja dan pendapatan daerah. Penyelesaian masalah banjir, macet, dan urbanisasi mengikuti arahan yang ada dalam rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) dan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi (RDTR-PZ) DKI Jakarta 2030. Banjir yang sempat melanda Jakarta a-khir tahun lalu menunjukkan Pemprov DKI Jakarta masih belum siap mengatasi pekerjaan rumahnya. Fokus penanganan banjir meliputi rehabilitasi saluran air (primer/ makro, sekunder/meso, tersier/mikro), revitalisasi 44 waduk, 14 situ, dan rencana 20 waduk baru, dan naturalisasi bantaran 13 sungai utama, serta penambahan RTH baru sebagai daerah resapan air (dari 9,98% menjadi 30%). Program normalisasi (naturalisasi) sungai dengan melebarkan badan sungai tidak mungkin terwujud tanpa harus merelokasi permukiman warga di tepi bantaran sungai. Ada empat sungai yang ditargetkan pemerintah pusat, yakni Sungai Ciliwung, Pesanggrahan, Angke, dan Sunter. Gubernur diharapkan dapat memberikan solusi yang realistis, seperti kampung susun di lokasi yang tidak jauh dari permukiman warga atau berpindah ke rusunawa yang tersedia. Penguraian kemacetan lalu lintas mencakup membangun budaya berjalan kaki atau bersepeda dalam jarak dekat, mendorong warga beralih ke transportasi massal untuk jarak sedang-jauh, serta membatasi pergerakan kendaraan motor pribadi (mobil dan sepeda motor) di pusat kota. Pelaksanaan OK Otrip, mengintegrasikan seluruh transportasi massal (KA, KRL, kereta ringan, bus Trans-Jakarta, angkutan kota), dan mengantisipasi transportasi berbasis daring. Pencabutan larangan melintas sepeda motor di Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka harus segera diiringi dengan penerapan ganjil genap bagi kendaraan bermotor (mobil dan sepeda motor), pembangunan gedung parkir (park and ride), tarif parkir progresif (semakin mahal ke pusat kota), dan peniadaan parkir liar dan parkir on the street, hingga kawasan bebas kendaraan bermotor. Pembangunan infrastruktur jalur pejalan kaki (trotoar, jembatan penyeberangan orang, zebra cross, dan halte bus) dan pesepeda (jalur sepeda, marka dan rambu, sepeda sewa, bengkel, serta ruang ganti). Trotoar dibuat lebar, nyaman, ramah untuk semua, bebas dari PKL, warung, bengkel, pangkalan ojek, dan parkir kendaraan. Bulan Tertib Trotoar (kembali) dilanjutkan. Pembenahan trotoar dilakukan sekaligus dengan penataan jaringan utilitas dan rehabilitasi saluran air secara terpadu. Pelaksanaan program OK OCE (200 ribu lapangan kerja bagi pewirausaha baru) dapat mengikutsertakan PKL di Tanah Abang (PKL tidak perlu berjualan lagi di trotoar dan jalan, jalan raya dibuka kembali, trotoar bebas PKL), pengayuh becak yang masih ada di perkampungan (alih profesi sesuai keterampilan, pendapatan sesuai upah minimum regional, becak dihapus), dan penerima kredit usaha perempuan mandiri. Masih ditunggu pelaksanaan KJP Plus, KJS Plus, kartu pangan Jakarta, reformasi birokrasi, realisasi rencana program (op ? timalisasi penyerapan anggaran), pembangunan mandiri Kepulauan Seribu, dan taman maju bersama (taman pintar). Lalu, kota hijau dan kota aman, revitalisasi pusat pengembangan kebudayaan, festival seni dan olahraga, peningkatan kualitas layanan air bersih dan kesehatan, membangun pusat wisata dan tempat bersejarah, serta meningkatkan bantuan sosial. Nirwonojoga Original Post

