Jaksa Agung: Hoax Harus Dicegah di Pilkada

Jaksa Agung: Hoax Harus Dicegah di Pilkada

Jaksa Agung M Prasetyo mencermati kampanye hitam yang mungkin berseliweran saat pilkada serentak. Prasetyo menegaskan adanya aturan pidana terhadap pelaku kampanye hitam dengan menyebar hoax dan ujaran kebencian. “Penggunaan teknologi sebagai black campaign, adanya berita hoax atau palsu. Mengedepankan politik identitas yang cenderung menggunakan SARA,” kata Prasetyo, di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (31/1/2018). Dia mengatakan informasi hoax sangat berbahaya dan berpotensi menimbulkan kegaduhan saat pilkada. Berita hoax dan ujaran kebencian bisa mengancam keutuhan negara. Karena itu, aparat keamanan ditegaskan Prasetyo harus melakukan pencegahan. Pelaku penyebar hoax juga bisa dipidana. “Untuk itu semua dibutuhkan langkah pencegahan dari aparat kemanan,” katanya. Selain kampanye hitam, Prasetyo menyebut politik uang harus diwaspadai pada pilkada. Politik uang menurutnya mencederai demokrasi. “Meski dalam praktik penegak hukum di lapangan itu sulit (dibuktikan) karena terorganisir, tertutup dan sembunyi-sembunyi,” ujar dia.

Jaksa Agung M Prasetyo mencermati kampanye hitam yang mungkin berseliweran saat pilkada serentak. Prasetyo menegaskan adanya aturan pidana terhadap pelaku kampanye hitam dengan menyebar hoax dan ujaran kebencian. “Penggunaan teknologi sebagai black campaign, adanya berita hoax atau palsu. Mengedepankan politik identitas yang cenderung menggunakan SARA,” kata Prasetyo, di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (31/1/2018). Dia mengatakan informasi hoax sangat berbahaya dan berpotensi menimbulkan kegaduhan saat pilkada. Berita hoax dan ujaran kebencian bisa mengancam keutuhan negara. Karena itu, aparat keamanan ditegaskan Prasetyo harus melakukan pencegahan. Pelaku penyebar hoax juga bisa dipidana. “Untuk itu semua dibutuhkan langkah pencegahan dari aparat kemanan,” katanya. Selain kampanye hitam, Prasetyo menyebut politik uang harus diwaspadai pada pilkada. Politik uang menurutnya mencederai demokrasi. “Meski dalam praktik penegak hukum di lapangan itu sulit (dibuktikan) karena terorganisir, tertutup dan sembunyi-sembunyi,” ujar dia.

VIVA  – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Abhan, mendukung imbauan Kapolri Jenderal Tito Karnavian kepada aparat penegak hukum untuk menunda proses hukum para pasangan calon (paslon) yang bertarung dalam Pilkada. Imbauan tersebut agar pesta demokrasi berjalan fair dan tidak ada upaya pembunuhan karakter. Menindaklanjuti imbauan tersebut, Abhan mengatakan Bawaslu akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum seperti Polri, KPK, dan Kejaksaan Agung. Bawaslu juga akan tetap mengawasi institusi seperti Polri, TNI dan Aparatur Sipil Negara (ASN) agar menjaga netralitas selama pelaksanaan pilkada. “Yang jelas bahwa jangan sampai aparat itu digunakan untuk kepentingan politik parktis,” kata Abhan di Mabes Polri, Selasa 9 Januari 2018.

seperti di kutip dari https://www.viva.co.id

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI, Zainuddin Amali mengatakan pihaknya saat ini tengah mempersiapkan rapat koordinasi untuk membahas hal tersebut. Nantinya, DPR akan mengundang Kapolri, Jaksa Agung, KPK, Bawaslu, Mendagri dan KPU untuk rapat tersebut. “Saya lagi mempersiapkan kita mengadakan rapat gabungan yang akan dipimpin langsung oleh Koorbid polhukum Pak Fadli Zon supaya rapat dengan Kapolri, Jaksa Agung, Bawaslu, KPK, Mendagri, KPU dan Komisi II dan III,” katanya. Harus Dihentikan Zainuddin sepakat imbauan Kapolri bahwa semua proses hukum terkait paslon yang bertarung di Pilkada harus dihentikan. Sebab, dia khawatir para institusi penegak hukum dijadikan alat untuk menjatuhkan pasangan tertentu. “Harus dihentikan. Saya kira yang harus dihindari seperti kata Kapolri jangan sampai aparat penegak hukum dipakai dijadikan alat untuk menjatuhkan lawan,” katanya. Menurut politikus Golkar itu, ada tiga hal yang menjadi perhatian dalam penyelengaraan Pilkada yang berpotensi menyebabkan kerawanan. Tiga hal tersebut, katanya, harus dihindari agar Pilkada berjalan aman dan damai. “Kita harus hindari betul isu-isu yang memancing karawanan seperti isu SARA, politik uang dan kampanye hitam di media sosial,” kata Zainuddin. Untuk itu, ia pun meminta para institusi yang terlibat dalam Pilkada harus meredamkan isu-isu tersebut. “Harus banyak mendorong faktor-faktor pendingin. Libatkan tokoh masyarakat, agama untuk mengimbau supaya Pilkada ini Pilkada damai,” katanya. Sementara, untuk daerah rawan di Pilkada 2018, Zainuddin menyebut ada sejumlah daerah yang sudah dipetakan aparat keamanan dan akan menjadi perhatian penting. Seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan populasi penduduknya terbesar di Indonesia. “Ada Aceh, Papua, Kalbar. Tidak menutup kemungkinan daerah yang penduduknya besar seperti Jawa Ini ada tiga ya Jabar, Jateng, dan Jatim itu tingkat kerawanannya lumayan. Lalu ada Sumatera Utara, Sulawesi Selatan daerah yang diluar jawa tapi punya potensi kerawanan ya menurut kami juga perlu perhatian,” ujar Zainuddin. (ren)

JAKARTA, KOMPAS.com – Jaksa Agung Muhammad Prasetyo menyatakan kejaksaan belum akan memroses kembali kasus penembakan di Bengkulu yang sempat menjerat penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan . Saat kasus itu terjadi, Novel masih bertugas di kepolisian. Prasetyo mengatakan, kasus itu telah dianggap kadaluarsa sehingga diputuskan untuk dihentikan pengusutannya. Meski demikian, kata dia, keluarga korban memenangi proses praperadilan terkait penghentian kasus yang dilakukan kejaksaan. “Tapi kalau ada desakan luar biasa saat ini sesuai pertumbuhan situasi dan kondisi, apalagi kalau ada desakan dari DPR kami akan mempertimbangkan lagi,” kata Prasetyo, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/9/2017). Baca Topik: Novel Baswedan dan Tuduhan Penganiayaan Ia menambahkan, penegakan hukum bukan hanya menjalankan mekanisme hukum yang ada. Meski pihak keluarga korban memenangi gugatan praperadilan, Kejaksaan belum melanjutkan pengusutan kasus itu dengan pertimbangan menghindari kegaduhan. “Kami akan mempertimbangkan manfaat dan mudharat jika perkara yang menjerat Novel dibuka kembali. Manfaat itu setiap saat bisa berubah,” kata Prasetyo. Novel disangka membunuh pencuri sarang burung walet pada tahun 2004 lalu. Saat itu, ia menjabat sebagai Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Bengkulu. Dua korban Novel yang masih hidup, yakni Irwan Siregar dan Dedi Nuryadi, mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bengkulu terhadap keluarnya surat keterangan penghentian penuntutan (SKP2) atas perkara Novel Baswedan yang diterbitkan Kejaksaan. Hakim Suparman pun menerima permohonan gugatan atas praperadilan itu. Hakim menganggap bahwa penerbitan SKP2 yang menyatakan bahwa penghentian perkara dilakukan atas dasar kurangnya alat bukti dan kedaluwarsa, tidak sah, dan cacat hukum.

Mendagri Tjahjo Kumolo – Antara/Hafidz Mubarak Kabar24.com , JAKARTA – Menjelang Pilkada serentak 2018, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mewanti-wanti seluruh kepala daerah atau pegawai negeri sipil (PNS) di jajaran Kementerian Dalam Negeri yang akan maju pada Pilkada untuk berhati-hati. “Bagi yang sedang menjabat dan akan maju lagi harus hati-hati, apapun persaingan calon Pilkada cukup banyak. Jangan sampai terjebak kepada lingkungan yang dekat dengan area rawan korupsi,” kata Mendagri dalam pesan singkat di Jakarta pada Minggu (17/9/2017). Menurutnya, KPK, Kepolisian dan Kejaksaan pasti akan mendapatkan info dari masyarakat luas terkait dengan penyalahgunaan kewenangan sehingga munculnya operasi tangkap tangan (OTT). “Harus hati-hati dan jangan terjebak bermain pada area rawan korupsi.” Tjahjo menyebutkan yang patut dihindari sesuai area rawan korupsi adalah anggaran belanja barang dan jasa, main proyek yang tidak sesuai aturan dan mekanisme sehingga muncullah suap. “Kuncinya pada diri kita sendiri, harus menghindari area rawan korupsi. Imbauan ini juga untuk saya sendiri, karena indikasinya meningkat. Jajaran pemda ya dari Mendagri sampai kepala desa, DPRD, SKPD [satuan kerja perangkat daerah] untuk menolak tegas jika ada masyarakat yang mencoba menyuap,” ungkapnya.