Duh, Negara Di-KO Pengemplang BLBI SUDJIONO Timan sudah dibebaskan oleh Mahkamah Agung. Tapi, harta eks terpidana kasus korupsi BLBI sebesar Rp 1,2 triliun ini masih ditahan Kejaksaan Agung. Korps Adhyaksa masih mencari cara agar bisa kembali menjerat Timan. Negara nggak boleh di-KO pengemplang BLBI. Jaksa Agung M Prasetyo menyebut, korpsnya masih menahan harta Timan. Kejaksaan masih mencari upaya hukum lain untuk melawan Timan yang dibebaskan MA pada 2013. “Ya kita akan coba lagi lah. Ya nanti kita berikanlah, apakah masih ada upaya hukum bisa kita lakukan ya kita akan lihat nanti,” ujarnya di Kejagung, kemarin. Prasetyo menegaskan, negara tidak rela jika kalah oleh eks terpidana kasus BLBI itu. Menurutnya, orang yang salah harus dihukum. “Kamu rela kalau negara dikalahkan oleh orang bersalah? Kan korbannya rakyat, kita membela kepentingan masyarakat dan bangsa meski ha-rus berlandaskan hukum,” tegas Prassetyo. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyatakan, Kejaksaan Agung bisa mengajukan upaya PK meski akan menimbulkan kontroversi. “Kalau nggak begitu negara KO sama pengemplang BLBI. Negara tidak boleh kalah dalam melawan korupsi,” tegasnya kepada Rakyat Merdeka, tadi malam. Selain langkah PK, menurut Bo-yamin, Kejaksaan bisa membidik Timan dari sisi pajak atau pencucian uang. Atau ada kasus korupsi lain yang mungkin dilakukan Timan. Selain itu, bisa juga mengajukan gugatan perdata setelah mendapat kuasa dari menkeu. “Yang penting harus cepat tindakan apapun yang mau dikerjakan,” tandasnya. Sudjiono Timan, Direktur Utama PT Banana Pembinaan Usaha Indonesia kabur saat hendak dieksekusi jaksa ke penjara pada 2004. Dia ditetapkan sebagai buron. Namun, MA mengabulkan permohonan PK yang diajukan istrinya ke PN Jaksel. Timan pun lepas dari segala dakwaan di tahun 2013. Perkara ini diputus oleh majelis PK yang diketuai Hakim Agung Suhadi dengan anggota Sophian Mar-thabaya, Andi Samsan Nganro, Sri Munvahyuni, Abdul Latief. Putusan perkara ini diketok 13 Juli 2013. Padahal, 9 tahun sebelumnya, MA melalui Ketua Majelis Hakim Bagir Manan beranggotakan Artidjo Alkostar, Parman Suparman, Arbijoto dan Iskandar Kamil, menggantikan Abdul Rahman Saleh, memvonis Timan 15 tahun penjara pada 2004 atas kasus kredit fiktif yang merugikan negara lebih dari Rp 369 miliar. Timan telah diputuskan bersalah karena telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai direktur utama BPUI dengan cara memberikan pinjaman kepada Festival Company Inc. sebesar 67 juta dolar AS, Penta Investment Ltd sebesar 19 juta dolar AS, KAFL sebesar 34 juta dolar AS dan dana pinjaman Pemerintah (RDI) Rp 98,7 miliar sehingga negara mengalami kerugian keuangan sekitar Rp 120 miliar dan 98,7 juta dolar AS. Pembebasan Timan langsung disikapi dengan pembentukan tim eksaminasi Putusan Perkara Peninjauan Kembali (PK) No 97 PK/ Pid.Sus/2013 menyatakan, putusan itu merusak asas hukum.Tim eksaminasi terdiri dari Yudi Kristiana mantan jaksa KPK, Dr Antonius PS Wibowo mantan hakim dan Dr Abdul Fikar I-fadjar dari akademisi. Menurut Yudi, PK yang hanya diajukan oleh istrinya, bukan orang yang bersangkutan atau ahli warisnya, diterima oleh Mahkamah Agung. “Ini yang saya sebut tidak taat asas, karena PK itu hanya dapat diajukan oleh terdakwa atau ahli warisnya, tidak termasuk istrinya. Namun MA menerimanya, bahkan membebaskannya,” tuturnya. “Kenapa hakim tidak sensitif, ini menjadi persolan, sesungguhnya hakim dengan putusan ini merendahkan martabat hukum di masyarakat,” katanya. Ketua Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) Dr Laksanto Utomo mengatakan, PK yang membebaskan kasus Sudjiono Timan dapat merusak tata hukum nasional, bahkan terkesan berpihak pada koruptor. Dengan bebasnya Timan, kata Laksanto, andalkan dia pulang ke Indonesia, akan dinilai sebagai pahlawan karena uang hasil dari korupsi masih cukup besar mengingat selama ini utang dia kepada pemerintah, bunganya dibayar rakyat Indonesia lewat APBN. okt Original Post

Related Posts

Comments are closed.