Menurut Prasetyo, dalam MoU antara korps Adhyaksa, KPK dan Polri, ada pedoman bersama dalam penanganan tindak pidana korupsi. Salah satunya mengedepankan pencegahan ketimbang penindakan. “Peristiwa Kajari Pamekasan OTT, saya ingatkan ke mereka (KPK), apa harus seperti itu, apa tidak bisa dicegah sebelumnya,” keluh Prasetyo di hadapan anggota Komisi III. Untuk diketahui, KPK menangkap Kepala Seksi Intelijen Kejari Pamekasan, Soegeng dan Kepala Seksi Pidana Khusus, Eka Hermawan. Kasus ini kemudian menyeret Kajari Pamekasan nonaktif, Rudi Indra Prasetya. Rudi ditetapkan tersangka kasus dugaan suap pengurusan penghentian penanganan kasus dugaan penyimpangan penggunaan dana desa di Kabupaten Pamekasan yang ditangani Kejari Pamekasan pada 2017. Prasetyo mengaku makin kecewa setelah mendapat informasi OTT yang dilakukan terhadap Soegeng dan Eka tidak terkait kasus Kajari Pamekasan, tetapi karena kasus lain. Dia menuding komisi antirasuah terlalu ambisius harus mendapatkan target ketika turun ke lapangan untuk melakukan OTT. “Setahu kami mereka turun ke Pamekasan itu bukan untuk kasus itu, kasus yang lain. Kami dapatnya itu. Sprindik yang ditunjukkan kepada jaksa itu bukan untuk kasus itu,” tegasnya. “Tapi tampaknya mereka punya semangat dan target di manapun mereka turun harus ketemu apapun kasusnya,” sindir eks politikus Nasdem ini. Saking kecewanya, korpsnya memilih tidak hadir saat pengumuman tersangka dilakukan KPK, meski diundang. “Kami tidak hadir, silakan mereka bicara. Tak perlu bicara dengan kami, karena kami hanya beralasan saja dan akan mengundang sinisme dari masyarakat saja,” beber Prasetyo. Dalam rapat dengar pendapat 10 September lalu, Prasetyo juga menyindir KPK yang gaduh dengan melakukan OTT. Namun, dengan kegaduhan dan hingar bingar itu, Indeks Pemberantasan Korupsi (IPK) Indonesia beberapa tahun belakangan ini tidak mengalami kenaikan signifikan. Pada 2016, Indonesia hanya mendapat skor 37 dengan peringkat 90. Jauh dari Malaysia yang mendapat skor 49 dengan peringkat 55 serta Singapura mendapat skor 84 dengan peringkat tujuh dari 170-an negara yang disurvei. Menurut Prasetyo, Malaysia dan Singapura bisa maju karena di sana praktik penegakan hukum berjalan harmonis, tidak saling bersaing, apalagi menjatuhkan. Di kedua negara itu, lembaga antikorupsi kewenangannya terbatas pada penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi. Dia pun meminta Indonesia belajar dari kedua negara tetangga itu. Nah, dalam rapat kemarin, Prasetyo mengklarifikasi pernyataannya. Menurutnya, dia sama sekali tak bermaksud meminta kewenangan penuntutan KPK dikembalikan ke Kejaksaan. Prasetyo berkilah, saat itu dia hanya hendak memberi masukan agar penegakan hukum berjalan sesuai koridor. Dia malah menyerang media yang disebutnya memplesetkan pernyataannya itu. “Kita hanya menjawab pertanyaan Komisi III, dan itu sempet diplesetkan,” ujarnya. Menurut Prasetyo, dengan banyaknya kritikan akibat pernyataan itu merupakan indikasi bahwa upaya menyampaikan kebenaran guna melakukan perbaikan lembaga penegak hukum khususnya KPK masih harus menghadapi tantangan berat. Terutama, berkenaan dengan pemahaman dan opini yang telah terbentuk di tengah sebagian masyarakat. “Tapi kami merasa bersyukur beberapa anggota Komisi III bahkan Ketua Komisi III, telah meluruskan, terima kasih Pak Bambang (Soesatyo),” tutur dia. Prasetyo juga sempat curhat soal perbedaan kewenangan penyadapan antara lembaganya dengan KPK. Padahal, alat sadap kejaksaan tak kalah canggih dengan KPK. “KPK bisa kapan saja menyadap, siapa saja disadap untuk kepentingan apapun dia bisa lakukan. Tetapi kejaksaan harus memerlukan izin. Dan penggunaan alat sadap kejaksaan baru bisa digunakan pada tahap penyidikan, padahal sebenarnya di tahap penyelidikan kita perlukan,” keluhnya. Sekalipun kalah kewenangan dengan KPK, Prasetyo membanggakan korpsnya yang masih bisa menggunakannya dengan maksimal. “Sekarang sudah banyak sekali yang kami lakukan dan hasilnya cukup menggembirkaan karena sekian banyak buron, katakanlah untuk para terpidana terlanjur lari karena tak ditahan, kemudian dengan alat sadap kami bisa ditemukan,” tandasnya. ***

Related Posts

Comments are closed.